Helikopter Sudah Beroperasi Mendistribusikan Logistik di Daerah Terpencil

Jayapura – Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, M.M. mengungkapkan, pelaksanaan Pemilihan presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di Papua secara umum aman.

“Saya melihat Papua tidak sama dengan Jakarta, justru daerah rawan kemarin pada saat pemilihan Calon legislatif. Sekarang kan, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, yang kita khawatirkan sedikit adanya gangguan keamanan yang beda paham dengan kita,” kata Pangdam kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan di Papua yang berlansung di Koridor Makodam XVII/Cenderawasih, Senin (7/7) kemarin.

Masalah antar pendukung, Pangdam juga menganggap tidak terlalu segnifikan untuk mereka berbuat sesuatu. Namun yang perlu diantisipasi adalah yang berbeda paham, seperti kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang selama ini mengganggu rakyat dan keamanan.

Secara umum, kata Pangdam, konflik yang terjadi di Papua lebih dominan konflik vertikal dan TNI/Polri sudah melakukan langkah-langkah pencegahan.

“Ada langkah-langkah pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir terhadap kelompok-kelompok tersebut,” tandasnya.

Lebih lanjut disampaikan Jenderal bintang dua ini, bahwa situasi keamanan di Papua aman-aman saja.

“Jadi, sampai saat ini masih ada keinginan-keinginan mereka mengamil tindakan untuk mengganggu proses pelaksanaan Pilpres. Tapi dihimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir tentang keamanan, kita bisa menghadapi mereka secara profesional, yang bersenjata jelas kita bertindak keras dan tegas,” ungkasnya.

Pada kesempatan itu, lanjut Pangdam, pihaknya meminta kepada kelompok-kelompok beda paham, agar jangan berkeinginan mengganggu keamanan menjelang Pilpres di Papua.

“Mari kita bersama-sama mensukseskan Pemilu ini,” kata dia.

Sementara itu pendistribusian logistik di Papua, Pangdam, menyatakan bahwa sejak hari ini, dua helikopter melik kodam XVII/Cenderawasih telah mendistribusikan logistik pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dimana, rute pendistribusian logistik tersebut diantaranya, Sentani tujuan Sarma, tepatnya di Distrik Apawer hulu. Kemudian dari Apawer hulu landing ke kampung Aurimi tua, selanjutnya akan di dorong dengan speedboat yang terdiri dari. Kampung tamaja, Kampung Airoran, Kampung Murara, Kampung Bina, dan Kampung Sasa Pee. Sementara untuk di Kabupaten Mimika yang sudah didistribusikan logistik di antarnya, distrik Jila, distrik alama.

“Ada beberapa dearah yang belum bisa di drop logistik mengingat cuaca masih gangguan, namun dua helikopter yang sudah di drop logistiknya, yakni Kabupaten sarmi dan rencana akan berlanjut besok,” paparnya.

Untuk Kabupaten Yahukimo, lanjut Pangdam Zebua, pihaknya telah menyediakan tiga helikopter untuk membantu mendistribusikan logistik.

“Kita sudah siapkan pokoknya, dan mudah-mudahan bisa jalan sampai selesai pemilihan presiden dan wakil presiden ini,”jelasnya.

Di tempat yang sama, Kapolda Papua Irjen(Pol) Drs.M Tito Karnavian mengungkapkan, pihaknya mengantisipasi enam daerah yang dianggap rawan, seperti, kabupaten Puncak Jaya, Lanny Jaya, Paniai, Jayawijaya, Yapen, dan Puncak.

“Kami sudah menempatkan pasukan di sana untuk mengantisipasi proses adanya gangguan keamanan di daerah –daerah yang di anggap rawan. Jadi, daerah ini aparat keamanan sangat kuat dilakukan pengamanan, terutama di masing-masing TPS,”ujarnya.

