Setelah bedemonstrasi di Jayapura, Deky Ovide berangkat ke Jakarta dengan beberapa pendukungnya. Deky berniat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya yaitu Revisi Undang Undang Otsus dan Penutupan Freeport.
Beberapa orang yang ikut bersama Deky adalah Yusak Adanto. Elly Ayakeding, Ihak Arnol Wetipo, Yulens Ongge dan sekitar 20 orang lainnya bergabung dan menamakan dirinya Pemuda Adat Papua.
Setibanya di Jakarta Deky bersama rombongan sekitar 100 orang mengadakan audiensi dengan Anggota DPR RI dari wilayah Papua di Senayan, Rabu (2/3). Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mengatakan “rekan-rekan dari Papua ini ingin ada revisi Undang Undang Otsus yang baru”.
Tanggal (3/3) yang lalu mereka akan melaksanakan demonstrasi di depan istana untuk menyampaikan aspirasi tentang revisi yang harus dilakukan terhadap Undang Undang Otsus dan penutupan Freeport, tambahnya.
Namun menurut Kabid Humas Polda Papua Kombespol Patrige Renwarin saat kami mintai konfirmasi terkait keberangkatan Deky dan rombongan ke Jakarta, tidak ada organisasi bernama Pemuda Adat Papua yang diketuai oleh Deky Ovide.
“Kami tidak pernah memberikan izin kepada Deky, apalagi organisasi Pemuda Adat Papua tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol” tambahnya.
Deky dan rombongan itu sendiri kebanyakan adalah rompolan dari KNPB yang sedang menunjukan eksistensinya kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan ingin mendirikan organisasi baru. Karena kita ketahui bersama bahwa KNPB sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan banyak konflik yang terjadi diantara anggotanya.
Kenapa KNPB pecah.? Hal ini dikarenakan organisasi KNPB tidak pernah transparan terhadap kelompoknya. Semua usaha yang dilakukan KNPB selalu menimbulkan konflik, mulai dari aksi-aksi yang brutal sampai-sampai terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah tahun yang dilakukan oleh Ketua Umum KNPB (Victor Yeimo) itu sendiri.
Waspadalah terhadap aksi-aksi yang dilancarkan KNPB, dan organisasi lain yang mengatasnamakan rakyat Papua, namun ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai karena kita ingin membantu perjuangan mereka, namun kita sendiri yang celaka dan berurusan dengan hukum.
0 komentar:
Posting Komentar