Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

Memperingati 1 Desember OPM Tembak Pendeta di Mamberamo

Situasi 1 Desember di Papua Isu pengibaran bendera bintang kejora, kembali mencuat jelang tanggal 1 Desember. Masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya, kini tengah diresahkan dengan kejadian penembakan disertai dengan penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI, saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua dan isu pengibaran bendera Bintang Kejora (BK). 

Kejadian ini sengaja disebarluaskan mengingat 1 Desember ini merupakan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ke 54, sepeninggalan negara Belanda pada tahun 1961 dengan lagu kebangsaan Hai Tanah Ku Papua dengan simbol Burung Mambruk. Inilah bentuk kelompok separatis di Papua sebagai wujud eksistensi keberadaan kelompok tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengakui telah mendapat informasi soal dugaan penghadangan dan penyanderaan dua anggota TNI AD di wilayah Membramo oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Ya memang Mabes TNI telah mendapat informasi soal dugaan adanya penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua, " kata Tatang Sulaiman saat dihubungi melalui telphone seluler beberapa waktu yang lalu, Senin malam (30/11/2015). 

Dalang pelaku penembakan dan penyanderaan diduga merupakan kelompok berseberangan di Kampung Nawica pimpinan Kosmas Makabobri, yang setiap aksinya taksegan-segan melukai dan menghabisi sasaran baik warga sipil maupun aparat keaman. “untuk Mamberamo hingga kini daerah (Mamra) merupakan basis persembunyian kelompok Kosmas Makabobri sehingga masih merupakan daerah rawan yang patut di waspadai disekitar Mamberamo.

Menurut Kapolres Mamberamo AKBP. Terry Levi menyebut bahwa informasi yang diperoleh jumlah senjata milik kelompok yang beroperasi di Mamberamo Tengah diprediksi hanya memiliki 1 pucuk senjata. Dari Jumlah persenjata yang masih berada di tangan kelompok berseberangan ini.

“Informasinya begitu, tapi kami tidak tahu apa mereka punya rakitan. Mereka memang berencana mau latihan namun dari gereja dan adat sudah melarang tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Saya sebagai Kapolres tapi juga sebagai Ketua LMA, saya larang keras dan bila ada akan berhadapan dengan kami sebab di sini mau Pilkada dan masyarakat kami ajar tetap dalam koridor membangun negara. Jadi kalau ada gerakan tambahan akan kami tumpas. “Ucap Terry

Namun kelompok sparatis tersebut tidak mengindahkan larangan yang disampaikan ketua LMA, pihak gereja dan dewan adat untuk menghentikan tindakan kriminal yang mereka telah susun dan rencanakan. Untuk melakukan teror terhadap pihak TNI yang telah diketahui kedatangannya untuk melaksanakan tugas memberikan ceramah kerohanian di salah satu gereja di mamberamo, dihadang sekelompok gerakan Sparatis bersenjata sehingga mengakibatkan korban jiwa yang di alami Mayor Inf John de Fretes, S.TH dan ke dua personel TNI yang berhasil meloloskan diri.

Diketahui bahwa almarhum John de Fretes, S.TH merupakan anggota TNI yang juga berprofesi sebagai pendeta yang biasa memberikan ceramah kerohanian di beberapa tempat khususnya di daerah – daerah pedalaman Papua. Alangkah berdukanya Kodam XVII/Cenderawasih dan masyarakat Papua karena berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya Pendeta telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya. 

Tentunya tindakan kelompok Sparatis bersenjata ini merupakan tindakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya dilakukan hukuman mati terhadap pelaku penembakan.

Saat ini aparat gabungan yang dipimpin oleh kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab dengan melibatkan personel TNI yang diperkuat oleh aparat kepolisian setempat melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan oleh OTK yang diduga merupakan kelompok pimpinan Kosmos Makabobri.

Kodam XVII/Cenderawasih mengecam keras aksi Kelompok Sparatis Bersenjata tersebut yang ingin membuat situasi Papua tidak aman dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi terhambat. Mayor Inf John de Fretes, S.TH adalah Perwira Penghubung di wilayah Memberamo dan merupakan seorang pendeta yang sering memimpin pelaksanaan ibadah umat Nasrani baik di lingkungan TNI maupun di masyarakat.

Read More

Nieuw Guinea Raad Dalam Rangka Menggagalkan Penggabungan Papua Ke Bingkai NKRI

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang mnamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.

Memang sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Papua.
Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis.

Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang). Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan?

Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya.

Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Read More

Untuk Memberikan Dampak Positif Bagi Masyarakat Biak Numfor Pemerintah Kab. Biak Numfor Tutup Tempat Miras

Biak Numfor – Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah menutup semua tempat –tempat penjualan minuman beralkohol di wilayah itu sejak 17 Agustus 2015 lalu.

Saat ditemui pada kegiatan jamuan kasih bersama Muspida Provinsi Papua di salah satu Hotel di Kota Biak, Bupati Thomas mengatakan bahwa Saat ini semua surat izin di tempat usaha dan sejenisnya tidak lagi diperpanjang. dan Apabila kedapatan, yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum yang berlaku. karena untuk saat ini pihaknya benar-benar memerangi Miras serta seruan ini sudah disosialisasi sampai kepada mereka yang hidup di kampung-kampung. Minggu (18/10).

Sebab Miras bukan merupakan bagian dari budaya orang Papua. Dengan mengkonsumsi miras sudah banyak generasi muda Papua yang kehilangan nyawa, mental mereka menjadi rusak, dan juga penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu yang lebih parah lagi miras juga merupakan salam penimbul utama tindakan kriminalitas khususnya di wilayah Biak Numfor.

Untuk itu, dengan tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Biak Numfor tetapi bagian semua masyarakat yang ada di tanah Papua ini. Dilihat dari pendapatan asli daerah memang tempat tersebut memberikan pemasukan tetapi Sumber daya alam kita disini masih cukup menjanjikan untuk diolah dan dijadikan sebagai sumber pendapatan. Dt.

Read More

KNPB Mengusir Para Tukang Ojek di Wilayah BTN Sentani

Beberapa hari lalu tepatnya hari Selasa, 13 Oktober 2015 warga Sentani BTN Purwodadi Pasar Lama Sentani dibuat resah oleh ulah beberapa oknum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengusir dan mengejar tukang ojek yang sedang mangkal di daerah tersebut menggunakan palu sambil berteriak.

Akibat pengusiran dan pengejaran dari aktifis KNPB tersebut akhirnya tukang ojek langsung keluar dari komplek BTN Purwodadi sambil ketakutan.

