Dibalik Keberangkatan Deky Ke Jakarta

Setelah bedemonstrasi di Jayapura, Deky Ovide berangkat ke Jakarta dengan beberapa pendukungnya. Deky berniat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya yaitu Revisi Undang Undang Otsus dan Penutupan Freeport.

Beberapa orang yang ikut bersama Deky adalah Yusak Adanto. Elly Ayakeding, Ihak Arnol Wetipo, Yulens Ongge dan sekitar 20 orang lainnya bergabung dan menamakan dirinya Pemuda Adat Papua.

Setibanya di Jakarta Deky bersama rombongan sekitar 100 orang mengadakan audiensi dengan Anggota DPR RI dari wilayah Papua di Senayan, Rabu (2/3). Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mengatakan “rekan-rekan dari Papua ini ingin ada revisi Undang Undang Otsus yang baru”.

Tanggal (3/3) yang lalu mereka akan melaksanakan demonstrasi di depan istana untuk menyampaikan aspirasi tentang revisi yang harus dilakukan terhadap Undang Undang Otsus dan penutupan Freeport, tambahnya.

Namun menurut Kabid Humas Polda Papua Kombespol Patrige Renwarin saat kami mintai konfirmasi terkait keberangkatan Deky dan rombongan ke Jakarta, tidak ada organisasi bernama Pemuda Adat Papua yang diketuai oleh Deky Ovide.

“Kami tidak pernah memberikan izin kepada Deky, apalagi organisasi Pemuda Adat Papua tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol” tambahnya.

Deky dan rombongan itu sendiri kebanyakan adalah rompolan dari KNPB yang sedang menunjukan eksistensinya kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan ingin mendirikan organisasi baru. Karena kita ketahui bersama bahwa KNPB sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan banyak konflik yang terjadi diantara anggotanya.

Kenapa KNPB pecah.? Hal ini dikarenakan organisasi KNPB tidak pernah transparan terhadap kelompoknya. Semua usaha yang dilakukan KNPB selalu menimbulkan konflik, mulai dari aksi-aksi yang brutal sampai-sampai terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah tahun yang dilakukan oleh Ketua Umum KNPB (Victor Yeimo) itu sendiri.

Waspadalah terhadap aksi-aksi yang dilancarkan KNPB, dan organisasi lain yang mengatasnamakan rakyat Papua, namun ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai karena kita ingin membantu perjuangan mereka, namun kita sendiri yang celaka dan berurusan dengan hukum.

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

TPN-PB/OPM Ambil Nyawa Seorang Ibu Papua

Jayapura - Pada hari Minggu, 23 Agustus 2015, sekitar pukul 13:37 waktu Timika terjadi kejadiaan penikaman yang di duga oleh sekelompok anggota dari TPN/-PB/OPM yang bertempat di Toko Swalayan 2000 Jl. Budi Utomo, Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru.

Menurut cerita yang dihimpun dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut bahwa, kejadian terjadi saat ibu alias korban sedang belanja dalam toko itu dan tiba-tiba orang datang masuk langsung cabut pisau dan ayungkan tangan pelaku pada bagian tubuhnya. Anggota dari TPN-PB/Opm ini mencoba merampok dan mengambil tas seorang ibu Papua yang berniat belanja di warung tersebut, tetapi terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, merasa terancam akibat sudah terdengar oleh masyarakat banyak akhirnya pelaku pun langsung membunuh korban.



Pertama diayungkan tangannya dibagian kedua lengan tangan kemudian diayungkan tangan pelaku menikam pada bagian ketiak pusatnya jantung si korban. Pada saat itu masyarakat yang melihat langsung berlari untuk menangkap pelaku, akibat kalah cepat berlari dengan pelaku akhirnya pelakupun dapat melarikan diri dan menghilang.



Melihat kondisi korban yang sudah banyak mengeluarkan darah dan tidak sadar lagi, masyarakat setempat pun langsung membawa korban ke RSUD Mimika di Nawaripi SP4 dalam kondiri kritis untuk di otopsi. Petugas RSUd yang berusaha sekuat tenaga untuk menolong ibu itu pun akhirnya menyerah, dikarenakan ibu tersebut telah kehabisan darah dan memiliki luka bacok yang sangat parah, bahkan sampai mengenai jantungnya, sehingga ibu tersebut tidak dapat lagi ditolong lagi.



Ketika para petugas datang ke tempat lokasi kejadian (TKP), masyarakat yang berada dan mengetahui kronologis kejadian tersebut malah menghindar dan menghilang. Hal ini karena mereka takut dicurigai dan mereka juga takut bila mereka memberitahukan siapa pelakunya. Mereka juga sangat takut menjadi korban dari kekerasan yang selama ini masih terjadi di daerah tersebut. Sebab kelompok TPN-PB/OPM banyak meneror masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat sangat takut untuk ikut campur dalam masalah seperti ini.



Penindasan oleh TPN-PB/OPM di Timika tidak hanya kali ini saja, sudah banyak korban jiwa yang sudah mereka bunuh yang tidak sama sekali diketahui oleh umum dan wartawan TV sehingga tidak pernah terkuak kekejaman mereka di daerah tersebut.

Masyarakat setempat membenarkan bahwa, kejadian ini benar-benar sangat menakjubkan karena di siang bolong bisa dilakukan penganiayaan hingga menewaskan ibu rumah tangga (IRT) tetapi tidak bisa mengungkapkan pelaku dan kronologis kejadiannya.



Menurut sang suami korban, Bapak Yance Jitmau memintah agar kronologis dan para saksi agar mau memberikan penjelasan serta meminta kepada pihak kepolisian agar dapat membantu. Pihak keluarga korban sangat berharap banyak kepada Pihak yang bertanggung jawab agar dapat mengungkap siapa pelaku yang membunuh istrinya itu dengan kejam. Suami korban, Yance meminta agar semua orang TKP juga perlu investigasi dan melakukan intelinsi agar pelakunya dapat ditangkap, keluhnya dengan irama sedih.

Pihak dari kepolisian sendiri sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut agar mau membantu dan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Bila pihak TPN-PB/OPM kembali lagi melakukan tindakan kriminal agar segera dilaporkan kepada pihak keamanan, sehingga jangan sampai terjadi lagi korban jiwa seperti ini.



Masyarakat adalah teman dan sahabat dari aparat keamanan yang bertugas di daerah tersebut. Bila tidak ada dukungan maupun kerjasama dari masyarakat setempat, maka pihak aparat pun tidak akan ada guna berada di daerah tersebut. Maka dari itu, diharapkan masyarakat dapat menjadi teman dan rekan kerja pihak aparat keamanan begitu pun sebaliknya, sehingga maka akan tercipta kondisi daerah yang aman, nyaman dan tentram.

Read More

Masyarakat Papua Bersatu Padu Untuk Rayakan HUT ke-70 NKRI

Dalam rangka HUT RI yang dilaksanakan pada tanggal 17 agustus 2015 kemarin, seluruh masyarakat Indonesia sangat bersemangat untuk memeriahkannya. Seluruh golongan masyarakat, dari yang tua,muda sampai anak-anak sangat bergembira menyambut Ulang Tahun Republik Indonesia ini.

