Penembakan Lanny Jaya, Menanti suara lantang pembela HAM

Kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua kembali terjadi. Kali ini menimpa salah seorang pekerja alat berat di Kabupaten Lanny Jaya, Senin (22/8) siang.

Kasus penembakan yang memakan satu korban jiwa ini menambah daftar kelam kasus serupa yang juga terjadi di Papua, dimana masyarakat sipil yang sedang bekerja mencari nafkah mendapat serangan dari kelompok bersenjata.

Sayangnya, dalam kasus-kasus seperti ini, suara dari para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang terkenal lantang untuk membela kasus pelanggaran HAM tak pernah terdengar.

Padahal kasus penembakan yang dengan sengaja dilakukan seperti itu merupakan tindakan pelanggaran HAM berat terhadap korban dan juga merugikan seluruh keluarga yang ditinggalkan korban.

Kasus pelanggaran HAM juga sering diangkat-angkat ke panggung internasional sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua oleh para pembela HAM.

Tak jarang demi usaha membela pelanggaran HAM di Papua, mereka yang mengaku para pejuang HAM Papua sampai melakukan kampanya-kampanye di sosial media hingga melakukan aksi demo dimana-mana.

So, patut menunggu apakah suara lantang pembela HAM di Papua juga akan terdengar keras untuk membela mereka yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata.

Read More

Read More

Hindari Provokasi isu Papua dan terus berpikir sehat

Tidak dapat dipungkiri sudah sejak lama keriuhan isu di Papua tidak pernah bisa bersih dari cara-cara yang gemar mengeksploitasi manusia ketika bertarung untuk menaikan isu yang ada. Jangankan terhadap kesadaran yang awam, bahkan kaum yang sudah menegerti pun bisa tersungkur dalam cara berpikir-bertindak yang tidak sehat. Bahkan jika kita perluas, dalam lingkup kebudayaan, kegemaran mengeksploitasi media dan berita atau isu HAM demi kepuasan terhadap kepuasan kekuasaan yang akan di capai. Indonesia, salah contoh Negara yang mudah sekali ditemukan provokasi primordial yang sesungguhnya mencemaskan. di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya di Papua juga sangat sering bahkan mudah sekali mendengar provokasi yang malah di ciptakan dari luar Indonesia. di Papua yang konon memiliki tingkat homogenitas sosial tinggi.

Ironisnya kita sebagai makhluk berpendidikan masih saja di bodohi dengan berbagai isu provokasi yang hanya menimbulkan berbagai konflik sosial antara sesama mahluk ciptaan Tuhan.


Cara pandang yang sering dilupakan ketika provokasi berkembang makin liar lantas bergulung seperti bola salju dan hanya berhenti di ujung putaran atau menghantam benda yang lebih keras dari dirinya. Provokasi yang berhenti ketika segalanya sudah remuk berantakan.


Ada cara pandang atau sikap untuk menanggapi provokasi seperti ini.


Seperti melihatnya dengan pandangan kita diibaratkan sebagai anak-anak. Mengutip Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer yang pernah bilang kita tidak sempurna menjadi orang dewasa jika tidak pernah menemukan (lagi) kesungguhan anak-anak dalam bermain. Kita tahu bersama, bahkan pernah mengalaminya, dunia anak adalah dunia yang tumbuh memelihara dirinya dalam perjumpaan langsung yang masih tanpa kategori, tanpa prasangka, tanpa kecurigaan negatif dan tanpa sikap merasa paling benar. Anak-anak belum memiliki definisi dirinya berbeda dalam perjumpaan tersebut. Bahkan situasi perjumpaan disambutinya dengan antusiasme yang asik dan bergembira dalam bermain bersama. Benar bahwa dunia anak adalah dunia bercermin (mirror fase). Karenanya rangkaian peran juga bahasa yang digunakan mereka dalam berinteraksi cenderung mengutip manusia dewasa. Dalam proses ini, dunia anak memang mudah sekali menjadi pertunjukan tiruan, sesuatu yang memang sering terjadi dalam fase internalisasi.


