Juni 2014 ~ PAPUA NEWSLETTERS

Mari Cerdaskan generasi muda Papua Indonesia

Karena Generasi muda adalah tiang utama kemajuan. Kekuatan sebuah masyarakat bisa dilihat dari para Generasi Mudanya, karena pemuda adalah yang menunjukkan bahwa masyarakat itu sehat dan mampu untuk melangkah dengan serius dan ketekunan

KU TITIPKAN INDONESIA INI PADA ANAK CUCUMU

>>>...

100% WE LOVE INDONESIA

Banyak pujian dan kekaguman Budaya dan alammu, Kamu dan aku sama – sama cinta Cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa Hanyalah Papuaku Senyuman tulus dan penuh cinta Sungguh menyentuh sanubari oohh

JANGAN BIARKAN MEREKA MERUSAK MORAL ANAK-ANAK MU

>>>...

HARUMKAN NAMA IBU PERTIWI DARI TANAH INI...!!!

...

Selasa, 24 Juni 2014

Mari sukseskan Pilpers 2014


Jayapura, ­- Forum umat beragama di Papua menegaskan dan menyeruhkan rakyat Papua agar menyukseskan Pemilihan Presiden Indonesia, 9 Juli 2014 mendatang.Kepada warga Papua, Forum umat beragama merilis seruan yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilpres 9 Juli 2014.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pemilu merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 nanti dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS pada 9 juli 2014 nanti.


Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam pemilihan Presiden 9 juli nanti maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS  maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua untuk 5 tahun mendatang.

Selasa, 17 Juni 2014

Untuk Apa Memikirkan Kain Kejora

Sering terjadi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata. Beberapa yang lalu aparat TNI/Polri telah berhasil menembak mati anggota dari kelompok kriminal bersenjata yang sering kali mengacaukan keamanan di Papua. Bila kita mengaitkan masalah ini dengan peraturan mengenai Hak Asasi Manusia. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan maksud ataupun dengan tujuan tertentu jelaslah merupakan suatu kejahatan. Namun sebagai masyarakat umum, kita juga harus mampu membedakan mana yang termasuk dalam kejahatan dan mana yang merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan.
Untuk itu sebelumnya kita harus mengetahui siapa yang menembak dan apa tujuannya. Bila ada orang yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil aparat dalam membunuh para pelaku kriminal tersebut adalah suatu pelanggaran HAM. Maka hal ini jelaslah hanya penilaian yang tidak boleh kita terima begitu saja. Mengapa demikian? karena kedudukan TNI/Polri sebagai aparat pemerintah yang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pelindung seluruh tumpah darah Indonesia. Dimana dalam menjalankan tugasnya ini, apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengacaukan keamanan, apalagi meneror masyarakat serta tidak segan-segan membunuh maupun melukai masyarakat, maka TNI sebagai pelindung rakyat wajib hukumnya melindungi masyarakat dengan cara apapun, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan keselamatan dan kedaulatan negara ini.
Apakah kain berwarna merah, bergaris biru dengan 1 bintang didalamnya bisa dikatakan sebagai sebuah bendera? Banyak masyarakat telah salah dalam mengartikan kain berbintang ini dengan menyebutnya sebagai Bendera bintang kejora. Hal ini jelas salah jika kita mengetahui makna dari bendera yang sebenarnya. Sehingga sebelumnya kita harus paham apa arti dari “Bendera”.
Bendera adalah sepotong kain, yang sering dikibarkan, dan pada umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Hal ini sering juga digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kemerdekaannya.