Tidak tekecuali di wilayah Indonesia bagian Timur, yang sangat bersemangat memeriahkan HUT RI ini, itu terlihat dari berbagai Upacara yang di adakan di seluruh Papua Berlangsung Aman dan Hikmat dengan diikuti oleh seluruh lapisan Masyarakat yang ada di Papua. tidak lupa juga berbagai lomba yang diadakan seperti Lomba panjat pinang, lomba balap karung, lomba dayung, lomba memanah, sampai carnaval yang mendapatkan atusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat yang ada di Papua, tidak memandang itu kulit putih atau rambut keriting, seluruh masyarakat bersatu padu untuk memeriahkan HUT RI yang ke-70 ini.

“Diharapkan dengan diadakannya berbagai lomba ini, ke depan akan semakin mempersatu masyarakat yang ada Indonesia Khususnya di Papua. Untuk itu semakin hari seharusnya kita semakin sadar akan makna kemerdakaan itu sendiri, dengan bersama-sama membangun Negeri yang sangat kita Cintai ini, jangan ada lagi kemiskinan, jangan ada lagi kebodohan karena Indonesia sudah Merdeka, tidak ada lagi yang bisa menngganggu gugat kutuhan NKRI.

Read More

Tingkatkan Kembali Rasa Nasionalisme Kita

Kita sebagai warga negara Republik Indonesia bangga memiliki Pulau Papua dengan memiliki beragam kekayaan alam selain itu juga memiliki berbagai sejarah sehingga kita sebagai penerus bangsa juga mesti mengambil hikmah dari mengenang kembalinya Papua ke dalam Bingkai NKRI sebab dari hal itu terdapat berbagai pelajaran untuk masa yang akan datang.


Jika kita menengok sedikit sejarah pengorbanan para pahlawan dalam merebut tanah Papua dari tangan Belanda. Ketika Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, masyarakat bersatu padu untuk merebut kembali tanah Papua dari tangan penjajah, dimana para tokoh telah berjuang membebaskan pulau paling timur ini bersatu dengan Republik Indonesia berjuang tanpa rasa mengenal lelah untuk menggapai tujuan membebaskan tanah Papua dari penjajahan. Hal itu didedikasikan demi kesejahteraan anak cucu mereka.


Kemudian Putra daerah yang turut berjuang merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Bangsa Indonesia telah mendapat gelar dari pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. Adapun putra daerah nama-nama para pahlawan yang ikut berjuang dan telah berkorban untuk merebut kembali tanah Papua serta mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey dan Johannes Abraham Dimara(J.A.Dimara).


Selain itu, Bergabungnya Tanah Papua ke NKRI telah dibuktikan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang berawal Persetujuan New York sebagai dasar hukum Internasional pelaksanaan penentuan nasib sendiri, tidak menyebutkan diberlakukannya prinsip satu orang satu suara “One Man One Vote” dalam Pepera di Irian. Persetujan New York juga telah dibuat sedemikian rupa guna menjamin transparansi pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan memasukan unsur nasehat, bantuan dan partisipasi PBB serta pelaporan PBB kepada masyarakat Internasional melalui Majelis Umum PBB.


Dari pepera itu sendiri sudah kita ketuhui bersama, jadi apa lagi yang di ragukan tentang NKRI? Sudah jelas negara kesatuan Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu menjelang hari kemerdekaan NKRI ke-70 yang jatuh pada tanggal 17 mendatang, mari kita sama-sama membangun Negara ini, tidak perlu lagi terprovokasi oleh hal yang mungkin hanya akan membuat kita semakin terpecah belah.


Mari bersama-sama kita bangkit dan membangun saudaraku, maju terus NKRI!!!

Read More

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya

Memasuki bulan agustus ini kita sebagai putra/putri indonesia sudah semestinya memepersiapkan diri untuk menyambut hari kemerdekaan negara kita yang jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus nanti. Salah satu cara untuk mempersiapkan diri adalah dengan bersama-sama membangun dan lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, tidak lupa juga untuk melihat kembali ke belakakang jasa-jasa pahlawan kita yang dengan kegigihannya membela negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Salah satu caranya adalah dengan menghargai jasa-jasa pahlawan kita, Para pahlawan rela mengorbankan hidupnya demi menjaga dan mempertahankan Negara Indonesia. Tanpa jasa mereka, kita tidak dapat menjadi seperti sekarang ini. Pahlawan adalah orang yang gagah berani dan rela berkorban untuk membela kebenaran. Banyak pahlawan dimiliki oleh bangsa Indonesia, mulai dari pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan Indonesia, pahlawan proklamator, dan pahlawan revolusi.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Ungkapan inilah yang selalu di katakan jika menjelang hari pahlawan yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Nopember 2013.

Banyak pemuda Papua saat ini lupa akan hal itu, mereka terlalu sibuk dengan teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini. Ditambah lagi usaha-usaha pengaburan sejarah Papua oleh segelintir orang yang berkeinginan memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sesuai tujuan yang telah dijelaskan tadi, “agar kita dapat menjadi bangsa yang besar”, marilah kita bersama-sama mengenal pahlawan nasional Indonesia khususnya yang berasal dari Papua. Inilah keempat pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua:

• · Marthen Indey (lahir di Doromena, Jayapura, Papua, 14 Maret 1912 meninggal di Doromena, Jayapura, Papua, 17 Juli 1986 pada umur 74 tahun) pada bulan Oktober 1946 beliau menjadi ketua PIM (Partai Indonesia Merdeka) dan bersama 12 kepala suku lainnya menyampaikan protes kepada pemerintah Belanda yang berusaha memisahkan Irian Barat dari Republik Indonesia. Pada bulan Januari 1962, ia menyusun kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan beberapa anggota RPKAD yang didaratkan di Irian Jaya selama Trikora.
• · Silas Papare (lahir di Serui, Papua, 18 Desember 1918 meninggal di Serui, Papua, 7 Maret 1973 pada umur 54 tahun) adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya (Papua) ke dalam wilayah Indonesia. Pada bulan Oktober 1949, beliau mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI.
• · Frans Kaisiepo (lahir di Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921 meninggal di Jayapura, Papua, 10 April 1979 pada umur 57 tahun) terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti beruap.
• · Mayor TNI Johannes Abraham Dimara (lahir di Korem, Biak Utara, Papua, 16 April 1916 meninggal di Jakarta, 20 Oktober 2000 pada umur 84 tahun) turut menyerukan seluruh masyarakat di wilayah Irian Barat supaya mendukung penyatuan wilayah Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1962.

Itulah keempat Pahlawan Nasional Indonesia yang berasal dari Papua yang patut kita kenang dan kita hargai jasa-jasanya karena telah berjuang mempertahankan Indonesia dari penjajahan Belanda, khususnya di Papua.

Oleh karena itu kita sebagai putra/putri Papua harus meneruskan jasa-jasa pahlawan kita, jangan mudah terprofokasi dengan kelompok-kelompok yang hanya membuat Papua ini semakin bodoh dengan doktrin-doktrin yang tidak jelas dan tak ada ujungnya. Untuk itu dengan peringatan hari kemerdekaan yang jatuh pada 17 agustus nanti mari kita berasama-sama untuk lebih meningkatkan rasa nasionalisme kita, dan lebih bekerja keras bersama-sama membangun bangsa ini.

