Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

Aparat Keamanan ditembak KKB di Jayawijaya

Penembakan terhadap oknum aparat kembali terjadi di Papua tepatnya di Kab. Wamena, jayawijaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2015 jam 15:00 Waktu Indonesia Timur. Kejadian bermula pada saat aparat TNI wilayah setempat sedang melakukan pengamanan jalan Negara Kenyam-Wamena di distrik Paro. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke camb, rombongan aparat tiba-tiba di tembak dari dalam hutan dengan jarak kurang lebih 35m dan megenai salah seorang anggota di bagian lengannya dan mengakibatkan korban terjatuh.

Terkait dengan kejadian tersebut, situasi di wilayah Wamena Distrik Paro mencekam. Karena aparat keamanan mencari pelaku penembakan di sejumlah Honai, rumah warga, karena ada informasi bahwa pelaku penembakan bersembunyi di antara penduduk setempat. Pelaku peanembakan yang lari tersebut dianggap berbahaya.

Entah dari kelompok mana pelaku penembakan tersebut, entah atas alasan apa penembakan itu terjadi, hal yang perlu diketahui adalah ketika peluru ditembakan, maka permasalahan tidak hanya diantara pihak penembak dan pihak yang tertembak saja, penduduk Papua juga merasakan imbasnya. Ketika Papua dan orang-orang Papua sedang mencoba bangkit untuk kesejahteraan dan kedamaian Papua ada saja yang mengacaukan usaha tersebut, dan yang miris adalah si pengacau juga merupakan Orang Papua.

Konflik di Papua sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dengan berbagai sebab mulai dari Freeport, perang antar suku, kontak senjata antara OPM dan TNI sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan People Power oleh sayap politik OPM. Pihak OPM dengan lantang berkata “Referendum adalah satu-satunya Jalan” pihak TNI pun berkata dengan lantang “NKRI Harga Mati”, hasilnya? Tidak akan pernah selesai.

Dalam konflik, bila kerugian semacam korban jiwa atau kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan lain-lain dapat dihitung besarannya, sedangkan kerugian moril sulit untuk dihitung. Salah satu kerugian moril yang sangat berat adalah timbulnya permasalahan yang saya namakan “lost generation”, atau generasi yang hilang. Lost Generation adalah anak-anak yang tumbuh ketika konflik berlangsung. Generasi ini tumbuh pada masa konflik sehingga mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak ini dibesarkan oleh pahitnya konflik, karena dibesarkan oleh situasi konflik maka mental yang tumbuh dari si anak adalah mental semasa konflik ada kebencian, dendam dan kekerasan yang hadir dalam mental si anak. Hal inilah yang terjadi pada generasi sekarang, dan mungkin juga terjadi pada generasi anak-anak ini.

Sebuah kalimat milik Mahatma Gandhi mengkhiri tulisan saya kali ini, “If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mari, sediakan ruang yang layak bagi anak-anak Papua untuk tumbuh, jangan sertakan anak-anak Papua dalam konflik ini. Jangan tularkan rasa kebencian kepada mereka.

Read More

Cuma 5 menit, untuk masa depan Papua

Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilkada 9 Desember bsok.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pilkada merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2015. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pilkada pada tanggal 9 Dsember besok dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS bsok.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah besok, maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua di masa depan.

Read More

OPM DI MAMBERAMO RAYA DENGAN SADIS BANTAI HAMBA TUHAN

Kasonaweja - Letnan Kolonel Inf (Anumerta) John E De Fretes S.Th adalah Hamba Tuhan yang aktif khotbah, memberi siraman rohani di gereja-gereja di Jayapura maupun pada kegiatan Kodam. Berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya sebagai Pendeta telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya. Dengan penampilan yang kalem, tenang dan bersahaja Pdt John E De Fretes sangat dekat dengan masyarakat dan umatnya. John E De Fretes adalah seorang Sarjana Theologi yang terpanggil menjadi seorang abdi negara/TNI, beliau pernah tugas di Akademi Militer (Akmil) selanjutnya berdinas di Pendam XVII/Cenderawasih dengan jabatan Kasilistra, Pdt John sangat dekat dengan rekan-rekan Wartawan yang selalu ada hubungan kerja dengan Pendam XVII/Cenderawasih, jadi Pdt John tidak asing dikalangan wartawan dan Insan Media di wilayah Jayapura. Setelah cukup lama berdinas di Pendam Pdt John mutasi ke Sterdam menjabat sebagai Pabanda Tahwil dan belum lama mendapat perintah menjabat Perwira Penghubung (Pabung) di Kabupaten Mamberamo Raya yang merupakan wilayah Kodim 1712/Sarmi.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 berangkat ke Mamberamo Raya karena sesuai perintah agar segera masuk ke jabatan yang baru untuk menjalankan tugas untuk menghadapi agenda besar yaitu Pemilukada. Setelah berada di Kasonaweja Pdt John langsung aktif dengan melakukan pendekatan dan orientasi dengan warga sekitas, termasuk melaksanakan kegiatan antipasi 1 Desember dengan melakukan koordinasi dengan Forkompinda untuk memantau situasi wilayah. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sesuai dengan hasil koordinasi Kapolres Mamberamo Raya akan melakukan pemantauan ke kampung Namuni dengan jarak kurang lebih 15 menit perjalanan menggunakan Speedboat, karena Kapolres ada urusan yang harus diselesaikan maka Pdt john dengan dua orang anggota berangkat mendahului, dengan menggunakan speedboat diantar operator. Saat tiba di Kampung Namuni, korban beserta 2 anggota dihampiri oleh sekitar 15-20 orang dengan menodongkan senjata (baik senjata api, panah dan parang) kearah korban dan anggotanya. Mirisnya, korban saat ditodong oleh OPM sempat berkata untuk tidak menembak dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kampung tersebut untuk membantu dan mengayomi masyarakat, Pdt John juga mengatakan " saya seorang pendeta, saya Hamba Tuhan".. Namun OPM tetap menembak, memanah bahkan wajah beliau dikapak, sungguh sebuah perilaku yang tidak manusiawi, para pelaku tidak beradab, keji dan tidak bertuhan. Untuk dua anggota yang berusaha melindungi beliau karena tidak imbang dan terancam maka melarikan diri walaupun sempat membalas dengan tembakan tapi merupakan upaya untuk melindungi diri dan Pdt John. Akhiri salah satu putra terbaik bangsa ini gugur dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat perlakuan kelompok yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak beradab.

Kejadian ini sangat meresahkan masyarakat Papua, terlebih korban merupakan seorang pemangku agama, Hamba Tuhan yang terkenal baik kepada seluruh umatnya tanpa memandang status. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai OPM ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab serta merupakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya kelompok ini tidak layak ada di Papua yang damai ini dan para pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kelompok OPM hanya membuat situasi Papua tidak aman dan merupakan penghambat pembangunan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Papua.

"Apa yang dapat dibanggakan tindakan diatas, sedangkan seorang Pendata, Hamba Tuhan dan pemangku agamapun dibunuh dengan keji".

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More