Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

Aparat Keamanan ditembak KKB di Jayawijaya

Penembakan terhadap oknum aparat kembali terjadi di Papua tepatnya di Kab. Wamena, jayawijaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2015 jam 15:00 Waktu Indonesia Timur. Kejadian bermula pada saat aparat TNI wilayah setempat sedang melakukan pengamanan jalan Negara Kenyam-Wamena di distrik Paro. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke camb, rombongan aparat tiba-tiba di tembak dari dalam hutan dengan jarak kurang lebih 35m dan megenai salah seorang anggota di bagian lengannya dan mengakibatkan korban terjatuh.

Terkait dengan kejadian tersebut, situasi di wilayah Wamena Distrik Paro mencekam. Karena aparat keamanan mencari pelaku penembakan di sejumlah Honai, rumah warga, karena ada informasi bahwa pelaku penembakan bersembunyi di antara penduduk setempat. Pelaku peanembakan yang lari tersebut dianggap berbahaya.

Entah dari kelompok mana pelaku penembakan tersebut, entah atas alasan apa penembakan itu terjadi, hal yang perlu diketahui adalah ketika peluru ditembakan, maka permasalahan tidak hanya diantara pihak penembak dan pihak yang tertembak saja, penduduk Papua juga merasakan imbasnya. Ketika Papua dan orang-orang Papua sedang mencoba bangkit untuk kesejahteraan dan kedamaian Papua ada saja yang mengacaukan usaha tersebut, dan yang miris adalah si pengacau juga merupakan Orang Papua.

Konflik di Papua sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dengan berbagai sebab mulai dari Freeport, perang antar suku, kontak senjata antara OPM dan TNI sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan People Power oleh sayap politik OPM. Pihak OPM dengan lantang berkata “Referendum adalah satu-satunya Jalan” pihak TNI pun berkata dengan lantang “NKRI Harga Mati”, hasilnya? Tidak akan pernah selesai.

Dalam konflik, bila kerugian semacam korban jiwa atau kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan lain-lain dapat dihitung besarannya, sedangkan kerugian moril sulit untuk dihitung. Salah satu kerugian moril yang sangat berat adalah timbulnya permasalahan yang saya namakan “lost generation”, atau generasi yang hilang. Lost Generation adalah anak-anak yang tumbuh ketika konflik berlangsung. Generasi ini tumbuh pada masa konflik sehingga mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak ini dibesarkan oleh pahitnya konflik, karena dibesarkan oleh situasi konflik maka mental yang tumbuh dari si anak adalah mental semasa konflik ada kebencian, dendam dan kekerasan yang hadir dalam mental si anak. Hal inilah yang terjadi pada generasi sekarang, dan mungkin juga terjadi pada generasi anak-anak ini.

Sebuah kalimat milik Mahatma Gandhi mengkhiri tulisan saya kali ini, “If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mari, sediakan ruang yang layak bagi anak-anak Papua untuk tumbuh, jangan sertakan anak-anak Papua dalam konflik ini. Jangan tularkan rasa kebencian kepada mereka.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

Memperingati 1 Desember OPM Tembak Pendeta di Mamberamo

Situasi 1 Desember di Papua Isu pengibaran bendera bintang kejora, kembali mencuat jelang tanggal 1 Desember. Masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya, kini tengah diresahkan dengan kejadian penembakan disertai dengan penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI, saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua dan isu pengibaran bendera Bintang Kejora (BK). 

Kejadian ini sengaja disebarluaskan mengingat 1 Desember ini merupakan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ke 54, sepeninggalan negara Belanda pada tahun 1961 dengan lagu kebangsaan Hai Tanah Ku Papua dengan simbol Burung Mambruk. Inilah bentuk kelompok separatis di Papua sebagai wujud eksistensi keberadaan kelompok tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengakui telah mendapat informasi soal dugaan penghadangan dan penyanderaan dua anggota TNI AD di wilayah Membramo oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Ya memang Mabes TNI telah mendapat informasi soal dugaan adanya penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua, " kata Tatang Sulaiman saat dihubungi melalui telphone seluler beberapa waktu yang lalu, Senin malam (30/11/2015). 