Read More

Politik Benny Wenda

Benny Wenda yang lahir di Lembah Baliem 42 tahun silam merupakan salah satu tokoh politik Papua Merdeka yang sampai saat ini masih aktif dalam melakukan lobi-lobi politik internasional untuk mencari dukungan atas kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda mempunyai peran penting dan masih dipercaya dalam mengendalikan perpolitikan di Papua untuk Papua Merdeka. Namun perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Benny Wenda di Inggris hanya merupakan kegiatan fiktif dengan cara memutar balikan fakta untuk mempengaruhi opini publik masyarakat Papua yang mana semua itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

Penilaian dari masyarakat Papua terhadap Benny Wenda dengan apa yang dilakukan olehnya berbanding terbalik, karena Benny Wenda di Inggris hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dan berfoya-foya menggunakan uang rakyat yang berhasil dihasut olehnya.

Pria kelahiran Lembah Baliem ini mempunyai jejak sebagai pemberontak, diantaranya yaitu :

1. Benny Wenda pernah terlibat sebagai koordinator aksi penyerangan terhadap Polsek Abepura pada 7 Desember 2000 yang mengakibatkan 1 orang anggota Polsek Abepura meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

2. Pada tahun 2011 Benny Wenda masuk dalam daftar Red Notice Interpol karena melarikan diri dari LP Abepura.

3. Pada bulan Desember 2014 Benny Wenda menghadiri pertemuan para pemimpin OPM di Port Villa Vanuatu dengan hasil membentuk badan baru ULMWP sebagai wadah memperjuangkan Papua masuk dalam keanggotaan MSG.

ULMWP saat ini sudah pecah dan Benny Wenda juga tidak diakui oleh NRFPB karena Edison Waromi yang ikut menandatangani deklarasi Saralana di Port Villa Vanuatu tidak meminta ijin kepada Forkorus Yoboisembut selaku Presiden NRFPB.

Dari beberapa kisah diatas kita ketahui bersama bahwa sebenarnya siapa yang ingin menguasai Papua? masing-masing dengan keegoisannya sendiri, Benny wenda dengan politik luar Negerinya yang memanfaatkan cela dengan mengangkat isu-isu HAM yang sebenarnya sudah tidak pernah terjadi lagi di tanah ini!

Sampai saat ini Benny Wenda masih eksis menyuarakan Kemerdekaan Papua ke Dunia Internasional untuk mencari dukungan dan simpati dari negara-negara lain. Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat.

Read More

Kita Harus Tegak Kepada Negara Asing

Terkait kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang akan berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, pekan depan. Kesempatan pertemuan bilateral itu harus dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menegaskan sikap RI terkait Papua dan kedaulatan NKRI.

Menurut anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di Kota Oxford.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI," ujar Zainuddin dalam keterangannya, Minggu (26/7/2015).

Kalau perlu, menurut Zainuddin, Presiden Jokowi mendesak Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Dia juga mengatakan, London sudah semestinya memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI. Menerima OPM sama dengan mengusik kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun 1969.

"Jadi sebenarnya sudah ada legitimasi dari dunia internasional. Namun sekarang ada upaya dari OPM untuk memutarbalikkan fakta internasional dengan melakukan internasionalisasi isu Papua," ucapnya.

Selain itu, politisi PKS ini menganggap penting Jokowi menyinggung soal OPM karena insiden intoleransi di Tolikara yang baru-baru ini terjadi, dan adanya dugaan keterlibatan pihak asing ataupun OPM. Apalagi sebelum insiden penyerangan tersebut, terjadi demo OPM di depan KBRI di London pada sekitar awal Mei lalu. Dan 1 Juli kerap diperingati sebagai HUT OPM.

"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," tegas anggota Tim Pengawas Intelijen Komisi I DPR ini.

Perdana Menteri Inggris David Cameron akan berkunjung ke Jakarta pada Senin 27 Juli 2015 mendatang. Juru Bicara Kemenlu, Armanatha Nasir, mengatakan lawatan Cameron rencananya akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Inggris

Read More

Presiden dituntut Tegas Kepada Negara Asing

Presiden Joko Widodo diminta menegaskan sikap pemerintah Indonesia atas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pemerintah Inggris. Hal itu terkait rencana kunjungan bilateral yang akan dilakukan Perdana Menteri Inggris, David Cameron ke Jakarta.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan?" kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, dalam keterangan pers.

Kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, resmi dibuka pada Mei 2013. (Baca Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah)

Menurut Zainuddin, Inggris seharusnya menolak keinginan OPM tersebut karena menyangkut persoalan konflik pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di wilayah kedaulatan RI.

"Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron dan tegaskan soal NKRI," ujarnya.

Zainuddin meminta Jokowi untuk mendorong Inggris agar menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan Inggris atas kedaulatan Indonesia.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan PM Cameron pada Senin besok. Jokowi juga akan bertemu dengan PM Turki Ahmet Davutoglu setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura pada 28-30 Juli.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kedatangan dua kepala pemerintahan itu menunjukkan posisi Indonesia masih penting di dunia internasional. "Ini menunjukkan tentang perhatian dunia pada Indonesia karena Indonesia dinilai sangat strategis dan momentum ini juga kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Eropa, Turki,"

Read More

Politik Versi Benny Wenda

Benny Wenda yang lahir di Lembah Baliem 41 tahun silam merupakan salah satu tokoh politik Papua Merdeka yang sampai saat ini masih aktif dalam melakukan lobi-lobi politik internasional untuk mencari dukungan atas kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda mempunyai peran penting dan masih dipercaya dalam mengendalikan perpolitikan di Papua untuk Papua Merdeka. Namun perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Benny Wenda di Inggris hanya merupakan kegiatan fiktif dengan cara memutar balikan fakta untuk mempengaruhi opini publik masyarakat Papua yang mana semua itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi. 

Penilaian dari masyarakat Papua terhadap Benny Wenda dengan apa yang dilakukan olehnya berbanding terbalik, karena Benny Wenda di Inggris hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dan berfoya-foya menggunakan uang rakyat yang berhasil dihasut olehnya.

Pria kelahiran Lembah Baliem ini mempunyai beberapa kisah masa lalu sebagai pemberontak, diantaranya yaitu :

1. Benny Wenda pernah terlibat sebagai koordinator aksi penyerangan terhadap Polsek Abepura pada 7 Desember 2000 yang mengakibatkan 1 orang anggota Polsek Abepura meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

2. Pada tahun 2011 Benny Wenda masuk dalam daftar Red Notice Interpol karena melarikan diri dari LP Abepura.

3. Pada bulan Desember 2014 Benny Wenda menghadiri pertemuan para pemimpin OPM di Port Villa Vanuatu dengan hasil membentuk badan baru ULMWP sebagai wadah memperjuangkan Papua masuk dalam keanggotaan MSG.

ULMWP saat ini sudah pecah dan Benny Wenda juga tidak diakui oleh NRFPB karena Edison Waromi yang ikut menandatangani deklarasi Saralana di Port Villa Vanuatu tidak meminta ijin kepada Forkorus Yoboisembut selaku Presiden NRFPB.

Ada beberapa link up yang dimiliki oleh Benny Wenda dengan kelompok GSB/P yang diantaranya yaitu WPNCL, PNWP dan KNPB.

Pada tahun 2012 Benny Wenda sempat membuat strategi diplomasi untuk mencari simpati Internasional dalam rangka menyuarakan kemerdekaan Papua. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pendekatan ke AS, melakukan freedom tour pada tahun 2013, dan membuka kantor pusat Free West Papua di Oxford Inggris untuk mengakomodir suara rakyat Papua.

Sampai saat ini Benny Wenda masih eksis menyuarakan Kemerdekaan Papua ke Dunia Internasional untuk mencari dukungan dan simpati dari negara-negara lain.

