Pimpinan Papua Barat mengganti WPNCL menjadi UMLWP

Setelah penolakannya West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) pada bulan Juni 2014 masuk dalam keanggotaan MSG, kini pimpinan Papua Barat Beny Wenda membentuk wadah baru yang dinamakan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk didaftarkan kembali dalam keanggotaan rumpun Melanesia yang sering disebut Melanesian Spearhead Group (MSG). Pada tanggal 13 Januari 2014 MSG berkunjung ke Indonesia dalam hal ini ke Papua guna melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan serta untuk melihat lebih dekat perkembangan di wilayah Papua dan Papua Barat. Saat kunjungannya, MSG melakukan berbagai audensi diantaranya dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan beberapa sekolah negeri di Jayapura, dimana MSG merasa sangat tertarik tentang jalannya roda perekonomian, pendidikan dan keamanan wilayah Papua. Kualitas pendidikan yang selalu ditingkatkan oleh Pemprov Papua menjadi fokus dari MSG, baik dari sarana prasarana, tenaga pendidik maupun sistem pendidikan itu sendiri. Ini jelas sangat jauh berbeda sebagaimana informasi yang dilontarkan oleh WPNCL, bahwa di Papua terjadi pelanggaran HAM, penindasan, dan berbagai keadaan yang menggambarkan Papua jauh tertinggal dan terbelakang. Padahal kenyataannya justru Papua dan Papua Barat itu lebih maju dari negara yang tergabung dengan MSG. Penolakan WPNCL menjadi anggota MSG karena WPNCL tidak bisa mewakili rakyat Papua, WPNCL itu sendiri merupakan sekumpulan orang yang tidak puas dengan pemerintahan Indonesia dan statusnya masih ILEGAL. WPNCL selalu melakukan upaya-upaya untuk lepas dari bingkai NKRI dengan cara menyebarkan isu miring terhadap wilayah Papua dan Papua Barat, dengan harapan WPNCL mendapat perhatian dari MSG dan masuk menjadi anggota MSG. Dengan adanya penolakan tersebut WPNCL membuat wadah baru yang dinamakan ULMWP dengan maksud agar MSG bisa menerima sebagai anggotaannya. Upaya yang dilakukan saat ini pada tanggal 5 Pebruari 2015 ULMWP telah mendaftarkan menjadi anggota MSG di Port Vila Vanuatu. Namun MSG secara resmi belum menerima ULMWP menjadi anggota, mengingat MSG perlu mengkaji kembali usulan yang diajukan oleh ULMWP. Walaupun secara resmi belum diterima, ULMWP sangat optimis akan diterima menjadi anggota MSG. Padahal sudah jelas-jelas saat kunjungan delegasi MSG ke Indonesia pada 13 Januari 2014 yang lalu, disampaikan bahwa penerimaan WPNCL untuk masuk menjadi anggota MSG itu tidak dapat dilaksanakan karena keberadaan Papua dalam Indonesia sudah sah dan final. Perlu diingat bahwa WPNCL, ULMWP maupun NFRPB merupakan organisasi yang belum mendapatkan ijin secara resmi oleh intstansi terkait dan masih bersifat ILEGAL. UMLWP bukanlah wakil dari rakyat Papua dan Papua Barat, mereka adalah sekumpulan orang yang ingin memecah belah Papua dan Papua Barat. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat agar tidak terprovokasi dengan hal-hal yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Siapa yang akan berjuang demi kesejahteraan Papua dan Papua Barat, siapa yang berjuang untuk memecah belah masyarakat Papua dan Papua Barat..? Padahal semua orang tahu bahwa pimpinan Papua Barat Beny Wenda tidak pernah memikirkan Papua dan Papua Barat, Dia hanya bersenang-senang di negara lain dan berfoya-foya. Apa yang dia lakukan semata-mata demi kepentingan pribadi dan keluarganya bukan untuk orang banyak tetapi selalu megatasnamakan rakyat Papua. Rakyat Papua yang mana yang engkau bela wahai Beny Wenda.? lebih parah lagi Benny Wenda mencari nafkah dia dengan menjual isu-isu kemiskinan, kebodohan, dan isu pelanggaran HAM yang justru memalukan masyarakat Papua sendiri di mata dunia internasional.

Ingat,, bahwa Benny Wenda sendiri merupakan buronan Polri sejak 2013 lalu. Ia ditetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh Kepolisian Daerah Papua karena melanggar pasal 338 KUHP dan 170 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan, perusakan, dan penembakan. Kalau sudah seperti apa dia akan memikirkan Papua.?

