Pantaskah Seorang Pendeta Membuat Pernyataan Tanpa Dasar..?

Peresmian kantor ULMWP beberapa waktu lalu di Wamena Papua banyak menimbulkan berbagai opini, baik dari media maupun dari Tokoh Agama Papua, salah satunya adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman.
Dalam press releasenya Socrates mengatakan bahwa “Peresmian Kantor ULMWP di Wamena merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima oleh Pemerintah Indonesia.”

Namun kenyataannya tidak seperti fakta yang ada di lapangan. Mengapa demikian..? Coba kita lihat kembali berita tentang Peresmian kantor ULMWP di Wamena yang menunggangi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang menghadiri acara tersebut pun mengaku kecewa karena telah dibohongi.

“Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya. (sumber)

Pernyataan tentang ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5 - 7 Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura, ini juga sangat tidak berdasar. Karena KPP itu sendiri berisi kegiatan berupa ceramah, seminar, diskusi kelompok, pleno dan melibatkan 350 orang peserta dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat, juga 300 pengamat baik yang ada di Papua maupun luar Papua. Adapun tema yang diambil adalah “Mari Kitong (kita) Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dan sub temanya yaitu “Rakyat Papua Bertekad memperbaharui Tanah Leluhurnya dari Tanah Konflik Menjadi Negeri yang Damai Melalui Dialog dan Kerja”. (sumber)

Pernyataan yang mengatakan tentang “Pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintahan RI” tidak sepantasnya keluar dari seorang Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua tanpa dasar dan bukti yang kuat seperti ini. Karena pemusnahan penduduk asli Papua tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi selama dalam naungan pemerintahan NKRI. Pemusnahan penduduk asli Papua dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak pernah terbukti, karena melihat data statistik pertumbuhan penduduk di Papua (sumber)

Justru sebaliknya, Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di wilayah Papua, khususnya infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tahun lalu yang telah meresmikan beberapa pembangunan jalan, pasar, pelabuhan, bandara dan beberapa infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tentunya.

Kedatangan Presiden langsung ke Papua pun mendapat apresiasi yang baik oleh masyarakat Papua dan juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengatakan “Selama ini belum pernah ada Presiden Indonesia yang pernah singgah di Nduga. "Presiden Jokowi yang pertama ke sini karena di sini terisolasi. Ini luar biasa". (sumber)

Dan kita harus mendukung program pemerintah dalam peningkatan infrastruktur di Papua ini. Tak perlu terhasut oleh pernyataan yang memprovokasi dan tidak bertanggung jawab karena tidak didasari bukti kuat dan menimbulkan anggapan negatif terhadap pemerintah.

Mari kita buka kembali apa makna demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana agar kita mampu melaksanakannya. Kita juga harus mampu memahami akan arti HAM yang sesungguhnya, mampu memperjuangkan dan menerapkannya dengan benar serta mampu memahami akan hukum dan bagaimana menegakkannya.

Sudah saatnya kita tumbuhkan rasa semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik - baiknya sesuai amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Bahwa konstitusi kita juga dengan tegas telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan umum segenap tumpah darah Indonesia adalah tujuan dibentuknya suatu Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa. Keaneka ragaman tersebut tergambar pada Lambang Negara kita yaitu Burung Garuda yang dengan ke dua kakinya mencengkeram kokoh pita yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Read More

David Beckham Tak Pernah Kunjungi Papua

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More

Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

KEUTUHAN INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.

Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.

Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.

Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.

Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.

Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):

Perjuangan Melalui Diplomasi

Melalui perundingan:

Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik

Melalui PBB:

Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sdang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.

Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah perlantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.

Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termaksud bagian dari RI.

Perjuangan Melalui Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.

Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut:

1.Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.

2.Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan

penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

3.Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.

4.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang

memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.

5.Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957

Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan

Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958

Trikora

Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.

Isi Trikora adalah sebagai berikut:

• Gagalkan pembentukan Negara Papua
• Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
• Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
• dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.

Operasi Militer Komando Mandala

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.

Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.

b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.

c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.

d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York

Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

1. Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima

serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih

diperbolehkan berkibar di Irian Barat.

2. Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.

3. Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei

1963

4. Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima

penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB

5. Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di

Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.

Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.

Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:

a)Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi

dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.

b)Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan

Juni 1969.

c)Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus

1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

PEPERA PAPUA 1969 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN PAPUA

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Indonesia, masuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat. (Yan Pieter Rumbiak: 2005).