Pengusiran ini sudah beberapa kali dilakukan oleh anggota KNPB kepada masyarakat sekitar. Anggota KNPB tersebut mengatakan hal ini mereka lakukan karena menganggap warga yang biasa mangkal menjadi tukang ojek tersebut adalah aparat yang menyamar sebagai informen dan mata-mata.

Padahal tukang ojek tersebut merupakan masyarakat sekitar yang memang bekerja sebagai tukang ojek. Akibat ulah simpatisan KNPB ini, masyarakat sangat merasa terganggu dan resah dengan ulah anggota KNPB yang tidak memberikan toleransi bagi masyarakat yang akan cari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Dari penyampaian salah seorang warga BTN Purwodadi mengatakan, Organisasi ini beberapa waktu lalu menyewa rumah di komplek tersebut dan mendirikan Sekretariat mereka disana. 

Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan dan kerap kali membuat ribut disekitar. Akibatnya kami dan warga yang biasa melakukan aktifitas dengan tenang kini menjadi resah dan terganggu dengan adanya sekretariatan KNPB di komplek mereka.

Setelah kejadian itu, aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama piket Propam Polres Jayapura segera datang dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi pergerakan KNPB agar tidak mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar.

Read More

TPN-PB/OPM Ambil Nyawa Seorang Ibu Papua

Jayapura - Pada hari Minggu, 23 Agustus 2015, sekitar pukul 13:37 waktu Timika terjadi kejadiaan penikaman yang di duga oleh sekelompok anggota dari TPN/-PB/OPM yang bertempat di Toko Swalayan 2000 Jl. Budi Utomo, Kelurahan Inauga Distrik Mimika Baru.

Menurut cerita yang dihimpun dari masyarakat yang melihat kejadian tersebut bahwa, kejadian terjadi saat ibu alias korban sedang belanja dalam toko itu dan tiba-tiba orang datang masuk langsung cabut pisau dan ayungkan tangan pelaku pada bagian tubuhnya. Anggota dari TPN-PB/Opm ini mencoba merampok dan mengambil tas seorang ibu Papua yang berniat belanja di warung tersebut, tetapi terjadi tarik-menarik antara pelaku dan korban, merasa terancam akibat sudah terdengar oleh masyarakat banyak akhirnya pelaku pun langsung membunuh korban.



Pertama diayungkan tangannya dibagian kedua lengan tangan kemudian diayungkan tangan pelaku menikam pada bagian ketiak pusatnya jantung si korban. Pada saat itu masyarakat yang melihat langsung berlari untuk menangkap pelaku, akibat kalah cepat berlari dengan pelaku akhirnya pelakupun dapat melarikan diri dan menghilang.



Melihat kondisi korban yang sudah banyak mengeluarkan darah dan tidak sadar lagi, masyarakat setempat pun langsung membawa korban ke RSUD Mimika di Nawaripi SP4 dalam kondiri kritis untuk di otopsi. Petugas RSUd yang berusaha sekuat tenaga untuk menolong ibu itu pun akhirnya menyerah, dikarenakan ibu tersebut telah kehabisan darah dan memiliki luka bacok yang sangat parah, bahkan sampai mengenai jantungnya, sehingga ibu tersebut tidak dapat lagi ditolong lagi.



Ketika para petugas datang ke tempat lokasi kejadian (TKP), masyarakat yang berada dan mengetahui kronologis kejadian tersebut malah menghindar dan menghilang. Hal ini karena mereka takut dicurigai dan mereka juga takut bila mereka memberitahukan siapa pelakunya. Mereka juga sangat takut menjadi korban dari kekerasan yang selama ini masih terjadi di daerah tersebut. Sebab kelompok TPN-PB/OPM banyak meneror masyarakat setempat, sehingga membuat masyarakat sangat takut untuk ikut campur dalam masalah seperti ini.



Penindasan oleh TPN-PB/OPM di Timika tidak hanya kali ini saja, sudah banyak korban jiwa yang sudah mereka bunuh yang tidak sama sekali diketahui oleh umum dan wartawan TV sehingga tidak pernah terkuak kekejaman mereka di daerah tersebut.

Masyarakat setempat membenarkan bahwa, kejadian ini benar-benar sangat menakjubkan karena di siang bolong bisa dilakukan penganiayaan hingga menewaskan ibu rumah tangga (IRT) tetapi tidak bisa mengungkapkan pelaku dan kronologis kejadiannya.



Menurut sang suami korban, Bapak Yance Jitmau memintah agar kronologis dan para saksi agar mau memberikan penjelasan serta meminta kepada pihak kepolisian agar dapat membantu. Pihak keluarga korban sangat berharap banyak kepada Pihak yang bertanggung jawab agar dapat mengungkap siapa pelaku yang membunuh istrinya itu dengan kejam. Suami korban, Yance meminta agar semua orang TKP juga perlu investigasi dan melakukan intelinsi agar pelakunya dapat ditangkap, keluhnya dengan irama sedih.

Pihak dari kepolisian sendiri sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut agar mau membantu dan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Bila pihak TPN-PB/OPM kembali lagi melakukan tindakan kriminal agar segera dilaporkan kepada pihak keamanan, sehingga jangan sampai terjadi lagi korban jiwa seperti ini.



Masyarakat adalah teman dan sahabat dari aparat keamanan yang bertugas di daerah tersebut. Bila tidak ada dukungan maupun kerjasama dari masyarakat setempat, maka pihak aparat pun tidak akan ada guna berada di daerah tersebut. Maka dari itu, diharapkan masyarakat dapat menjadi teman dan rekan kerja pihak aparat keamanan begitu pun sebaliknya, sehingga maka akan tercipta kondisi daerah yang aman, nyaman dan tentram.

Read More

Siapa yang Sebenarnya berhak atas DANA OTSUS

Situasi di papua sampai tahun 2015 ini sudah jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bisa di bilang situasi di Papua saat ini sudah jauh dari apa yang selama ini di ungkapkan oleh para anggota KNPB, seperti isu pelanggaran HAM terhadap orang Papua.

Sejauh ini mereka selalu mengatakan di berbagai media kalau selama ini orang papua terus di aniaya atau di bantai, padahal pada kenyataannya tidak seperti itu, bahkan saat ini masyarakat sudah sangat terganggu dengan adanya pemberiataan-pemberitaan seperti itu.

