Penembakan Lanny Jaya, Menanti suara lantang pembela HAM

Kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua kembali terjadi. Kali ini menimpa salah seorang pekerja alat berat di Kabupaten Lanny Jaya, Senin (22/8) siang.

Kasus penembakan yang memakan satu korban jiwa ini menambah daftar kelam kasus serupa yang juga terjadi di Papua, dimana masyarakat sipil yang sedang bekerja mencari nafkah mendapat serangan dari kelompok bersenjata.

Sayangnya, dalam kasus-kasus seperti ini, suara dari para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang terkenal lantang untuk membela kasus pelanggaran HAM tak pernah terdengar.

Padahal kasus penembakan yang dengan sengaja dilakukan seperti itu merupakan tindakan pelanggaran HAM berat terhadap korban dan juga merugikan seluruh keluarga yang ditinggalkan korban.

Kasus pelanggaran HAM juga sering diangkat-angkat ke panggung internasional sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua oleh para pembela HAM.

Tak jarang demi usaha membela pelanggaran HAM di Papua, mereka yang mengaku para pejuang HAM Papua sampai melakukan kampanya-kampanye di sosial media hingga melakukan aksi demo dimana-mana.

So, patut menunggu apakah suara lantang pembela HAM di Papua juga akan terdengar keras untuk membela mereka yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata.

Read More

Hindari Provokasi isu Papua dan terus berpikir sehat

Tidak dapat dipungkiri sudah sejak lama keriuhan isu di Papua tidak pernah bisa bersih dari cara-cara yang gemar mengeksploitasi manusia ketika bertarung untuk menaikan isu yang ada. Jangankan terhadap kesadaran yang awam, bahkan kaum yang sudah menegerti pun bisa tersungkur dalam cara berpikir-bertindak yang tidak sehat. Bahkan jika kita perluas, dalam lingkup kebudayaan, kegemaran mengeksploitasi media dan berita atau isu HAM demi kepuasan terhadap kepuasan kekuasaan yang akan di capai. Indonesia, salah contoh Negara yang mudah sekali ditemukan provokasi primordial yang sesungguhnya mencemaskan. di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya di Papua juga sangat sering bahkan mudah sekali mendengar provokasi yang malah di ciptakan dari luar Indonesia. di Papua yang konon memiliki tingkat homogenitas sosial tinggi.

Ironisnya kita sebagai makhluk berpendidikan masih saja di bodohi dengan berbagai isu provokasi yang hanya menimbulkan berbagai konflik sosial antara sesama mahluk ciptaan Tuhan.


Cara pandang yang sering dilupakan ketika provokasi berkembang makin liar lantas bergulung seperti bola salju dan hanya berhenti di ujung putaran atau menghantam benda yang lebih keras dari dirinya. Provokasi yang berhenti ketika segalanya sudah remuk berantakan.


Ada cara pandang atau sikap untuk menanggapi provokasi seperti ini.


Seperti melihatnya dengan pandangan kita diibaratkan sebagai anak-anak. Mengutip Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer yang pernah bilang kita tidak sempurna menjadi orang dewasa jika tidak pernah menemukan (lagi) kesungguhan anak-anak dalam bermain. Kita tahu bersama, bahkan pernah mengalaminya, dunia anak adalah dunia yang tumbuh memelihara dirinya dalam perjumpaan langsung yang masih tanpa kategori, tanpa prasangka, tanpa kecurigaan negatif dan tanpa sikap merasa paling benar. Anak-anak belum memiliki definisi dirinya berbeda dalam perjumpaan tersebut. Bahkan situasi perjumpaan disambutinya dengan antusiasme yang asik dan bergembira dalam bermain bersama. Benar bahwa dunia anak adalah dunia bercermin (mirror fase). Karenanya rangkaian peran juga bahasa yang digunakan mereka dalam berinteraksi cenderung mengutip manusia dewasa. Dalam proses ini, dunia anak memang mudah sekali menjadi pertunjukan tiruan, sesuatu yang memang sering terjadi dalam fase internalisasi.


Sebagai orang dewasa yang pernah menjalani dunia anak, yang menjadi relevan dalam kebutuhan menantang provokasi primordial dalam politik adalah kemampuan mengelola ketegangan antara dunia anak yang masih tanpa kategori tadi dan laku peniruan atas orang dewasa agar tidak jatuh pada salah satu ekstrim. Menjadi sepenuh tanpa kategori dalam cara pandang terhadap perbedaan adalah ketidakmungkinan yang niscaya. Demikian juga, terkurung dalam laku peniruan terus menerus adalah kegagalan yang dungu. Secara praktis, dari pengalaman dunia anak, yang bisa kita rumuskan dalam menghadapi provokasi.