Read More

Stop Bodohi Papua Wahai Benny Wenda!!!

Siapa tidak kenal Benny Wenda, salah satu tokoh Papua yang selalu menyerukan kemerdekaan Papua, menyerukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang katanya selalu dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia terhadap Warga Asli Papua (WAP), menyerukan orang pribumi Papua kini hidup dalam kesengsaraan dan butuh pertolongan, sementara ia sendiri dengan tanpa malunya hidup nyaman dan sejahtera di negeri orang ?

Benny Wenda, tak henti-hentinya ia berulah memperjuangkan angan Papua Merdeka (perlu dicatat bahwa ia bukan ideologi) demi meraih ambisinya menjadi penguasa nomor 1 di Tanah Papua. Setelah setahunan yang lalu WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang dipimpinnya ditolak di Melanesian Sperhead Group (MSG), kini ia menggunakan taktik baru, mengganti nama organisasi tersebut menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Dengan penggantian nama organisasi tersebut, kini ia berharap MSG mau menerima Papua Barat menjadi bagian dari MSG.

Tidakkah Benny memahami, bahwa WPNCL dulu ditolak menjadi bagian dari MSG karena ianya tidaklah mewakili rakyat Papua ? Tidakkah Benny memahami bahwa MSG tersebut merupakan wadah kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara, yang dengan demikian berarti pengajuannya bukan hanya tidak sah, tapi merupakan kebodohan karena WPNCL bukanlah sebuah negara ? Bahkan tidak hanya itu, tidakkah Benny memahami bahwa kini ia lebih bodoh lagi, karena ingin melakukan kebodohan yang sama setelah kebodohan yang dilakukannya tahun lalu ?
 

Mungkin Benny tidak memahami bahwa organisasi yang dipimpinnya hanyalah organisasi yang didukung oleh pendukung-pendukungnya saja dan tidak mewakili seluruh rakyat Papua Barat. Benny terlalu buta dengan angan-angannya menjadi penguasa di Papua Barat, sehingga ia melakukan tindakan bodohnya tersebut.

Selama ini, mungkin Benny tidak paham, bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menjadi penghambat pembangunan di Papua. Lebih dari itu, yang disayangkan adalah para pengikutnya, mereka terlalu polos sehingga tanpa sadar telah mendukung apa yang dilakukan oleh Benny.

Bagaimana tidak, apa yang diserukan oleh Benny adalah Kemerdekaan Papua, yang dengannya, secara sekilas tentu ia akan terlihat bak pahlawan. Padahal, tidaklah demikian. Apa yang diperjuangkannya bukanlah kemerdekaan Papua, namun justru hanyalah kebodohan. Dia bilang ingin memerdekakan Papua, namun apa yang dilakukannya tidaklah sesuai dengan kata-katanya.

Senyatanya, Papua adalah bagian dari negeri yang sudah merdeka. Jadi, yang ingin dia lakukan, sebenarnya hanyalah ingin memisahkan Papua dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang dengannya nanti ia akan menggapai angannya, menjadi penguasa di Papua.

Bila ia ingin benar-benar memerdekakan Papua, seharusnya merdekakanlah Papua “secara makna” dari kata merdeka itu. Kemerdekaan Papua tidaklah harus melulu bermakna berdaulat menjadi sebuah negara secara mandiri, namun kemerdekaan Papua juga bisa dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang bebas dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang merdeka dan bebas dari segala permasalahan.

Dengan demikian, bila Benny ingin benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, merdekakanlah Papua dengan memperjuangkan semua itu. Bangunlah Papua yang cerdas dan hebat. Bangunlah Papua yang mampu mengejar kemajuan wilayah lainnya. Bangunlah Papua yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya secara nasional, bahkan secara internasional. Bangunlah Papua yang mampu bangkit, mandiri dan sejahtera, sebagaimana visi misi Pemerintahan Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe.

Bila kemudian nanti dia akan berkata bahwa pemerintahan Indonesia telah melakukan ketidakadilan terhadap warga Papua, maka katakanlah kepadanya, ketidakadilan yang manakah yang ia maksud. Tidakkah ia melihat bahwa Papua mempunyai hak yang sama dalam segala hal dengan wilayah lainnya dari negeri ini ? Bahkan, tidakkah ia melihat bahwa pemerintahan justru telah memprioritaskan Papua, melebihkan Papua dari yang lainnya ? Tidakkah ia melihat bahwa Papua selama ini telah diperlakukan khusus melalui Otsus (Otonomi Khusus) ? Tidakkah ia melihat bahwa di Papua telah dilaksanakan pembangunan melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) ? Tidakkah ia melihat keadaan Papua yang kini sudah sangat sangat jauh lebih baik dari dahulu ?

Bila nanti dia berkata, Papua kini hidup sengsara di bawah pemerintahan Indonesia, tanyakanlah kepadanya, apakah jika dengan ia memisahkan Papua dari NKRI ia dapat membangun Papua yang sejahtera ?

Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia begitu percaya dirinya bila Papua berpisah dengan NKRI ia mampu mensejahterakannya ? Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia tidak menyadari bahwa membangun sebuah negeri itu tidaklah mudah ?

Katakanlah kepadanya, seharusnya bila ia mau menjadikan Papua yang sejahtera dan tidak sengsara, maka bangunlah Papua yang cerdas, mandiri dan matang secara ekonomi. Katakanlah kepadanya, berjuanglah dengan keras untuk hal itu, karena hal itu tidaklah dapat diraih dengan hidup nyaman di negeri orang. Berjuang keraslah untuk hal itu, bukan malah berputus asa dan malah menyerukan dipisahkannya Papua dari NKRI. Berjuanglah dengan keras untuk hal itu, bukan malah hidup aman dan nyaman di negeri orang sambil menyerukan prosa indah nan menipu “Papua Merdeka”.

Di akhir tulisan ini, saya ingin sampaikan pesan kepada Benny Wenda (semoga ia membacanya) dan para pendukungnya, kerjakeraslah membangun Papua “secara cerdas”. Merdekakanlah Papua dengan hakikat yang sebenarnya dan STOP bodohi rakyat Papua !!!

