Dibalik Keberangkatan Deky Ke Jakarta

Setelah bedemonstrasi di Jayapura, Deky Ovide berangkat ke Jakarta dengan beberapa pendukungnya. Deky berniat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya yaitu Revisi Undang Undang Otsus dan Penutupan Freeport.

Beberapa orang yang ikut bersama Deky adalah Yusak Adanto. Elly Ayakeding, Ihak Arnol Wetipo, Yulens Ongge dan sekitar 20 orang lainnya bergabung dan menamakan dirinya Pemuda Adat Papua.

Setibanya di Jakarta Deky bersama rombongan sekitar 100 orang mengadakan audiensi dengan Anggota DPR RI dari wilayah Papua di Senayan, Rabu (2/3). Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mengatakan “rekan-rekan dari Papua ini ingin ada revisi Undang Undang Otsus yang baru”.

Tanggal (3/3) yang lalu mereka akan melaksanakan demonstrasi di depan istana untuk menyampaikan aspirasi tentang revisi yang harus dilakukan terhadap Undang Undang Otsus dan penutupan Freeport, tambahnya.

Namun menurut Kabid Humas Polda Papua Kombespol Patrige Renwarin saat kami mintai konfirmasi terkait keberangkatan Deky dan rombongan ke Jakarta, tidak ada organisasi bernama Pemuda Adat Papua yang diketuai oleh Deky Ovide.

“Kami tidak pernah memberikan izin kepada Deky, apalagi organisasi Pemuda Adat Papua tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol” tambahnya.

Deky dan rombongan itu sendiri kebanyakan adalah rompolan dari KNPB yang sedang menunjukan eksistensinya kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan ingin mendirikan organisasi baru. Karena kita ketahui bersama bahwa KNPB sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan banyak konflik yang terjadi diantara anggotanya.

Kenapa KNPB pecah.? Hal ini dikarenakan organisasi KNPB tidak pernah transparan terhadap kelompoknya. Semua usaha yang dilakukan KNPB selalu menimbulkan konflik, mulai dari aksi-aksi yang brutal sampai-sampai terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah tahun yang dilakukan oleh Ketua Umum KNPB (Victor Yeimo) itu sendiri.

Waspadalah terhadap aksi-aksi yang dilancarkan KNPB, dan organisasi lain yang mengatasnamakan rakyat Papua, namun ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai karena kita ingin membantu perjuangan mereka, namun kita sendiri yang celaka dan berurusan dengan hukum.

Read More

David Beckham Tak Pernah Kunjungi Papua

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More

RI Pererat hubungan ke Negara-negara Pasifik, ULMWP mulai gelisah

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.



Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.



Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )



Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.



"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.



Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More

Aparat Keamanan ditembak KKB di Jayawijaya

Penembakan terhadap oknum aparat kembali terjadi di Papua tepatnya di Kab. Wamena, jayawijaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2015 jam 15:00 Waktu Indonesia Timur. Kejadian bermula pada saat aparat TNI wilayah setempat sedang melakukan pengamanan jalan Negara Kenyam-Wamena di distrik Paro. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke camb, rombongan aparat tiba-tiba di tembak dari dalam hutan dengan jarak kurang lebih 35m dan megenai salah seorang anggota di bagian lengannya dan mengakibatkan korban terjatuh.

Terkait dengan kejadian tersebut, situasi di wilayah Wamena Distrik Paro mencekam. Karena aparat keamanan mencari pelaku penembakan di sejumlah Honai, rumah warga, karena ada informasi bahwa pelaku penembakan bersembunyi di antara penduduk setempat. Pelaku peanembakan yang lari tersebut dianggap berbahaya.

Entah dari kelompok mana pelaku penembakan tersebut, entah atas alasan apa penembakan itu terjadi, hal yang perlu diketahui adalah ketika peluru ditembakan, maka permasalahan tidak hanya diantara pihak penembak dan pihak yang tertembak saja, penduduk Papua juga merasakan imbasnya. Ketika Papua dan orang-orang Papua sedang mencoba bangkit untuk kesejahteraan dan kedamaian Papua ada saja yang mengacaukan usaha tersebut, dan yang miris adalah si pengacau juga merupakan Orang Papua.