Dalang pelaku penembakan dan penyanderaan diduga merupakan kelompok berseberangan di Kampung Nawica pimpinan Kosmas Makabobri, yang setiap aksinya taksegan-segan melukai dan menghabisi sasaran baik warga sipil maupun aparat keaman. “untuk Mamberamo hingga kini daerah (Mamra) merupakan basis persembunyian kelompok Kosmas Makabobri sehingga masih merupakan daerah rawan yang patut di waspadai disekitar Mamberamo.

Menurut Kapolres Mamberamo AKBP. Terry Levi menyebut bahwa informasi yang diperoleh jumlah senjata milik kelompok yang beroperasi di Mamberamo Tengah diprediksi hanya memiliki 1 pucuk senjata. Dari Jumlah persenjata yang masih berada di tangan kelompok berseberangan ini.

“Informasinya begitu, tapi kami tidak tahu apa mereka punya rakitan. Mereka memang berencana mau latihan namun dari gereja dan adat sudah melarang tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Saya sebagai Kapolres tapi juga sebagai Ketua LMA, saya larang keras dan bila ada akan berhadapan dengan kami sebab di sini mau Pilkada dan masyarakat kami ajar tetap dalam koridor membangun negara. Jadi kalau ada gerakan tambahan akan kami tumpas. “Ucap Terry

Namun kelompok sparatis tersebut tidak mengindahkan larangan yang disampaikan ketua LMA, pihak gereja dan dewan adat untuk menghentikan tindakan kriminal yang mereka telah susun dan rencanakan. Untuk melakukan teror terhadap pihak TNI yang telah diketahui kedatangannya untuk melaksanakan tugas memberikan ceramah kerohanian di salah satu gereja di mamberamo, dihadang sekelompok gerakan Sparatis bersenjata sehingga mengakibatkan korban jiwa yang di alami Mayor Inf John de Fretes, S.TH dan ke dua personel TNI yang berhasil meloloskan diri.

Diketahui bahwa almarhum John de Fretes, S.TH merupakan anggota TNI yang juga berprofesi sebagai pendeta yang biasa memberikan ceramah kerohanian di beberapa tempat khususnya di daerah – daerah pedalaman Papua. Alangkah berdukanya Kodam XVII/Cenderawasih dan masyarakat Papua karena berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya Pendeta telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya. 

Tentunya tindakan kelompok Sparatis bersenjata ini merupakan tindakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya dilakukan hukuman mati terhadap pelaku penembakan.

Saat ini aparat gabungan yang dipimpin oleh kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab dengan melibatkan personel TNI yang diperkuat oleh aparat kepolisian setempat melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan oleh OTK yang diduga merupakan kelompok pimpinan Kosmos Makabobri.

Kodam XVII/Cenderawasih mengecam keras aksi Kelompok Sparatis Bersenjata tersebut yang ingin membuat situasi Papua tidak aman dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi terhambat. Mayor Inf John de Fretes, S.TH adalah Perwira Penghubung di wilayah Memberamo dan merupakan seorang pendeta yang sering memimpin pelaksanaan ibadah umat Nasrani baik di lingkungan TNI maupun di masyarakat.

Read More

KNPB Mengusir Para Tukang Ojek di Wilayah BTN Sentani

Beberapa hari lalu tepatnya hari Selasa, 13 Oktober 2015 warga Sentani BTN Purwodadi Pasar Lama Sentani dibuat resah oleh ulah beberapa oknum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang mengusir dan mengejar tukang ojek yang sedang mangkal di daerah tersebut menggunakan palu sambil berteriak.

Akibat pengusiran dan pengejaran dari aktifis KNPB tersebut akhirnya tukang ojek langsung keluar dari komplek BTN Purwodadi sambil ketakutan.