Namun miris rasanya ketika membaca salah satu surat kabar yang terbit Kamis, 18 Juni 2015, pernyataan salah seorang yang katanya adalah pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM, Marinus Yaung. Dalam pernyataannya, Marinus menyatakan bahwa “OPM BERHAK NIKMATI OTSUS” pernyataan ini sungguh sangat membingungkan, karena kita pun mengetahui bahwa Otsus itu sendiri di berikan oleh pemerintah untuk membangun Papua agar lebih maju, Seperti yang sudah di atur dalam UU 21/2001 tentang pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di berikan oleh Negara Republik Indonesia.

Namun ini berbanding terbalik dengan Penyataan Marinus Yaung yang mengatakan bahwa OPM Berhak nikmati Dana Otsus, apa tidak salah? Apakah kita akan membiarkan negara membiayayai pemberontak yang akan meresahkan Rakyat!...

Pernyataan ini sangat tidak berdasar, pasalnya kita ketahui bahwa dana ostus sendiri diberiakan oleh Negara untuk membangun Papua agar lebih maju, bukan malah untuk diberikan oleh OPM yang malah di salah gunakan oleh OPM untuk membeli senjata dan malah membuat resah masayarakat.

Walaupun kita ketahui bahwa OPM juga orang Papua, namun berbeda Paham. Tapi apakah tidak lebih baik kalau OPM sendiri menyadari bahwa lebih baik membangun Papua agar lebih baik, bukan malah minta di biayai untuk membeli senjata yang ujung-ujungnya untuk meresahkan warga dan malah membuat Papua tidak kunjung berkembang.

Jadi mulai sekarang kita lebih baik anak-anak kita yang harus belajar dan menuntut ilmu, agar bisa membantu memajukan Indonesia Khususnya Papua. bukan memikirkan OPM yang harus makan atau memenuhi kebetuhan hidup mereka. Kalau mau Hidup samakan Paham dan Mari membangun Papua.!!

Read More

PAPUA BARAT BERDARAH KNPB SENANG

Sungguh miris,,  saat ini Papua seakan berada di dalam lingkup dekapan KNPB yang semakin beringas.

Saat ini Generasi Papua seakan diracuni dengan doktrin-doktrin yang menjajikan hal-hal yang tidak jelas!!!

KNPB mengorbankan generasi muda Papua, untuk meraup keuntungan dari para penjilat asing, menyebabkan keadaan semakin kacau, korban berjatuhan dimana-mana!!!

PAPUA RUSAK KNPB SENANG!!!

Read More

USAHA BENY WENDA YANG SIA-SIA

Setelah sekian lama membawa agenda penentuan nasib sendiri Papua di forum internasional Beny Wenda yang berusia 40 tahun ini menjadi tokoh sentral prokemerdekaan, Beny yang pernah ditahan di Abepura Papua dan melarikan diri pada tahun 2002 mendapat status suaka politik dari inggris, disana Beny aktif dalam menggalang dukungan di bawah bendera Free West Papua Campaign.

Tak hanya di inggris Beny juga membuka kantor di Perth Australia meski begitu suara kampanye Papua tidak sama sekali di dukung oleh pemerintah inggris, Duta besar Inggris Mark Canning menyatakan pemerintahannya pun tidak mendukung agenda kemerdekaan Papua dan tetap menghormati negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Setelah baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo berkunjung ke Papua, PM Papua Nugini Peter O’neill menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota penuh Milanesia Spear Group (MSG). Kelompok-kelompok yang kontra dengan NKRI terus bergerak dikawasan Milanesia, ada juga organisasi yang dibawah naungan Ondowame West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG.

Organisasi ini dimotori juga oleh aktivis Papua merdeka di luar negeri seperti Benny Wenda, Octovianus Motte, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak mereka mempunyai tujuan meminta negara-negara anggota MSG menerima United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi observer,

Pertemuan khusus pemimpin MSG di Papua Nugini pada Juni 2014 lalu mrnghendaki pembentukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, setelah terbentuk sebagai organisasi yang terdiri dari sejumlah faksi, ULMWP juga ikut mengajukan permohonan keanggotaan MSG. Pertemuan khusus akan diagendakan untuk mengefaluasi pengajuan tersebut, dan hasil aplikasi tersebut akan ditentukan pertemuan pimpinan MSG juli 2015 mendatang.

Tokoh masyarakat asal Wamena yang mewakili seluruh masyarakat Papua Dani Ulaga menanggapi bahwa hal tersebut biasa-biasa saja menurutnya itu hanya cari sensasi saja, alangkah baiknya jika memikirkan bagaimana cara Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia, dan telah diakui oleh dunia jadi sekali lagi masyarakat Papua jangan terpancing oleh isu-isu dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Read More

Stop Bodohi Papua Wahai Benny Wenda!!!

Siapa tidak kenal Benny Wenda, salah satu tokoh Papua yang selalu menyerukan kemerdekaan Papua, menyerukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang katanya selalu dilakukan oleh Pemerintahan Indonesia terhadap Warga Asli Papua (WAP), menyerukan orang pribumi Papua kini hidup dalam kesengsaraan dan butuh pertolongan, sementara ia sendiri dengan tanpa malunya hidup nyaman dan sejahtera di negeri orang ?

Benny Wenda, tak henti-hentinya ia berulah memperjuangkan angan Papua Merdeka (perlu dicatat bahwa ia bukan ideologi) demi meraih ambisinya menjadi penguasa nomor 1 di Tanah Papua. Setelah setahunan yang lalu WPNCL (West Papua National Coalition for Liberation) yang dipimpinnya ditolak di Melanesian Sperhead Group (MSG), kini ia menggunakan taktik baru, mengganti nama organisasi tersebut menjadi ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). Dengan penggantian nama organisasi tersebut, kini ia berharap MSG mau menerima Papua Barat menjadi bagian dari MSG.

Tidakkah Benny memahami, bahwa WPNCL dulu ditolak menjadi bagian dari MSG karena ianya tidaklah mewakili rakyat Papua ? Tidakkah Benny memahami bahwa MSG tersebut merupakan wadah kerjasama dalam bidang ekonomi antar negara, yang dengan demikian berarti pengajuannya bukan hanya tidak sah, tapi merupakan kebodohan karena WPNCL bukanlah sebuah negara ? Bahkan tidak hanya itu, tidakkah Benny memahami bahwa kini ia lebih bodoh lagi, karena ingin melakukan kebodohan yang sama setelah kebodohan yang dilakukannya tahun lalu ?
 

Mungkin Benny tidak memahami bahwa organisasi yang dipimpinnya hanyalah organisasi yang didukung oleh pendukung-pendukungnya saja dan tidak mewakili seluruh rakyat Papua Barat. Benny terlalu buta dengan angan-angannya menjadi penguasa di Papua Barat, sehingga ia melakukan tindakan bodohnya tersebut.