Pada era penjajahan, Belanda terkenal dengan politik devide et impera atau politik adu domba antara elit Pro Indonesia (Suku Serui) dengan Pro Papua (Suku Biak, Suku Tanah Merah) untuk memperkecil perlawanan terhadap Belanda. Sekalipun dalam hal ini tidak semua orang Biak itu pro Papua, tidak semua orang Serui itu pro Indonesia dan tidak semua orangnTanah Merah-Jayapura pro Indonesia dan Pro Belanda.

Pergerakan Belanda di Papua dilakukan dengan cermat. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Belanda sengaja memperlambat perkembangan di Irian Barat/Papua atau sering disebut sebagai Politik Etik Gaya Baru. Termasuk di dalamnya usaha membentuk ”Nasionalisme Papua”. Cara ini menyebabkan orang-orang Papua tidak merasa bahwa mereka sedang dijajah.

Sejarah Papua bagian Barat masuk NKRI walaupun “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional, namun sebenarnya sejak awal adalah bagian penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan Bangsa Eropa pada 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukan bahwa Pemerintah Belanda mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di Kepulauan Nusantara.

Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan didirikannya Boedi Oetomo tahun 1908, di mana hal tersebut didukung oleh pemuda-pemuda dari seluruh nusantara (Jong Aceh sampai Jong Papua)

Sebelum perang dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibu kota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantra dipertegas dengan Peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah kolonial Belanda membentang dari Sumtra di sebelah Barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk NKRI.

Pada era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan memerdekakan Papua pada 1963. Perjanjian tersebut merupakan bentuk propaganda politik karena semakin meningkatnya tuntutan dunia internasional agar Belanda menaati hasil KMB 1949 yang telah disepakati serta New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Belanda berharap, dengan janji tersebut akan terjadi perpecahan di Masyarakat Papua, yang memang sudah terindikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda bahwa masyarakat Papua akan memilih untuk bergabung dengan NKRI.

Inti New York Agreement adalah penyelesaian sengketa atas Papua diserahkan tidak langsung dari Belanda ke Indonesia melalui United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA). Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)/The Act of Free Choice merupakan pelaksanaan dari New York Agreement. Pepera dilaksanakan sesuai kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat Papua/Irian pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan dengan cara one man one vote karena sulitnya medan dan keprimitifan penduduk asli Papua. Menerapkan kondisi sekarang sebagai ukuran dalam menilai keadaan waktu Pepera, jelas tidak adil dan merupakan upaya memutarbalikan sejarah.

Proses pelaksanaan Pepera dilaksanakan pada 24 Juli hingga Agustus 1969 berlangsung secara musyawarah. Diikuti oleh 1026 Anggota Dewan Musyawarah Pepera mewakili penduduk Papua sebanyak 809.327 jiwa. Dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Ke-1026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili Unsur Tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili Unsur Daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi Politik/Ormas/golongan. Pepera dilakukan secara demokratis dan diawasi oleh masyarakat internasional serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, di bawah nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.

Hasil Pepera semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat/Papua merupakan bagian mutlak dari NKRI. Tentang bulatnya suara tentu menyangkut bagaimana diplomasi tim sukses RI dengan masyarakat Papua. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapat Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya. Lebih penting lagi bahwa pelaksanaan Pepera saat itu sejak awal telah diberitahukan kepada PBB serta Belanda, dan pelaksanaannya selalu diikuti dari dekat oleh Pejabat PBB yang bertugas mengawasi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pepera diterima oleh Sidang Majlis Umum PBB pada 19 November 1969 dengan catatan. Artinya bahwa masyarakat internasonal menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dengan NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya/Papua di dalamnya. Karena itu, setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk terhadap Piagam PBB itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional, tidak satupun negara yang menyetujui gerakan separatisme. Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB.

Adalah mustahil untuk meminta Pepera dibatalkan oleh Majelis Umum PBB. Selama ini PBB belum mengenal judicial review terhadap resolusi yang dikeluarkannya. Selain itu, PBB merupakan organisasi di mana anggotanya adalah negara, sehingga tidak mungkin sebuah gerakan (movement) atau LSM meminta peninjauan kembali atas putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Tuntutan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB oleh OPM adalah tidak mungkin dan mengingkari Azas Dekolonisasi Internasional. Proses dekolonisasi dilakukan secara utuh dalam pengertian bahwa di atas sebuah daerah jajahan hanya didirikan sebuah negara berdaulat successor state, tidak dua atau lebih. Dengan demikian maka tuntutan OPM untuk pembentukan dan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB sangat tidak relevan.

Sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua kurang puas karena merasa termarjinalkan dan miskin. Padahal, secara geografis luasnya 4 kali luas Pulau Jawa serta memiliki kekayaan darat dan laut yang melimpah. Hal ini lah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri atau tindakan separatisme.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua dipicu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, pengesampingan sosial budaya, nasionalisme Papua, diskriminasi politik dan hukum yang tidak lepas dari provokasi asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia.

Wilayah Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama(across the main commercial shipping line) dan mempunyai dimensi maritim yang strategis dan sekaligus menjadi ajang perebutan pengaruh sekaligus ancaman bagi negara-negara lain terutama negara tetangga.

Adanya konflik horizontal dan konflik vertical yang bernuansa separatis, seperti TPN/OPM, merupakan lahan subur bagi asing untuk menyelundupkan senjata ke wilayah konflik di Indonesia secara illegal.

Secara bilateral, Indonesia merupakan ancaman keamanan dari Utara bagi Australia, sesuai dengan buku putih pertahanan Australia tahun 1994. Papua dalam sudut pandang Australia memiliki nilai strategis sebagai buffer zone bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena itu Australia merasa lebih aman,jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia, seperti halnya Timor Leste,. dari pada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

Sebagai respon serius dari Pemerintah Pusat terhadap kesejahterann masyarakat Papua, pihaknya telah memberlakukan Program Otus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan upaya-upaya lain telah dilakukan untuk kesejahteraan Papua. Namun sebagian masyarakat Papua masih jauh dari sejahtera. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pejabat lokal yang terorganisir turut menghambat perekonomian masyarakat Papua.

Perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak untuk taat hukum/aturan dan mengesampingkan pemahaman nasionalisme sempit atau fanatisme kesukuan yang berlebihan demi kesejahteraan bersama. Perlu membangkitkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling menjaga dan saling memaafkan bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak mudah diprovokasi oleh asing demi pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Papua dan umunya di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kehidupan yang damai antar masyarakat yang satu dengan yang lain bisa tercapai seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (AS)

Read More

Organisasi Ilegal Diminta Stop Permasalahan Bergabungnya Papua ke NKRI

Generasi muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.

Menurut dewan perwakilan rakyat Papua, Yan Ayomi, sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut, kata Yan Ayomi.

Ia menceritakan, bahwa perjuangan Papua masuk ke pangkuan Ibu pertiwi bukan hasil perjuangan yang dilakukan oleh Tentara Indonesia. Akan tetapi, orang asli Papua yang meminta banuan kepada Soekarno Hatta agar Papua masuk ke Indonesia. Sejarah ini akhirnya melalui PBB sudah selesai.

Dengan adanya sejarah itu, yan ayomi, mengajak kepada seluruh generasi muda di tanah Papua untuk harus membuka lembaran sejarah perjuangan masyarakat Papua dalam mengusir penjajah. Sebab jika tidak mempelajari sejarah maka akan menimbulkan pemikiran yang menyimpang.

Generasi muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua supaya tahu behwa kita punya persoalan Papua ini sudah selesai karena hari ini masih ada anak-anak muda kita yang tidak puas dan pikiran yang ebrbeda paham dengan NKRI.

Untuk itu Yan Ayomi meminta agar kelompok atau organisasi ilegal yang mempersalahkan bergabungnya NKRI di stop karena mereka –mereka tidak tahu sejarah Papua yang sebenarnya.

“Stop sudah, tidak usah lagi bicara sejarah. Papua sudah final bagian dari NKRI. Perjuangan orang tua sudah selesai. Saya hanya menyaksikan dan tidak mengerti dulu, tapi orang tua kita sudah cerita sehingga memahami bagaimana perjuangan itu.

Ayomi menegaskan bahwa, bergabungnya Papua ke dalam bingkai NKRI bukan berstatus sebagai warga kelas dua atau lainnya, tapi kini warga Papua sudah menjadi warga negara kelas satu, semua penduduk di tanah ini sama . kita sama denga sumatera, jawa, kalimantan, dan lainnya. Jadi sekarang kita harus bertekat untuk membangun tanah ini” tegasnya.

Lanjut Ayomi mengatakan, generasi muda yang biasa unjuk rasa yang tidak membangun tanahnya sendiri, diminta untuk menghentikannya. Demo-demo harus di stop dan sekarang harus berpikir bagaimana bangun Papua, sekolah baik, kerja baik, supaya negeri yang kita cintai ini bisa berkembang dan sebanding dengan daerah-daerah lainnya.

