OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

Aparat Keamanan ditembak KKB di Jayawijaya

Penembakan terhadap oknum aparat kembali terjadi di Papua tepatnya di Kab. Wamena, jayawijaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2015 jam 15:00 Waktu Indonesia Timur. Kejadian bermula pada saat aparat TNI wilayah setempat sedang melakukan pengamanan jalan Negara Kenyam-Wamena di distrik Paro. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke camb, rombongan aparat tiba-tiba di tembak dari dalam hutan dengan jarak kurang lebih 35m dan megenai salah seorang anggota di bagian lengannya dan mengakibatkan korban terjatuh.

Terkait dengan kejadian tersebut, situasi di wilayah Wamena Distrik Paro mencekam. Karena aparat keamanan mencari pelaku penembakan di sejumlah Honai, rumah warga, karena ada informasi bahwa pelaku penembakan bersembunyi di antara penduduk setempat. Pelaku peanembakan yang lari tersebut dianggap berbahaya.

Entah dari kelompok mana pelaku penembakan tersebut, entah atas alasan apa penembakan itu terjadi, hal yang perlu diketahui adalah ketika peluru ditembakan, maka permasalahan tidak hanya diantara pihak penembak dan pihak yang tertembak saja, penduduk Papua juga merasakan imbasnya. Ketika Papua dan orang-orang Papua sedang mencoba bangkit untuk kesejahteraan dan kedamaian Papua ada saja yang mengacaukan usaha tersebut, dan yang miris adalah si pengacau juga merupakan Orang Papua.

Konflik di Papua sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dengan berbagai sebab mulai dari Freeport, perang antar suku, kontak senjata antara OPM dan TNI sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan People Power oleh sayap politik OPM. Pihak OPM dengan lantang berkata “Referendum adalah satu-satunya Jalan” pihak TNI pun berkata dengan lantang “NKRI Harga Mati”, hasilnya? Tidak akan pernah selesai.

Dalam konflik, bila kerugian semacam korban jiwa atau kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan lain-lain dapat dihitung besarannya, sedangkan kerugian moril sulit untuk dihitung. Salah satu kerugian moril yang sangat berat adalah timbulnya permasalahan yang saya namakan “lost generation”, atau generasi yang hilang. Lost Generation adalah anak-anak yang tumbuh ketika konflik berlangsung. Generasi ini tumbuh pada masa konflik sehingga mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak ini dibesarkan oleh pahitnya konflik, karena dibesarkan oleh situasi konflik maka mental yang tumbuh dari si anak adalah mental semasa konflik ada kebencian, dendam dan kekerasan yang hadir dalam mental si anak. Hal inilah yang terjadi pada generasi sekarang, dan mungkin juga terjadi pada generasi anak-anak ini.

Sebuah kalimat milik Mahatma Gandhi mengkhiri tulisan saya kali ini, “If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mari, sediakan ruang yang layak bagi anak-anak Papua untuk tumbuh, jangan sertakan anak-anak Papua dalam konflik ini. Jangan tularkan rasa kebencian kepada mereka.

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

1 DESEMBER HARI AIDS SEDUNIA

Hari ini tanggal 1 Desember, tanggal yang diperingati sebagai Hari AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Sedunia. Hari ini diperingati karena untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV (Humman Immunodeficiency Virus). Konsep ini digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, AIDS mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi Internasional dan yayasan amal di seluruh dunia. Peringatan ini menggunakan lambang (simbol) Pita Merah dan digunakan secara internasional untuk melambangkan perang terhadap AIDS. 

Setiap tahun, Hari AIDS Sedunia diperingati dengan menampilkan tema-tema tertentu. Dan pada tahun 2015 ini temanya adalah Hentikan AIDS!! Jaga Janjinya - Akses Universal dan Hak Asasi Manusia. Dengan tema ini, peringatan hari AIDS sedunia sebetulnya mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa penderita HIV/AIDS mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Hak asasi bagi penderita AIDS adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri di setiap manusia sejak lahir dan berlaku seumur hidup.

Sampai saat ini penderita HIV setiap hari bertambah 7.400 kasus atau lima orang per menit. Dari pertumbuhan penderita tersebut, 96% di antaranya merupakan populasi di negara berkembang. Sedangkan kasus seluruhnya di Indonesia diperkirakan 298.000 jiwa. Sungguh memprihatinkan bukan? Ketika seseorang divonis mengidap HIV, langit hidupnya seakan runtuh. Maut datang membayang. Dia merasa hidupnya sudah kiamat. Memang virus itu sangat mematikan, namun itu tidak berarti penderita tidak bisa "berdamai" dengan virus itu. Berdamai berarti menerima kenyataan tubuh yang sudah tertular. Tidak perlu meratapi diri, apalagi menyembunyikan diri dari masyarakat. Meratapi diri sama saja kita menangisi susu yang tumpah. Odha(Orang dengan HIV/AIDS) harus berani menghadapi hidup baru. Hidup bersama HIV. Berdamai juga berarti mau merawat diri. Hidup Odha tidak runtuh karena telah tertular HIV. Hidup mereka belum kiamat karena HIV. Mereka bisa membuat rencana hidup masa depan, untuk bekerja, dan untuk secara teratur pergi ke tempat konseling dan bergabung dengan komunitas Odha. Tidak mudah memang. Apalagi HIV distigmakan sebagai kutukan sebagai ganjaran akibat pola hidup yang tidak baik. Kini makin banyak Odha yang tidak malu-malu dan takut mengaku bahwa mereka telah terinfeksi virus maut itu. Sikap itu sangat positif tidak saja bagi penderita, tetapi masyarakat secara umum.

