Berbagai masalah yang ada di Papua sepertinya mulai menemukan titik terang, hal ini di buktikan dengan adanya pertemuan antara Gubernur Papua Lukas Enembe dengan kelompok TPN/OPM saat menghadiri undangan perayaan HUT ke 19 Kabupaten Puncak jaya di Mulia pada senin (12/10) kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, kelompok TPN/OPM wilayah puncak jaya meminta daerahnya di berikan sentuhan pembangunan dari pemerintah, agar daerah punjak jaya sejajar dengan daerah lainnya di Papua.
"Intinya, kelompok tersebut minta kepada Gubernur Lukas Enembe disaksikan Forkompimda Papua dan Puncak Jaya, agar daerah dibangun sejajar dengan daerah lainnya di Papua" katanya.
Sekitar 350 orang TPN/OPM dari wilayah Distrik Kalome, Yambi, Tinggineri dan Tingginambut yang berdialog dengan Gubernur Lukas Enembe di lapangan alun-alun Kota Mulia.
Pada momentum itu, ketika pimpinan TPN/OPM dari masing-masing wilayah di Puncak Jaya menyerahkan surat aspirasi kepada Gubernur Lukas Enembe.
"Jadi selain permintaan secara lisan, mereka juga serahkan permintaan tertulis, yang pada dasarnya sama. Mereka meminta agar Pemerintah segera masuk membangun daerahnya,"
Gubernur Lukas Enembe, saat itu pun langsung mengatakan bahwa baik pemerintah daerah dan pusat akan segera melakukan pembangunan yang dimaksud, asalkan tidak ada lagi kekerasan yang dilakukan di wilayah itu.
Sementara itu, Bupati Puncak Jaya Henok Ibu mengatakan rencananya tahun depan pemerintah setempat akan membuat proyek jalan sejauh 15 KM menuju markas Goliath Tabuni.
"Jalan ini nantinya langsung masuk ke tempatnya Goliath di Bukit Lima Jari. Ini juga atas permintaan Goliath dan dia juga sudah meminta untuk wilayahnya dibangun jalan. Goliat sudah menyetujuinya untuk kita bangun jalan.
Pembangunan jalan itu nantinya, sempat membuat Goliath Tabuni rasa khwatir jika jalan dibuat maka tentara akan masuk.
"Tapi Pangdam mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi, kita ubah pola pikiran dia tentang pembangunan jalan termasuk tentang kekhawatirannya jika tentara masuk. Pangdam sudah tegaskan bahwa tidak ada operasi khusus untuk Goliat Tabuni dan kawan-kawan.
Jadi sebenarnya masalah di Papua hanyalah masalah kesejahteraan, sebenarnya selama ini pemerintah sudah sangat memperhatikan orang Papua, dengan adanya UU Otsus, namun sebenarnya kembali lagi ke para pejabat yang mengelola dana yang di gelontorkan oleh pemerintah.
Pemerintah pusat setiap tahun telah menganggarkan dana pembangunan sebesar Rp 37 triliun untuk Papua. Namun, perilaku para pejabat yang jarang berada di daerahnya membuat anggaran tersebut sia-sia dan entah ke mana. jika membandingkan dana pembangunan Papua dari pemerintah pusat dengan jumlah penduduk pada tahun itu, maka setiap penduduk di provinsi Papua akan mendapatkan kurang lebih Rp 13 juta per Tahun. Dengan dana segitu seharusnya orang Papua bisa lebih maju, tak ada lagi kemiskinan, apalagi kebodohan.
Hal ini bisa menjadi evaluasi bagi para pejabat yang ada di Papua agar lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, karena mereka adalah orang yang di pilih oleh rakyat untuk mensejahterahkan rakyat. selama ini memang Banyak pejabat di daerah sana yang tidak tinggal di daerah pemerintahannya melainkan banyak membuang waktu di Jakarta dan tempat lain, seharusnya Lukas Enembe dan para pejabat ini menyadari tugasnya sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, maka seharusnya mereka lebih mementingkan kebutuhan rakyatnya dari pada harus berada di luar daerah yang tidak tahu mengurus apa diluar sana.
0 komentar:
Posting Komentar