Kembali lagi pada isu provokasi yang selalu di suarakan atau dikoarkan oleh para pelaku politik yang ada di Papua, dengan memanfaatkan suatu kejadian atau memutar balikkan cerita miring tentang isu yang beredar. Kembali lagi kita harus memperhatikan para pemuda kita terutama pemuda, generasi Papua muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.


sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut.


Terus bagaimana dengan orang-orang yang katanya memperjuangkan Papua di dunia Internasional?


Sudah jelas jika organisasi seperti KNPB atau orang-orang seperti Benny Wenda yang menyerukan berbagai isu provokasi yang mnyudutkan pemerintah, sepertinya mereka harus kembali membuka buku sejarah untuk merefresh kembali otak mereka yang sudah dikotori dengan nafsu kekuasaan dunia.


Belum lagi para elite negara tetangga seperti perdana mentri Vanuwatu dan negara-negara yang memanfaatkan kesamaan RAS untuk menggait dan memprovokasi rakyat agar mengikuti nafsu kekuasaan Individual mereka masing-masing. negara-negara miskin ini memanfaatkan lobang kecil untuk meraih keuntungan demi majunya Negara mereka yang sebenarnya berada pada posisi Negara-Negara miskin di Dunia, kenapa musti menyibukkan diri dengan mengurus ketentraman Negara lain sedangkan Negara mereka belum sepenuhnya baik.


Ada juga para tokoh agama yang memanfaatkan media Agama, yang sebenarnya meruapakan tempat unutk bersandar dan memohon ampun kepada sang pencipta, akan tetapi justru agama di buat dan dirangkai sedemikian rupa agar bisa meluruskan nafsu kekuasaan.


Dari kesimpulan diatas saya rasa, menyambung dengan era benturan yang penuh dengan provokasi. So, dalam provokasi yang liar atau kompetisi yang sakit, jangan mengorbankan kemuliaan nalar yang merupakan anugrah terbaik penciptaan dihina oleh ilusi-ilusi melalui provokasi. Kembali belajar pada dunia anak dan berani memberi jarak/tanda kurung atas segala macam provokasi yang mengancam kemajemukan hidup manusia mungkin bisa menjaga diri kita sendiri.

Read More

Pantaskah Seorang Pendeta Membuat Pernyataan Tanpa Dasar..?

Peresmian kantor ULMWP beberapa waktu lalu di Wamena Papua banyak menimbulkan berbagai opini, baik dari media maupun dari Tokoh Agama Papua, salah satunya adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman.
Dalam press releasenya Socrates mengatakan bahwa “Peresmian Kantor ULMWP di Wamena merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima oleh Pemerintah Indonesia.”

Namun kenyataannya tidak seperti fakta yang ada di lapangan. Mengapa demikian..? Coba kita lihat kembali berita tentang Peresmian kantor ULMWP di Wamena yang menunggangi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang menghadiri acara tersebut pun mengaku kecewa karena telah dibohongi.

“Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya. (sumber)

Pernyataan tentang ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5 - 7 Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura, ini juga sangat tidak berdasar. Karena KPP itu sendiri berisi kegiatan berupa ceramah, seminar, diskusi kelompok, pleno dan melibatkan 350 orang peserta dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat, juga 300 pengamat baik yang ada di Papua maupun luar Papua. Adapun tema yang diambil adalah “Mari Kitong (kita) Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dan sub temanya yaitu “Rakyat Papua Bertekad memperbaharui Tanah Leluhurnya dari Tanah Konflik Menjadi Negeri yang Damai Melalui Dialog dan Kerja”. (sumber)

Pernyataan yang mengatakan tentang “Pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintahan RI” tidak sepantasnya keluar dari seorang Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua tanpa dasar dan bukti yang kuat seperti ini. Karena pemusnahan penduduk asli Papua tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi selama dalam naungan pemerintahan NKRI. Pemusnahan penduduk asli Papua dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak pernah terbukti, karena melihat data statistik pertumbuhan penduduk di Papua (sumber)

Justru sebaliknya, Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di wilayah Papua, khususnya infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tahun lalu yang telah meresmikan beberapa pembangunan jalan, pasar, pelabuhan, bandara dan beberapa infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tentunya.

Kedatangan Presiden langsung ke Papua pun mendapat apresiasi yang baik oleh masyarakat Papua dan juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengatakan “Selama ini belum pernah ada Presiden Indonesia yang pernah singgah di Nduga. "Presiden Jokowi yang pertama ke sini karena di sini terisolasi. Ini luar biasa". (sumber)

Dan kita harus mendukung program pemerintah dalam peningkatan infrastruktur di Papua ini. Tak perlu terhasut oleh pernyataan yang memprovokasi dan tidak bertanggung jawab karena tidak didasari bukti kuat dan menimbulkan anggapan negatif terhadap pemerintah.