Konflik di Papua sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dengan berbagai sebab mulai dari Freeport, perang antar suku, kontak senjata antara OPM dan TNI sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan People Power oleh sayap politik OPM. Pihak OPM dengan lantang berkata “Referendum adalah satu-satunya Jalan” pihak TNI pun berkata dengan lantang “NKRI Harga Mati”, hasilnya? Tidak akan pernah selesai.

Dalam konflik, bila kerugian semacam korban jiwa atau kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan lain-lain dapat dihitung besarannya, sedangkan kerugian moril sulit untuk dihitung. Salah satu kerugian moril yang sangat berat adalah timbulnya permasalahan yang saya namakan “lost generation”, atau generasi yang hilang. Lost Generation adalah anak-anak yang tumbuh ketika konflik berlangsung. Generasi ini tumbuh pada masa konflik sehingga mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak ini dibesarkan oleh pahitnya konflik, karena dibesarkan oleh situasi konflik maka mental yang tumbuh dari si anak adalah mental semasa konflik ada kebencian, dendam dan kekerasan yang hadir dalam mental si anak. Hal inilah yang terjadi pada generasi sekarang, dan mungkin juga terjadi pada generasi anak-anak ini.

Sebuah kalimat milik Mahatma Gandhi mengkhiri tulisan saya kali ini, “If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mari, sediakan ruang yang layak bagi anak-anak Papua untuk tumbuh, jangan sertakan anak-anak Papua dalam konflik ini. Jangan tularkan rasa kebencian kepada mereka.

Read More

Cuma 5 menit, untuk masa depan Papua

Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilkada 9 Desember bsok.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pilkada merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2015. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pilkada pada tanggal 9 Dsember besok dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS bsok.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah besok, maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua di masa depan.

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

Nieuw Guinea Raad Dalam Rangka Menggagalkan Penggabungan Papua Ke Bingkai NKRI

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang mnamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.
Memang sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Papua.
Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis.
Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang). Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan?

Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya.
Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Read More

KEUTUHAN INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.

Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.

Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.

Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.

Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.

Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):

Perjuangan Melalui Diplomasi

Melalui perundingan:

Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik

Melalui PBB:

Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sdang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.

Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah perlantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.

Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termaksud bagian dari RI.

Perjuangan Melalui Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut:

1.Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

2.Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan

penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

3.Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.

4.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang

memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

5.Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958

Trikora

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Isi Trikora adalah sebagai berikut:

• Gagalkan pembentukan Negara Papua
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
• dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.

Operasi Militer Komando Mandala

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.

Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.

c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.

d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York

Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima

serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih

diperbolehkan berkibar di Irian Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.

3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei

1963

4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima

penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB

5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di

Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.

Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:

a)Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi

dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.

b)Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan

Juni 1969.

c)Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus

1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

PEPERA PAPUA 1969 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN PAPUA

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Indonesia, masuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat. (Yan Pieter Rumbiak: 2005).

Pada era penjajahan, Belanda terkenal dengan politik devide et impera atau politik adu domba antara elit Pro Indonesia (Suku Serui) dengan Pro Papua (Suku Biak, Suku Tanah Merah) untuk memperkecil perlawanan terhadap Belanda. Sekalipun dalam hal ini tidak semua orang Biak itu pro Papua, tidak semua orang Serui itu pro Indonesia dan tidak semua orangnTanah Merah-Jayapura pro Indonesia dan Pro Belanda.

Pergerakan Belanda di Papua dilakukan dengan cermat. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Belanda sengaja memperlambat perkembangan di Irian Barat/Papua atau sering disebut sebagai Politik Etik Gaya Baru. Termasuk di dalamnya usaha membentuk ”Nasionalisme Papua”. Cara ini menyebabkan orang-orang Papua tidak merasa bahwa mereka sedang dijajah.

Sejarah Papua bagian Barat masuk NKRI walaupun “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional, namun sebenarnya sejak awal adalah bagian penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan Bangsa Eropa pada 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukan bahwa Pemerintah Belanda mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di Kepulauan Nusantara.

Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan didirikannya Boedi Oetomo tahun 1908, di mana hal tersebut didukung oleh pemuda-pemuda dari seluruh nusantara (Jong Aceh sampai Jong Papua)

Sebelum perang dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibu kota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantra dipertegas dengan Peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah kolonial Belanda membentang dari Sumtra di sebelah Barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk NKRI.

Pada era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan memerdekakan Papua pada 1963. Perjanjian tersebut merupakan bentuk propaganda politik karena semakin meningkatnya tuntutan dunia internasional agar Belanda menaati hasil KMB 1949 yang telah disepakati serta New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Belanda berharap, dengan janji tersebut akan terjadi perpecahan di Masyarakat Papua, yang memang sudah terindikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda bahwa masyarakat Papua akan memilih untuk bergabung dengan NKRI.

Inti New York Agreement adalah penyelesaian sengketa atas Papua diserahkan tidak langsung dari Belanda ke Indonesia melalui United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA). Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)/The Act of Free Choice merupakan pelaksanaan dari New York Agreement. Pepera dilaksanakan sesuai kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat Papua/Irian pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan dengan cara one man one vote karena sulitnya medan dan keprimitifan penduduk asli Papua. Menerapkan kondisi sekarang sebagai ukuran dalam menilai keadaan waktu Pepera, jelas tidak adil dan merupakan upaya memutarbalikan sejarah.

Proses pelaksanaan Pepera dilaksanakan pada 24 Juli hingga Agustus 1969 berlangsung secara musyawarah. Diikuti oleh 1026 Anggota Dewan Musyawarah Pepera mewakili penduduk Papua sebanyak 809.327 jiwa. Dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Ke-1026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili Unsur Tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili Unsur Daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi Politik/Ormas/golongan. Pepera dilakukan secara demokratis dan diawasi oleh masyarakat internasional serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, di bawah nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.

Hasil Pepera semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat/Papua merupakan bagian mutlak dari NKRI. Tentang bulatnya suara tentu menyangkut bagaimana diplomasi tim sukses RI dengan masyarakat Papua. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapat Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya. Lebih penting lagi bahwa pelaksanaan Pepera saat itu sejak awal telah diberitahukan kepada PBB serta Belanda, dan pelaksanaannya selalu diikuti dari dekat oleh Pejabat PBB yang bertugas mengawasi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pepera diterima oleh Sidang Majlis Umum PBB pada 19 November 1969 dengan catatan. Artinya bahwa masyarakat internasonal menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dengan NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya/Papua di dalamnya. Karena itu, setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk terhadap Piagam PBB itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional, tidak satupun negara yang menyetujui gerakan separatisme. Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB.

Adalah mustahil untuk meminta Pepera dibatalkan oleh Majelis Umum PBB. Selama ini PBB belum mengenal judicial review terhadap resolusi yang dikeluarkannya. Selain itu, PBB merupakan organisasi di mana anggotanya adalah negara, sehingga tidak mungkin sebuah gerakan (movement) atau LSM meminta peninjauan kembali atas putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Tuntutan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB oleh OPM adalah tidak mungkin dan mengingkari Azas Dekolonisasi Internasional. Proses dekolonisasi dilakukan secara utuh dalam pengertian bahwa di atas sebuah daerah jajahan hanya didirikan sebuah negara berdaulat successor state, tidak dua atau lebih. Dengan demikian maka tuntutan OPM untuk pembentukan dan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB sangat tidak relevan.

Sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua kurang puas karena merasa termarjinalkan dan miskin. Padahal, secara geografis luasnya 4 kali luas Pulau Jawa serta memiliki kekayaan darat dan laut yang melimpah. Hal ini lah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri atau tindakan separatisme.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua dipicu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, pengesampingan sosial budaya, nasionalisme Papua, diskriminasi politik dan hukum yang tidak lepas dari provokasi asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia.

Wilayah Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama(across the main commercial shipping line) dan mempunyai dimensi maritim yang strategis dan sekaligus menjadi ajang perebutan pengaruh sekaligus ancaman bagi negara-negara lain terutama negara tetangga.

Adanya konflik horizontal dan konflik vertical yang bernuansa separatis, seperti TPN/OPM, merupakan lahan subur bagi asing untuk menyelundupkan senjata ke wilayah konflik di Indonesia secara illegal.