Read More

Mari Menyambut Hari Raya Natal di Bulan Desember

Sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Dunia terkhusus di Papua.

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang menamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.

Tanggal 1 Desember setiap tahun seharusnya jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Selama ini pihak OPM maupun organisasi separatis, salah mengartikan peristiwa pada Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad yang dibentuk untuk memisahkan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis dan tidak benar.

Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang), itu merupakan modus yang sama yang digunakan oleh Belanda untuk Papua.

Papua sebenarnya sudah merdeka! Kapan?

Papua secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 dibawah naungan Republik Indonesia. Karena pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Indonesia untuk selamanya.

Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menyambut hari raya natal di tanah yang diberkati sekaligus menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Link :

Read More

Nieuw Guinea Raad Dalam Rangka Menggagalkan Penggabungan Papua Ke Bingkai NKRI

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang mnamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.
Memang sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Papua.
Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis.
Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang). Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan?

Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya.
Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Read More

KEUTUHAN INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.

Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.

Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.

Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.

Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.

Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):

Perjuangan Melalui Diplomasi

Melalui perundingan:

Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik

Melalui PBB:

Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sdang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.

Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah perlantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.

Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termaksud bagian dari RI.

Perjuangan Melalui Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut:

1.Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

2.Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan

penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

3.Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.

4.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang

memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

5.Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958

Trikora

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Isi Trikora adalah sebagai berikut:

• Gagalkan pembentukan Negara Papua
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
• dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.

Operasi Militer Komando Mandala

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.

Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.

c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.

d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York

Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima

serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih

diperbolehkan berkibar di Irian Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.

3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei

1963

4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima

penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB

5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di

Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.

Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:

a)Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi

dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.

b)Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan

Juni 1969.

c)Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus

1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

PEPERA PAPUA 1969 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN PAPUA

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Indonesia, masuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat. (Yan Pieter Rumbiak: 2005).

Pada era penjajahan, Belanda terkenal dengan politik devide et impera atau politik adu domba antara elit Pro Indonesia (Suku Serui) dengan Pro Papua (Suku Biak, Suku Tanah Merah) untuk memperkecil perlawanan terhadap Belanda. Sekalipun dalam hal ini tidak semua orang Biak itu pro Papua, tidak semua orang Serui itu pro Indonesia dan tidak semua orangnTanah Merah-Jayapura pro Indonesia dan Pro Belanda.

Pergerakan Belanda di Papua dilakukan dengan cermat. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Belanda sengaja memperlambat perkembangan di Irian Barat/Papua atau sering disebut sebagai Politik Etik Gaya Baru. Termasuk di dalamnya usaha membentuk ”Nasionalisme Papua”. Cara ini menyebabkan orang-orang Papua tidak merasa bahwa mereka sedang dijajah.

Sejarah Papua bagian Barat masuk NKRI walaupun “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional, namun sebenarnya sejak awal adalah bagian penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan Bangsa Eropa pada 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukan bahwa Pemerintah Belanda mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di Kepulauan Nusantara.

Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan didirikannya Boedi Oetomo tahun 1908, di mana hal tersebut didukung oleh pemuda-pemuda dari seluruh nusantara (Jong Aceh sampai Jong Papua)

Sebelum perang dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibu kota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantra dipertegas dengan Peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah kolonial Belanda membentang dari Sumtra di sebelah Barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk NKRI.

Pada era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan memerdekakan Papua pada 1963. Perjanjian tersebut merupakan bentuk propaganda politik karena semakin meningkatnya tuntutan dunia internasional agar Belanda menaati hasil KMB 1949 yang telah disepakati serta New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Belanda berharap, dengan janji tersebut akan terjadi perpecahan di Masyarakat Papua, yang memang sudah terindikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda bahwa masyarakat Papua akan memilih untuk bergabung dengan NKRI.

Inti New York Agreement adalah penyelesaian sengketa atas Papua diserahkan tidak langsung dari Belanda ke Indonesia melalui United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA). Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)/The Act of Free Choice merupakan pelaksanaan dari New York Agreement. Pepera dilaksanakan sesuai kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat Papua/Irian pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan dengan cara one man one vote karena sulitnya medan dan keprimitifan penduduk asli Papua. Menerapkan kondisi sekarang sebagai ukuran dalam menilai keadaan waktu Pepera, jelas tidak adil dan merupakan upaya memutarbalikan sejarah.

Proses pelaksanaan Pepera dilaksanakan pada 24 Juli hingga Agustus 1969 berlangsung secara musyawarah. Diikuti oleh 1026 Anggota Dewan Musyawarah Pepera mewakili penduduk Papua sebanyak 809.327 jiwa. Dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Ke-1026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili Unsur Tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili Unsur Daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi Politik/Ormas/golongan. Pepera dilakukan secara demokratis dan diawasi oleh masyarakat internasional serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, di bawah nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.

Hasil Pepera semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat/Papua merupakan bagian mutlak dari NKRI. Tentang bulatnya suara tentu menyangkut bagaimana diplomasi tim sukses RI dengan masyarakat Papua. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapat Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya. Lebih penting lagi bahwa pelaksanaan Pepera saat itu sejak awal telah diberitahukan kepada PBB serta Belanda, dan pelaksanaannya selalu diikuti dari dekat oleh Pejabat PBB yang bertugas mengawasi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pepera diterima oleh Sidang Majlis Umum PBB pada 19 November 1969 dengan catatan. Artinya bahwa masyarakat internasonal menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dengan NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya/Papua di dalamnya. Karena itu, setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk terhadap Piagam PBB itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional, tidak satupun negara yang menyetujui gerakan separatisme. Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB.