Pada kesempatan itu Ayomi juga mengingatkan kepada masyarakat Papua untuk aktif agar dapat mengawasi seluruh sektor pembangunan yang ada di tanah Papua. mulai sekarang berpikir untuk terus dan mengawasi seluruh sektor pembangunan.

Read More

Pemuda Papua Harus Hargai Jasa Pahlawan

Benny Mangge : Pemerintah Berperan Penting Ubah Pola Pikir Kelompok yang Bersebrangan

Jayapura – Generasi Muda Papua harus bisa menghargai jasa para pahlawan Papua yang telah menghantarkan masyarakat Papua hidup dalam kedamaian dalam bingkai NKRI bukan hal yang mudah. Banyak pejuang Papua yang telah rela berkorban hingga titik darah penghabisan. Untuk itu,pemuda Papua harus menghargai hal tersebut, hal itu yang dikatakan oleh salah satu tokoh pejuang dan pendidikan Papua, Benny Mangge.

Diakuinya, proses pembangunan yang dilakukan di Papua masih belum merata, nmun kondisi ini tidak hanya terjadi di Papua tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Namun cara menanggapi masyarakat terhadap persoalan ini berbeda-beda, sehingga di Papua muncul kelompok-kelompok yang bersebrangan paham dengan NKRI. Tetapi seasungguhnya yang mereka tuntut adalah kesejahteraan dan pemerataan pembangunan sudah merata dengan baik, maka kelompok-kelompok seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Mereka juga akan kembali dalam bingkai NKRI dan bersama-sama membangun Papua.

Belum meratanya pembangunan menyebabkan banyak anak muda yang merasa dianaktirikan di negeri sendiri dan menilai pemrintah gagal mengindonesiakan orang Papua. Tetapi tidak semua orang seperti itu, hanya segelintir orang saja. Mereka memperjuangkan masalah kesejahteraan, bukan masalah merdeka. Mereka tidak berjuang untuk suatu negara tetapi keadilan saja.

Saat ini menurut benny, apa yang dicapai pemerintah sudah dapat dilihat dan masyarakat Papua sudah maju dan ingin hidup dengan damai sehinggah masyarakat tidak terprovokasi dengan masalah-masalah yang disuarakan selama ini. Menurutnya pemrintah harus lebih banyak merangkul para pemuda, dan memberikan kegiatan – kegiatan yang bermanfaat, sehinggah dapat mengubah pola pikir mereka yang selama ini bersebrangan. Kalau tidak diberikan kesibukan banyak paham – paham dari luar yang masuk dan dikonsumsi oleh masyarakat sehingga bisa membuat aksi-aksi yang tidak perlu dilakukan.

Untuk mengubah pola pikir dari kelompok-kelompok yang bersebrangan ini perlu peran serta pemerintah memberikan suatu kegiatan positif yang bisa membuat para pemuda ini melupakan paham-paham yang meracuni pola pikir mereka.

Selama ini untuk aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti KNPB dan NRFPB, ada yang ditunggangi oleh tokoh intelektual. Hal ini tentu ada kepentingan lain dengan memanfaatkan golongan muda yang manyuarakan aspirasi tersebut. Namun itu bukan tindakan yang baik karena dampak dari aksi-aksi tersebut sangat merugikan masyarakat Papua sehinggah ini perlu dipikirkan kembali.

Read More

KNPB Mengusir Para Tukang Ojek di Wilayah BTN Sentani

Beberapa hari lalu tepatnya hari Selasa, 13 Oktober 2015 warga Sentani BTN Purwodadi Pasar Lama Sentani dibuat resah oleh ulah beberapa oknum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengusir dan mengejar tukang ojek yang sedang mangkal di daerah tersebut menggunakan palu sambil berteriak.

Akibat pengusiran dan pengejaran dari aktifis KNPB tersebut akhirnya tukang ojek langsung keluar dari komplek BTN Purwodadi sambil ketakutan.

Pengusiran ini sudah beberapa kali dilakukan oleh anggota KNPB kepada masyarakat sekitar. Anggota KNPB tersebut mengatakan hal ini mereka lakukan karena menganggap warga yang biasa mangkal menjadi tukang ojek tersebut adalah aparat yang menyamar sebagai informen dan mata-mata.