Secara bilateral, Indonesia merupakan ancaman keamanan dari Utara bagi Australia, sesuai dengan buku putih pertahanan Australia tahun 1994. Papua dalam sudut pandang Australia memiliki nilai strategis sebagai buffer zone bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena itu Australia merasa lebih aman,jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia, seperti halnya Timor Leste,. dari pada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

Sebagai respon serius dari Pemerintah Pusat terhadap kesejahterann masyarakat Papua, pihaknya telah memberlakukan Program Otus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan upaya-upaya lain telah dilakukan untuk kesejahteraan Papua. Namun sebagian masyarakat Papua masih jauh dari sejahtera. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pejabat lokal yang terorganisir turut menghambat perekonomian masyarakat Papua.

Perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak untuk taat hukum/aturan dan mengesampingkan pemahaman nasionalisme sempit atau fanatisme kesukuan yang berlebihan demi kesejahteraan bersama. Perlu membangkitkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling menjaga dan saling memaafkan bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak mudah diprovokasi oleh asing demi pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Papua dan umunya di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kehidupan yang damai antar masyarakat yang satu dengan yang lain bisa tercapai seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (AS)

Read More

Selamatkan Generasi Papua Dari Politik Praktis

Sekertaris Barisan Merah Putih Yonas Nussy menilai bahwa pihaknya merasa prihatin terhadap potret generasi muda di Papua, yang telah salah arah terlibat dalam politik praktis dan berbagai tindakan kriminal. Ia pun menilai pemuda yang terkontaminasi dengan politik praktis, menurutnya tidak sedikit generasi muda kerap melakukan pergerakan jalanan serta melakukan demonstrasi dan potret ini membuat pihaknya prihatin. Untuk itu, Yonas Nussy berharap pihak-pihak yang merasa bertanggung jawab atas hal ini, harus bangkit melihat generasi muda agar tak salah arah dalam membangun Papua ke depan.

Dikatakan, langkah pemuda Papua tersebut telah mencederai perjuangan besar dari para tokoh pemuda, dan menciderai karakter seorang pemuda yang bertanggung jawab, berwibawa, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat. apalagi dalam perjalanan panjang ini, pemuda Papua memiliki kontribusi yang sangat jelas bagi berdirinya NKRI. Karena itu, pemuda Papua tidak boleh lagi terkontaminasi dengan berbagai pergerakan politik praktis.

Kontribusi pemuda Papua itu jelas sebelum Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan RI, pemuda Papua saat itu berhasil mengeluarkan Bung Karno dari Boven Digoel dan menuju Jayapura. Kemudian Bung Karno disembunyikan di dalam pesawat bermuatan sayur dari Jayapura menuju Serui, Biak.

Kata Yonas, Perjalanan panjang Ir.Soekarno telah melahirkan kongres pertama dengan masyarakat Papua. Beberapa item penting dalam sumpah pemuda, adalah sumpah sakti yang menyatakan pemuda Papua adalah pemuda Indonesia yang tetap satu dalam NKRI. Mereka mengokohkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, hasil kongres pertama.

Yonas juga memberikan contoh yang patut ditiru oleh pemuda Papua, yakni dua event keagamaan yang digelar di Maluku yang seluruh kepanitiaannya didominasi oleh para pemuda. Mereka mampu menyambungkan komunikasi di masyarakat, sehingga ada kebersamaan anatara umat beragama dalam pelaksanaan event itu.

Saat ini menurut Yonas ada banyak sosok inspiratif pemuda Indonesia yang Patut diteladani oleh para pemuda masa kini, yakni Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw. Mereka adalah contoh tokoh pemuda yang harus menjadi motivasi para pemuda Papua sehingga para pemuda dituntut belajar dan belajar untuk menjadi suatu pemimpin bangsa kedepannya, bukan bermain dalam politik praktis.

Sudah semestinya kita membangun Papua dan meninggalkan politik praktis yang hanya membodohi generasi muda Papua. Pemuda-pemuda Papua sudah harus sadar akan tugasnya masing-masing agar kedepan Papua lebih maju dan Pemuda Papua bisa membawa nama Indonesia ke tingkatan Nasional bahkan Internasional.