Adalah mustahil untuk meminta Pepera dibatalkan oleh Majelis Umum PBB. Selama ini PBB belum mengenal judicial review terhadap resolusi yang dikeluarkannya. Selain itu, PBB merupakan organisasi di mana anggotanya adalah negara, sehingga tidak mungkin sebuah gerakan (movement) atau LSM meminta peninjauan kembali atas putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Tuntutan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB oleh OPM adalah tidak mungkin dan mengingkari Azas Dekolonisasi Internasional. Proses dekolonisasi dilakukan secara utuh dalam pengertian bahwa di atas sebuah daerah jajahan hanya didirikan sebuah negara berdaulat successor state, tidak dua atau lebih. Dengan demikian maka tuntutan OPM untuk pembentukan dan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB sangat tidak relevan.

Sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua kurang puas karena merasa termarjinalkan dan miskin. Padahal, secara geografis luasnya 4 kali luas Pulau Jawa serta memiliki kekayaan darat dan laut yang melimpah. Hal ini lah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri atau tindakan separatisme.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua dipicu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, pengesampingan sosial budaya, nasionalisme Papua, diskriminasi politik dan hukum yang tidak lepas dari provokasi asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia.

Wilayah Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama(across the main commercial shipping line) dan mempunyai dimensi maritim yang strategis dan sekaligus menjadi ajang perebutan pengaruh sekaligus ancaman bagi negara-negara lain terutama negara tetangga.

Adanya konflik horizontal dan konflik vertical yang bernuansa separatis, seperti TPN/OPM, merupakan lahan subur bagi asing untuk menyelundupkan senjata ke wilayah konflik di Indonesia secara illegal.

Secara bilateral, Indonesia merupakan ancaman keamanan dari Utara bagi Australia, sesuai dengan buku putih pertahanan Australia tahun 1994. Papua dalam sudut pandang Australia memiliki nilai strategis sebagai buffer zone bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena itu Australia merasa lebih aman,jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia, seperti halnya Timor Leste,. dari pada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

Sebagai respon serius dari Pemerintah Pusat terhadap kesejahterann masyarakat Papua, pihaknya telah memberlakukan Program Otus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan upaya-upaya lain telah dilakukan untuk kesejahteraan Papua. Namun sebagian masyarakat Papua masih jauh dari sejahtera. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pejabat lokal yang terorganisir turut menghambat perekonomian masyarakat Papua.

Perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak untuk taat hukum/aturan dan mengesampingkan pemahaman nasionalisme sempit atau fanatisme kesukuan yang berlebihan demi kesejahteraan bersama. Perlu membangkitkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling menjaga dan saling memaafkan bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak mudah diprovokasi oleh asing demi pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Papua dan umunya di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kehidupan yang damai antar masyarakat yang satu dengan yang lain bisa tercapai seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (AS)

Read More

Untuk Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Biak Numfor Pemerintah Kab. Biak Numfor Tutup Tempat Miras

Biak Numfor – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menutup semua tempat –tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah itu sejak 17 Agustus 2015 lalu.

Saat ditemui pada kegiatan jamuan kasih bersama Muspida Provinsi Papua di salah satu Hotel di Kota Biak, Bupati Thomas mengatakan bahwa Saat ini semua surat izin di tempat usaha dan sejenisnya tidak lagi diperpanjang. dan Apabila kedapatan, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. karena untuk saat ini pihaknya benar-benar memerangi Miras serta seruan ini sudah disosialisasi sampai kepada mereka yang hidup di kampung-kampung. Minggu (18/10).

Sebab Miras bukan merupakan bagian dari budaya orang Papua. Dengan mengkonsumsi miras sudah banyak generasi muda Papua yang kehilangan nyawa, mental mereka menjadi rusak, dan juga penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu yang lebih parah lagi miras juga merupakan salam penimbul utama tindakan kriminalitas khususnya di wilayah Biak Numfor.

Untuk itu, dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Biak Numfor tetapi bagian semua masyarakat yang ada di tanah Papua ini. Dilihat dari pendapatan asli daerah memang tempat tersebut memberikan pemasukan tetapi Sumber daya alam kita disini masih cukup menjanjikan untuk diolah dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dt.

Read More

Benua Eropa Pun Tidak Setuju, Jika Papua Terlepas Dari Bingkai NKRI

Kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini terus berupaya mencari dukungan dari dunia internasional agar Papua terlepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu tempat yang saat ini di incar oleh organisasi ilegal tersebut yaitu Benua Eropa, mereka berupaya keras agar Eropa mau mendukung perjuangan OPM tersebut.

Di Papua banyak yang klaim diri sebagai OPM, untuk masyarakat Papua agar tidak ikut terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai OPM, karena Papua dari dulu sudah termasuk dalam NKRI dan sampai kapanpun Papua tetap bersatu dengan Indonesia.

Kelompok separatis Papua tersebut justru berupaya untuk menarik dan melibatkan dunia internasional, untuk mendukung perjuangan mereka dan campur tangan dalam penyelesaian masalah Papua. Perlu diketahui bersama, adanya dugaan pihak asing untuk mendukung separatis Papua tersebut sesungguhnya ada permainan dan kepentingan tertentu di balik aktivitas kegiatan pihak asing, yang dapat merugikan pemerintah Indoneisa, kelompok tersebut dalam melakukan kegiatan selalu berkedok sebagai jurnalistik, penelitian, medis, keagamaan, atau aktivitas kemanusiaan lainnya.

Papua semestinya tidak harus terlepas dari Indonesia, namun organisasi-organisasi seperti OPM atau KNPB berusaha keras mendeskriminasi pemerintah Indonesia dengan mengheboh-hebohkan cerita bohong seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), ini bertujuan untuk menjadi amunisi politik paling kuat dalam penentuan status Papua agar mendapat dukungan penuh dari negara luar.