Padahal tukang ojek tersebut merupakan masyarakat sekitar yang memang bekerja sebagai tukang ojek. Akibat ulah simpatisan KNPB ini, masyarakat sangat merasa terganggu dan resah dengan ulah anggota KNPB yang tidak memberikan toleransi bagi masyarakat yang akan cari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Dari penyampaian salah seorang warga BTN Purwodadi mengatakan, Organisasi ini beberapa waktu lalu menyewa rumah di komplek tersebut dan mendirikan Sekretariat mereka disana. 

Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan dan kerap kali membuat ribut disekitar. Akibatnya kami dan warga yang biasa melakukan aktifitas dengan tenang kini menjadi resah dan terganggu dengan adanya sekretariatan KNPB di komplek mereka.

Setelah kejadian itu, aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama piket Propam Polres Jayapura segera datang dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi pergerakan KNPB agar tidak mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar.

Read More

Lukas Enembe Malah menghambat Pembanguan Papua

Terkatit dengan kunjungan Presiden RI. Ir.H.Jokowidodo yang sudah 2x datang mengunjungi Papua, namun tidak ditemani oleh Gubernur Papua kemana perginya?

Hal ini benar- benar disayangkan karena Gubernur Papua Lukas Enembe yang tak pernah mendampingi Presiden Joko Widodo saat blusukan ke Papua. Sehingga Papua akan sulit menggenjot pembangunan jika para kepala daerah di daerah tersebut, baik gubernur, wakil gubernur hingga bupati, lebih memilih tinggal di luar daerah yang mereka pimpin.

"Pejabat di sana jarang ada di tempat. Presiden dua kali datang ke sana, gubernur, wakil gubernurnya nggak ada. Yang jemput sekretaris daerah. Bayangkan. Di Jakarta atau di mana dia? Katanya kadang-kadang di Singapura," ujar Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta.

Pemerintah pusat setiap tahun telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 37 triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut sia-sia dan entah ke mana. jika membandingkan dana pembangunan Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi Papua akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta per Tahun. Dengan dana segitu seharusnya orang Papua bisa lebih maju, tak ada lagi kemiskinan, apalagi kebodohan.

Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain, seharusnya Lukas Enembe dan para pejabat ini menyadari tugasnya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, maka seharusnya mereka lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya dari pada harus berada di luar daerah yang tidak tahu mengurus apa diluar sana.

Read More

Utusan HAM Jerman Inginkan Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Jerman, Christopher Straesser menegaskan bahwa Pemerintah Jerman terus mendukung Integrasi Indonesia, namun dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pernyataan itu diungkapkan ketika Dia melakukan kunjungan ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 17-21 September 2015.

Dalam kunjungannya ke Papua Straesser menyoroti masalah Papua yang sering dibahas oleh berbagai organisasi dan kelompok-kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua. Menurutnya para kelompok NGO ini sering berbicara untuk meminta dukungan kepada pemerintah Jerman bahkan negara-negara Eropa lain, agar masalah Papua dibawa ke PBB, dengan tujuannya yakni para kelompok tersebut ingin Papua lepas dari NKRI dengan melakukan Refrendum ulang.



Meski begitu, Straesser mengatakan bahwa selama dirinya melakukan tiga kali kunjungan ke Papua yakni pada tahun 2008, 2012, dan 2015. Dia melihat ada perkembangan Positif yang terjadi di Indonesia khususnya Papua. Perkembangan Positif tersebut dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya pada tahun 2015 ini Papua mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.



Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2008 Straesser sebagai Utusan HAM Pemerintah Jerman, dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk berkunjung ke Papua oleh Pemerintah. Baru pada tahun 2008, 2012 hingga 2015 dia telah diberikan ijin untuk berkunjung ke Wilayah Indonesia paling timur yaitu Papua. Dia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas diperbolehkannya dia sebagai Utusan untuk urusan HAM melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya itu merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.



Setelah Straesser melakukan kunjungannya ke berbagai daerah di Papua dia menyimpulkan bahwa informasi dari kelompok NGO yang selama ini mereka suarakan di Jerman sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata yang ada di Papua. Dia mencurigai bahwa kelompok tersebut adalah kelompok separatis Papua yang ingin bisa merdeka dari Indonesia, mereka terus melakukan berbagai cara agar Provinsi Papua bisa merdeka, bahkan tanpa ragu mereka mencari dukungan dari luar negeri.