Sumber: Bintang Papua

Read More

Cuma 5 menit, untuk masa depan Papua

Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Paguyuban,  Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilpres 9 Juli 2014 bsok.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pemilu merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 nanti dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS bsok.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam pemilihan Presiden bsok, maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS  maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua untuk 5 tahun mendatang.

Read More

Polisi Tewas Ditikam oleh KNPB

Jayapura – Duka lagi - lagi menyelimuti institut pemerintah yaitu kepolisian. Dua orang anggota kepolisian tewas saat melakukan penggerebekan tempat perjudian di salah satu lokasi yang selama ini menjadi sasaran pihak kepolisian, tepatnya di pasar yotefa distrik abepura, jayapura papua. Dalam kejadian tersebut senjata api milik salah seorang petugas juga ikut di curi.

Kejadian tersebut berawal pada pukul 09:00 WIT, sekelompok KKB sekitar 150 orang yang melakukan judi Dadu dan disertai dengan melakukan penyebaran selebaran untuk memboikot Pemilu Presiden. Mengetahui kejadian tersebut Kemudian pada pukul 15:20 WIT warga sekitar melapor kepada pihak kepolisian. Menanggapi laporan warga tersebut pihak kepolisian yang pada saat itu berjaga di pos, sejumlah 2 orang atas nama Brigpol Hasriadi dan Brigpol Syamsul Huda dengan menggunakan 1 unit motor bersenjata lengkap kemudian langsung melakukan patroli ke TKP.

Setibanya di TKP sekelompok KKB tersebut langsung lari dan membubarkan diri, namun pada saat itu juga beberapa dari mereka melakukan penganiyaan terhadap 2 anggota kepolisian, namun karena masa yang cukup banyak akibatnya kedua anggota tersebut di keroyok dan ditikam, senjata SS1 yang pada saat itu di sandang kemudian di rampas dan di bawa lari oleh pelaku.

Tidak lama kemudian Polisi dari Polsek abepura yang di bantu anggota TNI tiba di tempat kejadian perkara langsung mengamankan TKP dan mengevakuasi korban ke RS Bhayangkara Jayapura. Sementara anggota yang lain melaksanakan pengejaran terhadap para pelaku.

Di duga kuat KKB tersebut adalah anggota KNPB karena pada saat itu para pelaku juga menyebarkan selembaran yang berisikan pemboikotan terhadap Pilpres.

Read More

Mari sukseskan Pilpers 2014

Jayapura, ­- Forum umat beragama di Papua menegaskan dan menyeruhkan rakyat Papua agar menyukseskan Pemilihan Presiden Indonesia, 9 Juli 2014 mendatang.Kepada warga Papua, Forum umat beragama merilis seruan yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilpres 9 Juli 2014.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pemilu merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pemilu Presiden Indonesia pada tanggal 9 Juli 2014 nanti dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS pada 9 juli 2014 nanti.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam pemilihan Presiden 9 juli nanti maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS  maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua untuk 5 tahun mendatang.

Read More

Untuk Apa Memikirkan Kain Kejora

Sering terjadi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal bersenjata. Beberapa yang lalu aparat TNI/Polri telah berhasil menembak mati anggota dari kelompok kriminal bersenjata yang sering kali mengacaukan keamanan di Papua. Bila kita mengaitkan masalah ini dengan peraturan mengenai Hak Asasi Manusia. Membunuh atau menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan maksud ataupun dengan tujuan tertentu jelaslah merupakan suatu kejahatan. Namun sebagai masyarakat umum, kita juga harus mampu membedakan mana yang termasuk dalam kejahatan dan mana yang merupakan suatu tindakan yang diperbolehkan.