Selama ini, mungkin Benny tidak paham, bahwa apa yang dilakukannya hanyalah menjadi penghambat pembangunan di Papua. Lebih dari itu, yang disayangkan adalah para pengikutnya, mereka terlalu polos sehingga tanpa sadar telah mendukung apa yang dilakukan oleh Benny.

Bagaimana tidak, apa yang diserukan oleh Benny adalah Kemerdekaan Papua, yang dengannya, secara sekilas tentu ia akan terlihat bak pahlawan. Padahal, tidaklah demikian. Apa yang diperjuangkannya bukanlah kemerdekaan Papua, namun justru hanyalah kebodohan. Dia bilang ingin memerdekakan Papua, namun apa yang dilakukannya tidaklah sesuai dengan kata-katanya.

Senyatanya, Papua adalah bagian dari negeri yang sudah merdeka. Jadi, yang ingin dia lakukan, sebenarnya hanyalah ingin memisahkan Papua dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), yang dengannya nanti ia akan menggapai angannya, menjadi penguasa di Papua.

Bila ia ingin benar-benar memerdekakan Papua, seharusnya merdekakanlah Papua “secara makna” dari kata merdeka itu. Kemerdekaan Papua tidaklah harus melulu bermakna berdaulat menjadi sebuah negara secara mandiri, namun kemerdekaan Papua juga bisa dimaknai dengan Papua yang mampu bangkit dan hidup sejahtera. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang bebas dari kesengsaraan dan ketidakadilan. Kemerdekaan Papua dapat dimaknai dengan Papua yang merdeka dan bebas dari segala permasalahan.

Dengan demikian, bila Benny ingin benar-benar memperjuangkan kemerdekaan, merdekakanlah Papua dengan memperjuangkan semua itu. Bangunlah Papua yang cerdas dan hebat. Bangunlah Papua yang mampu mengejar kemajuan wilayah lainnya. Bangunlah Papua yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya secara nasional, bahkan secara internasional. Bangunlah Papua yang mampu bangkit, mandiri dan sejahtera, sebagaimana visi misi Pemerintahan Papua di bawah kepemimpinan Lukas Enembe.

Bila kemudian nanti dia akan berkata bahwa pemerintahan Indonesia telah melakukan ketidakadilan terhadap warga Papua, maka katakanlah kepadanya, ketidakadilan yang manakah yang ia maksud. Tidakkah ia melihat bahwa Papua mempunyai hak yang sama dalam segala hal dengan wilayah lainnya dari negeri ini ? Bahkan, tidakkah ia melihat bahwa pemerintahan justru telah memprioritaskan Papua, melebihkan Papua dari yang lainnya ? Tidakkah ia melihat bahwa Papua selama ini telah diperlakukan khusus melalui Otsus (Otonomi Khusus) ? Tidakkah ia melihat bahwa di Papua telah dilaksanakan pembangunan melalui UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) ? Tidakkah ia melihat keadaan Papua yang kini sudah sangat sangat jauh lebih baik dari dahulu ?

Bila nanti dia berkata, Papua kini hidup sengsara di bawah pemerintahan Indonesia, tanyakanlah kepadanya, apakah jika dengan ia memisahkan Papua dari NKRI ia dapat membangun Papua yang sejahtera ?

Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia begitu percaya dirinya bila Papua berpisah dengan NKRI ia mampu mensejahterakannya ? Terlalu besarkah angan dan impiannya untuk menjadi penguasa di tanah Papua, sehingga ia tidak menyadari bahwa membangun sebuah negeri itu tidaklah mudah ?

Katakanlah kepadanya, seharusnya bila ia mau menjadikan Papua yang sejahtera dan tidak sengsara, maka bangunlah Papua yang cerdas, mandiri dan matang secara ekonomi. Katakanlah kepadanya, berjuanglah dengan keras untuk hal itu, karena hal itu tidaklah dapat diraih dengan hidup nyaman di negeri orang. Berjuang keraslah untuk hal itu, bukan malah berputus asa dan malah menyerukan dipisahkannya Papua dari NKRI. Berjuanglah dengan keras untuk hal itu, bukan malah hidup aman dan nyaman di negeri orang sambil menyerukan prosa indah nan menipu “Papua Merdeka”.

Di akhir tulisan ini, saya ingin sampaikan pesan kepada Benny Wenda (semoga ia membacanya) dan para pendukungnya, kerjakeraslah membangun Papua “secara cerdas”. Merdekakanlah Papua dengan hakikat yang sebenarnya dan STOP bodohi rakyat Papua !!!

Read More

Organisasi Ilegal yang mengatasnamakan Rakyat

penembakan dan perampasan senjata api milik aparat Kepolisian yang terjadi di Yahukomo oleh anggota KNPB, banyak pendapat-pendapat maupun pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya yaitu Juru Bicara Tim Peduli Masyarakat Kabupaten Yahukimo, Gresgy Nabing.

Gresgy Nabing waktu di wawancarai mengatakan bahwa, Tim Peduli Masyarakat Yahukimo tidak memihak kepada siapapun, baik aparat maupun kelompok KNPB yang berbuntut jatuhnya korban dipihak masyarakat.

Kronologis dari kejadian tersebut berawal dari perampasan dan penembakan yang semula di mulai dari KNPB yang meminta sumbangan atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Vanuatu. Namun pelaksanaan pengumpulan dana tersebut disalahgunakan oleh pihak KNPB bahwa nantinya dana tersebut tidak untuk disalurkan kepada pihak Vanuatu. Mendengar berita tersebut, aparat Kepolisian mengambil langkah dan membubarkan aksi tersebut. Aksi pengumpulan dan pelaksanaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan. KNPB meminta dana secara ilegal dan anarkis meminta secara paksa kepada masyarakat. Oleh karena itu aparat kepoliasian terpaksa mengambil tindakan tegas, karena hal ini sudah mulai menjurus ke aksi anarkis, karena masyarakat di mintai secara paksa.

Selain itu, disinyalir bahwa dana yang sebelumnya telah terkumpul oleh anggota KNPB nantinya akan digunakan untk pembelian senjata api laras panjang maupun pistol secara ilegal yang akan digunakan untuk melakukan aksi teror di tanah Papua. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang seperti membeli minuman keras dll.

Untuk itu, sebaiknya organisasi ilegal seperti KNPb sudah seharusnya di bubarkan saja, karena bukannya membantu pembangunan, tetapi justru hanya menambah masalah di Papua.