Akan tetapi, lain jalan lain cerita, munculnya gerakan ini di Benua Eropa menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan di negara-negara Eropa memang menginginkan Papua untuk berpisah dari Indonesia..??

Isu tersebut langsung dijawab oleh utusan pemerintah Jerman untuk HAM dan bantuan kemanusian, Christoph Strasser, dia menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu tidak terjadi dan dia menegaskan, Jerman terus mendukung integrasi Indonesia namun pemerintah harus terus memperhatikan kesejahteraan warga Papua.

Ini sudah sangat jelas bahwa Eropa tersebut mendukung Papua untuk tetap utuh dalam bingkai NKRI, atau lebih jelasnya Papua sebagai bagian dari Indonesia. jadi keinginan OPM untuk memerdekakan Papua hanyalah mimpi kosong belaka, Papua tidak akan bertambah maju dengan terpisahnya dari Indonesia, bahkan sangat mungkin akan sangat terpuruk.

Papua saat ini telah maju sebagai bagiaan dari Indonesia jadi sampai kapanpun Papua akan tetap melekat dalam tubuh NKRI, jadi harapan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu untuk papua melepaskan diri dari NKRI harus kita cegah bersama. Telah banyak petinggi OPM menyatakan dirinya kembali ke pangkuan NKRI, kembalinya mereka kepangkuan ibu pertiwi merupakan suatu bentuk nasionalisme bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Jadi untuk masyarakat Papua mari kita bersama-sama membangun Papua, berkerja secara sinergis dengan semua komponen. Agar Papua tercipta menjadi lebih maju, aman dan damai, untuk itu sekali lagi kita jangan sampai terprovokasi oleh organisasi-organisasi seperti OPM dan KNPB, karena mereka hanya akan membawa ke jalan kesesatan dan membuat Papua semakin hancur.

Read More

Utusan HAM Jerman Inginkan Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Jerman, Christopher Straesser menegaskan bahwa Pemerintah Jerman terus mendukung Integrasi Indonesia, namun dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pernyataan itu diungkapkan ketika Dia melakukan kunjungan ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 17-21 September 2015.

Dalam kunjungannya ke Papua Straesser menyoroti masalah Papua yang sering dibahas oleh berbagai organisasi dan kelompok-kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua. Menurutnya para kelompok NGO ini sering berbicara untuk meminta dukungan kepada pemerintah Jerman bahkan negara-negara Eropa lain, agar masalah Papua dibawa ke PBB, dengan tujuannya yakni para kelompok tersebut ingin Papua lepas dari NKRI dengan melakukan Refrendum ulang.



Meski begitu, Straesser mengatakan bahwa selama dirinya melakukan tiga kali kunjungan ke Papua yakni pada tahun 2008, 2012, dan 2015. Dia melihat ada perkembangan Positif yang terjadi di Indonesia khususnya Papua. Perkembangan Positif tersebut dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya pada tahun 2015 ini Papua mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.



Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2008 Straesser sebagai Utusan HAM Pemerintah Jerman, dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk berkunjung ke Papua oleh Pemerintah. Baru pada tahun 2008, 2012 hingga 2015 dia telah diberikan ijin untuk berkunjung ke Wilayah Indonesia paling timur yaitu Papua. Dia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas diperbolehkannya dia sebagai Utusan untuk urusan HAM melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya itu merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.



Setelah Straesser melakukan kunjungannya ke berbagai daerah di Papua dia menyimpulkan bahwa informasi dari kelompok NGO yang selama ini mereka suarakan di Jerman sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata yang ada di Papua. Dia mencurigai bahwa kelompok tersebut adalah kelompok separatis Papua yang ingin bisa merdeka dari Indonesia, mereka terus melakukan berbagai cara agar Provinsi Papua bisa merdeka, bahkan tanpa ragu mereka mencari dukungan dari luar negeri.



Pada kunjungannya tersebut dia juga membahas kebijakan Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Christoph Strasser memuji langkah Indonesia dalam mengatasi masalah di Papua. Pujian yang disampaikan tersebut bukan tanpa dasar dirinya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang telah Pemerintah Indonesia lakukan bagi kesejahteraan rakyat di Papua.



Saat di Papua dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting termasuk gubernur Papua untuk membahas soal Otonomi dan rekonsiliasi. Disitu Gubernur telah menjelaskan serta meyakinkan kepada dirinya bahwa otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik.



Oleh karenanya Straesser mengapresiasi dan berharap kepada Pemerintah Indonesia agar terus memperbaiki kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik lagi, tak ada Diskriminasi ekonomi, semua harus dapat untung yang sama dan harus hidup setara. Mengenai munculnya gerakan separatis di benua biru dengan menyebarkan isu-isu Papua, Straesser menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu terjadi, Jerman dan negara Eropa terus mendukung Integrasi Indonesia untuk membawa Papua menjadi daerah yang maju dan modern. (ak)

http://www.kompasiana.com/alfredkarafir/utusan-ham-jerman-inginkan-papua-tetap-dalam-bingkai-nkri_5600f1ae1497736005f798f9

Read More

Bukti kemajuan Papua menepis anggapan Papua di anak tirikan

Keseriusan pemerintah peningkatan kemajuan pembangunan dibergagai bidang di kawasan wilayah timur indonesia, sampai saat ini pemerintah sedang merencanakan program pembangunan jangka panjang guna percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga tudingan Papua selama ini di peranggapkan sebagai provinsi tertinggal dari provinsi yang lainnya di Indonesia, bahkan di anggap di anak-tirikan adalah tidak benar.