Pada kunjungannya tersebut dia juga membahas kebijakan Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Christoph Strasser memuji langkah Indonesia dalam mengatasi masalah di Papua. Pujian yang disampaikan tersebut bukan tanpa dasar dirinya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang telah Pemerintah Indonesia lakukan bagi kesejahteraan rakyat di Papua.



Saat di Papua dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting termasuk gubernur Papua untuk membahas soal Otonomi dan rekonsiliasi. Disitu Gubernur telah menjelaskan serta meyakinkan kepada dirinya bahwa otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik.



Oleh karenanya Straesser mengapresiasi dan berharap kepada Pemerintah Indonesia agar terus memperbaiki kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik lagi, tak ada Diskriminasi ekonomi, semua harus dapat untung yang sama dan harus hidup setara. Mengenai munculnya gerakan separatis di benua biru dengan menyebarkan isu-isu Papua, Straesser menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu terjadi, Jerman dan negara Eropa terus mendukung Integrasi Indonesia untuk membawa Papua menjadi daerah yang maju dan modern. (ak)

http://www.kompasiana.com/alfredkarafir/utusan-ham-jerman-inginkan-papua-tetap-dalam-bingkai-nkri_5600f1ae1497736005f798f9

Read More

Keadilan Sosial Di Papua Bukan Sekedar Pepesan Kosong”.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menanggapi secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan pendidikan adalah suatu tuntutan di era otonomi daerah, mengingat bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengambil sikap dan tindak kebijakan yang koheren dan relevan dengan aspirasi masyarakatnya. Kebijakan tersebut sudah terbukti dengan di berlakukannya UU Otsus yang di khususkan untuk Papua.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Tanah Papua, Pemerintah Daerah telah melakukan banyak hal dan kita sudah dapat melihat hasilnya. Hasil penting yang telah dicapai adalah meningkatnya kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat Papua serta meningkatnya lulusan orang Papua yang dapat ditampung di berbagai Perguruan Tinggi di Papua dan di luar Papua. hal ini sudah membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah sudah sangat serius untuk memperhatikan wilayah Papua, namun kendala sebenarnya ada pada sumberdaya manusianya sendiri.

Berbicara tentang sumberdaya manusianya, mari kita lihat kebelakang bahwa selama ini, sebenarnya yang membuat Masyarakat Papua tidak bisa berkembang adalah orang Papua sendiri, terkhususnya orang-orang yang menginginkan kekuasaan hingga membuat mereka menghalalkan segala cara, seperti kelompok separatis politik yang berada di luar Negeri yang sedang bersenang-senang disana dan melempar bola panas ke Papua dan menimbulkan konflik berkepanjangan yang membuat pembangunan di Papua ini semakin terhambat.

Membahas tentang kelompok separtis, tidak hanya kelompok separtis politik yang menginginkan kekuasaan, kelompok separtis yang ada di hutan juga demikian, mereka seperti terpecah belah, dan membentuk kelompok-kelompok radikal yang menginginkan kekuasaannya masing-masing.

Hal ini benar-benar menjadi perhatian serius bagi Negara ini, karena akibat ulah mereka proses pembangunan di Papua ini menjadi sangat terhambat, guru-guru yang ingin mengajar di pedalaman takut untuk mengajar disana karena adanya ancaman kelompok separatis, para mahasiswa yang di kirim ke luar daerah juga terkesan tidak belajar, karena adanya ajakan-ajakan dari kelompok separatis politik yang selalu meracuni pikiran mereka.

Namun demikian pemerintah tidak pernah menyerah untuk membangun daerah paling timur Indonesia ini, karena dari Sabang sampai Merauke merupakan satu kasatuan, jadi tidak ada perbedaan antara satu dan lainnya.

Jadi jika sampai saat ini masih ada orang-orang yang mengatakan bahwa Papua tidak diperhatikan? Mari kita duduk bersama dan melihat langsung berbagai pembangunan yang ada, dari pada hanya berbicara seolah-olah Papua tidak diperhatikan, mari kita bersama-sama membangun bukan hanya berkata tidak benar, seakan-akan mengompor-ngompori masyarakat sehinggah hanya menghambat kemajuan di Papua.

Read More

Tingkatkan Kembali Rasa Nasionalisme Kita

Kita sebagai warga negara Republik Indonesia bangga memiliki Pulau Papua dengan memiliki beragam kekayaan alam selain itu juga memiliki berbagai sejarah sehingga kita sebagai penerus bangsa juga mesti mengambil hikmah dari mengenang kembalinya Papua ke dalam Bingkai NKRI sebab dari hal itu terdapat berbagai pelajaran untuk masa yang akan datang.