Read More

Gubernur Papua Lukas Tidak Dampingi Presiden Jokowi

TEMPO.CO, Jayapura - Kunjungan kerja kedua Presiden Joko Widodo ke Provinsi Papua pada 8-10 Mei 2015 tanpa didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe. Yang terlihat selama kunjungan kerja Jokowi di Papua justru Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal beserta jajaran pejabat pemerintahan di bawahnya.
Presiden Jokowi ada apa ya, selama beliau menjabat sebagai Presiden RI yang ke 7 ada-ada saja dari kalangan pejabat tinggi negara maupun para politisi yang berbuat kurang pantas kepada Jokowi. Padahal jika dilihat dari posisi Jokowi adalah seorang Presden RI, yang sewajibnyalah dihormati, ditaati oleh semua bawahannya, dihormati oleh lawan-lawan politiknya, dihargai oleh para pesaingnya.
Tetapi kenyataannya tidak demikian. Lihat saja sikap dari lembaga penegak hukum Polri yang notebene ada dibawah kendali Presiden, karena Polri ada dibawah Presiden maka ketaatan Polri terhadap Presiden merupakan syarat mutlak. Faktanya sudah berapa kali Polri mengabaikan perintah Presiden, tetap saja Polri jalan sesuai dengan kemauannya sendiri. Polri tetap melakukan penggembosan terhadap KPK dengan dengan mudus operandinya yang ngetop melakukan tindakan kriminalisasi terhadap para ketua dan para penyidiknya.
Demikian pula perilaku dari sebagian politisi baik yang berasal dari koalisi Indonesia Hebat maupun dari Koalisi Merah Putih. Ada yang suka melecehkan Jokowi, Jokowi dibilang presiden yang tidak up date? Mengancam untuk mengimpeach Jokowi secara berulangkali, Jokowi sebagai antek Asing, Jokowi telah melakukan deal-deal busuk soal perpanjangan kotrak Freeport, dan segala macem cacian dan makian.
Masih ingatkah seorang menteri koordinator Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan Jokowi adalah seorang petugas Partai dan harus mematuhi ketuan Umum PDIP, jika tidak suka silahkan keluar. Senada dengan Puan pidato Mega yang menekankan Jokowi adalah petugas Partai, bahkan setengah menantangnya, “Kalau kalian tidak mau disebut sebagai petugas partai, silakan keluar dari partai.
Baru-baru ini Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia Timur, mulai dari maluku sampai dengan Papua. Kunjungan kerja bersama rombongan para menteri dan Panglima TNI serta tak ketinggalan Kapolri. Kunjungan kerjanyapun bersifat istimewa, karena Presiden Jokowi membawa dana cukup besar sampai 6 triliun lebih untuk mempercepat pembangunan proyek infrastruktur dan sarana serta prasarana lengkap di wilayah Indonesia bagian Timur, khususnya Papua.
Sangat beruntung masyarakat Papua mendapat kunjungan Jokowi sekaligus memberikan hadiah berharga, mereka dengan penuh antusias menyambutnya dengan suasana suka cita. Akan tetapi ada yang aneh dalam penyambutan kepada Presiiden Jokowi, karena tidak nampak batang hidungnya sosok Gubernur Papua Lukas Enembe. Masyarakat banyak yang mempertanyakan hal itu.
Ada apa Pak gubernur ini tidak memberikan penyambutan kunjungan seorang Presiden Jokowi dan rombongannya itu. Ada banyak informasi yang disampaikan oleh para orang dekat gubernur. Namun informasinya simpang siur tidak seragam.
Menurut Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, tak hadirnya Lukas Enembe mendampingi Presiden Jokowi karena sakit. “Pak Lukas sakit setelah pulang dari Cina. Sedangkan Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur Papua, menuturkan tak hadirnya Lukas Enembe dalam kunjungan Jokowi di Papua karena urusan tertentu. “Yang saya tahu, sekarang Pak Gubernur di luar Papua.“
Saat ini, ucap Lamadi, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua. “Sebab, Gubernur masih ada urusan yang cukup rumit terkait dengan pembangunan smelter. Beliau baru saja pulang dari Beijing. Terus, pada 11-13 Mei 2015, ada Kongres Partai Demokrat di Surabaya. Sebagai salah satu ketua umum, beliau akan ke sana,” katanya. tempo
Dari pembicaraan antara Wakil Gubernur Papua Klemen dengan tempo maupun apa yang disampaikan oleh Lamadi de Lamanto, juru bicara Gubernur, bertolak belakang. Alasan sakit disampaikan oleh wakilnya, sedangkan urusan bisnis disampaikan oleh jurubicaranya. Mana yang benar, hanya Tuhan dan Lukas Enembe yang tahu.
Namun dibalik alasan-alasan yang datangnya bersimpangsiur itu masyarakat mulai banyak menilai, kali ini Presiden Jokowi mulai dicuekin oleh gubernurnya. Rupanya Jokowi tidak habis-habisnya diperlakukan tidak semestinya oleh para bawahannya. Jokowi diberondong dengan 3 alasan yang dibuat Lukas Enembe.
Pertama alasan sakit. Jika Sakit yang dijadikan alasan Lukas kepada Presiden, pasti akan diterima dengan segala maklum adanya, bahkan bisa jadi Jokowi akan memberikan perhatian khusus kepada Lukas. Misalnya memberikan spesial fasilitas pengobatan agar Lukas bisa lekas sembuh.
Tetapi dari pihak Jokowi sudah berusaha memaklumi bahwa alasan sakit itu hanyalah dibuat-buat, karena ditanya sakit apa dan dimana dirawatnya, tidak bersedia memberikan keterangan yang jelas padahal yang membutuhkan adalah seorang Presiden RI. Oleh sebab itu bisa dipastikan alasan sakit bohong dan dibuat-buat.
Kedua alasan karena urusan tertentu yaitu sedang berjuang mencari investor untuk membangun infrastruktur smelter di Papua. Alasan inipun sangat dibuat-buat, bagaimana tidak, permintaan Lukas kepada Presiden Jokowi untuk membangun Smelter di Papua tempo hari sudah disetujui. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah mengatakan PT Freeport berkewajiban membangun smelter di papua bukan di Gresik adalah merupakan harga mati.
Namun bukan pemerintah yang harus membangun Smelter tetapi Freeport dan dibutuhkan sarana penunjang yang lengkap dan harus ada, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di tanah Papua.
Oleh sebab itu usaha Lukas mencari investor sampai ke Beijing mencari adalah keliru dan pasti tidak berhasil. Sebab tidak akan pernah Freeport (Amerika) akan bersinergi dengan Beijing soal-soal keuntungan bisnis.
Ketiga alasan adanya Kongres Partai Demokrat di Surabaya tanggal 11-13 Mei 2015 dan Karena sebagai salah satu ketua umum dia harus ada. Alasan ini jelas sangat menyepelekan Presiden Jokowi, Lukas lebih mengutamakan loyal kepada SBY ketimbang kepada Jokowi. Seharusnya Lukas menyadari akan dirinya adalah seorang Gubernur aktif Papua, bobot yang melekat pada jabatan dan tanggungjawabnya harus lebih berat dari pada ke Partai.
Jabatan Gubernur adalah amanat rakyat Papua bukan amanat Syarif Hasan sebagai Ketua harian Partai Demokrat. Oleh sebab itu sudah menjadi kewajiban seorang gubernur harus mendampingi Presiden ketika mengadakan kunjungan kerja. Ternyata kan benar, pulang dari Beijing lukas bertambah pusing tujuh keliling karena mencari investor tidak berhasil.
Bagaimana mau berhasil, dia bergerak tanpa strategi dan tanpa pengetahuan yang cukup dalam bisnis tingkat tinggi. Walaupun Lukas adalah seorang gubernur, akan tetapi jika kita meneropong dari pengalaman dan kompetensi yang dimilikinya sangat tidak mendukung. Lukas masih harus belajar banyak menajdi seorang Gubernur yang Profesional, tidak asal-asalan

Read More

Seluruh Dunia Mengakui Papua Adalah indonesia

Seluruh bangsa mengakui papua adalah bagian dari Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) hal tersebut di ungkapkan langsung oleh salah satu Tokoh papua yaitu Ramses Ohee.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), kembalinya Papua ke pangkuan NKRI telah diakui bangsa di dunia. Baik dari PBB maupun Tokoh Papua, bahkan sekertaris PBB menyaksikan sendiri tentang Pepera dari Merauke sampai di jayapura dan di putuskan di PBB Pada, 2 agustus 1959.

