Terkait pemberitaan di salah satu situs abal-abal http://suarawiyaimana.blogspot.com yang mengatakn bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta semua intitusi penegak hukum untuk tidak menjadikan Papua sebagai tempat untuk mengelola isu atau menciptakan kerawanan. “saya harap semua intitusi penegak hukum di papua bekerja dengan baik. Papua sama dengan daerah lain di indonesia, jangan dijadikan tempat untuk mengelola isu dan menciptakana kerawanan, itu tidak boleh” ungkap Gubernur berkepala plontos dan berbadan gemuk ini.
Pernyataan ini sungguh membuat telinga masyarakat agak tuli, karena kita ketahui sendiri kalau selama ini para penegak hukum sendiri suda bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi kita ketahui bahwa lukas enembe sendiri memang merupakan sosok pemimpin yang tidak memberikan etika dan contoh yang baik bagi masyarakatnya, mungkin itu sebabnya dia berkata seperti itu.
Beberapa kali memang lukas enembe seperti membangkang atau melawan pemerintah, sebelumnya pada saat kunjungan presiden terbukti Lukas enembe seperti menghindar, apa sebabnya?.. ya mungkin bisa dibilang Pak Lukas ngambek dengan presiden karena otsus plus yang di ajukan tidak kunjung di setujui oleh Presiden.
Semua itu dilakukan Presiden bukan tanpa sebab, karena kita ketahui dari awal kemunculannya blum terlihat secara signifikan di Papua sendiri, itu sebabnya Presiden RI Jokowi memutuskan turun langsung dan melihat pembangunan di papua, saat kedatangan beliaupun masyarakat Papua sangat antusias. Akan tetapi saat kedatangan Presiden, masyarakat papua tidak di dampingi oleh Pak Lukas yang nota bennya adalah simbol dari orang Papua karena dia adalah Gubernur Papua.
Memang semenjak di tolaknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, banyak elite-elite politik Papua yang begitu meradang dan kecewa. Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan mengancam tidak akan kembali ke Jakarta untuk membahas RUU Otsus Plus Papua lagi. Sedangkan, Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengancam bahwa karena RUU Otsus Plus tidak dikabulkan maka jajaran pemerintahan di Papua akan melaksanakan mogok. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Ruben Magay mengatakan bahwa Papua akan minta referendum bila RUU Otsus Plus Papua ini tidak diterima oleh pemerintah pusat.
Oleh sebab itu, tidak sepantasnya Lukas enembe terus penekan aparat, karena kainginannya individualnya. Contoh –contoh pemimpin seperti ini memang tidak sepantasnya memimpin Papua karena hanya ingin untung sendiri dan memuaskan Nafsu individualismenya.