Read More

KNPB Mengusir Para Tukang Ojek di Wilayah BTN Sentani

Beberapa hari lalu tepatnya hari Selasa, 13 Oktober 2015 warga Sentani BTN Purwodadi Pasar Lama Sentani dibuat resah oleh ulah beberapa oknum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengusir dan mengejar tukang ojek yang sedang mangkal di daerah tersebut menggunakan palu sambil berteriak.

Akibat pengusiran dan pengejaran dari aktifis KNPB tersebut akhirnya tukang ojek langsung keluar dari komplek BTN Purwodadi sambil ketakutan.

Pengusiran ini sudah beberapa kali dilakukan oleh anggota KNPB kepada masyarakat sekitar. Anggota KNPB tersebut mengatakan hal ini mereka lakukan karena menganggap warga yang biasa mangkal menjadi tukang ojek tersebut adalah aparat yang menyamar sebagai informen dan mata-mata.

Padahal tukang ojek tersebut merupakan masyarakat sekitar yang memang bekerja sebagai tukang ojek. Akibat ulah simpatisan KNPB ini, masyarakat sangat merasa terganggu dan resah dengan ulah anggota KNPB yang tidak memberikan toleransi bagi masyarakat yang akan cari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Dari penyampaian salah seorang warga BTN Purwodadi mengatakan, Organisasi ini beberapa waktu lalu menyewa rumah di komplek tersebut dan mendirikan Sekretariat mereka disana. 

Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan dan kerap kali membuat ribut disekitar. Akibatnya kami dan warga yang biasa melakukan aktifitas dengan tenang kini menjadi resah dan terganggu dengan adanya sekretariatan KNPB di komplek mereka.

Setelah kejadian itu, aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama piket Propam Polres Jayapura segera datang dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi pergerakan KNPB agar tidak mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar.

Read More

Lukas Enembe Malah menghambat Pembanguan Papua

Terkatit dengan kunjungan Presiden RI. Ir.H.Jokowidodo yang sudah 2x datang mengunjungi Papua, namun tidak ditemani oleh Gubernur Papua kemana perginya?

Hal ini benar- benar disayangkan karena Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak pernah mendampingi Presiden Joko Widodo saat blusukan ke Papua. Sehingga Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.

"Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada. Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta.

Pemerintah pusat setiap tahun telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 37 triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut sia-sia dan entah ke mana. jika membandingkan dana pembangunan Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi Papua akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta per Tahun. Dengan dana segitu seharusnya orang Papua bisa lebih maju, tak ada lagi kemiskinan, apalagi kebodohan.

Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain, seharusnya Lukas Enembe dan para pejabat ini menyadari tugasnya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, maka seharusnya mereka lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya dari pada harus berada di luar daerah yang tidak tahu mengurus apa diluar sana.

Read More

Utusan HAM Jerman Inginkan Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Jerman, Christopher Straesser menegaskan bahwa Pemerintah Jerman terus mendukung Integrasi Indonesia, namun dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pernyataan itu diungkapkan ketika Dia melakukan kunjungan ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 17-21 September 2015.

Dalam kunjungannya ke Papua Straesser menyoroti masalah Papua yang sering dibahas oleh berbagai organisasi dan kelompok-kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua. Menurutnya para kelompok NGO ini sering berbicara untuk meminta dukungan kepada pemerintah Jerman bahkan negara-negara Eropa lain, agar masalah Papua dibawa ke PBB, dengan tujuannya yakni para kelompok tersebut ingin Papua lepas dari NKRI dengan melakukan Refrendum ulang.



Meski begitu, Straesser mengatakan bahwa selama dirinya melakukan tiga kali kunjungan ke Papua yakni pada tahun 2008, 2012, dan 2015. Dia melihat ada perkembangan Positif yang terjadi di Indonesia khususnya Papua. Perkembangan Positif tersebut dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya pada tahun 2015 ini Papua mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.



Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2008 Straesser sebagai Utusan HAM Pemerintah Jerman, dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk berkunjung ke Papua oleh Pemerintah. Baru pada tahun 2008, 2012 hingga 2015 dia telah diberikan ijin untuk berkunjung ke Wilayah Indonesia paling timur yaitu Papua. Dia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas diperbolehkannya dia sebagai Utusan untuk urusan HAM melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya itu merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.