Ditegaskan, pepera tersebut telah memiliki dokumen hingga sekarang masih ada dan masih tersimpan dengan baik. “Dokumen masih tersimpan dan kalau ada yang ingin melihatnya, maka akan saya perihatkan karena dokumen hanya saya yang miliki,

Ramses mengemukakan Pepera kala itu dilakukan sejak tanggal 14 Juli-Agustus 1969. Dari hasil Pepera itu dibahas di badan PBB selama 3 Bulan, yang kemudian 19 November 1969 sekjen PBB menegtuk palu dan memutuskan bahwa Irian Barat adalah milih Indonesia.

Rames Ohee juga sempat mengkritik terbentuknya organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tahun 1962 yang belum mendaftar ke kesbangpol. Ramses juga mengatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Tidak bisa sesuatu dilakukan tanpa ada dasar hukum. Sebab, bila ada yang mengutarakan bahwa, Negara dalam negara maka dikatakan sudah tidak waras dan sebaiknya di bawa ke rumah sakit jiwa.

Untuk itu Ramses Ohee yang juga adalah seorang ondoafi sentani meminta kepada pihak kepolisian untuk tetap melakukan penegakan hukum jika ada yang bertentangan dengan hukum di negara ini. Pada kesempatan itu pula Ramses yang juga sebagai tokoh adat Papua menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat di Papua agar mengerti tentang sejarah dan status masyarakat Papua sebagai warga negara Indonesia yang benar. Bagi generasi muda saat ini ditugaskan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk menjadi pemimpin-pemimpin di bangsa ini, teristimewa di Papua, semua diberikan kesempatan seluas-luasnya oleh Negara Kesatuan republik Indonesia.

Read More

Penganiayayan terhadap warga sipil oleh OPM

Aparat hanya membuat papua semakin resah? Isu ini merupakan isu yang kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua? Tentu kita semua sudah tahu jawabannya.

Namun sampai saat ini justru sebaliknya, kita bisa lihat dari beberapa pemberitaan yang sduah ada, apalagi baru-baru ini di beritakan di salah satu media lokal Papua, yaitu mantan kepala satpol PP Jayawijaya Jefry Soisa yang dianiayaya oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang di pimpin oleh Yusak Tabuni.

Kejadian tersebut berawal pada pukul 09:00 WIT saat Jefry Soisa dan 7 orang temannya hendak memancing di kampung Terubaga, distrik Piramid, Kab. Jayawijaya. Nahas bagi korban, sekitar pada pukul 11.30 WIT korban dan rekannya tiba-tiba dikepung dan digeledah oleh Yusak Tabuni bersama 30 orang anak buahnya. Tidak hanya itu, mereka merampas barang-barang berharga milik korban. Tidak hanya itu, korban juga di pukuli, diikat, dan dibuang ke dalam kolam, korban dan temannya-temannya juga sempat disekap di gorong-gorong.

Kejadian ini benar-benar membuat warga kampung Tarubaga ketakutan. Di duga aksi ini dilakukan oleh KKB lantaran ketersediaan perbekalan kelompok tersebut sangat terbatas, hingga mereka turun dari hutan ke perkampungan warga untuk mengambil perbekalan warga kampung (merampok).

Sampai sekarang, kasus ini masih di selidiki oleh aparat, warga kampung sendiri meminta kepada pihak keamanan untuk mengejar para pelaku, agar tidak meresahkan warga lagi.

Menanggapi permintaan warga, pihak keamanan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut.

Dari kejadian ini kita bisa semakin membuka mata kita, bahwa siapa sebenarnya yang melanggar HAM dan meresahkan warga, kita tahu bahw kelompok OPM ini sudah sangat sering meresahkan warga, diharapkan warga juga bisa bersama-sama pihak keamanan untuk memberantas kelompok ini.

Read More

Organisasi Ilegal yang mengatasnamakan Rakyat

penembakan dan perampasan senjata api milik aparat Kepolisian yang terjadi di Yahukomo oleh anggota KNPB, banyak pendapat-pendapat maupun pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya yaitu Juru Bicara Tim Peduli Masyarakat Kabupaten Yahukimo, Gresgy Nabing.

Gresgy Nabing waktu di wawancarai mengatakan bahwa, Tim Peduli Masyarakat Yahukimo tidak memihak kepada siapapun, baik aparat maupun kelompok KNPB yang berbuntut jatuhnya korban dipihak masyarakat.

Kronologis dari kejadian tersebut berawal dari perampasan dan penembakan yang semula di mulai dari KNPB yang meminta sumbangan atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Vanuatu. Namun pelaksanaan pengumpulan dana tersebut disalahgunakan oleh pihak KNPB bahwa nantinya dana tersebut tidak untuk disalurkan kepada pihak Vanuatu. Mendengar berita tersebut, aparat Kepolisian mengambil langkah dan membubarkan aksi tersebut. Aksi pengumpulan dan pelaksanaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan. KNPB meminta dana secara ilegal dan anarkis meminta secara paksa kepada masyarakat. Oleh karena itu aparat kepoliasian terpaksa mengambil tindakan tegas, karena hal ini sudah mulai menjurus ke aksi anarkis, karena masyarakat di mintai secara paksa.

Selain itu, disinyalir bahwa dana yang sebelumnya telah terkumpul oleh anggota KNPB nantinya akan digunakan untk pembelian senjata api laras panjang maupun pistol secara ilegal yang akan digunakan untuk melakukan aksi teror di tanah Papua. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang seperti membeli minuman keras dll.

Untuk itu, sebaiknya organisasi ilegal seperti KNPb sudah seharusnya di bubarkan saja, karena bukannya membantu pembangunan, tetapi justru hanya menambah masalah di Papua.

Read More

KEBOHONGAN YANG DI SUARAKAN OLEH BENNY WENDA DI LUAR NEGERI

Pendirian kantor baru FWPC di Afrika Selatan oleh Benny Wenda yang mengatakan bahwa ratusan Orang Papua dibunuh oleh Pemerintah Indonesia setiap harinya dan kasus Apartheid sedang terjadi di Papua saat ini. Sebagai orang Papua, saya selalu merasa kuatir bila Benny Wenda mengeluarkan statemennya tentang Papua yang terkadang tidak dilandasi oleh fakta atau kata kasarnya bohong, karena Benny Wenda selalu mengatakan bahwa ia mewakili Orang Papua, yang selalu ia sebut sebagai My People. Bila perkataan-perkataan Benny Wenda tersebut ditemukan fakta sebenarnya, maka bukan hanya Benny Wenda yang dicap sebagai pembohong, Orang Papua lainnya juga bisa terkena dampak dari kebohongan-kebohongan tersebut. Coba kita lihat permasalahan yang di angkat oleh Benny Wenda berikut ini :

Genosida Terjadi di Papua?

Isu ini sebenarnya kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua?

Forkorus Yaboisembut, seorang tokoh OPM yang mengklaim dirinya sebagai Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) mengatakan Secara definisi mungkin Orang Asli Papua (OAP) belum bisa dikatakan mengalami genodisida. Data faktual dari BPS menyebutkan bahwa Jumlah penduduk Papua tahun 1971 versi BPS adalah 923.440 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 2.220.934 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, sensus 2010 berjumlah 2.833.381 (di Papua) dan di Papua Barat 760.422 jiwa. Dari 2.833.381 penduduk Provinsi Papua tersebut, terdapat 674.063 warga non papua (pendatang), sedangkan warga asli Papua sebanyak 2.159.318. Berarti terjadi pertambahan penduduk asli Papua dalam 40 tahun (thn 1971 s.d 2010) sekitar 1,2 juta jiwa (lebih dari dua kali lipat). Bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 6.621.831 jiwa. Sensus penduduk thn 2010 berjumlah 12.982.204. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 1971 berjumlah 2.203.465 menjadi 4.500.212 pada tahun 2010. Maka pertumbuhan penduduk di Papua, Sumatera Utara dan NTB memiliki kecepatan yang rata-rata sama.

