Upacara hari kesaktian pancasila itu sendiri
dilaksanakan dengan penuh semangat di seluruh tanah air tidak terkecuali di Papua.
Kita tahu selama ini Papua adalah daerah yang cukup tegang, namun hal tersebut
tidak mengundurkan niat masyarakat yang ada di Papua untuk melaksanakan upacara
1 Oktober ini karena jiwa nasionalisme masyarakat Papua yang begitu besar
terhadap NKRI. Meskipun demikian masih ada saja masyarakat atau kelompok
tertentu yang berusaha mengadu domba dan memprovokasi masyarakat. Mereka itu
adalah orang-orang yang memiliki paham yang berbeda dengan ideologi pancasila.
Kelompok-kelompok ini sudah sangatlah sering
melakukan provokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut
dalam pemberontakan mereka terhadap Negara ini. Padahal tidaklah mereka pahami
bahwa sebenarnya masyarakat sudah bosan dengan hal-hal yang sebenarnya hanya membodohi
mereka, dan merusak masa depan anak-anak mereka.
Dengan memanfaatkan situasi pemerintah yang akan bertransisi dari
Presiden SBY(Susilo Bambang Yudhoyono) ke presiden terpilih Joko Widodo dan rekonsiliasi
OPM faksi politik, terutama organisai KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB
(Negara Republik Federal Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition)
ingin melakukan pertemuan. Pertemuan di Vanuatu tersebut memang sangat menarik
untuk dibahas paling tidak karena 4 hal : Pertama kondisi politik dalam negeri
Vanuatu sendiri sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tersebut. Kedua,
Dipilihnya ketiga organisasi tersebut, padahal ada belasan organisasi lain dari
faksi politik OPM, belum bisa membahas kelompok-kelompok faksi militer OPM yang
sama sekali tidak disertakan. Ketiga, Perbedaan ketiga organisasi tersebut
terhadap pola usaha mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan yang
terakhir, Keempat, beberapa kali ditundanya penyelenggaraan pertemuan tersebut,
acara yang awalnya direncanakan pada akhir Agustus 2014 ini sudah 3 kali mengalami
penundaan karena sedikitnya tokoh-tokoh
politik OPM yang mengkonfirmasi kehadirannya di pertemuan ini. Penundaan
yang terakhir adalah tanggal 25 September 2014 lalu.
Namun tersiar kabar pada 1 oktober 2014 tepatnya pada hari
kesaktian Pancasila, Zakarias Horata yang mengaku sebagai sekertaris NRFPB
bahwa telah terjadi sidang umum pada tanggal 19 september sampe 20 september
bahwa telah diputuskan bahwa west papua akan di merdekakan, padahal sebenarnya
pada tanggal tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berada
di Amerika dan menghadiri sidang PBB namun bukan nmembahas tentang papua
melainkan SBY diangkat sebagai Presiden Majelis sekaligus Ketua Dewan Global
Green Growth Institute (GGGI). Sebenarnya nasib Papua sendiri sudah tercatat
jelas di PBB, bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI.
Namun Pemerintah Vanuatu saat ini yang dipimpin olh
PM Joe Natuman dengan dukungan penuh partai Vanuaku Pati sadar bahwa wilayah
negara-negara Ras Melanesia di Pasifik Selatan merupakan wilayah yang begitu
strategis, oleh sebab itu negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar mencoba
menguatkan pengaruhnya di kawasan ini. Pemerintah Vanuatu menerima banyak
keuntungan secara ekonomi terhadap pola diplomasi negara-negara yang berebut
pengaruh tersebut dengan menggunakan diplomasi gaya Checkbook Diplomacy.
Pemerintah Vanuatu sangat licin memanfaatkan nafsu negara-negara berkekuatan
ekonomi besar untuk menanamkan pengaruh di negara-negara Pasifik.
Diplomasi yang di lakukan
oleh oprganisasi politik seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB (Negara Republik Federal
Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition) rupanya tidak di akui
oleh Teryanus Sato, salah satu petinggi TPN-OPM yang mengklaim berpangkat
Mayjend menyampaikan terkait kunjungan MSG ke Papua “kami tidak tahu untuk apa
mereka datang, dan kami sejak awal tidak kenal apa itu WPNCL, karena
representasi bangsa Papua yang sampai hari ini masih berjuang untuk pembebasan
bangsa Papua hanya TPN/OPM, tidak ada itu nama WPNCL yang mengemis jadi anggota
di MSG, sejak awal kami tidak setuju dengan diplomasi WPNCL itu, kami tetap
berjuang dari hutan”.
Oleh karena itu, diplomasi politik ynag dilakukan oleh oprganisasi
politik seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB (Negara Republik Federal
Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition dengan Dukungan
pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang
gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin
negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan
Pasifik. Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut,
ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan
membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia.
0 komentar:
Posting Komentar