Untuk itu sebelumnya kita harus mengetahui siapa yang menembak dan apa tujuannya. Bila ada orang yang menyatakan bahwa tindakan yang diambil aparat dalam membunuh para pelaku kriminal tersebut adalah suatu pelanggaran HAM. Maka hal ini jelaslah hanya penilaian yang tidak boleh kita terima begitu saja. Mengapa demikian? karena kedudukan TNI/Polri sebagai aparat pemerintah yang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan pelindung seluruh tumpah darah Indonesia. Dimana dalam menjalankan tugasnya ini, apabila ada seseorang atau sekelompok orang yang berusaha mengacaukan keamanan, apalagi meneror masyarakat serta tidak segan-segan membunuh maupun melukai masyarakat, maka TNI sebagai pelindung rakyat wajib hukumnya melindungi masyarakat dengan cara apapun, apalagi jika hal tersebut berhubungan dengan keselamatan dan kedaulatan negara ini.

Apakah kain berwarna merah, bergaris biru dengan 1 bintang didalamnya bisa dikatakan sebagai sebuah bendera? Banyak masyarakat telah salah dalam mengartikan kain berbintang ini dengan menyebutnya sebagai Bendera bintang kejora. Hal ini jelas salah jika kita mengetahui makna dari bendera yang sebenarnya. Sehingga sebelumnya kita harus paham apa arti dari “Bendera”.

Bendera adalah sepotong kain, yang sering dikibarkan, dan pada umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Hal ini sering juga digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kemerdekaannya.

Sekarang kita harus melihat apakah Bendera Bintang Kejora ini melambangkan suatu negara yang berdaulat? Jika benar, apakah negara tersebut telah syah berdiri sebagai sebuah negara? Jika begitu kita harus kembali merujuk pada syarat syah berdirinya negara. Dimana suatu negara dinyatakan syah berdiri sebagai negara yang berdaulat, apabila memenuhi minimal 4 unsur dibawah ini, yaitu :

1.    Rakyat.

Dalam suatu negara mutlak harus ada rakyat yang mendiami wilayah tersebut. Dimana rakyat itu merupakan sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu perasaan senasib dan sepenanggungan untuk mencapai suatu tujuan bersama dalam mendirikan negara. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara maka pemerintahan tidak akan berjalan.

2.    Wilayah.

Wilayah dalam suatu negara adalah tempat bagi rakyat untuk menjalani kehidupannya. Bagi pemerintah merupakan tempat untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan. Wilayah suatu negara terdiri dari wilayah darat, laut, udara dan dasar laut dan tanah dibawahnya.

3.    Pemerintahan yang berdaulat.

Pemerintahan dalam arti luas yaitu seluruh lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam arti sempit yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari presiden, wakil presiden dan menteri-menteri. Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang syah yang diberi wewenang oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan berdasarkan undang-undang.

4.    Pengakuan dari negara lain.

Suatu negara syah berdiri manakala ada pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de yure. Pengakuan secara nyata (de facto) memang telah berdiri, mendapat banyak dukungan dari negara Internasional. Pengakuan secara de yure maknanya secara hukum International telah memenuhi syarat untuk berdiri sebuah negara.

Berdasarkan keempat unsur diatas, jika menyinggung unsur “rakyat” yang pertama, apakah kemerdekaan atas Papua memang diinginkan oleh seluruh masyarakat di Papua? Apakah seluruh atau sebagian besar masyarakat yang mendiami wilayah Papua ini mempunyai keinginan yang sama untuk mendirikan negara sendiri? Dengan melihat pada kenyataan yang terjadi selama ini, bahwasanya keinginan merdeka yang selama ini selalu dikoar-koarkan, hanyalah keinginan dari sekelompok kecil orang-orang yang berbeda paham saja dengan ideologi Indonesia, bukanlah keinginan bersama dari seluruh masyarakat di Papua.

Dengan demikian walaupun unsur yang kedua bisa terpenuhi tetapi untuk unsur ketiga yang mengarah pada pemerintahan yang berdaulat jelaslah sangat tidak mungkin, karena pemerintahan yang berdaulat itu merupakan hasil dari kesamaan cita-cita rakyat yang bersatu dalam mendirikan suatu pemerintahan, apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Dengan demikian sangatlah tidak pantas, suatu kain berlambangkan bintang kejora ini dikatakan sebagai BENDERA, lebih pantas dianggap sebagai simbol belaka. Sehingga kita tidak perlu terlalu repot memikirkan kain berbintang tersebut.