Mari kita buka kembali apa makna demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana agar kita mampu melaksanakannya. Kita juga harus mampu memahami akan arti HAM yang sesungguhnya, mampu memperjuangkan dan menerapkannya dengan benar serta mampu memahami akan hukum dan bagaimana menegakkannya.

Sudah saatnya kita tumbuhkan rasa semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik - baiknya sesuai amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Bahwa konstitusi kita juga dengan tegas telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan umum segenap tumpah darah Indonesia adalah tujuan dibentuknya suatu Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa. Keaneka ragaman tersebut tergambar pada Lambang Negara kita yaitu Burung Garuda yang dengan ke dua kakinya mencengkeram kokoh pita yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Read More

RI Pererat hubungan ke Negara-negara Pasifik, ULMWP mulai gelisah

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.



Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.



Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )



Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.



"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.



Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More

Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

Cuma 5 menit, untuk masa depan Papua

Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilkada 9 Desember bsok.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pilkada merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2015. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pilkada pada tanggal 9 Dsember besok dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS bsok.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah besok, maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua di masa depan.

Read More

Mari Menyambut Hari Raya Natal di Bulan Desember

Sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Dunia terkhusus di Papua.

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang menamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.

Tanggal 1 Desember setiap tahun seharusnya jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Selama ini pihak OPM maupun organisasi separatis, salah mengartikan peristiwa pada Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad yang dibentuk untuk memisahkan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis dan tidak benar.

Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang), itu merupakan modus yang sama yang digunakan oleh Belanda untuk Papua.

Papua sebenarnya sudah merdeka! Kapan?

Papua secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 dibawah naungan Republik Indonesia. Karena pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Indonesia untuk selamanya.

Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menyambut hari raya natal di tanah yang diberkati sekaligus menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Link :

Read More

OPM Kembali Berulah

Insiden penyerangan kembali terjadi di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, kejadian kali ini menimpa salah satu anggota Yonif 753/Raider a.n Praka Agus Bintara.

Kejadian bermula pada saat salah satu anggota Yonif 753/Raider ini sedang makan di salah satu warung makan yang ada di kota Biak bersama sang istri dan seorang anaknnya. Di saat yang bersamaan Pelaku yang bernama Antonius Kabarek alias Toka datang bersama 2 (Dua) orang temannya dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di warung tersebut serta memaki Praka Agus dengan kata-kata kasar dengan kalimat “Kamu anggota TNI Angkatan darat saya tidak takut” . melihat hal tersebut Praka Agus lebih memilih menghindari masalah karena sadar bahwa Antonius terpengaruh oleh minuman keras yang di konsumsinya tersebut. Praka Agus tidak menggubris Antonius dan membayar makanan dan ingin meninggalkan warung tersebut bersama istri dan anaknya.

Saat ingin keluar dari warung, Praka Agus dan keluarga diiukuti oleh Antonius bersama 2 rekannya dan langsung mendorong Istri dan anak Praka Agus hingga terjatuh, melihat hal itu Praka Agus tidak tinggal diam dan langsung memukul Antonius dan terjadilah perkelahian tepat di depan warung. Melihat rekannya sedang berkelahi, rekan dari Antonius pun pergi membawa parang di rumah yang tidak jauh dari warung tersebut dengan menggunakan motor. Teman Antonius yang datang ke TKP dengan membawa parang langsung memberikan parang kepada Antonius dan terjadilah aksi Pembacokkan terhadap anggota TNI.

Akibat dari insiden tersebut tangan kanan dari Praka Agus pun berlumuran darah karena menangkis parang yang dikebaskan oleh Antonius. Istri dari Praka Agus yang melihat langsung kejadian itu segera menelpon ke Kompi dan melaporkan kejadian. Anggota Kompi yang datang pada saat itu tidak menemukan Pelaku yang sudah kabur terlebih dahulu. Anggota Kompi pun melanjutkan pencarian ke salah satu Pondok tempat Antonius tinggal dan berusaha menanyakan tentang kejadian tersebut. Namun saat di ketuk rumah tersebut, antonius dan rekannya malah menutup rapat pintu tersebut dan menganca anggota yang ada diluar. Menanggapi hal tersebut kemudian anggota memaksa masuk rumah. Setelah sampai di dalam ternyata antonius dan kedua rekannya telah kabur melalui pintu belakang.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Biak Numfor di rumah tersangka berhasil ditemukan 1 rompi loreng, 1 baju loreng milik TNI AU, 1 buah foto dengan menggunakan Bendera Bintang Kejora dengan membawa senjata pada foto tersebut.

Dari kejadian tersebut bisa disimpulkan bahwa para OPM ini selalu ingin membuat resah masyarakat dan meneror anggota TNI. kejadian ini harus di usut tuntas karena sangat meresahkan warga.