Sebagai orang dewasa yang pernah menjalani dunia anak, yang menjadi relevan dalam kebutuhan menantang provokasi primordial dalam politik adalah kemampuan mengelola ketegangan antara dunia anak yang masih tanpa kategori tadi dan laku peniruan atas orang dewasa agar tidak jatuh pada salah satu ekstrim. Menjadi sepenuh tanpa kategori dalam cara pandang terhadap perbedaan adalah ketidakmungkinan yang niscaya. Demikian juga, terkurung dalam laku peniruan terus menerus adalah kegagalan yang dungu. Secara praktis, dari pengalaman dunia anak, yang bisa kita rumuskan dalam menghadapi provokasi.


Kembali lagi pada isu provokasi yang selalu di suarakan atau dikoarkan oleh para pelaku politik yang ada di Papua, dengan memanfaatkan suatu kejadian atau memutar balikkan cerita miring tentang isu yang beredar. Kembali lagi kita harus memperhatikan para pemuda kita terutama pemuda, generasi Papua muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.


sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut.


Terus bagaimana dengan orang-orang yang katanya memperjuangkan Papua di dunia Internasional?


Sudah jelas jika organisasi seperti KNPB atau orang-orang seperti Benny Wenda yang menyerukan berbagai isu provokasi yang mnyudutkan pemerintah, sepertinya mereka harus kembali membuka buku sejarah untuk merefresh kembali otak mereka yang sudah dikotori dengan nafsu kekuasaan dunia.


Belum lagi para elite negara tetangga seperti perdana mentri Vanuwatu dan negara-negara yang memanfaatkan kesamaan RAS untuk menggait dan memprovokasi rakyat agar mengikuti nafsu kekuasaan Individual mereka masing-masing. negara-negara miskin ini memanfaatkan lobang kecil untuk meraih keuntungan demi majunya Negara mereka yang sebenarnya berada pada posisi Negara-Negara miskin di Dunia, kenapa musti menyibukkan diri dengan mengurus ketentraman Negara lain sedangkan Negara mereka belum sepenuhnya baik.


Ada juga para tokoh agama yang memanfaatkan media Agama, yang sebenarnya meruapakan tempat unutk bersandar dan memohon ampun kepada sang pencipta, akan tetapi justru agama di buat dan dirangkai sedemikian rupa agar bisa meluruskan nafsu kekuasaan.


Dari kesimpulan diatas saya rasa, menyambung dengan era benturan yang penuh dengan provokasi. So, dalam provokasi yang liar atau kompetisi yang sakit, jangan mengorbankan kemuliaan nalar yang merupakan anugrah terbaik penciptaan dihina oleh ilusi-ilusi melalui provokasi. Kembali belajar pada dunia anak dan berani memberi jarak/tanda kurung atas segala macam provokasi yang mengancam kemajemukan hidup manusia mungkin bisa menjaga diri kita sendiri.

Read More

Dibalik Keberangkatan Deky Ke Jakarta

Setelah bedemonstrasi di Jayapura, Deky Ovide berangkat ke Jakarta dengan beberapa pendukungnya. Deky berniat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya yaitu Revisi Undang Undang Otsus dan Penutupan Freeport.

Beberapa orang yang ikut bersama Deky adalah Yusak Adanto. Elly Ayakeding, Ihak Arnol Wetipo, Yulens Ongge dan sekitar 20 orang lainnya bergabung dan menamakan dirinya Pemuda Adat Papua.

Setibanya di Jakarta Deky bersama rombongan sekitar 100 orang mengadakan audiensi dengan Anggota DPR RI dari wilayah Papua di Senayan, Rabu (2/3). Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mengatakan “rekan-rekan dari Papua ini ingin ada revisi Undang Undang Otsus yang baru”.

Tanggal (3/3) yang lalu mereka akan melaksanakan demonstrasi di depan istana untuk menyampaikan aspirasi tentang revisi yang harus dilakukan terhadap Undang Undang Otsus dan penutupan Freeport, tambahnya.

Namun menurut Kabid Humas Polda Papua Kombespol Patrige Renwarin saat kami mintai konfirmasi terkait keberangkatan Deky dan rombongan ke Jakarta, tidak ada organisasi bernama Pemuda Adat Papua yang diketuai oleh Deky Ovide.

“Kami tidak pernah memberikan izin kepada Deky, apalagi organisasi Pemuda Adat Papua tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol” tambahnya.

Deky dan rombongan itu sendiri kebanyakan adalah rompolan dari KNPB yang sedang menunjukan eksistensinya kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan ingin mendirikan organisasi baru. Karena kita ketahui bersama bahwa KNPB sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan banyak konflik yang terjadi diantara anggotanya.