Read More

KEBOHONGAN YANG DI SUARAKAN OLEH BENNY WENDA DI LUAR NEGERI

Pendirian kantor baru FWPC di Afrika Selatan oleh Benny Wenda yang mengatakan bahwa ratusan Orang Papua dibunuh oleh Pemerintah Indonesia setiap harinya dan kasus Apartheid sedang terjadi di Papua saat ini. Sebagai orang Papua, saya selalu merasa kuatir bila Benny Wenda mengeluarkan statemennya tentang Papua yang terkadang tidak dilandasi oleh fakta atau kata kasarnya bohong, karena Benny Wenda selalu mengatakan bahwa ia mewakili Orang Papua, yang selalu ia sebut sebagai My People. Bila perkataan-perkataan Benny Wenda tersebut ditemukan fakta sebenarnya, maka bukan hanya Benny Wenda yang dicap sebagai pembohong, Orang Papua lainnya juga bisa terkena dampak dari kebohongan-kebohongan tersebut. Coba kita lihat permasalahan yang di angkat oleh Benny Wenda berikut ini :

Genosida Terjadi di Papua?

Isu ini sebenarnya kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua?

Forkorus Yaboisembut, seorang tokoh OPM yang mengklaim dirinya sebagai Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) mengatakan Secara definisi mungkin Orang Asli Papua (OAP) belum bisa dikatakan mengalami genodisida. Data faktual dari BPS menyebutkan bahwa Jumlah penduduk Papua tahun 1971 versi BPS adalah 923.440 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 2.220.934 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, sensus 2010 berjumlah 2.833.381 (di Papua) dan di Papua Barat 760.422 jiwa. Dari 2.833.381 penduduk Provinsi Papua tersebut, terdapat 674.063 warga non papua (pendatang), sedangkan warga asli Papua sebanyak 2.159.318. Berarti terjadi pertambahan penduduk asli Papua dalam 40 tahun (thn 1971 s.d 2010) sekitar 1,2 juta jiwa (lebih dari dua kali lipat). Bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 6.621.831 jiwa. Sensus penduduk thn 2010 berjumlah 12.982.204. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 1971 berjumlah 2.203.465 menjadi 4.500.212 pada tahun 2010. Maka pertumbuhan penduduk di Papua, Sumatera Utara dan NTB memiliki kecepatan yang rata-rata sama.

Data-data tersebut tidak penting bagi Benny Wenda dan para pendukungnya, karena isu genosida dianggap isu yang menarik dunia internasional maka digunakanlah isu tersebut, benar atau tidak benar, jujur ataupun bohong. Selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya maka akan dilakukan, terutama untuk menggalang dana dari masyarakat Papua yang tidak tahu apa-apa. Apakah ini bukan suatu kebohongan yang diangkat oleh Benny Wenda ?

Apartheid Terjadi di Papua?

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Praktek politik rasialis apartheid diawali sejak tahun 1930-an ketika Partai Nasional memenangkan pemilihan umum. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Afrika Selatan cenderung melembagakan hal-hal yang berbau rasial di dalam hampir semua aspek kehidupan rakyatnya.

Kebijakan pertama apartheid secara resmi mengatur aspek pernilahan diantara kedua ras. Berdasarkan aturan Prohibition of Mixed Marriages Act, Act No 55 of 1949, pernikahan antara orang kulit hitam dan putih dilarang. Kemudian secara lebih mendalam, Immorality Amendment Act, Act No 21 of 1950; amended in 1957 (Act 23), hubungan dewasa antara kulit hitam dan putih ditetapkan. Dalam aspek kependudukan, Population Registration Act, Act No 30 of 1950 dikeluarkan untuk mendaftar setiap ras masyarakat. Lalu tidak lama setelah itu Group Areas Act, Act No 41 of 1950 dikeluarkan. Kebijakan ini menandakan bahwa akan ada pemisahan wilayah antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Satu tahun setelah kebijakan tersebut dibuat, untuk mengatur sektor sumber daya manusia kulit hitam, dikeluarkanlah Bantu Building Workers Act, Act No 27 of 1951. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang dari kulit hitam dapat dilatih menjadi pekerja bangunan dimana sebelumnya pekerjaan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ras kulit putih. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan tersebut bertempat di wilayah yang ditinggali ras kulit hitam. Jika mereka bekerja pada daerah kulit putih maka hal tersebut dianggap tindakan kriminal. Selanjutnya, dikeluarkan Prevention of Illegal Squatting Act, Act No 52 of 1951 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghilangkan ras kulit hitam dari tanah-tanah milik publik atau privat untuk selanjutnya ditempatkan pada camp-camp tertentu. Dalam aspek politis, kebijakan apartheid yang dikeluarkan seperti Separate Representation of Voters Act, Act No 46 of 1951 dan amandemennya mengatur bahwa orang-orang ras kulit hitam tidak memiliki hak suara dalam bidang politis.

Kebijakan seperti ini tidak pernah hadir di Papua, tidak ada perbedaan hukum antara orang asli Papua dan suku pendatang lainnya di Papua. Isu ini digunakan oleh Benny Wenda hanya untuk menarik dukungan tokoh-tokoh Afrika Selatan terhadap kepentingan Benny Wenda dan FWPC yang baru saja mendirikan kantor barunya di Afrika Selatan.

Benny Wenda selama ini selalu mengaku sebagai pemimpin orang Papua dalam berbagai safari politiknya di berbagai negara dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia. Kita mungkin tidak akan terlalu mempedulikan hal tersebut, yang perlu kita pedulikan adalah ketika Benny Wenda membawa berita-berita bohong mengenai Papua di luar negeri. Benny Wenda boleh bicara di forum internasional dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, dan kita juga boleh menentang usaha tersebut, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi sangat disayangkan kalau apa yang dibicarakan Benny Wenda tersebut hanya berlandaskan kepada kebohongan semata yang akan merusak citra orang Papua di mata dunia.

Read More

Bukan untuk Orang Papua Malah untuk Perut Sendiri (KNPB)

Langkah langkah politik yang dilakukan oleh pihak KNPB di luar Negri sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang dilakukan oleh benny wenda dan kawan-kawan! Mengaung ngaung kan tentang merdeka di dunia luar agar di kasihani. Tidak sadarkah meraka bahwa rakyat Papua bukan pengemis! Sodara-sodara kita di Papua sebenarnya tidak membutuhkan itu semua! Akan tetapi kesejahteraan.