Read More

Nieuw Guinea Raad Dalam Rangka Menggagalkan Penggabungan Papua Ke Bingkai NKRI

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang mnamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.

Memang sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Papua.
Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis.

Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang). Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan?

Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya.

Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Read More

KEUTUHAN INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.

Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.

Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.

Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.

Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.

Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):

Perjuangan Melalui Diplomasi

Melalui perundingan:

Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik

Melalui PBB:

Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sdang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.

Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah perlantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.

Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termaksud bagian dari RI.

Perjuangan Melalui Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut:

1.Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

2.Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan

penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

3.Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.

4.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang

memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

5.Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958

Trikora

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Isi Trikora adalah sebagai berikut:

• Gagalkan pembentukan Negara Papua
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
• dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.

Operasi Militer Komando Mandala

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.

Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.

c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.

d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York

Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima

serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih

diperbolehkan berkibar di Irian Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.

3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei

1963

4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima

penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB

5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di

Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.

Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:

a)Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi

dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.

b)Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan

Juni 1969.

c)Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus

1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

Organisasi Ilegal Diminta Stop Permasalahan Bergabungnya Papua ke NKRI

Generasi muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.

Menurut dewan perwakilan rakyat Papua, Yan Ayomi, sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut, kata Yan Ayomi.

Ia menceritakan, bahwa perjuangan Papua masuk ke pangkuan Ibu pertiwi bukan hasil perjuangan yang dilakukan oleh Tentara Indonesia. Akan tetapi, orang asli Papua yang meminta banuan kepada Soekarno Hatta agar Papua masuk ke Indonesia. Sejarah ini akhirnya melalui PBB sudah selesai.

Dengan adanya sejarah itu, yan ayomi, mengajak kepada seluruh generasi muda di tanah Papua untuk harus membuka lembaran sejarah perjuangan masyarakat Papua dalam mengusir penjajah. Sebab jika tidak mempelajari sejarah maka akan menimbulkan pemikiran yang menyimpang.

Generasi muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua supaya tahu behwa kita punya persoalan Papua ini sudah selesai karena hari ini masih ada anak-anak muda kita yang tidak puas dan pikiran yang ebrbeda paham dengan NKRI.

Untuk itu Yan Ayomi meminta agar kelompok atau organisasi ilegal yang mempersalahkan bergabungnya NKRI di stop karena mereka –mereka tidak tahu sejarah Papua yang sebenarnya.

“Stop sudah, tidak usah lagi bicara sejarah. Papua sudah final bagian dari NKRI. Perjuangan orang tua sudah selesai. Saya hanya menyaksikan dan tidak mengerti dulu, tapi orang tua kita sudah cerita sehingga memahami bagaimana perjuangan itu.

Ayomi menegaskan bahwa, bergabungnya Papua ke dalam bingkai NKRI bukan berstatus sebagai warga kelas dua atau lainnya, tapi kini warga Papua sudah menjadi warga negara kelas satu, semua penduduk di tanah ini sama . kita sama denga sumatera, jawa, kalimantan, dan lainnya. Jadi sekarang kita harus bertekat untuk membangun tanah ini” tegasnya.

Lanjut Ayomi mengatakan, generasi muda yang biasa unjuk rasa yang tidak membangun tanahnya sendiri, diminta untuk menghentikannya. Demo-demo harus di stop dan sekarang harus berpikir bagaimana bangun Papua, sekolah baik, kerja baik, supaya negeri yang kita cintai ini bisa berkembang dan sebanding dengan daerah-daerah lainnya.

Pada kesempatan itu Ayomi juga mengingatkan kepada masyarakat Papua untuk aktif agar dapat mengawasi seluruh sektor pembangunan yang ada di tanah Papua. mulai sekarang berpikir untuk terus dan mengawasi seluruh sektor pembangunan.

Read More

Untuk Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Biak Numfor Pemerintah Kab. Biak Numfor Tutup Tempat Miras

Biak Numfor – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menutup semua tempat –tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah itu sejak 17 Agustus 2015 lalu.

Saat ditemui pada kegiatan jamuan kasih bersama Muspida Provinsi Papua di salah satu Hotel di Kota Biak, Bupati Thomas mengatakan bahwa Saat ini semua surat izin di tempat usaha dan sejenisnya tidak lagi diperpanjang. dan Apabila kedapatan, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. karena untuk saat ini pihaknya benar-benar memerangi Miras serta seruan ini sudah disosialisasi sampai kepada mereka yang hidup di kampung-kampung. Minggu (18/10).

Sebab Miras bukan merupakan bagian dari budaya orang Papua. Dengan mengkonsumsi miras sudah banyak generasi muda Papua yang kehilangan nyawa, mental mereka menjadi rusak, dan juga penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu yang lebih parah lagi miras juga merupakan salam penimbul utama tindakan kriminalitas khususnya di wilayah Biak Numfor.

