Politik Benny Wenda

Benny Wenda yang lahir di Lembah Baliem 42 tahun silam merupakan salah satu tokoh politik Papua Merdeka yang sampai saat ini masih aktif dalam melakukan lobi-lobi politik internasional untuk mencari dukungan atas kemerdekaan Papua Barat.

Benny Wenda mempunyai peran penting dan masih dipercaya dalam mengendalikan perpolitikan di Papua untuk Papua Merdeka. Namun perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan selama ini oleh Benny Wenda di Inggris hanya merupakan kegiatan fiktif dengan cara memutar balikan fakta untuk mempengaruhi opini publik masyarakat Papua yang mana semua itu hanya untuk mencari keuntungan pribadi.

Penilaian dari masyarakat Papua terhadap Benny Wenda dengan apa yang dilakukan olehnya berbanding terbalik, karena Benny Wenda di Inggris hanya mementingkan dirinya sendiri dan keluarganya dan berfoya-foya menggunakan uang rakyat yang berhasil dihasut olehnya.

Pria kelahiran Lembah Baliem ini mempunyai jejak sebagai pemberontak, diantaranya yaitu :

1. Benny Wenda pernah terlibat sebagai koordinator aksi penyerangan terhadap Polsek Abepura pada 7 Desember 2000 yang mengakibatkan 1 orang anggota Polsek Abepura meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.

2. Pada tahun 2011 Benny Wenda masuk dalam daftar Red Notice Interpol karena melarikan diri dari LP Abepura.

3. Pada bulan Desember 2014 Benny Wenda menghadiri pertemuan para pemimpin OPM di Port Villa Vanuatu dengan hasil membentuk badan baru ULMWP sebagai wadah memperjuangkan Papua masuk dalam keanggotaan MSG.

ULMWP saat ini sudah pecah dan Benny Wenda juga tidak diakui oleh NRFPB karena Edison Waromi yang ikut menandatangani deklarasi Saralana di Port Villa Vanuatu tidak meminta ijin kepada Forkorus Yoboisembut selaku Presiden NRFPB.

Dari beberapa kisah diatas kita ketahui bersama bahwa sebenarnya siapa yang ingin menguasai Papua? masing-masing dengan keegoisannya sendiri, Benny wenda dengan politik luar Negerinya yang memanfaatkan cela dengan mengangkat isu-isu HAM yang sebenarnya sudah tidak pernah terjadi lagi di tanah ini!

Sampai saat ini Benny Wenda masih eksis menyuarakan Kemerdekaan Papua ke Dunia Internasional untuk mencari dukungan dan simpati dari negara-negara lain. Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat.

Read More

Kita Harus Tegak Kepada Negara Asing

Terkait kunjungan kerja yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron yang akan berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana, pekan depan. Kesempatan pertemuan bilateral itu harus dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk menegaskan sikap RI terkait Papua dan kedaulatan NKRI.

Menurut anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, sikap tegas itu harus diambil karena gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) mempunyai kantor perwakilan resmi di Inggris, tepatnya di Kota Oxford.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan. Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron, dan tegaskan soal NKRI," ujar Zainuddin dalam keterangannya, Minggu (26/7/2015).

Kalau perlu, menurut Zainuddin, Presiden Jokowi mendesak Cameron untuk menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Dia juga mengatakan, London sudah semestinya memahami, menghormati dan mendukung kedaulatan NKRI. Menerima OPM sama dengan mengusik kedaulatan NKRI.

Lebih lanjut Zainuddin menjelaskan, Indonesia tidak pernah melakukan penjajahan terhadap Papua. Bergabungnya Papua ke dalam NKRI berdasarkan Perjanjian New York 1962 yang diprakarsai Amerika Serikat setelah perjuangan Presiden Soekarno dan para diplomat Indonesia, yang kemudian diperkuat dengan Keputusan PBB tahun 1969.

"Jadi sebenarnya sudah ada legitimasi dari dunia internasional. Namun sekarang ada upaya dari OPM untuk memutarbalikkan fakta internasional dengan melakukan internasionalisasi isu Papua," ucapnya.

Selain itu, politisi PKS ini menganggap penting Jokowi menyinggung soal OPM karena insiden intoleransi di Tolikara yang baru-baru ini terjadi, dan adanya dugaan keterlibatan pihak asing ataupun OPM. Apalagi sebelum insiden penyerangan tersebut, terjadi demo OPM di depan KBRI di London pada sekitar awal Mei lalu. Dan 1 Juli kerap diperingati sebagai HUT OPM.

"Apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan? Yang jelas kita telah bersepakat NKRI harga mati. Karena itu diplomasi mempertahankan kedaulatan NKRI ini harus kita jaga dan perkuat," tegas anggota Tim Pengawas Intelijen Komisi I DPR ini.