Read More

USAHA BENY WENDA YANG SIA-SIA

Setelah sekian lama membawa agenda penentuan nasib sendiri Papua di forum internasional Beny Wenda yang berusia 40 tahun ini menjadi tokoh sentral prokemerdekaan, Beny yang pernah ditahan di Abepura Papua dan melarikan diri pada tahun 2002 mendapat status suaka politik dari inggris, disana Beny aktif dalam menggalang dukungan di bawah bendera Free West Papua Campaign.

Tak hanya di inggris Beny juga membuka kantor di Perth Australia meski begitu suara kampanye Papua tidak sama sekali di dukung oleh pemerintah inggris, Duta besar Inggris Mark Canning menyatakan pemerintahannya pun tidak mendukung agenda kemerdekaan Papua dan tetap menghormati negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Setelah baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo berkunjung ke Papua, PM Papua Nugini Peter O’neill menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota penuh Milanesia Spear Group (MSG). Kelompok-kelompok yang kontra dengan NKRI terus bergerak dikawasan Milanesia, ada juga organisasi yang dibawah naungan Ondowame West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG.

Organisasi ini dimotori juga oleh aktivis Papua merdeka di luar negeri seperti Benny Wenda, Octovianus Motte, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak mereka mempunyai tujuan meminta negara-negara anggota MSG menerima United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi observer,

Pertemuan khusus pemimpin MSG di Papua Nugini pada Juni 2014 lalu mrnghendaki pembentukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, setelah terbentuk sebagai organisasi yang terdiri dari sejumlah faksi, ULMWP juga ikut mengajukan permohonan keanggotaan MSG. Pertemuan khusus akan diagendakan untuk mengefaluasi pengajuan tersebut, dan hasil aplikasi tersebut akan ditentukan pertemuan pimpinan MSG juli 2015 mendatang.

Tokoh masyarakat asal Wamena yang mewakili seluruh masyarakat Papua Dani Ulaga menanggapi bahwa hal tersebut biasa-biasa saja menurutnya itu hanya cari sensasi saja, alangkah baiknya jika memikirkan bagaimana cara Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia, dan telah diakui oleh dunia jadi sekali lagi masyarakat Papua jangan terpancing oleh isu-isu dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Read More

Stop Bodohi Papua Wahai Benny Wenda!!!

Siapa tidak kenal Benny Wenda, salah satu tokoh Papua yang selalu menyerukan kemerdekaan Papua, menyerukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang katanya selalu dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia terhadap Warga Asli Papua (WAP), menyerukan orang pribumi Papua kini hidup dalam kesengsaraan dan butuh pertolongan, sementara ia sendiri dengan tanpa malunya hidup nyaman dan sejahtera di negeri orang ?

Benny Wenda, tak henti-hentinya ia berulah memperjuangkan angan Papua Merdeka (perlu dicatat bahwa ia bukan ideologi) demi meraih ambisinya menjadi penguasa nomor 1 di Tanah Papua. Setelah setahunan yang lalu WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang dipimpinnya ditolak di Melanesian Sperhead Group (MSG), kini ia menggunakan taktik baru, mengganti nama organisasi tersebut menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Dengan penggantian nama organisasi tersebut, kini ia berharap MSG mau menerima Papua Barat menjadi bagian dari MSG.

Tidakkah Benny memahami, bahwa WPNCL dulu ditolak menjadi bagian dari MSG karena ianya tidaklah mewakili rakyat Papua ? Tidakkah Benny memahami bahwa MSG tersebut merupakan wadah kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara, yang dengan demikian berarti pengajuannya bukan hanya tidak sah, tapi merupakan kebodohan karena WPNCL bukanlah sebuah negara ? Bahkan tidak hanya itu, tidakkah Benny memahami bahwa kini ia lebih bodoh lagi, karena ingin melakukan kebodohan yang sama setelah kebodohan yang dilakukannya tahun lalu ?
 

Mungkin Benny tidak memahami bahwa organisasi yang dipimpinnya hanyalah organisasi yang didukung oleh pendukung-pendukungnya saja dan tidak mewakili seluruh rakyat Papua Barat. Benny terlalu buta dengan angan-angannya menjadi penguasa di Papua Barat, sehingga ia melakukan tindakan bodohnya tersebut.

Selama ini, mungkin Benny tidak paham, bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menjadi penghambat pembangunan di Papua. Lebih dari itu, yang disayangkan adalah para pengikutnya, mereka terlalu polos sehingga tanpa sadar telah mendukung apa yang dilakukan oleh Benny.