Jika kita menengok sedikit sejarah pengorbanan para pahlawan dalam merebut tanah Papua dari tangan Belanda. Ketika Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, masyarakat bersatu padu untuk merebut kembali tanah Papua dari tangan penjajah, dimana para tokoh telah berjuang membebaskan pulau paling timur ini bersatu dengan Republik Indonesia berjuang tanpa rasa mengenal lelah untuk menggapai tujuan membebaskan tanah Papua dari penjajahan. Hal itu didedikasikan demi kesejahteraan anak cucu mereka.


Kemudian Putra daerah yang turut berjuang merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Bangsa Indonesia telah mendapat gelar dari pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. Adapun putra daerah nama-nama para pahlawan yang ikut berjuang dan telah berkorban untuk merebut kembali tanah Papua serta mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey dan Johannes Abraham Dimara(J.A.Dimara).


Selain itu, Bergabungnya Tanah Papua ke NKRI telah dibuktikan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang berawal Persetujuan New York sebagai dasar hukum Internasional pelaksanaan penentuan nasib sendiri, tidak menyebutkan diberlakukannya prinsip satu orang satu suara “One Man One Vote” dalam Pepera di Irian. Persetujan New York juga telah dibuat sedemikian rupa guna menjamin transparansi pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan memasukan unsur nasehat, bantuan dan partisipasi PBB serta pelaporan PBB kepada masyarakat Internasional melalui Majelis Umum PBB.


Dari pepera itu sendiri sudah kita ketuhui bersama, jadi apa lagi yang di ragukan tentang NKRI? Sudah jelas negara kesatuan Republik Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu menjelang hari kemerdekaan NKRI ke-70 yang jatuh pada tanggal 17 mendatang, mari kita sama-sama membangun Negara ini, tidak perlu lagi terprovokasi oleh hal yang mungkin hanya akan membuat kita semakin terpecah belah.


Mari bersama-sama kita bangkit dan membangun saudaraku, maju terus NKRI!!!

Read More

Kebenaran sejarah Papua yang Terpelintir

Perjuangan pembebasan Irian Barat dari tangan penjajah Belanda, memiliki cerita tersendiri dari sisi pelaku sejarah yang masih hidup hingga kini. Beberapa diantaranya bahkan masih dapat mengisahkan proses perjuangan melawan belanda ketika itu.

Pembebasan Irian Barat dimulai sejak kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Hatta. Sehari berikutnya, tepat di tanggal 8 Agustus, Soekarno kembali menegaskan perjuangan untuk melawan Belanda di Papua, dengan menekankan bahwa wilayah Indonesia yang diproklamirkan adalah dari wilayah Sabang hingga Merauke.

Tentunya Bung Karno pada tanggal 8 Agustus menegaskan lagi hal itu, karena Belanda tidak akan melepaskan Papua dengan mudah. Kenapa waktu itu Belanda tidak mau menyerahkan Irian Barat? Karena orang-orang yang pro-Belanda di Negara jajahannya ketika akan merdeka, maka tidak mungkin semua akan lari ke Belanda. Jadi Belanda mau jadikan Papua Barat sebagai Belanda baru untuk menampung orang-orangnya nanti, seperti yang telah di katakan sebelumnya oleh tokoh sejarah dari Papua yang berjuang demi pembebasan Irian Barat, yaitu Buce Separa.

Setelah Kemerdekaan Indonesia di Proklamirkan, kemudian pada tgl 31 Desember 1945, warga Papua yang ada di Kota Nikah atau yang sekarang di kenal dengan nama Kampung Harapan, membuat pergerakan untuk melawan Belanda.

Dan saat itu pergerakan sudah ada, dimana semua distrik ini berontak melawan Belanda karena tidak mau Papua terlepas dari NKRI. Kemudian gerakan ini di ikuti diberbagai tempat, mulai dari Biak, Sorong, Manokwari dan seterusnya. Jadi gerakan ini berjalan terus hingga terbebas dari penjajahan Belanda di Papua.

Mereka para anak-anak Papua yang berontak terhadap Belanda ini kemudian sempat melarikan diri dan dilatih serta di persenjatai ketika itu di Paso, Ambon. Kemudian setelah itu mereka yang sudah dilatih kembali ke Irian Barat untuk melakukan Pengacauan-pengacauan melawan belanda. Peluncuran pertama tahun 1954 di bagian selatan Papua, di Teluk Etna namun tak lama kemudian tertangkapn dan di tahan di Boven Digoel. Setelah itu tidak ada lagi peluncuran tetapi kemudian dilakukan persiapan yang lebih matang dengan membentuk kantong-kantong (basis) perlawanan di sejumlah tempat.