Data-data tersebut tidak penting bagi Benny Wenda dan para pendukungnya, karena isu genosida dianggap isu yang menarik dunia internasional maka digunakanlah isu tersebut, benar atau tidak benar, jujur ataupun bohong. Selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya maka akan dilakukan, terutama untuk menggalang dana dari masyarakat Papua yang tidak tahu apa-apa. Apakah ini bukan suatu kebohongan yang diangkat oleh Benny Wenda ?

Apartheid Terjadi di Papua?

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Praktek politik rasialis apartheid diawali sejak tahun 1930-an ketika Partai Nasional memenangkan pemilihan umum. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Afrika Selatan cenderung melembagakan hal-hal yang berbau rasial di dalam hampir semua aspek kehidupan rakyatnya.

Kebijakan pertama apartheid secara resmi mengatur aspek pernilahan diantara kedua ras. Berdasarkan aturan Prohibition of Mixed Marriages Act, Act No 55 of 1949, pernikahan antara orang kulit hitam dan putih dilarang. Kemudian secara lebih mendalam, Immorality Amendment Act, Act No 21 of 1950; amended in 1957 (Act 23), hubungan dewasa antara kulit hitam dan putih ditetapkan. Dalam aspek kependudukan, Population Registration Act, Act No 30 of 1950 dikeluarkan untuk mendaftar setiap ras masyarakat. Lalu tidak lama setelah itu Group Areas Act, Act No 41 of 1950 dikeluarkan. Kebijakan ini menandakan bahwa akan ada pemisahan wilayah antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Satu tahun setelah kebijakan tersebut dibuat, untuk mengatur sektor sumber daya manusia kulit hitam, dikeluarkanlah Bantu Building Workers Act, Act No 27 of 1951. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang dari kulit hitam dapat dilatih menjadi pekerja bangunan dimana sebelumnya pekerjaan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ras kulit putih. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan tersebut bertempat di wilayah yang ditinggali ras kulit hitam. Jika mereka bekerja pada daerah kulit putih maka hal tersebut dianggap tindakan kriminal. Selanjutnya, dikeluarkan Prevention of Illegal Squatting Act, Act No 52 of 1951 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghilangkan ras kulit hitam dari tanah-tanah milik publik atau privat untuk selanjutnya ditempatkan pada camp-camp tertentu. Dalam aspek politis, kebijakan apartheid yang dikeluarkan seperti Separate Representation of Voters Act, Act No 46 of 1951 dan amandemennya mengatur bahwa orang-orang ras kulit hitam tidak memiliki hak suara dalam bidang politis.

Kebijakan seperti ini tidak pernah hadir di Papua, tidak ada perbedaan hukum antara orang asli Papua dan suku pendatang lainnya di Papua. Isu ini digunakan oleh Benny Wenda hanya untuk menarik dukungan tokoh-tokoh Afrika Selatan terhadap kepentingan Benny Wenda dan FWPC yang baru saja mendirikan kantor barunya di Afrika Selatan.

Benny Wenda selama ini selalu mengaku sebagai pemimpin orang Papua dalam berbagai safari politiknya di berbagai negara dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia. Kita mungkin tidak akan terlalu mempedulikan hal tersebut, yang perlu kita pedulikan adalah ketika Benny Wenda membawa berita-berita bohong mengenai Papua di luar negeri. Benny Wenda boleh bicara di forum internasional dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, dan kita juga boleh menentang usaha tersebut, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi sangat disayangkan kalau apa yang dibicarakan Benny Wenda tersebut hanya berlandaskan kepada kebohongan semata yang akan merusak citra orang Papua di mata dunia.

Read More

Bukan untuk Orang Papua Malah untuk Perut Sendiri (KNPB)

Langkah langkah politik yang dilakukan oleh pihak KNPB di luar Negri sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang dilakukan oleh benny wenda dan kawan-kawan! Mengaung ngaung kan tentang merdeka di dunia luar agar di kasihani. Tidak sadarkah meraka bahwa rakyat Papua bukan pengemis! Sodara-sodara kita di Papua sebenarnya tidak membutuhkan itu semua! Akan tetapi kesejahteraan.

Ada belasan organisasi yang berada dalam kategori ini, beberapanya berada di Papua, tapi kebanyakan berada di luar negeri. Ada (WPNCL) pimpinan Andy Ayamiseba di wilayah Pasifik Selatan, ada (FWPC) pimpinan Benny Wenda di beberapa negara di Eropa, ada (WPNA) pimpinan Jacob Rumbiak di Australia, ada KNPB dan ada NRFPB di Papua serta kelompok-kelompok lainnya yang lebih kecil.

Seperti halnya para politisi, kelompok-kelompok OPM faksi politik juga memiliki kecenderungan untuk mengamankan kepentingan kelompoknya sehingga banyak berseteru antara satu dengan lainnya. Selain itu kelompok-kelompok ini tidak pernah mengakui keberadaan kelompok-kelompok OPM faksi militer karena pergerakan keompok-kelompok OPM faksi militer seringkali melakukan pelanggaran HAM, padahal kelompok-kelompok faksi politik OPM sering menggunakan isu pelanggaran HAM. Sedangkan pimpinan-pimpinan kelompok OPM faksi militer juga menganggap bahwa kelompok-kelompok faksi politik OPM sebagai pengecut karena hanya berani “berjuang” di luar negeri, nyaman dengan kehidupan mereka di luar negeri dengan keluarganya masing-masing. Sedangkan kelompok-kelompok faksi militer OPM harus bergerilya keluar-masuk hutan.

Gaya hidup tokoh-tokoh OPM faksi politik pun sering mendapat sorotan. Seringkali mereka dengan frontal menunjukan kemewahan hidup mereka di luar negeri lewat foto-foto lewat jejaring sosial yang begitu kontras dengan kehidupan orang Papua di pedalaman. Para tokoh ini sering mengatakan pada dunia internasional bahwa mereka adalah pembela nasib orang Papua yang hidup dalam keterbelakangan, tetapi mereka sendiri begitu nyaman mempertontontkan kehidupan mewah mereka di luar negeri.

Lalu, siapakah OPM sejati?

Mungkin, tidak ada yang benar-benar bisa disebut sebagai OPM sejati yang berniat memisahkan Papua dari Indonesia demi rakyat Papua. Ketidakpedulian terhadap nasib rakyat Papua, arogansi bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan mengatasnamakan kepentingan kelompok dan pribadinya sebagai kepentingan rakyat Papua, menjadi ciri kelompok-kelompok faksi militer dan politik OPM.

Para Pemuda Papua lebih membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro M. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.