Bagaimana tidak, apa yang diserukan oleh Benny adalah Kemerdekaan Papua, yang dengannya, secara sekilas tentu ia akan terlihat bak pahlawan. Padahal, tidaklah demikian. Apa yang diperjuangkannya bukanlah kemerdekaan Papua, namun justru hanyalah kebodohan. Dia bilang ingin memerdekakan Papua, namun apa yang dilakukannya tidaklah sesuai dengan kata-katanya.

Senyatanya, Papua adalah bagian dari negeri yang sudah merdeka. Jadi, yang ingin dia lakukan, sebenarnya hanyalah ingin memisahkan Papua dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang dengannya nanti ia akan menggapai angannya, menjadi penguasa di Papua.

Bila ia ingin benar-benar memerdekakan Papua, seharusnya merdekakanlah Papua “secara makna” dari kata merdeka itu. Kemerdekaan Papua tidaklah harus melulu bermakna berdaulat menjadi sebuah negara secara mandiri, namun kemerdekaan Papua juga bisa dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang bebas dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang merdeka dan bebas dari segala permasalahan.

Dengan demikian, bila Benny ingin benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, merdekakanlah Papua dengan memperjuangkan semua itu. Bangunlah Papua yang cerdas dan hebat. Bangunlah Papua yang mampu mengejar kemajuan wilayah lainnya. Bangunlah Papua yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya secara nasional, bahkan secara internasional. Bangunlah Papua yang mampu bangkit, mandiri dan sejahtera, sebagaimana visi misi Pemerintahan Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe.

Bila kemudian nanti dia akan berkata bahwa pemerintahan Indonesia telah melakukan ketidakadilan terhadap warga Papua, maka katakanlah kepadanya, ketidakadilan yang manakah yang ia maksud. Tidakkah ia melihat bahwa Papua mempunyai hak yang sama dalam segala hal dengan wilayah lainnya dari negeri ini ? Bahkan, tidakkah ia melihat bahwa pemerintahan justru telah memprioritaskan Papua, melebihkan Papua dari yang lainnya ? Tidakkah ia melihat bahwa Papua selama ini telah diperlakukan khusus melalui Otsus (Otonomi Khusus) ? Tidakkah ia melihat bahwa di Papua telah dilaksanakan pembangunan melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) ? Tidakkah ia melihat keadaan Papua yang kini sudah sangat sangat jauh lebih baik dari dahulu ?

Bila nanti dia berkata, Papua kini hidup sengsara di bawah pemerintahan Indonesia, tanyakanlah kepadanya, apakah jika dengan ia memisahkan Papua dari NKRI ia dapat membangun Papua yang sejahtera ?

Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia begitu percaya dirinya bila Papua berpisah dengan NKRI ia mampu mensejahterakannya ? Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia tidak menyadari bahwa membangun sebuah negeri itu tidaklah mudah ?

Katakanlah kepadanya, seharusnya bila ia mau menjadikan Papua yang sejahtera dan tidak sengsara, maka bangunlah Papua yang cerdas, mandiri dan matang secara ekonomi. Katakanlah kepadanya, berjuanglah dengan keras untuk hal itu, karena hal itu tidaklah dapat diraih dengan hidup nyaman di negeri orang. Berjuang keraslah untuk hal itu, bukan malah berputus asa dan malah menyerukan dipisahkannya Papua dari NKRI. Berjuanglah dengan keras untuk hal itu, bukan malah hidup aman dan nyaman di negeri orang sambil menyerukan prosa indah nan menipu “Papua Merdeka”.

Di akhir tulisan ini, saya ingin sampaikan pesan kepada Benny Wenda (semoga ia membacanya) dan para pendukungnya, kerjakeraslah membangun Papua “secara cerdas”. Merdekakanlah Papua dengan hakikat yang sebenarnya dan STOP bodohi rakyat Papua !!!

Read More

Seruan KNPB Tidaklah Benar Namun Mereka Hanya mencari Simpatisan Dari Dalam Maupun luar Negeri

Berkaitan dengan selebaran yang sebarkan oleh pihak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kompleks Ruko Blok A, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tentang seruan aksi KNPB yang ingin memecah belah persatuan Rakyat Indonesia khususnya diwilayah Papua maupun Papua barat.

Mereka meyerukan kondisi saat masyarakat Papua masih mengalami keterpurukan sehingga mereka ingin mengajak setiap Masyarakat Papua untuk tidak percaya kepada pemerintah lagi. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka serukan adalah sesuatu yang 180 derajat terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya, alias mereka hanya membual dengan keserakahan mereka untuk membebaskan Papua dari NKRI.