Ada belasan organisasi yang berada dalam kategori ini, beberapanya berada di Papua, tapi kebanyakan berada di luar negeri. Ada (WPNCL) pimpinan Andy Ayamiseba di wilayah Pasifik Selatan, ada (FWPC) pimpinan Benny Wenda di beberapa negara di Eropa, ada (WPNA) pimpinan Jacob Rumbiak di Australia, ada KNPB dan ada NRFPB di Papua serta kelompok-kelompok lainnya yang lebih kecil.

Seperti halnya para politisi, kelompok-kelompok OPM faksi politik juga memiliki kecenderungan untuk mengamankan kepentingan kelompoknya sehingga banyak berseteru antara satu dengan lainnya. Selain itu kelompok-kelompok ini tidak pernah mengakui keberadaan kelompok-kelompok OPM faksi militer karena pergerakan keompok-kelompok OPM faksi militer seringkali melakukan pelanggaran HAM, padahal kelompok-kelompok faksi politik OPM sering menggunakan isu pelanggaran HAM. Sedangkan pimpinan-pimpinan kelompok OPM faksi militer juga menganggap bahwa kelompok-kelompok faksi politik OPM sebagai pengecut karena hanya berani “berjuang” di luar negeri, nyaman dengan kehidupan mereka di luar negeri dengan keluarganya masing-masing. Sedangkan kelompok-kelompok faksi militer OPM harus bergerilya keluar-masuk hutan.

Gaya hidup tokoh-tokoh OPM faksi politik pun sering mendapat sorotan. Seringkali mereka dengan frontal menunjukan kemewahan hidup mereka di luar negeri lewat foto-foto lewat jejaring sosial yang begitu kontras dengan kehidupan orang Papua di pedalaman. Para tokoh ini sering mengatakan pada dunia internasional bahwa mereka adalah pembela nasib orang Papua yang hidup dalam keterbelakangan, tetapi mereka sendiri begitu nyaman mempertontontkan kehidupan mewah mereka di luar negeri.

Lalu, siapakah OPM sejati?

Mungkin, tidak ada yang benar-benar bisa disebut sebagai OPM sejati yang berniat memisahkan Papua dari Indonesia demi rakyat Papua. Ketidakpedulian terhadap nasib rakyat Papua, arogansi bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan mengatasnamakan kepentingan kelompok dan pribadinya sebagai kepentingan rakyat Papua, menjadi ciri kelompok-kelompok faksi militer dan politik OPM.

Para Pemuda Papua lebih membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro M. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.



Mungkin kita perlu mengingat pesan pendiri negeri ini yang termaktub dalam lirik lagu “Indonesia Raya”, yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Jiwalah yang pertama dibangun, baru kemudian badan. Saya tidak akan senang bila Papua menjadi seperti New York, dimana Spiderman bisa berayun karena padatnya bangunan tinggi nan mewah, saya akan senang bila Papua seperti Kopenhagen, salah satu kota dengan indeks kedamaian tertinggi di dunia

Read More

Dua warga di kampung popome di tembak KKB

Dua warga di kampung popome di tembak oleh KKB, Kabupaten lanny jaya, Papua. penembakan tersebut terjadi pada hari kamis (29/1/2015) sekitar pukul 06:00 WIT.

Kedua korban tersebut merupakan karyawan PT.Nirwana dan putra daerah asli kampung Popome yaitu Gurik Murip (25thun) tertembak di bagian tangan kanan dan Markus (26thun) terkena tembakan di bagian bahu kiri dan serpihan peluru di belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas, keduanya tertembak saat sedang bekerja untuk menyelesaikan proyek jalan. Kini kedua korban sudah di evakuasi ke RS Wamena.

Hal ini di tegaskan sekertaris daerah (Sekda) kabupaten lanny jaya, Christian sohilait,ST,M. ketika di wawancarai.

Beliau menyampaikan bahwa ketika tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pihaknya bertemu dengan masyarakat dan mengambil satu surat dari pimpinan KKB Purom Wenda yang di tempel Pada eksavator yang di bakar. Inti dari surat tersebut, mereka menegaskan bahwa agar menghentikan semua kegiatan pembangunan di Papua.

Pasca penembakan tersebut situasi warga sekitar kampung popome sempat memanas, dikarenakan yang tertembak ini merupakan warga kampung popome, sehinggah warga kampung popome tidak terima dan ingin menyerang balik para KKB yang sudah melukai warga mereka. Namun Wakil bupati berhasil meredam kemerahan warga karena dua koraban penembakan sudah di tangani oleh tim kesehatan.

Wakil Bupati Lanny Jaya juga sangat menyesalkan Penembakan yang terjadi kemarin, karena yang mereka tembak adalah warga sipil yang tak bersalah, hal ini juga sangat menghambat pembangunan yang ada di Papua, bagaimana Papua mau maju kalau pihak yang bersebrangan tersebut bukan malah membantu, tapi malah menghambat pembangunan, bagaimana papua bisa keluar dari keterpurukan? Kalau begini caranya.



Oleh karena itu mari bersama-sama kita membangun Papua, bukan malah menghambat pembangunan yang malah berdampak pada masa depan anak-anak kita.

Read More

TNI-Polri Jayapura Berhasil Menangkap Jaringan KKB Pemasok Amunisi

(Jayapura) – Tim Gabungan TNI-Polri berhasil menangkap 3 orang jaringan kelompok kriminal brsenjat (KKB) saat hendak melakukan transaksi jual beli amunisi di sejumlah tempat di Kota Jayapura, Rabu (28/1/2015).

Dalam Operasi tersebut, tim gabungan TNI-Polri berhasil mengamankan barang bukti berupa 500 butir amunisi kaliber 5,56 milimter, uang tunai senilai Rp.1.353.000 dan beberapa barang lainnya.

Panglima Kodam saat di minta konfirmasi, terkait tiga warga sipil yang diduga merupakan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Purom Wenda, yang dibekuk tim gabungan TNI-Polri di pusat perbelanjaan Papua Trade Center (PTC) Entrop, Rabu (28/1) siang. Ketiga warga ini masing-masing berinisial RW, AJ, dan FK.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes (Pol) Patrige menegaskan, penangkapan di pusat perbelanjaan PTC merupakan hasil pengembangan dari penangkapan di Wamena, Sabtu (24/1) lalu. Pihaknya mensinyalir masih ada kelompok kelompok lain yang ikut terlibat di Kota Jayapura, sesuai informasi dari dua orang tersangka di Wamena.



Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut Patrige, ketiga orang yang ditangkap tersebut merupakan KNPB militan, artinya mereka bergerak di kota juga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan NKRI. "Jadi tadi dilakukan penangkapan di PTC," ujarnya Rabu (28/1) sore.