Untuk itu, dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Biak Numfor tetapi bagian semua masyarakat yang ada di tanah Papua ini. Dilihat dari pendapatan asli daerah memang tempat tersebut memberikan pemasukan tetapi Sumber daya alam kita disini masih cukup menjanjikan untuk diolah dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dt.

Read More

Pemuda Papua Harus Hargai Jasa Pahlawan

Benny Mangge : Pemerintah Berperan Penting Ubah Pola Pikir Kelompok yang Bersebrangan

Jayapura – Generasi Muda Papua harus bisa menghargai jasa para pahlawan Papua yang telah menghantarkan masyarakat Papua hidup dalam kedamaian dalam bingkai NKRI bukan hal yang mudah. Banyak pejuang Papua yang telah rela berkorban hingga titik darah penghabisan. Untuk itu,pemuda Papua harus menghargai hal tersebut, hal itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh pejuang dan pendidikan Papua, Benny Mangge.

Diakuinya, proses pembangunan yang dilakukan di Papua masih belum merata, nmun kondisi ini tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Namun cara menanggapi masyarakat terhadap persoalan ini berbeda-beda, sehingga di Papua muncul kelompok-kelompok yang bersebrangan paham dengan NKRI. Tetapi seasungguhnya yang mereka tuntut adalah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sudah merata dengan baik, maka kelompok-kelompok seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Mereka juga akan kembali dalam bingkai NKRI dan bersama-sama membangun Papua.

Belum meratanya pembangunan menyebabkan banyak anak muda yang merasa dianaktirikan di negeri sendiri dan menilai pemrintah gagal mengindonesiakan orang Papua. Tetapi tidak semua orang seperti itu, hanya segelintir orang saja. Mereka memperjuangkan masalah kesejahteraan, bukan masalah merdeka. Mereka tidak berjuang untuk suatu negara tetapi keadilan saja.

Saat ini menurut benny, apa yang dicapai pemerintah sudah dapat dilihat dan masyarakat Papua sudah maju dan ingin hidup dengan damai sehinggah masyarakat tidak terprovokasi dengan masalah-masalah yang disuarakan selama ini. Menurutnya pemrintah harus lebih banyak merangkul para pemuda, dan memberikan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat, sehinggah dapat mengubah pola pikir mereka yang selama ini bersebrangan. Kalau tidak diberikan kesibukan banyak paham – paham dari luar yang masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat sehingga bisa membuat aksi-aksi yang tidak perlu dilakukan.

Untuk mengubah pola pikir dari kelompok-kelompok yang bersebrangan ini perlu peran serta pemerintah memberikan suatu kegiatan positif yang bisa membuat para pemuda ini melupakan paham-paham yang meracuni pola pikir mereka.

Selama ini untuk aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti KNPB dan NRFPB, ada yang ditunggangi oleh tokoh intelektual. Hal ini tentu ada kepentingan lain dengan memanfaatkan golongan muda yang manyuarakan aspirasi tersebut. Namun itu bukan tindakan yang baik karena dampak dari aksi-aksi tersebut sangat merugikan masyarakat Papua sehinggah ini perlu dipikirkan kembali.

Read More

Selamatkan Generasi Papua Dari Politik Praktis

Sekertaris Barisan Merah Putih Yonas Nussy menilai bahwa pihaknya merasa prihatin terhadap potret generasi muda di Papua, yang telah salah arah terlibat dalam politik praktis dan berbagai tindakan kriminal. Ia pun menilai pemuda yang terkontaminasi dengan politik praktis, menurutnya tidak sedikit generasi muda kerap melakukan pergerakan jalanan serta melakukan demonstrasi dan potret ini membuat pihaknya prihatin. Untuk itu, Yonas Nussy berharap pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab atas hal ini, harus bangkit melihat generasi muda agar tak salah arah dalam membangun Papua ke depan.

Dikatakan, langkah pemuda Papua tersebut telah mencederai perjuangan besar dari para tokoh pemuda, dan menciderai karakter seorang pemuda yang bertanggung jawab, berwibawa, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. apalagi dalam perjalanan panjang ini, pemuda Papua memiliki kontribusi yang sangat jelas bagi berdirinya NKRI. Karena itu, pemuda Papua tidak boleh lagi terkontaminasi dengan berbagai pergerakan politik praktis.

Kontribusi pemuda Papua itu jelas sebelum Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan RI, pemuda Papua saat itu berhasil mengeluarkan Bung Karno dari Boven Digoel dan menuju Jayapura. Kemudian Bung Karno disembunyikan di dalam pesawat bermuatan sayur dari Jayapura menuju Serui, Biak.

Kata Yonas, Perjalanan panjang Ir.Soekarno telah melahirkan kongres pertama dengan masyarakat Papua. Beberapa item penting dalam sumpah pemuda, adalah sumpah sakti yang menyatakan pemuda Papua adalah pemuda Indonesia yang tetap satu dalam NKRI. Mereka mengokohkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, hasil kongres pertama.

Yonas juga memberikan contoh yang patut ditiru oleh pemuda Papua, yakni dua event keagamaan yang digelar di Maluku yang seluruh kepanitiaannya didominasi oleh para pemuda. Mereka mampu menyambungkan komunikasi di masyarakat, sehingga ada kebersamaan anatara umat beragama dalam pelaksanaan event itu.

Saat ini menurut Yonas ada banyak sosok inspiratif pemuda Indonesia yang Patut diteladani oleh para pemuda masa kini, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Mereka adalah contoh tokoh pemuda yang harus menjadi motivasi para pemuda Papua sehingga para pemuda dituntut belajar dan belajar untuk menjadi suatu pemimpin bangsa kedepannya, bukan bermain dalam politik praktis.

Sudah semestinya kita membangun Papua dan meninggalkan politik praktis yang hanya membodohi generasi muda Papua. Pemuda-pemuda Papua sudah harus sadar akan tugasnya masing-masing agar kedepan Papua lebih maju dan Pemuda Papua bisa membawa nama Indonesia ke tingkatan Nasional bahkan Internasional.

Read More

Kelompok KNPB Memberi Ancaman Terhadap Masyarakat

Jayapura - Kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) memberi rasa takut terhadap masyarakat dan memberikan ancaman serta pengusiran terhadap masyarakat yang sehari-hari beraktifitas sebagai tukang ojek yang bermangkal di BTN Purwodadi. Kamis Tanggal 15 Oktober 2015 Pukul 12.00 Wit.

Adapun kejadian ini berawal dari para tukang ojek yang sedang menunggu penumpang di pangkalan, kemudian para tukang ojek didatangi oleh masa yang diduga kelompok KNPB kurang lebih 10 orang dengan membawa benda-benda keras seperti balok, linggis, martelu dan batu.

Melihat hal tersebut, masyarakat dan tukang ojek menjadi takut dan tidak tenang sehingga mereka melarikan mengantisipasi tindakan negatif yang di lontarkan oleh masa terhadap masyarakat. Karena kelompok KNPB ini terkenal dengan tindakan yang anarkis dan arogan selain itu kelompok ini adalah kelompok yang ilegal di negara kita.

Untuk itu, Pihak Kepolisian Jayapura setelah menerima informasi tersebut dari masyarakat yang berprofesi sebagai tukang ojek, sehingga masih diadakan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan permasalahan yang telah terjadi. Dt.

Read More

Utusan HAM Jerman Inginkan Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Jerman, Christopher Straesser menegaskan bahwa Pemerintah Jerman terus mendukung Integrasi Indonesia, namun dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pernyataan itu diungkapkan ketika Dia melakukan kunjungan ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 17-21 September 2015.

Dalam kunjungannya ke Papua Straesser menyoroti masalah Papua yang sering dibahas oleh berbagai organisasi dan kelompok-kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua. Menurutnya para kelompok NGO ini sering berbicara untuk meminta dukungan kepada pemerintah Jerman bahkan negara-negara Eropa lain, agar masalah Papua dibawa ke PBB, dengan tujuannya yakni para kelompok tersebut ingin Papua lepas dari NKRI dengan melakukan Refrendum ulang.



Meski begitu, Straesser mengatakan bahwa selama dirinya melakukan tiga kali kunjungan ke Papua yakni pada tahun 2008, 2012, dan 2015. Dia melihat ada perkembangan Positif yang terjadi di Indonesia khususnya Papua. Perkembangan Positif tersebut dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya pada tahun 2015 ini Papua mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.



Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2008 Straesser sebagai Utusan HAM Pemerintah Jerman, dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk berkunjung ke Papua oleh Pemerintah. Baru pada tahun 2008, 2012 hingga 2015 dia telah diberikan ijin untuk berkunjung ke Wilayah Indonesia paling timur yaitu Papua. Dia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas diperbolehkannya dia sebagai Utusan untuk urusan HAM melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya itu merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.



Setelah Straesser melakukan kunjungannya ke berbagai daerah di Papua dia menyimpulkan bahwa informasi dari kelompok NGO yang selama ini mereka suarakan di Jerman sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata yang ada di Papua. Dia mencurigai bahwa kelompok tersebut adalah kelompok separatis Papua yang ingin bisa merdeka dari Indonesia, mereka terus melakukan berbagai cara agar Provinsi Papua bisa merdeka, bahkan tanpa ragu mereka mencari dukungan dari luar negeri.