Hal ini dapat dilihat pada saat, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acara Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Selain itu juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyatakan rencananya membangun kereta api di Papua. Rencana Jonan patut diapresiasi dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua.



Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun jalur kereta api ditunjukan dengan Program-program lainnya seperti Otsus dan UP4B yang lebih dahulu telah berjalan. Telah banyak yang bisa kita rasakan manfaatnya selama ini. Terlebih menggugah kesadaran seluruh pihak bahwasanya lembaga bentukan Presiden SBY dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai asas manfaatnya. sudah memberikan andil dalam menerobos isolasi daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah. Dulunya merupakan wilayah yang kondisi sulit dijangkau kini telah dapat di jangkau serta di akses oleh berbagai pihak. Bahkan menjadikan salah satu faktor lambatnya pembangunan di pengaruhi kondisi geografis yang sulit di jangkau. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.



Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar dengan angka cukup fantastis mencapai Rp 20 Triliun.



Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas. Niatan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Provinsi Papua, tetapi juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua dan menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan.



Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2015 ini. Presiden Joko Widododi Jayapura, Papua, Sabtu, 9 Mei 2015, menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.



Sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Papua. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan, dengan gerakan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua,sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua sangat diperlukan. Berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua dapat terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.



Saat ini yang diperlukan adalah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pemerintah dan peran masyarakat yang saling bersinergi dalam memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Bahkan tak kalah pentingnya peran serta pemuka agama seperti pendeta juga memiliki peranan penting, bahkan memiliki porsi yang mungkin jauh lebih besar dari pada pemerintah, mengingat mayoritas umat Papua beragama khatolik dan protestan. Secara langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat. Selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif pergaulan bebas pada generasi muda Papua terkait miras, narkoba dan seks bebas.



Menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten, sehingga tidak ada lagi kelompok yang menolak pembangunan ingin merdeka. Bagi golongan atau kelompok masyarakat yang masih ingin dan berusaha keras demi kemerdekaan Papua disertai dengan tindakan yang melanggar hukum, harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Papua bagian dari NKRI.



Masyarakat dan pemerintah juga harus bersama-sama mewaspadai adanya intervensi asing terutama dalam bentuk kebebasan pers yang ingin memecah belah Papua. Dengan demikian harapan agar pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan bukan hanya impian saja.

Read More

PAPUA BANYAK MELAHIRKAN ATLET BERBAKAT

Tim Futsal asal Papua yang diwakili oleh SMA N 4 Jayapura, berhak menyandang gelar Juara setelah mengandaskan Tim futsal asal Jawa barat melalui drama adu penalti. Tim dari ujung Timur itu sebelumnya mengalahkan wakil Jawa timur dengan skor 4-2 pada partai semi final dan berhasil melaju ke Final. Sementara Jawa Barat mengalahkan Sulawesi Tengah dengan skor tipis 3-2. Kedua tim ini berlaga Pada partai final Liga Futsal Perindo 2015 U 18 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2015).

Partai Final yang dilakoni kedua Tim ini sangat dramatis, gol pertama diciptakan oleh Ardiansyah Runtuboy pemain asal serui dari tim Papua, 1-0 untuk Papua pada babak pertama. Pada babak kedua skor berubah menjadi imbang hingga pertandingan usai, dan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Marcel yang menjadi penentu, sukses menjebol gawang jabar, dan memastikan Tim papua sebagai juara.

Dengan kemenangan itu, Tim Papua pun berhak atas hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp50 juta. Sedangkan Jabar sebagai runner up, berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar Rp25 juta. Lalu untuk tim yang menempati peringkat tiga dan juga harapan satu, ditempati Jawa Timur (Jatim) dan Sulewesi Tengah (Sulteng). Masing-masing berhak atas uang pembinaan Rp10 juta dan Rp5 juta.

Pelatih dari Tim Papua, Theo Balubun, mengaku sangat bangga dengan pemain-pemainnya yang tidak mudah menyerah dan bermain bagus. Theo menambahkan ajang-ajang seperti ini harus sering diselenggarakan agar atlet-atlet muda asal Papua bisa berkompetisi di luar Papua, dan masyarakat sana bisa tahu bahwa di Papua banyak pemain-pemain muda berbakat dan tidak menutup kemungkinan di pakai oleh Tim Pro Futsal dari klub-klub di Indonesia.

Tim Papua yang berhasil menjuarai liga ini pun mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak sekolah, SMA N 4 Jayapura yang menyambut kedatangan mereka di bandara Sentani, Jayapura. Acara seremoni dengan pengalungan bunga, selanjutnya tim diarak oleh rekan dan guru menuju sekolah. Setibanya sambutan meriah pun sudah disiapkan oleh semua murid dan guru. Pihak sekolah mempersembahkan pertunjukan drum band. Marcel sendiri yang menjadi bintang mengaku bangga bisa mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak Papua usia muda, mampu bersaing dan berkompetisi dengan anak diluar Papua. Untuk itu kompetisi-kompetisi seperti ini harus lebih sering dilaksanakan guna mengasah talenta-talenta muda dari Papua dan dari kota-kota lainnya. ap

Read More

MARI SUKSEKAN HUT KEMERDEKAAN RI KE - 70

Menjelang datangnya Hut kemerdekaan RI ke – 70 kali ini, kitong masyarakat indonesia yang bertempat tinggal di tanah papua, harus bersama-sama mensukseskan perayaan ini. Karena biar bagaimana pun Indonesia adalah milik kitong bersama. meski masih banyak yang harus di perbaiki di negara ini namun Kitong wajib berbangga hati karena sudah 70 tahun negara tercinta Indonesia ini merdeka.



Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang luas dan mempunyai kekayaan melimpah, suku budaya yang bermacam-macam serta memiliki keindahan alam yang sungguh indah. Suku, kulit, rambut, dan adatnya mungkin boleh berbeda namun indonesia adalah satu. Satu berarti bersatu, bersatu berarti tidak membeda-bedakan satu maupun yang lain.



Di indonesia ada yang namanya Bhineka Tunggal Ika, yang berarti walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan.



Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain.



Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki adat istiadat, bahasa, aturan, kebiasaan dan lain-lain yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya tanpa adanya kesadaran sikap untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika pastinya akan terjadi berbagai kekacauan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dimana setiap orang hanya akan mementingkan dirinya atau daerahnya sendiri tanpa perduli kepentingan bersama. Bila hal tersebut terjadi pastinya negara kita ini akan terpecah belah.



Terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran akan satu kesatuan kebangsaan Indonesia berawal akan persamaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang terjajah. Seluruh rakyat Indonesia sama-sama menderita selama penjajaan oleh bangsa lain. Penderitaan ini mendorong rakyat di berbagai daerah melakukan perlawanan terhadap penjajahan, termasuk di Papua.



Di papua, ada beberapa pahlawan yang berjuang untuk Indonesia, seperti Silas Ayari Donari Papare yang biasa lebih dikenal dengan panggilan Silas Papare, merupakan salah satu generasi pendahulu sekaligus pahlawan Indonesia khususnya untuk wilayah Papua. Beliau dilahirkan di Serui, Papua, 18 Desember 1918 dan meniggal di Serui pula pada tanggal 17 Maret 1978.



Beliau bersama para pahlawan, baik yang berasal dari Papua ataupun wilayah Indonesia lainnya, telah berjuang sekuat tenaga untuk mengusir penjajahan kolonial Belanda yang tidak rela untuk pergi. Setidaknya, dalam sejarah yang banyak ditulis, beliau tercatat pernah masuk penjara Belanda karena telah mempengaruhi batalyon Papua untuk memberontak. Selain itu, beliau juga pernah mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) dan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta pada tahun 1949, dalam upayanya membebaskan diri sepenuhnya dari penjajahan. Kemudian, beliau juga terkenal dalam semangatnya untuk mengadakan perang terbuka dengan Belanda kala itu, sebelum akhirnya Belanda menyatakan siap pergi dari Papua. Pada tahun 1962, beliau juga tercatat menjadi salah satu perwakilan delegasi Republik Indonesia untuk penandatanganan penyerahan Papua oleh Belanda, yang pada akhirnya mendapatkan pernyataan resmi dalam New York Agreement pada tahun 1963, bahwa Papua merupakan bagian dari Indonesia.







"jangan sanjung aku tetapi teruskanlah perjuanganku"







Itulah semboyan dari pahlawan yang berasal dari Papua ini, Untuk itu, mari kita bersama-sama menyambut dan mensukseskan dengan gembira hati, Indonesia merdeka, mari kita tanamkan pemikiran-pemikiran optimis, bukan pemikiran-pemikiran yang merusak dan menghambat kemajuan Papua. Sudah saatnya kita berusaha dan berkerja bersama-sama mewujudkan semua itu. Mari kita ajak sebagian kecil saudara-saudara kita yang masih terinfeksi penyakit negara boneka buatan sang kolonial, untuk segera sadar dan merapatkan barisan dalam membangun Papua. Salam damai untuk para pecinta Papua dan Indonesia, MERDEKA.

Read More

Kejadian Tolikara Menjadi Pelajaran Akan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Pada tanggal 17 juli 2015 lalu pada saat hari Raya Idul Fitri 1436 H, umat muslim di tolikara yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri namun pada saat pelaksanaan sholat tersebut sekelompok massa kemudian datang dengan brutal dan melempari umat muslim yang akan melaksanakan sholat Ied dengan batu, kejadian ini mengakibatkan sholat Ied tidak bisa dilaksanakan.

Kejadian tersebut berawal dari tiga minggu sebelum acara seminar dan KKR, membagikan sebuah selebaran kepada masyarakat di Tolikara yang berisi imbauan kepada umat Islam di Tolikara agar menggelar shalat Idul Fitri di luar wilayah tersebut karena adanya seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional, yang kebetulan tempatnya berdekatan.

Namun karena alsana toleransi umat beragama Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Tolikara bertemu dengan panitia seminar dan KKR. Dalam pertemuan itu, surat pemberitahuan telah diralat, dan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait

Tetapi keadaan berkata lain tepat pada perayaan Hari raya, dan umat muslim sedang melaksanakan sholat Ied, sekelompok oknum mengganggu jalannya sholat yang sedang berlangsung, mereka melempari dan membakar Kios disekitaran tempat berlangsungnya sholat Id. Terbakarnya kios yang letaknya kebetulan berderetan dengan mushola, alhasil mushola pun ikut terlahap api.

Kejadian ini sangat disesalkan karena seharusnya masyarakat sudah mengerti tentang toleransi umat beragama, setiap agama memiliki tujuan yg sama yaitu untuk menuju sang pencipta dengan jalan kepercayaan masing-masing.

Untuk itu kita sebagai warga negara indonesia yang baik sudah seharusnya sadar dan mampu mengendalikan emosi, apalagi tentang toleransi ini, diharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena akan sangat merugikan diri kita masing-masing.

Oleh karena itu marilah kita sama-sama menghargai seluruh agama yang ada dan diakui oleh negara kita ini.