Kenapa KNPB pecah.? Hal ini dikarenakan organisasi KNPB tidak pernah transparan terhadap kelompoknya. Semua usaha yang dilakukan KNPB selalu menimbulkan konflik, mulai dari aksi-aksi yang brutal sampai-sampai terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah tahun yang dilakukan oleh Ketua Umum KNPB (Victor Yeimo) itu sendiri.

Waspadalah terhadap aksi-aksi yang dilancarkan KNPB, dan organisasi lain yang mengatasnamakan rakyat Papua, namun ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai karena kita ingin membantu perjuangan mereka, namun kita sendiri yang celaka dan berurusan dengan hukum.

Read More

Pantaskah Seorang Pendeta Membuat Pernyataan Tanpa Dasar..?

Peresmian kantor ULMWP beberapa waktu lalu di Wamena Papua banyak menimbulkan berbagai opini, baik dari media maupun dari Tokoh Agama Papua, salah satunya adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman.
Dalam press releasenya Socrates mengatakan bahwa “Peresmian Kantor ULMWP di Wamena merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima oleh Pemerintah Indonesia.”

Namun kenyataannya tidak seperti fakta yang ada di lapangan. Mengapa demikian..? Coba kita lihat kembali berita tentang Peresmian kantor ULMWP di Wamena yang menunggangi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang menghadiri acara tersebut pun mengaku kecewa karena telah dibohongi.

“Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya. (sumber)

Pernyataan tentang ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5 - 7 Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura, ini juga sangat tidak berdasar. Karena KPP itu sendiri berisi kegiatan berupa ceramah, seminar, diskusi kelompok, pleno dan melibatkan 350 orang peserta dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat, juga 300 pengamat baik yang ada di Papua maupun luar Papua. Adapun tema yang diambil adalah “Mari Kitong (kita) Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dan sub temanya yaitu “Rakyat Papua Bertekad memperbaharui Tanah Leluhurnya dari Tanah Konflik Menjadi Negeri yang Damai Melalui Dialog dan Kerja”. (sumber)

Pernyataan yang mengatakan tentang “Pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintahan RI” tidak sepantasnya keluar dari seorang Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua tanpa dasar dan bukti yang kuat seperti ini. Karena pemusnahan penduduk asli Papua tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi selama dalam naungan pemerintahan NKRI. Pemusnahan penduduk asli Papua dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak pernah terbukti, karena melihat data statistik pertumbuhan penduduk di Papua (sumber)

Justru sebaliknya, Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di wilayah Papua, khususnya infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tahun lalu yang telah meresmikan beberapa pembangunan jalan, pasar, pelabuhan, bandara dan beberapa infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tentunya.

Kedatangan Presiden langsung ke Papua pun mendapat apresiasi yang baik oleh masyarakat Papua dan juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengatakan “Selama ini belum pernah ada Presiden Indonesia yang pernah singgah di Nduga. "Presiden Jokowi yang pertama ke sini karena di sini terisolasi. Ini luar biasa". (sumber)

Dan kita harus mendukung program pemerintah dalam peningkatan infrastruktur di Papua ini. Tak perlu terhasut oleh pernyataan yang memprovokasi dan tidak bertanggung jawab karena tidak didasari bukti kuat dan menimbulkan anggapan negatif terhadap pemerintah.

Mari kita buka kembali apa makna demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana agar kita mampu melaksanakannya. Kita juga harus mampu memahami akan arti HAM yang sesungguhnya, mampu memperjuangkan dan menerapkannya dengan benar serta mampu memahami akan hukum dan bagaimana menegakkannya.

Sudah saatnya kita tumbuhkan rasa semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik - baiknya sesuai amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Bahwa konstitusi kita juga dengan tegas telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan umum segenap tumpah darah Indonesia adalah tujuan dibentuknya suatu Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa. Keaneka ragaman tersebut tergambar pada Lambang Negara kita yaitu Burung Garuda yang dengan ke dua kakinya mencengkeram kokoh pita yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Read More

David Beckham Tak Pernah Kunjungi Papua

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More

RI Pererat hubungan ke Negara-negara Pasifik, ULMWP mulai gelisah

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.



Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.



Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )



Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.



"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.



Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More