Pada kunjungannya tersebut dia juga membahas kebijakan Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Christoph Strasser memuji langkah Indonesia dalam mengatasi masalah di Papua. Pujian yang disampaikan tersebut bukan tanpa dasar dirinya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang telah Pemerintah Indonesia lakukan bagi kesejahteraan rakyat di Papua.



Saat di Papua dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting termasuk gubernur Papua untuk membahas soal Otonomi dan rekonsiliasi. Disitu Gubernur telah menjelaskan serta meyakinkan kepada dirinya bahwa otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik.



Oleh karenanya Straesser mengapresiasi dan berharap kepada Pemerintah Indonesia agar terus memperbaiki kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik lagi, tak ada Diskriminasi ekonomi, semua harus dapat untung yang sama dan harus hidup setara. Mengenai munculnya gerakan separatis di benua biru dengan menyebarkan isu-isu Papua, Straesser menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu terjadi, Jerman dan negara Eropa terus mendukung Integrasi Indonesia untuk membawa Papua menjadi daerah yang maju dan modern. (ak)

http://www.kompasiana.com/alfredkarafir/utusan-ham-jerman-inginkan-papua-tetap-dalam-bingkai-nkri_5600f1ae1497736005f798f9

Read More

Bukti kemajuan Papua menepis anggapan Papua di anak tirikan

Keseriusan pemerintah peningkatan kemajuan pembangunan dibergagai bidang di kawasan wilayah timur indonesia, sampai saat ini pemerintah sedang merencanakan program pembangunan jangka panjang guna percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga tudingan Papua selama ini di peranggapkan sebagai provinsi tertinggal dari provinsi yang lainnya di Indonesia, bahkan di anggap di anak-tirikan adalah tidak benar.

Hal ini dapat dilihat pada saat, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acara Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Selain itu juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyatakan rencananya membangun kereta api di Papua. Rencana Jonan patut diapresiasi dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua.



Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun jalur kereta api ditunjukan dengan Program-program lainnya seperti Otsus dan UP4B yang lebih dahulu telah berjalan. Telah banyak yang bisa kita rasakan manfaatnya selama ini. Terlebih menggugah kesadaran seluruh pihak bahwasanya lembaga bentukan Presiden SBY dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai asas manfaatnya. sudah memberikan andil dalam menerobos isolasi daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah. Dulunya merupakan wilayah yang kondisi sulit dijangkau kini telah dapat di jangkau serta di akses oleh berbagai pihak. Bahkan menjadikan salah satu faktor lambatnya pembangunan di pengaruhi kondisi geografis yang sulit di jangkau. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.



Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar dengan angka cukup fantastis mencapai Rp 20 Triliun.



Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas. Niatan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Provinsi Papua, tetapi juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua dan menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan.



Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2015 ini. Presiden Joko Widododi Jayapura, Papua, Sabtu, 9 Mei 2015, menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.



Sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Papua. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan, dengan gerakan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua,sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua sangat diperlukan. Berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua dapat terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.



Saat ini yang diperlukan adalah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pemerintah dan peran masyarakat yang saling bersinergi dalam memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Bahkan tak kalah pentingnya peran serta pemuka agama seperti pendeta juga memiliki peranan penting, bahkan memiliki porsi yang mungkin jauh lebih besar dari pada pemerintah, mengingat mayoritas umat Papua beragama khatolik dan protestan. Secara langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat. Selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif pergaulan bebas pada generasi muda Papua terkait miras, narkoba dan seks bebas.



Menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten, sehingga tidak ada lagi kelompok yang menolak pembangunan ingin merdeka. Bagi golongan atau kelompok masyarakat yang masih ingin dan berusaha keras demi kemerdekaan Papua disertai dengan tindakan yang melanggar hukum, harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Papua bagian dari NKRI.



Masyarakat dan pemerintah juga harus bersama-sama mewaspadai adanya intervensi asing terutama dalam bentuk kebebasan pers yang ingin memecah belah Papua. Dengan demikian harapan agar pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan bukan hanya impian saja.

Read More

Keadilan Sosial Di Papua Bukan Sekedar Pepesan Kosong”.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggapi secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan pendidikan adalah suatu tuntutan di era otonomi daerah, mengingat bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil sikap dan tindak kebijakan yang koheren dan relevan dengan aspirasi masyarakatnya. Kebijakan tersebut sudah terbukti dengan di berlakukannya UU Otsus yang di khususkan untuk Papua.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Tanah Papua, Pemerintah Daerah telah melakukan banyak hal dan kita sudah dapat melihat hasilnya. Hasil penting yang telah dicapai adalah meningkatnya kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Papua serta meningkatnya lulusan orang Papua yang dapat ditampung di berbagai Perguruan Tinggi di Papua dan di luar Papua. hal ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah sudah sangat serius untuk memperhatikan wilayah Papua, namun kendala sebenarnya ada pada sumberdaya manusianya sendiri.