Read More

PAPUA BARAT BERDARAH KNPB SENANG

Sungguh miris,,  saat ini Papua seakan berada di dalam lingkup dekapan KNPB yang semakin beringas.

Saat ini Generasi Papua seakan diracuni dengan doktrin-doktrin yang menjajikan hal-hal yang tidak jelas!!!

KNPB mengorbankan generasi muda Papua, untuk meraup keuntungan dari para penjilat asing, menyebabkan keadaan semakin kacau, korban berjatuhan dimana-mana!!!

PAPUA RUSAK KNPB SENANG!!!

Read More

Stop Bodohi Papua Wahai Benny Wenda!!!

Siapa tidak kenal Benny Wenda, salah satu tokoh Papua yang selalu menyerukan kemerdekaan Papua, menyerukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang katanya selalu dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia terhadap Warga Asli Papua (WAP), menyerukan orang pribumi Papua kini hidup dalam kesengsaraan dan butuh pertolongan, sementara ia sendiri dengan tanpa malunya hidup nyaman dan sejahtera di negeri orang ?

Benny Wenda, tak henti-hentinya ia berulah memperjuangkan angan Papua Merdeka (perlu dicatat bahwa ia bukan ideologi) demi meraih ambisinya menjadi penguasa nomor 1 di Tanah Papua. Setelah setahunan yang lalu WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang dipimpinnya ditolak di Melanesian Sperhead Group (MSG), kini ia menggunakan taktik baru, mengganti nama organisasi tersebut menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Dengan penggantian nama organisasi tersebut, kini ia berharap MSG mau menerima Papua Barat menjadi bagian dari MSG.

Tidakkah Benny memahami, bahwa WPNCL dulu ditolak menjadi bagian dari MSG karena ianya tidaklah mewakili rakyat Papua ? Tidakkah Benny memahami bahwa MSG tersebut merupakan wadah kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara, yang dengan demikian berarti pengajuannya bukan hanya tidak sah, tapi merupakan kebodohan karena WPNCL bukanlah sebuah negara ? Bahkan tidak hanya itu, tidakkah Benny memahami bahwa kini ia lebih bodoh lagi, karena ingin melakukan kebodohan yang sama setelah kebodohan yang dilakukannya tahun lalu ?
 

Mungkin Benny tidak memahami bahwa organisasi yang dipimpinnya hanyalah organisasi yang didukung oleh pendukung-pendukungnya saja dan tidak mewakili seluruh rakyat Papua Barat. Benny terlalu buta dengan angan-angannya menjadi penguasa di Papua Barat, sehingga ia melakukan tindakan bodohnya tersebut.

Selama ini, mungkin Benny tidak paham, bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menjadi penghambat pembangunan di Papua. Lebih dari itu, yang disayangkan adalah para pengikutnya, mereka terlalu polos sehingga tanpa sadar telah mendukung apa yang dilakukan oleh Benny.

Bagaimana tidak, apa yang diserukan oleh Benny adalah Kemerdekaan Papua, yang dengannya, secara sekilas tentu ia akan terlihat bak pahlawan. Padahal, tidaklah demikian. Apa yang diperjuangkannya bukanlah kemerdekaan Papua, namun justru hanyalah kebodohan. Dia bilang ingin memerdekakan Papua, namun apa yang dilakukannya tidaklah sesuai dengan kata-katanya.

Senyatanya, Papua adalah bagian dari negeri yang sudah merdeka. Jadi, yang ingin dia lakukan, sebenarnya hanyalah ingin memisahkan Papua dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang dengannya nanti ia akan menggapai angannya, menjadi penguasa di Papua.

Bila ia ingin benar-benar memerdekakan Papua, seharusnya merdekakanlah Papua “secara makna” dari kata merdeka itu. Kemerdekaan Papua tidaklah harus melulu bermakna berdaulat menjadi sebuah negara secara mandiri, namun kemerdekaan Papua juga bisa dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang bebas dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang merdeka dan bebas dari segala permasalahan.

Dengan demikian, bila Benny ingin benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, merdekakanlah Papua dengan memperjuangkan semua itu. Bangunlah Papua yang cerdas dan hebat. Bangunlah Papua yang mampu mengejar kemajuan wilayah lainnya. Bangunlah Papua yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya secara nasional, bahkan secara internasional. Bangunlah Papua yang mampu bangkit, mandiri dan sejahtera, sebagaimana visi misi Pemerintahan Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe.

Bila kemudian nanti dia akan berkata bahwa pemerintahan Indonesia telah melakukan ketidakadilan terhadap warga Papua, maka katakanlah kepadanya, ketidakadilan yang manakah yang ia maksud. Tidakkah ia melihat bahwa Papua mempunyai hak yang sama dalam segala hal dengan wilayah lainnya dari negeri ini ? Bahkan, tidakkah ia melihat bahwa pemerintahan justru telah memprioritaskan Papua, melebihkan Papua dari yang lainnya ? Tidakkah ia melihat bahwa Papua selama ini telah diperlakukan khusus melalui Otsus (Otonomi Khusus) ? Tidakkah ia melihat bahwa di Papua telah dilaksanakan pembangunan melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) ? Tidakkah ia melihat keadaan Papua yang kini sudah sangat sangat jauh lebih baik dari dahulu ?

Bila nanti dia berkata, Papua kini hidup sengsara di bawah pemerintahan Indonesia, tanyakanlah kepadanya, apakah jika dengan ia memisahkan Papua dari NKRI ia dapat membangun Papua yang sejahtera ?

Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia begitu percaya dirinya bila Papua berpisah dengan NKRI ia mampu mensejahterakannya ? Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia tidak menyadari bahwa membangun sebuah negeri itu tidaklah mudah ?