Setelah Straesser melakukan kunjungannya ke berbagai daerah di Papua dia menyimpulkan bahwa informasi dari kelompok NGO yang selama ini mereka suarakan di Jerman sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata yang ada di Papua. Dia mencurigai bahwa kelompok tersebut adalah kelompok separatis Papua yang ingin bisa merdeka dari Indonesia, mereka terus melakukan berbagai cara agar Provinsi Papua bisa merdeka, bahkan tanpa ragu mereka mencari dukungan dari luar negeri.



Pada kunjungannya tersebut dia juga membahas kebijakan Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Christoph Strasser memuji langkah Indonesia dalam mengatasi masalah di Papua. Pujian yang disampaikan tersebut bukan tanpa dasar dirinya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang telah Pemerintah Indonesia lakukan bagi kesejahteraan rakyat di Papua.



Saat di Papua dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting termasuk gubernur Papua untuk membahas soal Otonomi dan rekonsiliasi. Disitu Gubernur telah menjelaskan serta meyakinkan kepada dirinya bahwa otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik.



Oleh karenanya Straesser mengapresiasi dan berharap kepada Pemerintah Indonesia agar terus memperbaiki kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik lagi, tak ada Diskriminasi ekonomi, semua harus dapat untung yang sama dan harus hidup setara. Mengenai munculnya gerakan separatis di benua biru dengan menyebarkan isu-isu Papua, Straesser menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu terjadi, Jerman dan negara Eropa terus mendukung Integrasi Indonesia untuk membawa Papua menjadi daerah yang maju dan modern. (ak)

http://www.kompasiana.com/alfredkarafir/utusan-ham-jerman-inginkan-papua-tetap-dalam-bingkai-nkri_5600f1ae1497736005f798f9

Read More

Bukti kemajuan Papua menepis anggapan Papua di anak tirikan

Keseriusan pemerintah peningkatan kemajuan pembangunan dibergagai bidang di kawasan wilayah timur indonesia, sampai saat ini pemerintah sedang merencanakan program pembangunan jangka panjang guna percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga tudingan Papua selama ini di peranggapkan sebagai provinsi tertinggal dari provinsi yang lainnya di Indonesia, bahkan di anggap di anak-tirikan adalah tidak benar.

Hal ini dapat dilihat pada saat, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acara Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Selain itu juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyatakan rencananya membangun kereta api di Papua. Rencana Jonan patut diapresiasi dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua.



Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun jalur kereta api ditunjukan dengan Program-program lainnya seperti Otsus dan UP4B yang lebih dahulu telah berjalan. Telah banyak yang bisa kita rasakan manfaatnya selama ini. Terlebih menggugah kesadaran seluruh pihak bahwasanya lembaga bentukan Presiden SBY dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai asas manfaatnya. sudah memberikan andil dalam menerobos isolasi daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah. Dulunya merupakan wilayah yang kondisi sulit dijangkau kini telah dapat di jangkau serta di akses oleh berbagai pihak. Bahkan menjadikan salah satu faktor lambatnya pembangunan di pengaruhi kondisi geografis yang sulit di jangkau. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.



Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar dengan angka cukup fantastis mencapai Rp 20 Triliun.



Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas. Niatan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Provinsi Papua, tetapi juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua dan menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan.



Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2015 ini. Presiden Joko Widododi Jayapura, Papua, Sabtu, 9 Mei 2015, menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.



Sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Papua. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan, dengan gerakan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua,sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua sangat diperlukan. Berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua dapat terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.



Saat ini yang diperlukan adalah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pemerintah dan peran masyarakat yang saling bersinergi dalam memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Bahkan tak kalah pentingnya peran serta pemuka agama seperti pendeta juga memiliki peranan penting, bahkan memiliki porsi yang mungkin jauh lebih besar dari pada pemerintah, mengingat mayoritas umat Papua beragama khatolik dan protestan. Secara langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat. Selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif pergaulan bebas pada generasi muda Papua terkait miras, narkoba dan seks bebas.



Menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten, sehingga tidak ada lagi kelompok yang menolak pembangunan ingin merdeka. Bagi golongan atau kelompok masyarakat yang masih ingin dan berusaha keras demi kemerdekaan Papua disertai dengan tindakan yang melanggar hukum, harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Papua bagian dari NKRI.



Masyarakat dan pemerintah juga harus bersama-sama mewaspadai adanya intervensi asing terutama dalam bentuk kebebasan pers yang ingin memecah belah Papua. Dengan demikian harapan agar pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan bukan hanya impian saja.

Read More

OPM KELOMPOK PURON WENDA MELAKUKAN PEMERASAN DAN MENEMBAKI MOBIL WARGA

Penembakan kembali dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Puron Wenda dari arah pegunungan yang mengenai mobil angkutan jurusan Wamena – Tolikara – Puncak Jaya, jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8563 FA di jalan Trans Jembatan Besi Kali Umagi desa Menggena Distrik Kuari, Kab. Toloikara Papua, tidak hanya itu sebelum mobil melintas di jalan Trans, mobil di palak dan dimintai uang oleg empat orang yang di duga anggota Puron Wenda.

Kelompok GSP/B (Gerakan Separatis Papua/Bersenjata) pimpinan Puron Wenda ini sering melakukan aksi anarkis, pemerasan dan penembakan sampai memakan banyak korban berjatuhan, bukan hanya dari aparat saja namun masyarakat sipil pun ikut menjadi korbannya.

Penembakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan harus diadili di depan peradilan yang ada di negara hukum kita, perbuatan yang dikakukan oleh kelompok Puron dan anggotanya tersebut sudah betul-betul sangat meresahkan dan tidak boleh ditolelir, karena sudah meresahkan masyarakat Papua yang sedang bekerja untuk hidup, susah payah demi mencari sesuap nasi tetapi anggota Puron Wenda dengan paksa meminta – minta uang kepada masyarakat.

Ini sungguh tindakan yang sangat meresahkan masyarakat Papua, banyak masyarakat melapor ke pihak keamanan untuk meringkus orang – orang tersebut, yang sudah banyak melakukan aksi kriminal, OPM melakukan penembakan hanya untuk menunjukan exsistensinya, tetapi mereka hanya fokus untuk memeras dan meminta uang untuk hidupnya sehari – hari.

Masyarakat Papua harus tau, OPM ini hanya mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan aksi penembakan dan memeras, meminta uang dengan mengatasnamakan masyarakat Papua, sungguh perilaku yang sangat tidak terpuji, mereka tidak mau bekerja hanya bisa memeras kepada masyarakat dan mengancam untuk mendapatkan uang.

Masyarakat Papua berharap agar tidak ada yang terpengaruh dengan permainan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), mereka hanya bisa merusak kedamaian rakyat Papua.

Sebenarnya perjuangan rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari Indonesia selama ini hanya memberikan hasil bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, banyak dari anggota OPM yang telah kembali ke NKRI yang menyadarinya, telah banyak petinggi OPM menyatakan dirinya kembali ke pangkuan NKRI, kembalinya mereka kepangkuan ibu pertiwi merupakan suatu bentuk nasionalisme bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Untuk itu bagi seluruh masyarakat Papua, agar membantu pihak keamanan seperti TNI/Polri, untuk meringkus orang-orang yang menyebut dirinya sebagai OPM, karena ulah mereka Papua menjadi tidak kondusif, saat ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Papua ini sudah merdeka dari dulu dan sampai kapanpun Papua tetap satu wadah dengan NKRI.

Kelompok tersebut juga berbeda paham dengan Bangsa Indonesia dan mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), untuk mengantisipasi penembakan oleh kelompok tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat untuk menangkal dan menangkap pemeberontak bersenjata tersebut, partisipasi masyarakat adalah dengan cara peka akan keadaan sekitar kita dengan melaporkan segera kepada aparat TNI/Polri bila ada kelompok yang mencurigakan yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Oleh karena itu masyarakat khususnya yang tinggal di pegunungan agar tidak gampang terprovokasi dengan ajakan mengatasnamakan agama, suku dan keyakinan lainnya terutama yang melanggar hukum, teruslah berpikir positif bahwa Papua sudah lebih baik dan lebih maju karena para pemimpinnya adalah putra-putri Papua sendiri.

Read More