Pengusiran ini sudah beberapa kali dilakukan oleh anggota KNPB kepada masyarakat sekitar. Anggota KNPB tersebut mengatakan hal ini mereka lakukan karena menganggap warga yang biasa mangkal menjadi tukang ojek tersebut adalah aparat yang menyamar sebagai informen dan mata-mata.

Padahal tukang ojek tersebut merupakan masyarakat sekitar yang memang bekerja sebagai tukang ojek. Akibat ulah simpatisan KNPB ini, masyarakat sangat merasa terganggu dan resah dengan ulah anggota KNPB yang tidak memberikan toleransi bagi masyarakat yang akan cari nafkah dengan menjadi tukang ojek. Dari penyampaian salah seorang warga BTN Purwodadi mengatakan, Organisasi ini beberapa waktu lalu menyewa rumah di komplek tersebut dan mendirikan Sekretariat mereka disana. 

Mereka sering melakukan pertemuan-pertemuan dan kerap kali membuat ribut disekitar. Akibatnya kami dan warga yang biasa melakukan aktifitas dengan tenang kini menjadi resah dan terganggu dengan adanya sekretariatan KNPB di komplek mereka.

Setelah kejadian itu, aparat kepolisian dari Polres Jayapura bersama piket Propam Polres Jayapura segera datang dan berjaga-jaga untuk mengantisipasi pergerakan KNPB agar tidak mengadakan kegiatan yang merugikan masyarakat sekitar.

Read More

PAPUA BANYAK MELAHIRKAN ATLET BERBAKAT

Tim Futsal asal Papua yang diwakili oleh SMA N 4 Jayapura, berhak menyandang gelar Juara setelah mengandaskan Tim futsal asal Jawa barat melalui drama adu penalti. Tim dari ujung Timur itu sebelumnya mengalahkan wakil Jawa timur dengan skor 4-2 pada partai semi final dan berhasil melaju ke Final. Sementara Jawa Barat mengalahkan Sulawesi Tengah dengan skor tipis 3-2. Kedua tim ini berlaga Pada partai final Liga Futsal Perindo 2015 U 18 di GOR Ciracas, Jakarta Timur, Minggu (23/8/2015).

Partai Final yang dilakoni kedua Tim ini sangat dramatis, gol pertama diciptakan oleh Ardiansyah Runtuboy pemain asal serui dari tim Papua, 1-0 untuk Papua pada babak pertama. Pada babak kedua skor berubah menjadi imbang hingga pertandingan usai, dan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Marcel yang menjadi penentu, sukses menjebol gawang jabar, dan memastikan Tim papua sebagai juara.

Dengan kemenangan itu, Tim Papua pun berhak atas hadiah berupa uang pembinaan sebesar Rp50 juta. Sedangkan Jabar sebagai runner up, berhak atas hadiah uang pembinaan sebesar Rp25 juta. Lalu untuk tim yang menempati peringkat tiga dan juga harapan satu, ditempati Jawa Timur (Jatim) dan Sulewesi Tengah (Sulteng). Masing-masing berhak atas uang pembinaan Rp10 juta dan Rp5 juta.

Pelatih dari Tim Papua, Theo Balubun, mengaku sangat bangga dengan pemain-pemainnya yang tidak mudah menyerah dan bermain bagus. Theo menambahkan ajang-ajang seperti ini harus sering diselenggarakan agar atlet-atlet muda asal Papua bisa berkompetisi di luar Papua, dan masyarakat sana bisa tahu bahwa di Papua banyak pemain-pemain muda berbakat dan tidak menutup kemungkinan di pakai oleh Tim Pro Futsal dari klub-klub di Indonesia.

Tim Papua yang berhasil menjuarai liga ini pun mendapat apresiasi yang tinggi dari pihak sekolah, SMA N 4 Jayapura yang menyambut kedatangan mereka di bandara Sentani, Jayapura. Acara seremoni dengan pengalungan bunga, selanjutnya tim diarak oleh rekan dan guru menuju sekolah. Setibanya sambutan meriah pun sudah disiapkan oleh semua murid dan guru. Pihak sekolah mempersembahkan pertunjukan drum band. Marcel sendiri yang menjadi bintang mengaku bangga bisa mempersembahkan sesuatu yang berharga untuk Papua.

Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak-anak Papua usia muda, mampu bersaing dan berkompetisi dengan anak diluar Papua. Untuk itu kompetisi-kompetisi seperti ini harus lebih sering dilaksanakan guna mengasah talenta-talenta muda dari Papua dan dari kota-kota lainnya. ap

Read More

PAPUA BARAT BERDARAH KNPB SENANG

Sungguh miris,,  saat ini Papua seakan berada di dalam lingkup dekapan KNPB yang semakin beringas.

Saat ini Generasi Papua seakan diracuni dengan doktrin-doktrin yang menjajikan hal-hal yang tidak jelas!!!

KNPB mengorbankan generasi muda Papua, untuk meraup keuntungan dari para penjilat asing, menyebabkan keadaan semakin kacau, korban berjatuhan dimana-mana!!!

PAPUA RUSAK KNPB SENANG!!!

Read More

USAHA BENY WENDA YANG SIA-SIA

Setelah sekian lama membawa agenda penentuan nasib sendiri Papua di forum internasional Beny Wenda yang berusia 40 tahun ini menjadi tokoh sentral prokemerdekaan, Beny yang pernah ditahan di Abepura Papua dan melarikan diri pada tahun 2002 mendapat status suaka politik dari inggris, disana Beny aktif dalam menggalang dukungan di bawah bendera Free West Papua Campaign.

Tak hanya di inggris Beny juga membuka kantor di Perth Australia meski begitu suara kampanye Papua tidak sama sekali di dukung oleh pemerintah inggris, Duta besar Inggris Mark Canning menyatakan pemerintahannya pun tidak mendukung agenda kemerdekaan Papua dan tetap menghormati negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Setelah baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo berkunjung ke Papua, PM Papua Nugini Peter O’neill menyatakan dukungannya agar Indonesia menjadi anggota penuh Milanesia Spear Group (MSG). Kelompok-kelompok yang kontra dengan NKRI terus bergerak dikawasan Milanesia, ada juga organisasi yang dibawah naungan Ondowame West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG.

Organisasi ini dimotori juga oleh aktivis Papua merdeka di luar negeri seperti Benny Wenda, Octovianus Motte, Rex Rumakiek dan Jacob Rumbiak mereka mempunyai tujuan meminta negara-negara anggota MSG menerima United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) menjadi observer,

Pertemuan khusus pemimpin MSG di Papua Nugini pada Juni 2014 lalu mrnghendaki pembentukan konsultasi dengan pemerintah Indonesia, setelah terbentuk sebagai organisasi yang terdiri dari sejumlah faksi, ULMWP juga ikut mengajukan permohonan keanggotaan MSG. Pertemuan khusus akan diagendakan untuk mengefaluasi pengajuan tersebut, dan hasil aplikasi tersebut akan ditentukan pertemuan pimpinan MSG juli 2015 mendatang.

Tokoh masyarakat asal Wamena yang mewakili seluruh masyarakat Papua Dani Ulaga menanggapi bahwa hal tersebut biasa-biasa saja menurutnya itu hanya cari sensasi saja, alangkah baiknya jika memikirkan bagaimana cara Papua menjadi lebih maju dan sejahtera, Papua sudah sah menjadi bagian dari Indonesia, dan telah diakui oleh dunia jadi sekali lagi masyarakat Papua jangan terpancing oleh isu-isu dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan Papua dari NKRI.

Read More

Organisasi Ilegal yang mengatasnamakan Rakyat

penembakan dan perampasan senjata api milik aparat Kepolisian yang terjadi di Yahukomo oleh anggota KNPB, banyak pendapat-pendapat maupun pernyataan dari beberapa tokoh masyarakat. Salah satunya yaitu Juru Bicara Tim Peduli Masyarakat Kabupaten Yahukimo, Gresgy Nabing.