Sekarang kita harus melihat apakah Bendera Bintang Kejora ini melambangkan suatu negara yang berdaulat? Jika benar, apakah negara tersebut telah syah berdiri sebagai sebuah negara? Jika begitu kita harus kembali merujuk pada syarat syah berdirinya negara. Dimana suatu negara dinyatakan syah berdiri sebagai negara yang berdaulat, apabila memenuhi minimal 4 unsur dibawah ini, yaitu :

1.    Rakyat.
Dalam suatu negara mutlak harus ada rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Dimana rakyat itu merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan senasib dan sepenanggungan untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam mendirikan negara. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan.
2.    Wilayah.
Wilayah dalam suatu negara adalah tempat bagi rakyat untuk menjalani kehidupannya. Bagi pemerintah merupakan tempat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, laut, udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya.
3.    Pemerintahan yang berdaulat.
Pemerintahan dalam arti luas yaitu seluruh lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang syah yang diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang.
4.    Pengakuan dari negara lain.
Suatu negara syah berdiri manakala ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de yure. Pengakuan secara nyata (de facto) memang telah berdiri, mendapat banyak dukungan dari negara Internasional. Pengakuan secara de yure maknanya secara hukum International telah memenuhi syarat untuk berdiri sebuah negara.
Berdasarkan keempat unsur diatas, jika menyinggung unsur “rakyat” yang pertama, apakah kemerdekaan atas Papua memang diinginkan oleh seluruh masyarakat di Papua? Apakah seluruh atau sebagian besar masyarakat yang mendiami wilayah Papua ini mempunyai keinginan yang sama untuk mendirikan negara sendiri? Dengan melihat pada kenyataan yang terjadi selama ini, bahwasanya keinginan merdeka yang selama ini selalu dikoar-koarkan, hanyalah keinginan dari sekelompok kecil orang-orang yang berbeda paham saja dengan ideologi Indonesia, bukanlah keinginan bersama dari seluruh masyarakat di Papua.
Dengan demikian walaupun unsur yang kedua bisa terpenuhi tetapi untuk unsur ketiga yang mengarah pada pemerintahan yang berdaulat jelaslah sangat tidak mungkin, karena pemerintahan yang berdaulat itu merupakan hasil dari kesamaan cita-cita rakyat yang bersatu dalam mendirikan suatu pemerintahan, apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.
Dengan demikian sangatlah tidak pantas, suatu kain berlambangkan bintang kejora ini dikatakan sebagai BENDERA, lebih pantas dianggap sebagai simbol belaka. Sehingga kita tidak perlu terlalu repot memikirkan kain berbintang tersebut.
Namun masalah ini juga harus jadi perhatian serius pemerintah daerah, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point 5.

Selasa, 10 Juni 2014

Ketua GSP Di Yapen Berhsil Di Lumpuhkan

Papua - Terjadi aksi penghadangan yang berujung kontak tembak antara anggota Polres Kep.Yapen dengan kelompok GSP Bersenjata. Kejadian tersebut terjadi di Kp. Menawi Distrik Angkaisera Kep. Yapen (10/06/2014).
Menurut data yang ada, kelompok GSP ini sering beroperasi di wilayah Kepulauan Yapen sampai wilayah Membramo. Mereka juga sering mengganggu dan mengusik masyarakat serta melakukan penembakan juga penghadangan terhadap pasukan keamanan. Kelompok terebut juga tega menganiaya para tokoh-tokoh masyarakat yg ada di wilayahnya.
Peristiwa tertembaknya Rudi orarei berawal dari laporan warga yang ,melaporkan bahwa terjadi perkelahian yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan diduga dilakukan oleh polaku a.n. Elias Aninam. menerima laporan tersebut AKBP Gatot beserta robongan mendatangi Tempat Kejadian Perkara TKP di Kep. Kainui.

Setelah melakukan olah TKP, Rombongan AKBP Gatot beserta 5 anggota TNI  kembali ke Mapoles Kep. Yapen. Namun dalam perjalanan kembali, rombongan dihadang oleh kelompok GSP Bersenjata pimpinan Rudi Orarei sehingga terja di kontak tembak antara Aparat dan GSP.

Pada kontak tembak tersebut, 1 orang anggota GSP bersenjata a.n. Rudi Orarei tewas ditempat dengan luka tembak di kepala.