Mengenai barang bukti amunisi, Patrige mengklaim hanya barang bukti yang diamankan dari Wamena. Sedangkan terkait 500 butir amunisi yang dikabar didapat di Kota Jayapura, kata Patrige, merupakan informasi yang dikembangkan.



"Jadi kemarin dari Wamena ada 3 orang ditangkap, 2 orang yang ditetapkan tersangka. Nah dari informasi 2 tersangka ini, masih ada kelompok lainnya, inilah yang dilakukan penangkapan," ungkap Patrige.



Ketika ditanyakan adanya dugaan keterllibatan anggota TNI dalam transaksi penjualan amunisi, Patrige mengklaim tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini dan murni hasil pengembangan kepolisian di Wamena. Bahkan dia membantah telah menangkap anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut.



Demikian juga soal keberadaan Polisi Militer di Polda Papua, Patrige beralasan keberadaan mereka dimungkinan membutuhkan informasi terkait dengan rekan-rekan TNI. Dia berdalih seorang pria yang sempat dibawa petugas Polisi Militer dari Polda, kemungkinan ada keterlibatan dengan kasus-kasus yang ditangani POM.



"Kalau Polisi tidak mungkin tangkap anggota TNI, kalau muka yang ditutup itu sudah biasa, mereka bukan tersangka, artinya jangan sampai ada image, mereka yang ditangkap adalah tersangka. Karena apabila mereka dilepas bisa memprotes kepolisian," katanya.



Patrige menegaskan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap ketiga orang yang diamankan di PTC. Demikian pula mengenai keterlibatan ketiga orang tersebut, baik dalam jual beli amunisi atau kasus-kasus kekerasan bersenjata.



"Kami masih dalami apakah mereka terlibat aksi, atau sebatas simpatisan dari KNPB. Kami pertegas belum ada yang jadi tersangka, karena informasi yang beredar, mereka ini ada yang terlibat jual-beli dan terlibat kasus-kasus kekerasan bersenjata di kota maupun pegunungan," ungkapnya.



Menurut Patrige, penangkapan ketiga orang tersebut terdapat keterkaitan dengan Purom Wenda. "Satu orang ini memang tinggal di Jayapura, kemudian satu lagi pulang pergi Timika-Jayapura, jadi dari keterangan kita dapat, mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Alamat di KTP dan ucapan mereka tidak sama," kata Patrige.

Read More

Alasan Kenapa Pemuda Papua Tidak Perlu Mendukung OPM

Ini adalah alasan, kenapa pemuda papua, sudah seharusnya tidak mendukung OPM dan para simpatisannya, yang notabennya juga merupakan saudara-saudara kita.

Rakyat Papua membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Kita lihat hampir selalu terjadi kontak senjata antara OPM dan aparat. sepanjang tahun 2014 kecuali bulan November, setiap bulannya selalu ada kontak senjata antara OPM faksi militer, yang sering dibilang sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok dengan pimpinan yang berbeda. Ketika ada salah satu kelompok dari KKB ini mulai peduli dengan perdamaian di Papua, maka ia akan dihujat sebagai antek NKRI. Contohnya adalah pada Januari 2014 lalu, ketika Lambert Pekikir, salah satu pimpinan kelompok KKB di Keerom mencoba menjaga perdamaian di kampungnya sendiri, Keerom, dengan mendeklarasikan “Deklarasi Keerom Damai”. Lambert Pekikir, salah satu pimpinan OPM yang paling senior yang bertahun-tahun hidup di hutan pun dihujat habis-habisan.

Hal yang menggelikan adalah pihak yang menghujat Labert Pekikir adalah KNPB, simpatisan muda OPM yang hidup di perkotaan dan tokoh-tokoh OPM di luar negeri, yang memiliki kehidupan nyaman di negaranya masing-masing.

Tentang tokoh-tokoh OPM di luar negeri. Sejujurnya banyak skali kekecewaan kita terhadap tokoh-tokoh OPM di luar negeri. 1) Tokoh-tokoh ini sering membiarakan konflik Papua di luar negeri tapi tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan kelompok-kelompok militer OPM/KKB sebagai salah satu aktor dalam konflik Papua. 2) Gaya hidup mereka yang tidak acuh terhadap kesengsaraan rakyat Papua di Papua. Entah sengaja atau tidak, mereka seringkali memposting foto-foto yang menggambarkan kenyamanan dan kemewahan kehidupan mereka di luar negeri. Padahal mereka mengklaim sibuk memperjuangkan nasib orang Papua di dunia internasional.

Bila anda pernah ke Jayapura, Biak atau kota-kota di Papua maka akan terlihat bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal. Tetapi bila anda mencoba masuk lebih dalam, terutama ke daerah yang merupakan markas-markas kelompok KKB di pedalaman Papua, maka akan terlihat sebaliknya. Pembangunan membutuhkan kestabilan keamanan, dengan keberadaan kelompok KKB di suatu daerah hal tersebut berarti menghambat pembangunan di daerah tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang baik untuk memajukan kesejahteraannya, menurut saya rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang layak dan perginya kelompok KKB dari daerah mereka untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.



Sekarang masih perlu kah kita sebagai putra-putri terhasut oleh OPM? tidakkah kita sadar bahwa kita hanya di peralat oleh mereka?.. mereka membuat berbagai konflik, dan dampaknya adalah kepada sodara-sodara kita yang semakin ketakutan akibat ulah mereka, sedangkan mereka hidup senang di luar negri dan tidak memikirkan sodara-sodara kita di Papua.



Untuk itu mari kita bersama-sama menciptakan Papua yang damai, membantu pemerintah menyiapkan sarana pendidikan yang layak untuk adik-adik kita, memberikan kesempatan para pemuda untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja bagi kaum pria di Papua, bukan seperti para OPM yang hnya bisa menciptakan konflik yang hanya menambah permasalahan di Bumi Cenderawasih ini. (Jhon Taime)

Read More

Lagi-Lagi Benny Wenda Jual Isu HAM Demi Sesuap Nasi

 Papua, provinsi paling timur Republik Indonesia ini memiliki wilayah yang luas. Bahkan bisa dibilang Papua adalah daerah yang memiliki kekayaan alam yang paling lengkap, karena itulah Papua seolah menjadi sorotan dunia, namun bukan karena alam yang luar biasa. 