Gresgy Nabing waktu di wawancarai mengatakan bahwa, Tim Peduli Masyarakat Yahukimo tidak memihak kepada siapapun, baik aparat maupun kelompok KNPB yang berbuntut jatuhnya korban dipihak masyarakat.

Kronologis dari kejadian tersebut berawal dari perampasan dan penembakan yang semula di mulai dari KNPB yang meminta sumbangan atas terjadinya bencana alam yang terjadi di Vanuatu. Namun pelaksanaan pengumpulan dana tersebut disalahgunakan oleh pihak KNPB bahwa nantinya dana tersebut tidak untuk disalurkan kepada pihak Vanuatu. Mendengar berita tersebut, aparat Kepolisian mengambil langkah dan membubarkan aksi tersebut. Aksi pengumpulan dan pelaksanaan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang berkaitan. KNPB meminta dana secara ilegal dan anarkis meminta secara paksa kepada masyarakat. Oleh karena itu aparat kepoliasian terpaksa mengambil tindakan tegas, karena hal ini sudah mulai menjurus ke aksi anarkis, karena masyarakat di mintai secara paksa.

Selain itu, disinyalir bahwa dana yang sebelumnya telah terkumpul oleh anggota KNPB nantinya akan digunakan untk pembelian senjata api laras panjang maupun pistol secara ilegal yang akan digunakan untuk melakukan aksi teror di tanah Papua. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan menggunakan uang tersebut untuk bersenang-senang seperti membeli minuman keras dll.

Untuk itu, sebaiknya organisasi ilegal seperti KNPb sudah seharusnya di bubarkan saja, karena bukannya membantu pembangunan, tetapi justru hanya menambah masalah di Papua.

Read More

Alasan Kenapa Pemuda Papua Tidak Perlu Mendukung OPM

Ini adalah alasan, kenapa pemuda papua, sudah seharusnya tidak mendukung OPM dan para simpatisannya, yang notabennya juga merupakan saudara-saudara kita.

Rakyat Papua membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Kita lihat hampir selalu terjadi kontak senjata antara OPM dan aparat. sepanjang tahun 2014 kecuali bulan November, setiap bulannya selalu ada kontak senjata antara OPM faksi militer, yang sering dibilang sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok dengan pimpinan yang berbeda. Ketika ada salah satu kelompok dari KKB ini mulai peduli dengan perdamaian di Papua, maka ia akan dihujat sebagai antek NKRI. Contohnya adalah pada Januari 2014 lalu, ketika Lambert Pekikir, salah satu pimpinan kelompok KKB di Keerom mencoba menjaga perdamaian di kampungnya sendiri, Keerom, dengan mendeklarasikan “Deklarasi Keerom Damai”. Lambert Pekikir, salah satu pimpinan OPM yang paling senior yang bertahun-tahun hidup di hutan pun dihujat habis-habisan.

Hal yang menggelikan adalah pihak yang menghujat Labert Pekikir adalah KNPB, simpatisan muda OPM yang hidup di perkotaan dan tokoh-tokoh OPM di luar negeri, yang memiliki kehidupan nyaman di negaranya masing-masing.

Tentang tokoh-tokoh OPM di luar negeri. Sejujurnya banyak skali kekecewaan kita terhadap tokoh-tokoh OPM di luar negeri. 1) Tokoh-tokoh ini sering membiarakan konflik Papua di luar negeri tapi tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan kelompok-kelompok militer OPM/KKB sebagai salah satu aktor dalam konflik Papua. 2) Gaya hidup mereka yang tidak acuh terhadap kesengsaraan rakyat Papua di Papua. Entah sengaja atau tidak, mereka seringkali memposting foto-foto yang menggambarkan kenyamanan dan kemewahan kehidupan mereka di luar negeri. Padahal mereka mengklaim sibuk memperjuangkan nasib orang Papua di dunia internasional.