Berbicara tentang sumberdaya manusianya, mari kita lihat kebelakang bahwa selama ini, sebenarnya yang membuat Masyarakat Papua tidak bisa berkembang adalah orang Papua sendiri, terkhususnya orang-orang yang menginginkan kekuasaan hingga membuat mereka menghalalkan segala cara, seperti kelompok separatis politik yang berada di luar Negeri yang sedang bersenang-senang disana dan melempar bola panas ke Papua dan menimbulkan konflik berkepanjangan yang membuat pembangunan di Papua ini semakin terhambat.

Membahas tentang kelompok separtis, tidak hanya kelompok separtis politik yang menginginkan kekuasaan, kelompok separtis yang ada di hutan juga demikian, mereka seperti terpecah belah, dan membentuk kelompok-kelompok radikal yang menginginkan kekuasaannya masing-masing.

Hal ini benar-benar menjadi perhatian serius bagi Negara ini, karena akibat ulah mereka proses pembangunan di Papua ini menjadi sangat terhambat, guru-guru yang ingin mengajar di pedalaman takut untuk mengajar disana karena adanya ancaman kelompok separatis, para mahasiswa yang di kirim ke luar daerah juga terkesan tidak belajar, karena adanya ajakan-ajakan dari kelompok separatis politik yang selalu meracuni pikiran mereka.

Namun demikian pemerintah tidak pernah menyerah untuk membangun daerah paling timur Indonesia ini, karena dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kasatuan, jadi tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya.

Jadi jika sampai saat ini masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa Papua tidak diperhatikan? Mari kita duduk bersama dan melihat langsung berbagai pembangunan yang ada, dari pada hanya berbicara seolah-olah Papua tidak diperhatikan, mari kita bersama-sama membangun bukan hanya berkata tidak benar, seakan-akan mengompor-ngompori masyarakat sehinggah hanya menghambat kemajuan di Papua.

Read More

Tokoh Agama Berperan Penting Dalam Proses Rekonsiliasi di Papua

Trend perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan sistem keagamaan dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi.

Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain adalah :

· Karena agama merupakan sumber moral

· Karena agama merupakan petunjuk kebenaran

· Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika

· Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka, maupun di kala duka.

Dalam usaha menganalisa fungsi-fungsi sosial dari tingkah laku keagamaan. Kita harus berhati-hati membedakan antara yang ingin dicapai oleh anggota- anggota suatu kelompok seperti para anggota kelompok separatis yang mengatasnamakan diri mereka pejuang Papua.

Agama mengajarkan moral dan etika untuk hidup dalam suatu masyarakat. Malahan agama nampaknya digunakan oleh ambisi kekusasaan dan menghalalkan pembasmian-pembasmian terbatas maupun tak terbatas, di bumi Indonesia yang penduduknya konon, hampir 100% beragama justru memicu konflik antar umat beragama, bermunculan gerakan-gerakan radikal. Berbagai masalah ini yang bernuansa, seolah menjadikan kita takut, trauma yang mendalam, akibat konflik yang berulang kali terjadi di bangsa ini, konflik agama yang terakhir terjadi yaitu di Tolikara beberapa waktu yang lalu, tentunya tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam bagi yang berkonflik.

Konflik di Papua menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius. Konflik sering kali kita terjemahkan sebagai sebuah pertikaian atau kekerasan yang terjadi, Konflik Papua dalam konteks ini lahir akibat adanya suatu penjajahan baru terhadap kehidupan manusia di segala lini kehidupan. Terlepas dari itu, akibat dari lahirnya konflik yang berkepanjangan hingga sampai saat ini pembangunan Papua untuk mensejahteraan masyarakat terhambat.

Peranan dari tokoh Agama sendiri dalam pembangunan di Papua cukup besar. Gereja dan Tokoh Agama merupakan pihak pertama yang masuk membuka kegelapan, Hal ini di manfaatkan betul oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, seperti para anggota separatis yang mengatasnamakan diri Mereka Pejuang Papua yang langsung masuk ke kehidupan bermasyarakat lewat para pemuka Agama,

Padahal seharusnya tempat-tempat ibadah dan para pemuka agama membantu masyarakat terlebih lagi menuntun masyarakat agar bersatu dan bersama-sama membangun Papua, bukanya malah menjadi corong bagi para pelaku kekerasan yang mengatasnamakan Agama, karena pada dasarnya Agama adalah pemersatu semua golongan tanpa pandang bulu.

Untuk itu mari kita bersama-sama bersatu dan menyatu untuk membangun Papua dengan dibantu oleh para Tokoh agama dan masyarakat yang semakin membuka mata hati kita, bahwa harus berani menolak penyalahgunaan keagamaan ini.

Read More