Pada kenyataannya setiap masyarakat Papua telah merasakan kesejahteran lebih dari apa yang mereka tuangkan dalam selebaran yang mereka sebarkan. Sebab kami sebagai warga Papua telah menikmati apa itu kedamaian, kentraman dan kasih sayang pemerintah akan Kondisi pembangunan di Tanah Papua seperti kedatangan bapak Presiden ke Papua untuk memberikan Pencerahan kepada seluruh masyarakat Papua akan kemajuan Tanah Papua dimasa yang akan datang.

Selain itu, kami juga telah belajar, untuk mengetahui mana perbuatan yang ingin menghancurkan atau memecah belah kurukunan masyarakat Indonesia khususnya diwilayah Papua. Dan apapun rencana mereka akan selalu gagal sebab kelompok mereka merupakan kelompok ilegal dengan berbagai visi misi yang menganut paham komunis.

Kemudian pada masa sekarang ini bukan untuk mencari keributan seperti apa yang ingin dilakukan oleh kelompok KNPB melainkan kita harus memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi bukan seperti dijaman penjajahan dulu.

Untuk itu, kita harus selalu waspada akan setiap selebaran yang kita temui, bila ada hal mencurigakan seperti yang dilakukan oleh kelompok KNPB agar kita langsung memberikannya kepada pihak hukum yang berwenang untuk ditindak lanjuti, apabila kita membiarkan ini maka mereka akan terus meraja rela untuk menghancurkan kedamaian masyarakat Papua.

Semoga hal ini dapat memberikan kita sadaran untuk menghindari serta menjauhi kelompok KNPB dan jangan terpengaruh sedikitpun akan ajakan-ajakan akan paham komunis yang di anut oleh mereka. Hal ini kita lakukan untuk mempererat kerukunan masyarakat dalam melawan tindakan seperatis politik yang dilakukan oleh KNPB.