Bila anda pernah ke Jayapura, Biak atau kota-kota di Papua maka akan terlihat bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal. Tetapi bila anda mencoba masuk lebih dalam, terutama ke daerah yang merupakan markas-markas kelompok KKB di pedalaman Papua, maka akan terlihat sebaliknya. Pembangunan membutuhkan kestabilan keamanan, dengan keberadaan kelompok KKB di suatu daerah hal tersebut berarti menghambat pembangunan di daerah tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang baik untuk memajukan kesejahteraannya, menurut saya rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang layak dan perginya kelompok KKB dari daerah mereka untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.



Sekarang masih perlu kah kita sebagai putra-putri terhasut oleh OPM? tidakkah kita sadar bahwa kita hanya di peralat oleh mereka?.. mereka membuat berbagai konflik, dan dampaknya adalah kepada sodara-sodara kita yang semakin ketakutan akibat ulah mereka, sedangkan mereka hidup senang di luar negri dan tidak memikirkan sodara-sodara kita di Papua.



Untuk itu mari kita bersama-sama menciptakan Papua yang damai, membantu pemerintah menyiapkan sarana pendidikan yang layak untuk adik-adik kita, memberikan kesempatan para pemuda untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja bagi kaum pria di Papua, bukan seperti para OPM yang hnya bisa menciptakan konflik yang hanya menambah permasalahan di Bumi Cenderawasih ini. (Jhon Taime)

Read More

PEPERA PAPUA 1969 DALAM PERSPEKTIF HISTORIS DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN PAPUA

Papua yang terletak di wilayah paling timur dari Indonesia, masuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 19 Nopember 1969 melalui resolusi PBB No. 2504. Hal ini sekaligus menjadi pengakuan atas integrasi Papua ke Indonesia menurut hukum internasional. Selanjutnya, Papua menjadi daerah otonom yang sah bagi Indonesia pada tahun yang sama melalui UU No.12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Irian Barat dan kabupaten-kabupaten otonom di Propinsi Irian Barat. (Yan Pieter Rumbiak: 2005).

Pada era penjajahan, Belanda terkenal dengan politik devide et impera atau politik adu domba antara elit Pro Indonesia (Suku Serui) dengan Pro Papua (Suku Biak, Suku Tanah Merah) untuk memperkecil perlawanan terhadap Belanda. Sekalipun dalam hal ini tidak semua orang Biak itu pro Papua, tidak semua orang Serui itu pro Indonesia dan tidak semua orangnTanah Merah-Jayapura pro Indonesia dan Pro Belanda.

Pergerakan Belanda di Papua dilakukan dengan cermat. Dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, Belanda sengaja memperlambat perkembangan di Irian Barat/Papua atau sering disebut sebagai Politik Etik Gaya Baru. Termasuk di dalamnya usaha membentuk ”Nasionalisme Papua”. Cara ini menyebabkan orang-orang Papua tidak merasa bahwa mereka sedang dijajah.

Sejarah Papua bagian Barat masuk NKRI walaupun “agak terlambat” diakui oleh dunia internasional, namun sebenarnya sejak awal adalah bagian penduduk yang mendiami wilayah Nusantara yang kemudian bergabung dan membentuk Indonesia. Pada masa Kerajaan Majapahit (1293-1520), Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca secara eksplisit menyebutkan wilayah Papua sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit.

Setelah kedatangan Bangsa Eropa pada 1660, sebuah perjanjian disepakati antara Tidore dan Ternate di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa semua wilayah Papua berada di wilayah Kesultanan Tidore. Perjanjian ini menunjukan bahwa Pemerintah Belanda mengakui Papua sebagai bagian dari penduduk di Kepulauan Nusantara.

Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan didirikannya Boedi Oetomo tahun 1908, di mana hal tersebut didukung oleh pemuda-pemuda dari seluruh nusantara (Jong Aceh sampai Jong Papua)

Sebelum perang dunia II, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Papua dan para penduduknya di bawah Provinsi Maluku dengan Ambon sebagai ibu kota pemerintahan. Menyatunya Papua dengan wilayah lain di Nusantra dipertegas dengan Peta Pemerintah Belanda tahun 1931 yang menunjukkan bahwa wilayah kolonial Belanda membentang dari Sumtra di sebelah Barat sampai Papua di sebelah Timur. Papua juga tidak pernah disebutkan terpisah dari Hindia Belanda. Fakta ini menunjukkan bahwa berdasarkan sejarah, Papua merupakan bagian dari bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara yang akhirnya membentuk NKRI.