Perdana Menteri Inggris David Cameron akan berkunjung ke Jakarta pada Senin 27 Juli 2015 mendatang. Juru Bicara Kemenlu, Armanatha Nasir, mengatakan lawatan Cameron rencananya akan membahas peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Inggris

Read More

Presiden dituntut Tegas Kepada Negara Asing

Presiden Joko Widodo diminta menegaskan sikap pemerintah Indonesia atas keberadaan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pemerintah Inggris. Hal itu terkait rencana kunjungan bilateral yang akan dilakukan Perdana Menteri Inggris, David Cameron ke Jakarta.

"Perwakilan OPM sudah lama di Inggris. Kenapa Inggris mempersilakan mereka bikin perwakilan?" kata anggota Komisi I DPR, Ahmad Zainuddin, dalam keterangan pers.

Kantor perwakilan OPM di Oxford, Inggris, resmi dibuka pada Mei 2013. (Baca Ada Kantor Papua Merdeka di Inggris, Ini Respons Pemerintah)

Menurut Zainuddin, Inggris seharusnya menolak keinginan OPM tersebut karena menyangkut persoalan konflik pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di wilayah kedaulatan RI.

"Ini masalah politik negara lain. Presiden Jokowi harus tanyakan itu ke PM Cameron dan tegaskan soal NKRI," ujarnya.

Zainuddin meminta Jokowi untuk mendorong Inggris agar menutup kantor perwakilan OPM di negaranya. Hal itu sebagai salah satu bentuk dukungan Inggris atas kedaulatan Indonesia.

Presiden Jokowi dijadwalkan akan menerima kunjungan PM Cameron pada Senin besok. Jokowi juga akan bertemu dengan PM Turki Ahmet Davutoglu setelah Jokowi melakukan kunjungan ke Singapura pada 28-30 Juli.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kedatangan dua kepala pemerintahan itu menunjukkan posisi Indonesia masih penting di dunia internasional. "Ini menunjukkan tentang perhatian dunia pada Indonesia karena Indonesia dinilai sangat strategis dan momentum ini juga kita manfaatkan untuk meningkatkan hubungan bilateral yang baik dengan Eropa, Turki,"

Read More

Siapa Sutradara Handal Yang Menseting Kerusuhan Tolikara

Ada beberapa Media Online yang berbayar maupun tidak berbayar telah mempublikasikan berita-berita yang membuat masyarakat menjadi bingung dan geram, pasalnya cerita yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Dengan adanya berita yang tidak pas, tentu saja banyak pro dan kontra. Apalagi peristiwa yang terjadi di Tolikara ini bertepatan dengan hari raya idul fitri 1436 H, dimana umat muslim seluruh dunia merayakan hari kemenangannya selama satu bulan melaksanakan ibadah puasa.

Banyak pihak yang menyesalkan kasus yang telah terjadi di Tolikara, dan bahkan tidak sedikit pihak yang mengutuk perbuatan orang-orang yang telah membakar rumah kios dan menjalar sampai ke Musolah.

Kerusuhan yang terjadi merupakan kejadian yang direncanakan oleh sekelompok orang tertentu untuk mencari keuntungan dan bukan karena masalah agama, namun ada yang menseting sedemikian rupa sehingga seolah-olah ini dikarenakan masalah agama.






Aktor Dan Fakta Dibalik Kerusuhan Karubaga Tolikara

Kerusuhan di Tolikara merupakan upaya sistematis yang dilakukan Pemimpin GIDI dan Bupati Tolikara, untuk mengalihkan isu korupsi yang saat ini mengemuka di Tolikara. Dengan membangun sandiwara politik antar pimpinan GIDI dan Bupati Tolikara cuci tangan dengan berpura-pura selebaran provokasi bukan perintahnya.

Selebaran provokasi umat yang berujung pada pelemparan umat muslim yang sedang ibadah sholat ied/lebaran, pembakaran kios/toko dan Musolah kerusuhan ini dipimpin pendeta Marthen Jingga.

KNPB selalu memberikan pernyataan provokasi terhadap semua isu dan perkembangan di Papua termasuk untuk kerusuhan yang terjadi di Tolikara. Baru-baru ini Ones memberikan pernyataan yang membuat masyarakat resah dan bermuatan adu domba Umat. KNPB berafiliasi dengan beberapa tokoh yang memiliki kepentingan yang sama dan saling menguntungkan dengan menggadaikan dan mengorbankan masyarakat Papua demi jabatan dan setumpuk uang. KNPB organisasi terlarang tidak bermartabat dan Intoleran.