Read More

Gubernur Papua Lukas Tidak Dampingi Presiden Jokowi

TEMPO.CO, Jayapura - Kunjungan kerja kedua Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua pada 8-10 Mei 2015 tanpa didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe. Yang terlihat selama kunjungan kerja Jokowi di Papua justru Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran pejabat pemerintahan di bawahnya.
Presiden Jokowi ada apa ya, selama beliau menjabat sebagai Presiden RI yang ke 7 ada-ada saja dari kalangan pejabat tinggi negara maupun para politisi yang berbuat kurang pantas kepada Jokowi. Padahal jika dilihat dari posisi Jokowi adalah seorang Presden RI, yang sewajibnyalah dihormati, ditaati oleh semua bawahannya, dihormati oleh lawan-lawan politiknya, dihargai oleh para pesaingnya.
Tetapi kenyataannya tidak demikian. Lihat saja sikap dari lembaga penegak hukum Polri yang notebene ada dibawah kendali Presiden, karena Polri ada dibawah Presiden maka ketaatan Polri terhadap Presiden merupakan syarat mutlak. Faktanya sudah berapa kali Polri mengabaikan perintah Presiden, tetap saja Polri jalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Polri tetap melakukan penggembosan terhadap KPK dengan dengan mudus operandinya yang ngetop melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para ketua dan para penyidiknya.
Demikian pula perilaku dari sebagian politisi baik yang berasal dari koalisi Indonesia Hebat maupun dari Koalisi Merah Putih. Ada yang suka melecehkan Jokowi, Jokowi dibilang presiden yang tidak up date? Mengancam untuk mengimpeach Jokowi secara berulangkali, Jokowi sebagai antek Asing, Jokowi telah melakukan deal-deal busuk soal perpanjangan kotrak Freeport, dan segala macem cacian dan makian.
Masih ingatkah seorang menteri koordinator Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan Jokowi adalah seorang petugas Partai dan harus mematuhi ketuan Umum PDIP, jika tidak suka silahkan keluar. Senada dengan Puan pidato Mega yang menekankan Jokowi adalah petugas Partai, bahkan setengah menantangnya, “Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai.
Baru-baru ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari maluku sampai dengan Papua. Kunjungan kerja bersama rombongan para menteri dan Panglima TNI serta tak ketinggalan Kapolri. Kunjungan kerjanyapun bersifat istimewa, karena Presiden Jokowi membawa dana cukup besar sampai 6 triliun lebih untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dan sarana serta prasarana lengkap di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.
Sangat beruntung masyarakat Papua mendapat kunjungan Jokowi sekaligus memberikan hadiah berharga, mereka dengan penuh antusias menyambutnya dengan suasana suka cita. Akan tetapi ada yang aneh dalam penyambutan kepada Presiiden Jokowi, karena tidak nampak batang hidungnya sosok Gubernur Papua Lukas Enembe. Masyarakat banyak yang mempertanyakan hal itu.
Ada apa Pak gubernur ini tidak memberikan penyambutan kunjungan seorang Presiden Jokowi dan rombongannya itu. Ada banyak informasi yang disampaikan oleh para orang dekat gubernur. Namun informasinya simpang siur tidak seragam.
Menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, tak hadirnya Lukas Enembe mendampingi Presiden Jokowi karena sakit. “Pak Lukas sakit setelah pulang dari Cina. Sedangkan Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur Papua, menuturkan tak hadirnya Lukas Enembe dalam kunjungan Jokowi di Papua karena urusan tertentu. “Yang saya tahu, sekarang Pak Gubernur di luar Papua.“
Saat ini, ucap Lamadi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua. “Sebab, Gubernur masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan pembangunan smelter. Beliau baru saja pulang dari Beijing. Terus, pada 11-13 Mei 2015, ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Sebagai salah satu ketua umum, beliau akan ke sana,” katanya. tempo
Dari pembicaraan antara Wakil Gubernur Papua Klemen dengan tempo maupun apa yang disampaikan oleh Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur, bertolak belakang. Alasan sakit disampaikan oleh wakilnya, sedangkan urusan bisnis disampaikan oleh jurubicaranya. Mana yang benar, hanya Tuhan dan Lukas Enembe yang tahu.
Namun dibalik alasan-alasan yang datangnya bersimpangsiur itu masyarakat mulai banyak menilai, kali ini Presiden Jokowi mulai dicuekin oleh gubernurnya. Rupanya Jokowi tidak habis-habisnya diperlakukan tidak semestinya oleh para bawahannya. Jokowi diberondong dengan 3 alasan yang dibuat Lukas Enembe.
Pertama alasan sakit. Jika Sakit yang dijadikan alasan Lukas kepada Presiden, pasti akan diterima dengan segala maklum adanya, bahkan bisa jadi Jokowi akan memberikan perhatian khusus kepada Lukas. Misalnya memberikan spesial fasilitas pengobatan agar Lukas bisa lekas sembuh.
Tetapi dari pihak Jokowi sudah berusaha memaklumi bahwa alasan sakit itu hanyalah dibuat-buat, karena ditanya sakit apa dan dimana dirawatnya, tidak bersedia memberikan keterangan yang jelas padahal yang membutuhkan adalah seorang Presiden RI. Oleh sebab itu bisa dipastikan alasan sakit bohong dan dibuat-buat.
Kedua alasan karena urusan tertentu yaitu sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua. Alasan inipun sangat dibuat-buat, bagaimana tidak, permintaan Lukas kepada Presiden Jokowi untuk membangun Smelter di Papua tempo hari sudah disetujui. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengatakan PT Freeport berkewajiban membangun smelter di papua bukan di Gresik adalah merupakan harga mati.
Namun bukan pemerintah yang harus membangun Smelter tetapi Freeport dan dibutuhkan sarana penunjang yang lengkap dan harus ada, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di tanah Papua.
Oleh sebab itu usaha Lukas mencari investor sampai ke Beijing mencari adalah keliru dan pasti tidak berhasil. Sebab tidak akan pernah Freeport (Amerika) akan bersinergi dengan Beijing soal-soal keuntungan bisnis.
Ketiga alasan adanya Kongres Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-13 Mei 2015 dan Karena sebagai salah satu ketua umum dia harus ada. Alasan ini jelas sangat menyepelekan Presiden Jokowi, Lukas lebih mengutamakan loyal kepada SBY ketimbang kepada Jokowi. Seharusnya Lukas menyadari akan dirinya adalah seorang Gubernur aktif Papua, bobot yang melekat pada jabatan dan tanggungjawabnya harus lebih berat dari pada ke Partai.
Jabatan Gubernur adalah amanat rakyat Papua bukan amanat Syarif Hasan sebagai Ketua harian Partai Demokrat. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang gubernur harus mendampingi Presiden ketika mengadakan kunjungan kerja. Ternyata kan benar, pulang dari Beijing lukas bertambah pusing tujuh keliling karena mencari investor tidak berhasil.
Bagaimana mau berhasil, dia bergerak tanpa strategi dan tanpa pengetahuan yang cukup dalam bisnis tingkat tinggi. Walaupun Lukas adalah seorang gubernur, akan tetapi jika kita meneropong dari pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya sangat tidak mendukung. Lukas masih harus belajar banyak menajdi seorang Gubernur yang Profesional, tidak asal-asalan

Read More