Mungkin kita perlu mengingat pesan pendiri negeri ini yang termaktub dalam lirik lagu “Indonesia Raya”, yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Jiwalah yang pertama dibangun, baru kemudian badan. Saya tidak akan senang bila Papua menjadi seperti New York, dimana Spiderman bisa berayun karena padatnya bangunan tinggi nan mewah, saya akan senang bila Papua seperti Kopenhagen, salah satu kota dengan indeks kedamaian tertinggi di dunia

Read More

Alasan Kenapa Pemuda Papua Tidak Perlu Mendukung OPM

Ini adalah alasan, kenapa pemuda papua, sudah seharusnya tidak mendukung OPM dan para simpatisannya, yang notabennya juga merupakan saudara-saudara kita.

Rakyat Papua membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Kita lihat hampir selalu terjadi kontak senjata antara OPM dan aparat. sepanjang tahun 2014 kecuali bulan November, setiap bulannya selalu ada kontak senjata antara OPM faksi militer, yang sering dibilang sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok dengan pimpinan yang berbeda. Ketika ada salah satu kelompok dari KKB ini mulai peduli dengan perdamaian di Papua, maka ia akan dihujat sebagai antek NKRI. Contohnya adalah pada Januari 2014 lalu, ketika Lambert Pekikir, salah satu pimpinan kelompok KKB di Keerom mencoba menjaga perdamaian di kampungnya sendiri, Keerom, dengan mendeklarasikan “Deklarasi Keerom Damai”. Lambert Pekikir, salah satu pimpinan OPM yang paling senior yang bertahun-tahun hidup di hutan pun dihujat habis-habisan.

Hal yang menggelikan adalah pihak yang menghujat Labert Pekikir adalah KNPB, simpatisan muda OPM yang hidup di perkotaan dan tokoh-tokoh OPM di luar negeri, yang memiliki kehidupan nyaman di negaranya masing-masing.

Tentang tokoh-tokoh OPM di luar negeri. Sejujurnya banyak skali kekecewaan kita terhadap tokoh-tokoh OPM di luar negeri. 1) Tokoh-tokoh ini sering membiarakan konflik Papua di luar negeri tapi tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan kelompok-kelompok militer OPM/KKB sebagai salah satu aktor dalam konflik Papua. 2) Gaya hidup mereka yang tidak acuh terhadap kesengsaraan rakyat Papua di Papua. Entah sengaja atau tidak, mereka seringkali memposting foto-foto yang menggambarkan kenyamanan dan kemewahan kehidupan mereka di luar negeri. Padahal mereka mengklaim sibuk memperjuangkan nasib orang Papua di dunia internasional.

Bila anda pernah ke Jayapura, Biak atau kota-kota di Papua maka akan terlihat bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal. Tetapi bila anda mencoba masuk lebih dalam, terutama ke daerah yang merupakan markas-markas kelompok KKB di pedalaman Papua, maka akan terlihat sebaliknya. Pembangunan membutuhkan kestabilan keamanan, dengan keberadaan kelompok KKB di suatu daerah hal tersebut berarti menghambat pembangunan di daerah tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang baik untuk memajukan kesejahteraannya, menurut saya rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang layak dan perginya kelompok KKB dari daerah mereka untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.



Sekarang masih perlu kah kita sebagai putra-putri terhasut oleh OPM? tidakkah kita sadar bahwa kita hanya di peralat oleh mereka?.. mereka membuat berbagai konflik, dan dampaknya adalah kepada sodara-sodara kita yang semakin ketakutan akibat ulah mereka, sedangkan mereka hidup senang di luar negri dan tidak memikirkan sodara-sodara kita di Papua.



Untuk itu mari kita bersama-sama menciptakan Papua yang damai, membantu pemerintah menyiapkan sarana pendidikan yang layak untuk adik-adik kita, memberikan kesempatan para pemuda untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja bagi kaum pria di Papua, bukan seperti para OPM yang hnya bisa menciptakan konflik yang hanya menambah permasalahan di Bumi Cenderawasih ini. (Jhon Taime)

Read More

Bantu aparat melawan penyebab keresahan masyarakat

Anggota KNPB yang berdemo dan tak memiliki izin di amankan oleh Polisi, sebanyak tujuh belas anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terpaksa di tahan oleh Polisi Resort jayapura kota karena melakukan aksi tanpa izin.

Meski sudah di peringatkan oleh polisi, namun KNPB terus bersikeras untuk melakukan aksinya dengan tidak menghiraukan pihak keamanan, ini sama saja menunjukkan etika berpolitik yang buruk. Ini sangat bertentangan dengan dengan UU Nomor 09 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat di muka umum, bahwa negara menjamin rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun dalam undang-undang juga memiliki sifat mengatur, membatasi melarang atau menghukum.

Sebelumnya memang Berbagai elemen masyarakat di Papua sudah mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak berijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Kepolisian memang sudah menegaskan kalau organisasi ini sebenarnya tidak terdaftar dengan kata lain (Organisasi Ilegal) trus knap tidak di bubarkan saja??

Memang agak rumit untuk membubarkan organisasi ini karena Selama ini memang KNPB sengaja memprovokasi dan mengintimidasi masyarakat untuk melakukan hal anarkis hingga membahayakan keselamatan aparat yang akan bertugas, kemudian pada saat aparat bertindak tegas, KNPB bersorak-sorak sambil berteriak ke dunia internasional, “Telah terjadi pelanggaran HAM di Papua”

Sudah seharusnya aparat bertindak tegas, agar masyarakat tidak resah lagi, karena selama organisasi ini masih ada, maka pasti anak-anak muda Papua akan di bodohi dengan doktrin-doktrin yang hanya merusak masa depan anak papua. “Mari kita sebagai anak Papua bersama-sama membantu aprat melawan penyebab keresahan masyarakat Papua”.

Read More

Satu Putra terbaik Papua Tertembak di Ilaga Puncak Jaya

Penembakan terjadi lagi di wilayah Papua dimana pada tanggal 25 September 2014 di daerah Ilaga Puncak Jaya Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) melakukan penembakan terhadap anggota TNI yang bertugas di daerah tersebut dan mengakibatkan satu anggota TNI meninggal di tempat. Penembakan itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIT yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) terhadap anggota TNI dari Yonif 751/Raider yang sedang bertugas membantu pengamanan pelantikan Kepala Distrik Ilaga Puncak Jaya.

Kejadian tersebut bermula ketika pada tanggal 25 September 2014 anggota Yonif 751/Raider sedang bertugas membantu pengamanan pelantikan Kepala Distrik Ilaga Kabupaten Puncak Jaya. Ketika anggota TNI sedang mengambil logistik tepatnya di pasar Ilaga, tiba-tiba terjadi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) terhadap anggota TNI Yonif 751/Raider yang mengakibatkan korban meninggal dunia terkena tembakan di bagian kepala atas nama Pratu Abraham Rumadas.

Hal ini sangat di sesalkan karena korban penembakannya adalah putra asli papua yang setia menjaga kemanan di papua, karna itu tindakan yang dilakukan oleh KKB ini justru adalah tindakan yang membuat orang papua semakin tersingkirkan, padahal selama ini mereka selalu menggebur-geburkan di dunia internasional bahwa anak-anak papua selalu di tindas dan dibunuh, tapi sekarang malah yang menjadi korban adalah putra Papua sendiri.

pertanyaanya sekarang, sebenarnya apa yang mereka cari???

saya sebagai orang papua sangat menyesalkan kejadian ini, seharusnya mereka(KKB) mengerti bahwa kita ini bersaudara, janganlah kita saling membunuh, apalagi sesama orang Papua. lebih baik kita bersama-sama membangun papua, bukan malah saling melukai seperti ini.!!!

Read More