Pada era perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Hindia Belanda berjanji akan memerdekakan Papua pada 1963. Perjanjian tersebut merupakan bentuk propaganda politik karena semakin meningkatnya tuntutan dunia internasional agar Belanda menaati hasil KMB 1949 yang telah disepakati serta New York Agreement tanggal 15 Agustus 1962. Belanda berharap, dengan janji tersebut akan terjadi perpecahan di Masyarakat Papua, yang memang sudah terindikasi oleh Pemerintah Hindia Belanda bahwa masyarakat Papua akan memilih untuk bergabung dengan NKRI.

Inti New York Agreement adalah penyelesaian sengketa atas Papua diserahkan tidak langsung dari Belanda ke Indonesia melalui United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA). Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)/The Act of Free Choice merupakan pelaksanaan dari New York Agreement. Pepera dilaksanakan sesuai kondisi dan tingkat perkembangan masyarakat Papua/Irian pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan dengan cara one man one vote karena sulitnya medan dan keprimitifan penduduk asli Papua. Menerapkan kondisi sekarang sebagai ukuran dalam menilai keadaan waktu Pepera, jelas tidak adil dan merupakan upaya memutarbalikan sejarah.

Proses pelaksanaan Pepera dilaksanakan pada 24 Juli hingga Agustus 1969 berlangsung secara musyawarah. Diikuti oleh 1026 Anggota Dewan Musyawarah Pepera mewakili penduduk Papua sebanyak 809.327 jiwa. Dilaksanakan di 8 Kabupaten yang ada saat itu, yaitu Merauke, Jayawijaya, Paniai, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura. Ke-1026 anggota DMP tersebut terdiri atas 400 orang mewakili Unsur Tradisional (Kepala Suku/Adat), 360 orang mewakili Unsur Daerah dan 266 orang mewakili unsur Organisasi Politik/Ormas/golongan. Pepera dilakukan secara demokratis dan diawasi oleh masyarakat internasional serta berlangsung sesuai praktek-praktek internasional, di bawah nasihat, bantuan serta partisipasi PBB.

Hasil Pepera semuanya memilih dan menetapkan dengan suara bulat bahwa Irian Barat/Papua merupakan bagian mutlak dari NKRI. Tentang bulatnya suara tentu menyangkut bagaimana diplomasi tim sukses RI dengan masyarakat Papua. Namun semua keputusan diserahkan kepada seluruh peserta rapat Pepera dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua, keyakinan dan dorongan hati nuraninya. Lebih penting lagi bahwa pelaksanaan Pepera saat itu sejak awal telah diberitahukan kepada PBB serta Belanda, dan pelaksanaannya selalu diikuti dari dekat oleh Pejabat PBB yang bertugas mengawasi.

Dapat dipahami bahwa pelaksanaan Pepera diterima oleh Sidang Majlis Umum PBB pada 19 November 1969 dengan catatan. Artinya bahwa masyarakat internasonal menerima hasil Pepera yang memutuskan bergabungnya Papua dengan NKRI. Pembatalan terhadap resolusi PBB adalah tidak mungkin, karena apa yang dihasilkan sudah merupakan penegasan pengakuan PBB atas kedaulatan NKRI, termasuk Irian Jaya/Papua di dalamnya. Karena itu, setiap upaya untuk memisahkan daerah tersebut dari NKRI merupakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku, termasuk terhadap Piagam PBB itu sendiri. Dalam prinsip tata kehidupan internasional, tidak satupun negara yang menyetujui gerakan separatisme. Dukungan dan persetujuan terhadap separatisme adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan tujuan PBB.