Jadi adalah sangat aneh kalo ada orang Papua yang mengatakan Indonesia yang merampok tempat ini. sebeb mereka sendiri yang berjuang mati-matian demi kebebasan Papua dari penjajah Belanda, bahka mereka sendiri yang ingin bergabung dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 19 Desember pada tahun 1961 di Jogyakarta Presiden Soekarno mengeluarkan Komando Trikora. Jadi ini baru dilakukan setelah semua kantong gerilya terbentuk di daratan Irian Barat. Ini merupakan tahapan perjuangan yang pertama sejak Bung Karno memproklamirkan kemerdekaan dari sabang sampai merauke.

Read More

Pepera Sebuah Kebenaran Sejarah Papua

Kita sebagai warga negara Republik Indonesia bangga memiliki Pulau Papua dengan memiliki beragam kekayaan alam selain itu juga memiliki berbagai sejarah sehingga kita sebagai penerus bangsa juga mesti mengambil hikmah dari mengenang kembalinya Papua ke dalam Bingkai NKRI sebab dari hal itu terdapat berbagai pelajaran untuk masa yang akan datang.

Jika kita menengok sedikit sejarah pengorbanan para pahlawan dalam merebut tanah Papua dari tangan Belanda. Ketika Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, masyarakat bersatu padu untuk merebut kembali tanah Papua dari tangan penjajah, dimana para tokoh telah berjuang membebaskan pulau paling timur ini bersatu dengan Republik Indonesia berjuang tanpa rasa mengenal lelah untuk menggapai tujuan membebaskan tanah Papua dari penjajahan. Hal itu didedikasikan demi kesejahteraan anak cucu mereka.

Kemudian Putra daerah yang turut berjuang merebut kembali Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi Bangsa Indonesia telah mendapat gelar dari pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional. Adapun putra daerah nama-nama para pahlawan yang ikut berjuang dan telah berkorban untuk merebut kembali tanah Papua serta mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional adalah Silas Papare, Frans Kaisiepo, Marthen Indey dan Johannes Abraham Dimara (J.A.Dimara).

Selain itu, Bergabungnya Tanah Papua ke NKRI telah dibuktikan melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) yang berawal Persetujuan New York sebagai dasar hukum Internasional pelaksanaan penentuan nasib sendiri, tidak menyebutkan diberlakukannya prinsip satu orang satu suara “One Man One Vote” dalam Pepera di Irian. Persetujan New York juga telah dibuat sedemikian rupa guna menjamin transparansi pelaksanaan penentuan nasib sendiri dengan memasukan unsur nasehat, bantuan dan partisipasi PBB serta pelaporan PBB kepada masyarakat Internasional melalui Majelis Umum PBB.

Pepera dilaksanakan pada tanggal 15 Juli s.d 02 Agustus 1969 yang diawasi PBB, hasilnya menyatakan bahwa daerah Irian Barat tetap berada dalam wilayah NKRI dan dikukuhkan dengan Resolusi PBB No. 2504 Tanggal 19 Oktober 1969. Indonesia melaksanakan hasil Pepera dengan membentuk Provinsi Otonomi Irian Jaya dan Kabupaten Otonom melalui UU No.12 Tahun 1969.

Dari hasil Pepera tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Papua merupakan wilayah NKRI dan tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun, tapi masih ada saja kelompok yang masih berambisi dengan status yang tidak dianggap negara ini alias ilegal. kelompok tersebut adalah KNPB (Komite Nasional Papua Barat) mereka mempunyai rencana jahat yaitu untuk memisahkan Papua dari NKRI. Hal tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui betapa susahnya para pahlawan kita berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan.

Untuk itu, marilah kita tanamkan dilubuk hati yang paling dalam tentang jiwa nasionalisme sehingga hal itu dapat kita jadikan sebagai semangat bagi penerus untuk membangun Papua menjadi daerah yang mempunyai potensi dan dapat mempunyai prestasi baik di kanca Nasional maupun Internasional. Oleh karena itu, kita harus lebih mendalami setiap ilmu pengetahuan dan Jangan sekali-kali Melupakan Sejarah (Jasmerah).

Read More