Bertolak belakang dari itu, sorotan dunia terhadap Papua justru tertuju pada hal-hal negatif seperti Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, pelanggaran HAM,diskriminasi terhadap masyarakat asli dan banyak hal negatif lainnya. Apakah semua itu benar? Yang perlu kita pahami disini adalah Papua sekarang bukanlah seperti Papua yang dulu. Saat ini, pembangunan di Papua sangat pesat, baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Semua kabupaten/kota gencar membangun pusat-pusat pemerintahan, fasilitas umum dan membuka keterisolasian dengan pembangunan ratusan ruas jalan. Aspek pendidikan, kesehatan dan rohani pun tak luput dari sentuhan. Ribuan guru dan tenaga kesehatan diperbantukan untuk melayani masyarakat di daerah terpencil. Semua itu berkat kucuran dana triliunan rupiah melalui program Otonomi Khusus (Otsus). Bahkan dalam UU Otsus juga berisi aturan-aturan yang mengamanatkan prioritas bagi orang asli Papua untuk memimpin dalam segala bidang. Hal ini sudah tampak dari semua kepala daerah dan pejabat darah yang kesemuanya adalah orang asli Papua. Perlakuan aparat juga tidak seperti yang diberitakan. Aparat TNI dan Polri sangat menghormati masyarakat Papua dan jauh dari hal-hal yang melanggar HAM. Bagi para pembaca yang tidak percaya, silakan buktikan tulisan saya dan saksikan sendiri apa yang terjadi di Papua.

Lalu, mengapa pemberitaan di luar negeri justru berisi hal-hal yang berbau negatif? Jawabannya adalah karena ada pengkhianat Papua dan pengkhianat Indonesia yang berkoar-koar di luar negeri. Dia adalah Benny Wenda. Benny adalah tahanan Polres Abepura, Jayapura yang terlibat dalam kasus penyerangan Mapolsek Abepura, penyerangan ruko, pembunuhan satpam dan makar. Dia berhasil kabur dari penjara, tinggal dan mendapat suaka di Inggris. Di negeri Ratu Elizabeth ini, Benny berjuang mengais rezeki dengan menyuarakan tentang kejahatan HAM dan kejahatan pemerintah RI. Tentu saja dengan kepandaiannya bersilat lidah dan tema yang diusungnya, siapapun yang mendengar akan bersimpati, walaupun penuh dengan bumbu-bumbu kebohongan.

Baru-baru ini dia menulis di salah satu situsnya sendiri pernyataan ini tentang “penangkapan baru-baru ini massa dan militer indonesia dan tindakan polisi dekat tambang Grasberg di timika, Papua Barat”. dalam tulisannya Benny wenda telah melakukan kebohongan yang sangat besar. Di situ ia menulis bahwa Beberapa hari yang lalu di desa Utikini dekat Timika Papua Barat, hingga 116 orang Papua Barat disiksa dan ditangkap oleh polisi Indonesia bersenjata dan tentara. 68 dari korban adalah laki-laki, 48 perempuan dan 3 anak-anak. Telah dilaporkan bahwa lebih dari 1.000 polisi Indonesia dan personil militer telah dikerahkan untuk menghancurkan aspirasi pro-kemerdekaan orang saya di Timika. Menurut kepala polisi Indonesia, orang Papua di Utikini ditangkap dengan puluhan rumah mereka dibakar hanya karena pemerintah Indonesia ditemukan spanduk yang mereka miliki, menyerukan referendum kemerdekaan yang akan diselenggarakan di Papua Barat.

Pemberitaan tersebut berbanding terbalik dangan apa yang di terbitkan oleh salah satu koran lokal Papua. Yang menayebutkan bahwa 116 orang yang di amankan hanya merupakan saksi karena kepemilikan kartu identitas organisasi West Papua Interest Asosiation. Itupun sudah di pulangkan sebagian ke tokoh-tokoh masyarakat dan tetua adat, warga yang di pulangkan rata-rata, ibu-ibu dan anak-anak yang masih di bawah umur. (Sumber : Papua Pos) 

Dari dua pemberitaan tersebut, sudah jelas bahwa apa yang di tulis oleh benny wenda di salah satu situs web tersebut tidak benar, karena mengadung unsur tertentu. Memngingat sepak terjang benny wenda yang sampai saat ini memang sangat diragukan, karena hanya memebritakan berita-berita kebohongan.

Sebuah sumber terpercaya dari Oxford secara mengejutkan menyampaikan informasi sebenarnya yang terjadi bagaimana Benny Wenda telah mendapatkan banyak manfaat dari kisah bohong yang disampaikannya ke dunia luar tentang Papua. Dengan memberikan semacam orasi bersama LSM dan bergabung di banyak festival seni dan budaya, Benny Wenda hanya memberikan kisah kebohongan tentang Papua. Keuntungan yang didapatkan Benny Wenda tentu berkaitan erat dengan keberlangsungan hidupnya di Inggris, terutama keuntungan ekonomi bahkan keuntungan politik demi pencapaian ‘pleasure principle’.

Keuntungan ekonomi yang dapat dieksploitasi oleh Benny Wenda adalah dengan cara terhindar dari Uang Wajib Pajak di Inggris karena klaimnya sebagai pencari suaka. Hidup menetap di Inggris tentulah sangat sulit, sehingga tidak ada cara lain selain ‘berjualan’ tentang isu Papua. Melalui penggalangan dana haram bersama LSM berupaya membohongi warga Inggris, agar ia dapat menikmati makan siang gratis dari uang Wajib Pajak Inggris, dan membesarkan keluarganya di Inggris.

Benny Wenda memang mengklaim dirinya sebagai pemimpin free west Papua memiliki sisi psikologis yang dapat memainkan peran sebagai orang licik dengan tampang wajah polos. Yang pada akhirnya banyak orang merasa kasihan dan mendukung dirinya sebagai korban kejahatan dari pemerintah Indonesia. Padahal Benny Wenda cukup cerdik dengan menciptakan pembenaran melalui cerita-cerita hidupnya di masa lalu selama di Papua. Benny Wenda mengklaim sebagai satu-satunya orang yang memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin Papua yang peduli tentang masa depan Papua. Keadaan ini tentu menjadikannya sebagai orang yang superioritas.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro M. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.

Mungkin kita perlu mengingat pesan pendiri negeri ini yang termaktub dalam lirik lagu “Indonesia Raya”, yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Jiwalah yang pertama dibangun, baru kemudian badan. Saya tidak akan senang bila Papua menjadi seperti New York, dimana Spiderman bisa berayun karena padatnya bangunan tinggi nan mewah, saya akan senang bila Papua seperti Kopenhagen, salah satu kota dengan indeks kedamaian tertinggi di dunia. 

Read More