Adalah mustahil untuk meminta Pepera dibatalkan oleh Majelis Umum PBB. Selama ini PBB belum mengenal judicial review terhadap resolusi yang dikeluarkannya. Selain itu, PBB merupakan organisasi di mana anggotanya adalah negara, sehingga tidak mungkin sebuah gerakan (movement) atau LSM meminta peninjauan kembali atas putusan atau resolusi yang dikeluarkan oleh PBB.

Tuntutan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB oleh OPM adalah tidak mungkin dan mengingkari Azas Dekolonisasi Internasional. Proses dekolonisasi dilakukan secara utuh dalam pengertian bahwa di atas sebuah daerah jajahan hanya didirikan sebuah negara berdaulat successor state, tidak dua atau lebih. Dengan demikian maka tuntutan OPM untuk pembentukan dan pendaftaran permasalahan Papua ke Komisi Dekolonisasi PBB sangat tidak relevan.

Sejak menjadi bagian dari NKRI, sebagian penduduk Papua kurang puas karena merasa termarjinalkan dan miskin. Padahal, secara geografis luasnya 4 kali luas Pulau Jawa serta memiliki kekayaan darat dan laut yang melimpah. Hal ini lah yang memunculkan semangat untuk memerdekakan diri atau tindakan separatisme.

Selain aspek ekonomis, separatisme di Papua dipicu juga oleh konflik yang berakar dari kekecewaan historis, pengesampingan sosial budaya, nasionalisme Papua, diskriminasi politik dan hukum yang tidak lepas dari provokasi asing yang mempunyai kepentingan di Indonesia.

Wilayah Indonesia yang strategis yang diapit oleh dua benua dan dua samudra membuat masyarakat dunia mengakui Indonesia sebagai persimpangan lintas pelayaran niaga utama(across the main commercial shipping line) dan mempunyai dimensi maritim yang strategis dan sekaligus menjadi ajang perebutan pengaruh sekaligus ancaman bagi negara-negara lain terutama negara tetangga.

Adanya konflik horizontal dan konflik vertical yang bernuansa separatis, seperti TPN/OPM, merupakan lahan subur bagi asing untuk menyelundupkan senjata ke wilayah konflik di Indonesia secara illegal.

Secara bilateral, Indonesia merupakan ancaman keamanan dari Utara bagi Australia, sesuai dengan buku putih pertahanan Australia tahun 1994. Papua dalam sudut pandang Australia memiliki nilai strategis sebagai buffer zone bagi pertahanan keamanannya. Oleh karena itu Australia merasa lebih aman,jika Papua menjadi merdeka dan berada dalam pengaruhnya untuk menjamin stabilitas pertahanan dan keamanannya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Papua lebih baik berada dalam pengaruh Australia, seperti halnya Timor Leste,. dari pada menjadi bagian NKRI yang sedang mengalami krisis politik.

Sebagai respon serius dari Pemerintah Pusat terhadap kesejahterann masyarakat Papua, pihaknya telah memberlakukan Program Otus, UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan upaya-upaya lain telah dilakukan untuk kesejahteraan Papua. Namun sebagian masyarakat Papua masih jauh dari sejahtera. Banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh elit politik dan pejabat lokal yang terorganisir turut menghambat perekonomian masyarakat Papua.

Perlu adanya kesadaran diri dari semua pihak untuk taat hukum/aturan dan mengesampingkan pemahaman nasionalisme sempit atau fanatisme kesukuan yang berlebihan demi kesejahteraan bersama. Perlu membangkitkan kembali semangat kebersamaan, gotong royong, saling berbagi, saling menjaga dan saling memaafkan bukan memanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan dan tidak mudah diprovokasi oleh asing demi pembangunan yang berkelanjutan khususnya di Papua dan umunya di Indonesia secara keseluruhan. Sehingga kehidupan yang damai antar masyarakat yang satu dengan yang lain bisa tercapai seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. (AS)

sumber:http://www.menaranews.com/ 

Read More

FORUM UMAT BERAGAMA UNTUK SORONG DAMAI

Read More

SURAT RAKYAT SUARA TUHAN

Read More

SERUAN NASIONAL

Read More