Katakanlah kepadanya, seharusnya bila ia mau menjadikan Papua yang sejahtera dan tidak sengsara, maka bangunlah Papua yang cerdas, mandiri dan matang secara ekonomi. Katakanlah kepadanya, berjuanglah dengan keras untuk hal itu, karena hal itu tidaklah dapat diraih dengan hidup nyaman di negeri orang. Berjuang keraslah untuk hal itu, bukan malah berputus asa dan malah menyerukan dipisahkannya Papua dari NKRI. Berjuanglah dengan keras untuk hal itu, bukan malah hidup aman dan nyaman di negeri orang sambil menyerukan prosa indah nan menipu “Papua Merdeka”.

Di akhir tulisan ini, saya ingin sampaikan pesan kepada Benny Wenda (semoga ia membacanya) dan para pendukungnya, kerjakeraslah membangun Papua “secara cerdas”. Merdekakanlah Papua dengan hakikat yang sebenarnya dan STOP bodohi rakyat Papua !!!

Read More

Seruan KNPB Tidaklah Benar Namun Mereka Hanya mencari Simpatisan Dari Dalam Maupun luar Negeri

Berkaitan dengan selebaran yang sebarkan oleh pihak Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Kompleks Ruko Blok A, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tentang seruan aksi KNPB yang ingin memecah belah persatuan Rakyat Indonesia khususnya diwilayah Papua maupun Papua barat.

Mereka meyerukan kondisi saat masyarakat Papua masih mengalami keterpurukan sehingga mereka ingin mengajak setiap Masyarakat Papua untuk tidak percaya kepada pemerintah lagi. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa apa yang mereka serukan adalah sesuatu yang 180 derajat terbalik dengan kenyataan yang sesungguhnya, alias mereka hanya membual dengan keserakahan mereka untuk membebaskan Papua dari NKRI.

Pada kenyataannya setiap masyarakat Papua telah merasakan kesejahteran lebih dari apa yang mereka tuangkan dalam selebaran yang mereka sebarkan. Sebab kami sebagai warga Papua telah menikmati apa itu kedamaian, kentraman dan kasih sayang pemerintah akan Kondisi pembangunan di Tanah Papua seperti kedatangan bapak Presiden ke Papua untuk memberikan Pencerahan kepada seluruh masyarakat Papua akan kemajuan Tanah Papua dimasa yang akan datang.

Selain itu, kami juga telah belajar, untuk mengetahui mana perbuatan yang ingin menghancurkan atau memecah belah kurukunan masyarakat Indonesia khususnya diwilayah Papua. Dan apapun rencana mereka akan selalu gagal sebab kelompok mereka merupakan kelompok ilegal dengan berbagai visi misi yang menganut paham komunis.

Kemudian pada masa sekarang ini bukan untuk mencari keributan seperti apa yang ingin dilakukan oleh kelompok KNPB melainkan kita harus memberikan yang terbaik untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi bukan seperti dijaman penjajahan dulu.

Untuk itu, kita harus selalu waspada akan setiap selebaran yang kita temui, bila ada hal mencurigakan seperti yang dilakukan oleh kelompok KNPB agar kita langsung memberikannya kepada pihak hukum yang berwenang untuk ditindak lanjuti, apabila kita membiarkan ini maka mereka akan terus meraja rela untuk menghancurkan kedamaian masyarakat Papua.

Semoga hal ini dapat memberikan kita sadaran untuk menghindari serta menjauhi kelompok KNPB dan jangan terpengaruh sedikitpun akan ajakan-ajakan akan paham komunis yang di anut oleh mereka. Hal ini kita lakukan untuk mempererat kerukunan masyarakat dalam melawan tindakan seperatis politik yang dilakukan oleh KNPB.

Read More

Organisasi Ilegal yang mengatasnamakan Rakyat

penembakan dan perampasan senjata api milik aparat Kepolisian yang terjadi di Yahukomo oleh anggota KNPB, banyak pendapat-pendapat maupun pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya yaitu Juru Bicara Tim Peduli Masyarakat Kabupaten Yahukimo, Gresgy Nabing.

Gresgy Nabing waktu di wawancarai mengatakan bahwa, Tim Peduli Masyarakat Yahukimo tidak memihak kepada siapapun, baik aparat maupun kelompok KNPB yang berbuntut jatuhnya korban dipihak masyarakat.

Kronologis dari kejadian tersebut berawal dari perampasan dan penembakan yang semula di mulai dari KNPB yang meminta sumbangan atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Vanuatu. Namun pelaksanaan pengumpulan dana tersebut disalahgunakan oleh pihak KNPB bahwa nantinya dana tersebut tidak untuk disalurkan kepada pihak Vanuatu. Mendengar berita tersebut, aparat Kepolisian mengambil langkah dan membubarkan aksi tersebut. Aksi pengumpulan dan pelaksanaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan. KNPB meminta dana secara ilegal dan anarkis meminta secara paksa kepada masyarakat. Oleh karena itu aparat kepoliasian terpaksa mengambil tindakan tegas, karena hal ini sudah mulai menjurus ke aksi anarkis, karena masyarakat di mintai secara paksa.

Selain itu, disinyalir bahwa dana yang sebelumnya telah terkumpul oleh anggota KNPB nantinya akan digunakan untk pembelian senjata api laras panjang maupun pistol secara ilegal yang akan digunakan untuk melakukan aksi teror di tanah Papua. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang seperti membeli minuman keras dll.

Untuk itu, sebaiknya organisasi ilegal seperti KNPb sudah seharusnya di bubarkan saja, karena bukannya membantu pembangunan, tetapi justru hanya menambah masalah di Papua.

Read More