Namun masalah ini juga harus jadi perhatian serius pemerintah daerah, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point 5.

Read More

Ketua GSP Di Yapen Berhsil Di Lumpuhkan

Papua - Terjadi aksi penghadangan yang berujung kontak tembak antara anggota Polres Kep.Yapen dengan kelompok GSP Bersenjata. Kejadian tersebut terjadi di Kp. Menawi Distrik Angkaisera Kep. Yapen (10/06/2014).
Menurut data yang ada, kelompok GSP ini sering beroperasi di wilayah Kepulauan Yapen sampai wilayah Membramo. Mereka juga sering mengganggu dan mengusik masyarakat serta melakukan penembakan juga penghadangan terhadap pasukan keamanan. Kelompok terebut juga tega menganiaya para tokoh-tokoh masyarakat yg ada di wilayahnya.
Peristiwa tertembaknya Rudi orarei berawal dari laporan warga yang ,melaporkan bahwa terjadi perkelahian yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan diduga dilakukan oleh polaku a.n. Elias Aninam. menerima laporan tersebut AKBP Gatot beserta robongan mendatangi Tempat Kejadian Perkara TKP di Kep. Kainui.

Setelah melakukan olah TKP, Rombongan AKBP Gatot beserta 5 anggota TNI  kembali ke Mapoles Kep. Yapen. Namun dalam perjalanan kembali, rombongan dihadang oleh kelompok GSP Bersenjata pimpinan Rudi Orarei sehingga terja di kontak tembak antara Aparat dan GSP.

Pada kontak tembak tersebut, 1 orang anggota GSP bersenjata a.n. Rudi Orarei tewas ditempat dengan luka tembak di kepala.

Selain berhasil menewaskan pelaku, Aparat keamanan juga berhasil mendapatkan 1 pucuk senjata api jenis SS1-V5, 5 buah magazen dimana berisikan 150 butir munisi serta 1 GPS. Sebelumnya, senjata SS1 itu sendiri milik anggota Polsek Anggasera yang dirampas pada saat menyerang polsek tersebut tahun 2013 lalu.



Menurut Kapolsek Anggasera, di kemungkinan Kelompok GSP pimpinan Rudi Orarei ini akan melakukan aksi serupa dan  berusaha menggangu masyarakat serta berusaha untuk menimbulkan situasi tegang  menjelang Pilpres 2014 mendatang.

Read More

Panglima TNI: Kasus Babinsa Tidak Terbukti

Panglima TNI Jendral Moeldoko membantah bila ada Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang diam-diam menyerukan dukungan kepada salah satu calon presiden.

Hal itu ditegaskan dalam konferensi pers di Gedung Pusat Penerangan TNI Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 8 Juni 2014. Jenderal Moeldoko ditemani Pangdam Jaya, Kadispen TNI, dan beberapa pimpinan TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara.

Moeldoko mengatakan, Badan Pengawas Pemilu sudah mengecek isu kedatangan Babinsa bersama aparat desa ke sejumlah rumah penduduk, seperti yang dilaporkan tim Sekretariat Nasional Jokowi, beberapa waktu lalu. "Hasilnya apa yang dikatakan pelapor itu tidak terbukti," kata Panglima Moeldoko yang mengaku telah mendapat telepon dari Ketua Bawaslu.

Dia mengatakan, penduduk wilayah Cideng, Jakarta Pusat, salah satu wilayah yang dilaporkan didatangi Babinsa, siap menjadi saksi. Tidak ada Babinsa mendatangi penduduk, seperti kabar yang beredar beberapa hari ini.

Moeldoko meyakinkan netralitas TNI merupakan harga mati. Tidak bisa dilanggar oleh seluruh pasukan TNI. "Ini yang saya pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada negara.

Read More