Read More

Kejadian Tolikara Menjadi Pelajaran Akan Pentingnya Kerukunan Umat Beragama

Pada tanggal 17 juli 2015 lalu pada saat hari Raya Idul Fitri 1436 H, umat muslim di tolikara yang hendak melaksanakan sholat Idul Fitri namun pada saat pelaksanaan sholat tersebut sekelompok massa kemudian datang dengan brutal dan melempari umat muslim yang akan melaksanakan sholat Ied dengan batu, kejadian ini mengakibatkan sholat Ied tidak bisa dilaksanakan.

Kejadian tersebut berawal dari tiga minggu sebelum acara seminar dan KKR, membagikan sebuah selebaran kepada masyarakat di Tolikara yang berisi imbauan kepada umat Islam di Tolikara agar menggelar shalat Idul Fitri di luar wilayah tersebut karena adanya seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat internasional, yang kebetulan tempatnya berdekatan.

Namun karena alsana toleransi umat beragama Bupati dan Kepala Kepolisian Resor Tolikara bertemu dengan panitia seminar dan KKR. Dalam pertemuan itu, surat pemberitahuan telah diralat, dan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait

Tetapi keadaan berkata lain tepat pada perayaan Hari raya, dan umat muslim sedang melaksanakan sholat Ied, sekelompok oknum mengganggu jalannya sholat yang sedang berlangsung, mereka melempari dan membakar Kios disekitaran tempat berlangsungnya sholat Id. Terbakarnya kios yang letaknya kebetulan berderetan dengan mushola, alhasil mushola pun ikut terlahap api.

Kejadian ini sangat disesalkan karena seharusnya masyarakat sudah mengerti tentang toleransi umat beragama, setiap agama memiliki tujuan yg sama yaitu untuk menuju sang pencipta dengan jalan kepercayaan masing-masing.

Untuk itu kita sebagai warga negara indonesia yang baik sudah seharusnya sadar dan mampu mengendalikan emosi, apalagi tentang toleransi ini, diharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, karena akan sangat merugikan diri kita masing-masing.

Oleh karena itu marilah kita sama-sama menghargai seluruh agama yang ada dan diakui oleh negara kita ini.

Read More

Pernyataan Gubernur Papua Tidak Selaras Dengan Perbuatannya

Terkait pemberitaan di salah satu situs abal-abal http://suarawiyaimana.blogspot.com yang mengatakn bahwa Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta semua intitusi penegak hukum untuk tidak menjadikan Papua sebagai tempat untuk mengelola isu atau menciptakan kerawanan. “saya harap semua intitusi penegak hukum di papua bekerja dengan baik. Papua sama dengan daerah lain di indonesia, jangan dijadikan tempat untuk mengelola isu dan menciptakana kerawanan, itu tidak boleh” ungkap Gubernur berkepala plontos dan berbadan gemuk ini.







Pernyataan ini sungguh membuat telinga masyarakat agak tuli, karena kita ketahui sendiri kalau selama ini para penegak hukum sendiri suda bekerja sesuai prosedur yang berlaku. Tetapi kita ketahui bahwa lukas enembe sendiri memang merupakan sosok pemimpin yang tidak memberikan etika dan contoh yang baik bagi masyarakatnya, mungkin itu sebabnya dia berkata seperti itu.







Beberapa kali memang lukas enembe seperti membangkang atau melawan pemerintah, sebelumnya pada saat kunjungan presiden terbukti Lukas enembe seperti menghindar, apa sebabnya?.. ya mungkin bisa dibilang Pak Lukas ngambek dengan presiden karena otsus plus yang di ajukan tidak kunjung di setujui oleh Presiden.







Semua itu dilakukan Presiden bukan tanpa sebab, karena kita ketahui dari awal kemunculannya blum terlihat secara signifikan di Papua sendiri, itu sebabnya Presiden RI Jokowi memutuskan turun langsung dan melihat pembangunan di papua, saat kedatangan beliaupun masyarakat Papua sangat antusias. Akan tetapi saat kedatangan Presiden, masyarakat papua tidak di dampingi oleh Pak Lukas yang nota bennya adalah simbol dari orang Papua karena dia adalah Gubernur Papua.







Memang semenjak di tolaknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, banyak elite-elite politik Papua yang begitu meradang dan kecewa. Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan mengancam tidak akan kembali ke Jakarta untuk membahas RUU Otsus Plus Papua lagi. Sedangkan, Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengancam bahwa karena RUU Otsus Plus tidak dikabulkan maka jajaran pemerintahan di Papua akan melaksanakan mogok. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Ruben Magay mengatakan bahwa Papua akan minta referendum bila RUU Otsus Plus Papua ini tidak diterima oleh pemerintah pusat.







Oleh sebab itu, tidak sepantasnya Lukas enembe terus penekan aparat, karena kainginannya individualnya. Contoh –contoh pemimpin seperti ini memang tidak sepantasnya memimpin Papua karena hanya ingin untung sendiri dan memuaskan Nafsu individualismenya.

Read More