Selain berhasil menewaskan pelaku, Aparat keamanan juga berhasil mendapatkan 1 pucuk senjata api jenis SS1-V5, 5 buah magazen dimana berisikan 150 butir munisi serta 1 GPS. Sebelumnya, senjata SS1 itu sendiri milik anggota Polsek Anggasera yang dirampas pada saat menyerang polsek tersebut tahun 2013 lalu.



Menurut Kapolsek Anggasera, di kemungkinan Kelompok GSP pimpinan Rudi Orarei ini akan melakukan aksi serupa dan  berusaha menggangu masyarakat serta berusaha untuk menimbulkan situasi tegang  menjelang Pilpres 2014 mendatang.

Minggu, 08 Juni 2014

Panglima TNI: Kasus Babinsa Tidak Terbukti

Panglima TNI Jendral Moeldoko membantah bila ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diam-diam menyerukan dukungan kepada salah satu calon presiden.

Hal itu ditegaskan dalam konferensi pers di Gedung Pusat Penerangan TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 8 Juni 2014. Jenderal Moeldoko ditemani Pangdam Jaya, Kadispen TNI, dan beberapa pimpinan TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Moeldoko mengatakan, Badan Pengawas Pemilu sudah mengecek isu kedatangan Babinsa bersama aparat desa ke sejumlah rumah penduduk, seperti yang dilaporkan tim Sekretariat Nasional Jokowi, beberapa waktu lalu. "Hasilnya apa yang dikatakan pelapor itu tidak terbukti," kata Panglima Moeldoko yang mengaku telah mendapat telepon dari Ketua Bawaslu.

Dia mengatakan, penduduk wilayah Cideng, Jakarta Pusat, salah satu wilayah yang dilaporkan didatangi Babinsa, siap menjadi saksi. Tidak ada Babinsa mendatangi penduduk, seperti kabar yang beredar beberapa hari ini.

Moeldoko meyakinkan netralitas TNI merupakan harga mati. Tidak bisa dilanggar oleh seluruh pasukan TNI. "Ini yang saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada negara.

Selasa, 03 Juni 2014

Anggota TNI Tertembak di Perbatasan RI-PNG



Jayapura, -- Seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dari Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama, Prajurit Dua (Prada) Maulana Malik dikabarkan tertembak dalam kontak senjata dengan kelompok tak dikenal di perbatasan Republik Indonesia dan  Papua New Guine (PNG), Skouw, Selasa (03/06/14).

Keterangan yang diterima majalahselangkah.com malam ini, Prada Maulana Malik dirawat di Rumah Sakit (RS) Marten Indey, RS milik TNI AD di Jayapura. Namun, media ini belum mendapatkan keterangan terkait perawatan dan kondisi korban.

Prada Maulana Malik dikabarkan dari Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama berada di bawah komando Korem 101/Antasari, Kodam VI/Tanjungpura Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama ditugaskan untuk membantu menjaga keamanan di perbatasan RI-PNG menyusul kasus penembakan yang melukai petugas kepolisian.

Kontak senjata di perbatasan RI-PNG, siang tadi, terjadi setelah 1 jam pintu gerbang dibuka. Pintu batas dibuka setelah Indonesia dan Papua New Guinea (PNG) sepakat membuka kembali daerah perbatasan Skouw-Wutung yang sempat ditutup bagi para pelintas batas menyusul terjadinya penyerangan kelompok sipil bersenjata ke Skouw, Papua pada 5 April 2014.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, penembakan terjadi saat aparat gabungan TNI dan Polri mendapatkan pengarahan dari Kasrem 172/PWY Letkol Rano Tilaar.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Polisi Sulistyo Pudjo Hartono menuding penembak adalah kelompok bersenjata yang ada di perbatasan RI-PNG. Tetapi, hingga malam ini, belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas penembakan ini. (GE/003/MS)


http://majalahselangkah.com/content/anggota-tni-tertembak-di-perbatasan-ri-png

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites