September 2015 ~ PAPUA NEWSLETTERS

Mari Cerdaskan generasi muda Papua Indonesia

Karena Generasi muda adalah tiang utama kemajuan. Kekuatan sebuah masyarakat bisa dilihat dari para Generasi Mudanya, karena pemuda adalah yang menunjukkan bahwa masyarakat itu sehat dan mampu untuk melangkah dengan serius dan ketekunan

KU TITIPKAN INDONESIA INI PADA ANAK CUCUMU

>>>...

100% WE LOVE INDONESIA

Banyak pujian dan kekaguman Budaya dan alammu, Kamu dan aku sama – sama cinta Cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa Hanyalah Papuaku Senyuman tulus dan penuh cinta Sungguh menyentuh sanubari oohh

JANGAN BIARKAN MEREKA MERUSAK MORAL ANAK-ANAK MU

>>>...

HARUMKAN NAMA IBU PERTIWI DARI TANAH INI...!!!

...

Selasa, 22 September 2015

Benua Eropa Pun Tidak Setuju, Jika Papua Terlepas Dari Bingkai NKRI

Kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini terus berupaya mencari dukungan dari dunia internasional agar Papua terlepas dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu tempat yang saat ini di incar oleh organisasi ilegal tersebut yaitu Benua Eropa, mereka berupaya keras agar Eropa mau mendukung perjuangan OPM tersebut.

Di Papua banyak yang klaim diri sebagai OPM, untuk masyarakat Papua agar tidak ikut terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilakukan oleh orang yang mengklaim dirinya sebagai OPM, karena Papua dari dulu sudah termasuk dalam NKRI dan sampai kapanpun Papua tetap bersatu dengan Indonesia.

Kelompok separatis Papua tersebut justru berupaya untuk menarik dan melibatkan dunia internasional, untuk mendukung perjuangan mereka dan campur tangan dalam penyelesaian masalah Papua. Perlu diketahui bersama, adanya dugaan pihak asing untuk mendukung separatis Papua tersebut sesungguhnya ada permainan dan kepentingan tertentu di balik aktivitas kegiatan pihak asing, yang dapat merugikan pemerintah Indoneisa, kelompok tersebut dalam melakukan kegiatan selalu berkedok sebagai jurnalistik, penelitian, medis, keagamaan, atau aktivitas kemanusiaan lainnya.

Papua semestinya tidak harus terlepas dari Indonesia, namun organisasi-organisasi seperti OPM atau KNPB berusaha keras mendeskriminasi pemerintah Indonesia dengan mengheboh-hebohkan cerita bohong seperti pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), ini bertujuan untuk menjadi amunisi politik paling kuat dalam penentuan status Papua agar mendapat dukungan penuh dari negara luar.

Akan tetapi, lain jalan lain cerita, munculnya gerakan ini di Benua Eropa menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan di negara-negara Eropa memang menginginkan Papua untuk berpisah dari Indonesia..??

Isu tersebut langsung dijawab oleh utusan pemerintah Jerman untuk HAM dan bantuan kemanusian, Christoph Strasser, dia menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu tidak terjadi dan dia menegaskan, Jerman terus mendukung integrasi Indonesia namun pemerintah harus terus memperhatikan kesejahteraan warga Papua.

Ini sudah sangat jelas bahwa Eropa tersebut mendukung Papua untuk tetap utuh dalam bingkai NKRI, atau lebih jelasnya Papua sebagai bagian dari Indonesia. jadi keinginan OPM untuk memerdekakan Papua hanyalah mimpi kosong belaka, Papua tidak akan bertambah maju dengan terpisahnya dari Indonesia, bahkan sangat mungkin akan sangat terpuruk.

Papua saat ini telah maju sebagai bagiaan dari Indonesia jadi sampai kapanpun Papua akan tetap melekat dalam tubuh NKRI, jadi harapan dan provokasi dari pihak-pihak tertentu untuk papua melepaskan diri dari NKRI harus kita cegah bersama. Telah banyak petinggi OPM menyatakan dirinya kembali ke pangkuan NKRI, kembalinya mereka kepangkuan ibu pertiwi merupakan suatu bentuk nasionalisme bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Jadi untuk masyarakat Papua mari kita bersama-sama membangun Papua, berkerja secara sinergis dengan semua komponen. Agar Papua tercipta menjadi lebih maju, aman dan damai, untuk itu sekali lagi kita jangan sampai terprovokasi oleh organisasi-organisasi seperti OPM dan KNPB, karena mereka hanya akan membawa ke jalan kesesatan dan membuat Papua semakin hancur.

Utusan HAM Jerman Inginkan Papua Tetap dalam Bingkai NKRI

Utusan untuk Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Jerman, Christopher Straesser menegaskan bahwa Pemerintah Jerman terus mendukung Integrasi Indonesia, namun dalam hal tersebut Pemerintah Indonesia harus serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat di Papua. Pernyataan itu diungkapkan ketika Dia melakukan kunjungan ke Papua sebagai rangkaian kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 17-21 September 2015.



Dalam kunjungannya ke Papua Straesser menyoroti masalah Papua yang sering dibahas oleh berbagai organisasi dan kelompok-kelompok yang intens berbicara tentang masalah Papua. Menurutnya para kelompok NGO ini sering berbicara untuk meminta dukungan kepada pemerintah Jerman bahkan negara-negara Eropa lain, agar masalah Papua dibawa ke PBB, dengan tujuannya yakni para kelompok tersebut ingin Papua lepas dari NKRI dengan melakukan Refrendum ulang.



Meski begitu, Straesser mengatakan bahwa selama dirinya melakukan tiga kali kunjungan ke Papua yakni pada tahun 2008, 2012, dan 2015. Dia melihat ada perkembangan Positif yang terjadi di Indonesia khususnya Papua. Perkembangan Positif tersebut dilihat dari segi kesejahteraan masyarakat Papua, menurutnya pada tahun 2015 ini Papua mengalami pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat ketimbang tahun-tahun sebelumnya.



Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa sebelum tahun 2008 Straesser sebagai Utusan HAM Pemerintah Jerman, dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk berkunjung ke Papua oleh Pemerintah. Baru pada tahun 2008, 2012 hingga 2015 dia telah diberikan ijin untuk berkunjung ke Wilayah Indonesia paling timur yaitu Papua. Dia sangat mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas diperbolehkannya dia sebagai Utusan untuk urusan HAM melakukan kunjungan kerja ke Papua. Menurutnya itu merupakan kemajuan dalam demokrasi di Indonesia.



Setelah Straesser melakukan kunjungannya ke berbagai daerah di Papua dia menyimpulkan bahwa informasi dari kelompok NGO yang selama ini mereka suarakan di Jerman sangat bertolak belakang dengan keadaan nyata yang ada di Papua. Dia mencurigai bahwa kelompok tersebut adalah kelompok separatis Papua yang ingin bisa merdeka dari Indonesia, mereka terus melakukan berbagai cara agar Provinsi Papua bisa merdeka, bahkan tanpa ragu mereka mencari dukungan dari luar negeri.



Pada kunjungannya tersebut dia juga membahas kebijakan Hak Asasi Manusia dan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, Christoph Strasser memuji langkah Indonesia dalam mengatasi masalah di Papua. Pujian yang disampaikan tersebut bukan tanpa dasar dirinya telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang apa yang telah Pemerintah Indonesia lakukan bagi kesejahteraan rakyat di Papua.



Saat di Papua dia telah melakukan pertemuan dengan beberapa pejabat penting termasuk gubernur Papua untuk membahas soal Otonomi dan rekonsiliasi. Disitu Gubernur telah menjelaskan serta meyakinkan kepada dirinya bahwa otonomi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi telah berjalan dengan baik.



Oleh karenanya Straesser mengapresiasi dan berharap kepada Pemerintah Indonesia agar terus memperbaiki kehidupan masyarakat Papua menjadi lebih baik lagi, tak ada Diskriminasi ekonomi, semua harus dapat untung yang sama dan harus hidup setara. Mengenai munculnya gerakan separatis di benua biru dengan menyebarkan isu-isu Papua, Straesser menampik bahwa negara-negara di benuanya menginginkan itu terjadi, Jerman dan negara Eropa terus mendukung Integrasi Indonesia untuk membawa Papua menjadi daerah yang maju dan modern. (ak)

http://www.kompasiana.com/alfredkarafir/utusan-ham-jerman-inginkan-papua-tetap-dalam-bingkai-nkri_5600f1ae1497736005f798f9






Bukti kemajuan Papua menepis anggapan Papua di anak tirikan

Keseriusan pemerintah peningkatan kemajuan pembangunan dibergagai bidang di kawasan wilayah timur indonesia, sampai saat ini pemerintah sedang merencanakan program pembangunan jangka panjang guna percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Sehingga tudingan Papua selama ini di peranggapkan sebagai provinsi tertinggal dari provinsi yang lainnya di Indonesia, bahkan di anggap di anak-tirikan adalah tidak benar.



Hal ini dapat dilihat pada saat, Presiden Jokowi mengunjungi Papua dalam acara Natal Nasional pada akhir 2014 lalu. Selain itu juga dipertegas dengan pernyataan Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada saat rapat bersama seluruh gubernur se-Indonesia ke Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta. Tidak hanya membicarakan anggaran infrastruktur perhubungan tahun 2015, tetapi juga menyatakan rencananya membangun kereta api di Papua. Rencana Jonan patut diapresiasi dan sebagai wujud keseriusan Pemerintah RI membangun Papua.



Tidak hanya itu, Keseriusan Pemerintah untuk memilih membangun jalur kereta api ditunjukan dengan Program-program lainnya seperti Otsus dan UP4B yang lebih dahulu telah berjalan. Telah banyak yang bisa kita rasakan manfaatnya selama ini. Terlebih menggugah kesadaran seluruh pihak bahwasanya lembaga bentukan Presiden SBY dalam rangka percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat sesuai asas manfaatnya. sudah memberikan andil dalam menerobos isolasi daerah melalui pembangunan infrastruktur daerah. Dulunya merupakan wilayah yang kondisi sulit dijangkau kini telah dapat di jangkau serta di akses oleh berbagai pihak. Bahkan menjadikan salah satu faktor lambatnya pembangunan di pengaruhi kondisi geografis yang sulit di jangkau. Namun dengan adanya komitmen keseriusan Pemerintah tersebut sehingga kondisi perekonomian akan semakin berkembangan dengan pesat.



Diperkirakan sebagai wujud keseriusan Pemerintah dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Seperti diketahui besaran anggaran sektor kereta api dalam APBN-P 2015 menjadi yang terbesar dengan angka cukup fantastis mencapai Rp 20 Triliun.



Selain itu, pengembangan kereta api di Papua sudah seiring dengan rencana yang disusun oleh Bappenas. Niatan pemerintah ini tidak hanya meningkatkan perekonomian Provinsi Papua, tetapi juga untuk Papua Barat. Peran serta masyarakat lagi-lagi menjadi modal utama untuk mewujudkan itu semua dan menjadi aspek yang strategis dalam menyukseskan pembangunan.



Pemerintah menggelontorkan dana Rp 6 triliun untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua tahun 2015 ini. Presiden Joko Widododi Jayapura, Papua, Sabtu, 9 Mei 2015, menyatakan, dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertanian, pasar, dan pelabuhan, serta berbagai pembangunan di Papua.



Sumber daya alam (SDA) di Papua sangat kaya dan harus dikelola bersama oleh masyarakat adat Papua. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan, dengan gerakan ekonomi, dengan pembangunan infrastruktur pasar dan pembangunan infrastruktur lainnya. Pembangunan ini harus dirasakan masyarakat Papua,sebab, jika masyarakat tidak ikut merasakan, maka akan memunculkan kecemburuan sosial dan ekonomi. Keterlibatan masyarakat dalam setiap draft pembangunan di Papua sangat diperlukan. Berharap pada 2019, seluruh ruas jalan di Papua dapat terhubung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pun mengakui, pada tahun 2018 semua ruas jalan ini dapat terhubung.



Saat ini yang diperlukan adalah mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan pemerintah dan peran masyarakat yang saling bersinergi dalam memberikan kesadaran, pemahaman dan pencerahan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kerangka NKRI. Bahkan tak kalah pentingnya peran serta pemuka agama seperti pendeta juga memiliki peranan penting, bahkan memiliki porsi yang mungkin jauh lebih besar dari pada pemerintah, mengingat mayoritas umat Papua beragama khatolik dan protestan. Secara langsung bertatap muka langsung dengan masyarakat. Selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga kesehatan dan tidak terjebak ke dalam hal-hal negatif pergaulan bebas pada generasi muda Papua terkait miras, narkoba dan seks bebas.



Menumbuhkan kebanggaan dan wawasan kebangsaan pada diri masyarakat Papua, perlu terus dilakukan secara maksimal dan konsisten, sehingga tidak ada lagi kelompok yang menolak pembangunan ingin merdeka. Bagi golongan atau kelompok masyarakat yang masih ingin dan berusaha keras demi kemerdekaan Papua disertai dengan tindakan yang melanggar hukum, harus dilawan dan ditindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena Papua bagian dari NKRI.



Masyarakat dan pemerintah juga harus bersama-sama mewaspadai adanya intervensi asing terutama dalam bentuk kebebasan pers yang ingin memecah belah Papua. Dengan demikian harapan agar pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan masyarakatnya dapat hidup dalam kesejahteraan bukan hanya impian saja.




Selasa, 15 September 2015

Aktivis KNPB Bunuh Satu Keluarga

Kembali bumi cenderawasih di gemparkan dengan kasus pembunuhan satu keluarga di daerah Teluk Bintuni yang di lakukan oleh Aktivis KNPB Papua yang saat ini sedang dicari keberadaannya. Pembunuhan tersebut adalah kasus pelanggaran HAM berat yang dimana korban aktivis KNPB kali ini yaitu 2 orang anak balita dan seorang ibu yang kini telah kehilangan nyawa.

Seluruh organisasi HAM yang ada di Provinsi Papua Barat sudah berkumpul dan mendesak keras organisasi separatis terlarang KNPB. Dengan bantuan pihak keamanan, masyarakat siap bekerjasama membantu agar dapat segera menyelesaikan masalah tersebut dan menemukan pelaku pembunuhan keluarga ini.

Polda Papua dan Polres Teluk Bintuni juga saat ini sedang berusaha mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan itu agar segera diproses secara hukum. Kapolres Bintuni AKBP Harry Supriyono meminta kepada semua pihak agar tetap tenang, terutama kepada pihak keluarga korban agar bersabar karena mengungkap kasus pembunuhan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun kepolisian akan terus berupaya menangkap pelaku pembunuhan tersebut.

Polres Bintuni saat ini sudah menemukan titik terang aktor dibalik pembunuhan sadis itu, namun demi kepentingan penyidikan belum dapat diumumkan kepada pihak publik. Beberapa masyarakat sebenarnya sudah mengetahui pelaku pembunuhan tersebut, tetapi mereka masih menunggu kepastian dari pihak kepolisian untuk segera mengungkap lebih dalam lagi siapa-siapa saja yang terlibat. Aktivis KNPB begitu banyak, tidak mungkin semua terlibat dalam kasus ini. Yang seharusnya ditangkap dan dimintai keterangan yaitu ketua pusat KNPB yang ada di Papua Barat, tetapi karena pihak kepolisian selalu terkendala dengan yang namanya pelanggaran HAM, maka setiap kasus dan tindakan kriminal diselesaikan dengan peraturan hukum negara yang sudah ada.

Sementara itu, Dewan adat wilayah Tiga Domberay Provinsi Papua Barat juga mendesak kepolisian agar segera menangkap pelaku pembunuhan tiga warga toraja yang terjadi di Kabupaten Teluk Bintuni pada 27 Agustus 2015. Pembunuhan tiga warga Toraja, yaitu seorang ibu rumah tangga dan dua anak balitanya itu merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat,”kata Sekretaris Dewan Adat Domberay Zakarias Worota, di Manokwari.

Dia menilai kepolisian Resor Teluk Bintuni lambat dalam mengungkap pelaku dan motif kasus pembunuhan tersebut, sehingga Polda Papua Barat harus membentuk tim untuk mengungka pelaku. Siapapun pelakuknya harus dihukum seberat-beratnya bahkan seumur hidup karena telah menghilangkan nyawa tiga orang yang tidak bersalah.

Dewan Adat Domberay mengatakan akan mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Polres Teluk Bintuni dan Polda Papua Barat untuk mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan itu agar diproses hukum yang setimpal dengan tindakannya.

Pihak dari separatis KNPB kali ini sepertinya tidak dapat berbuat banyak, sebab organisasi terlarang yang ada di Papua ini sudah sangat banyak meresahkan masyarakat disetiap wilayah yang ada di Papua. Hal ini disebabkan sudah terlalu banyak korban jiwa yang tidak bersalah yang jatuh ditangan mereka. Orang-orang yang tidak berdosa dibunuh dengan keji dan sadis, tidak ada yang tahu maksud dan tujuan dari organisasi ini. Pemerintah sendiri sudah berusaha sekuat mungkin untuk membubarkan organisasi ini, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian bahwa organisasi terlarang ini sudah dibubarkan.

Dukungan pembubaran KNPB dari seluruh masyarakat Papua sudah sangat sering dilakukan, tetapi selalu menemui kendala pada saat pelaksanaannya, pihak keamanan kebingungan bagaimana mana harus membubarkan organisasi separatis tersebut, pasalnya anggota yang terlibat dalam organisasi ini adalah Pemuda-pemuda Papua yang notabennya adalah calon penerus generasi bangsa nantinya.

Tetapi pihak pemerintah dan aparat keamanan sendiri ternyata tidak kehabisan akal, dengan membentuk suatu organisasi anak muda calon penerus bangsa maka telah terbentuklah organisasi yang dinamakan FKPPI.

FKPPI adalah bagian dari komponen bangsa dan generasi muda bangsa yang memiliki tanggung jawab terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersama-sama ikut menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Indonesia. Maka dengan organisasi inilah yang nantinya diharapkan dapat menyadarkan pemuda-pemuda yang ada di Papua bahwa dirinya adalah harapan bangsa bukan sebagai perusak yang bertindak sebagai pemberontak di negara sendiri.

Dari organisasi FKPPI inilah yang menjadi salah satu tandingan dari organisasi terlarang KNPB, sehingga tidak ada lagi nanti pemuda-pemuda yang menjadi dalang setiap kejahatan tindakan kriminal di Papua.

Selasa, 01 September 2015

OPM KELOMPOK PURON WENDA MELAKUKAN PEMERASAN DAN MENEMBAKI MOBIL WARGA

Penembakan kembali dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka) pimpinan Puron Wenda dari arah pegunungan yang mengenai mobil angkutan jurusan Wamena – Tolikara – Puncak Jaya, jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8563 FA di jalan Trans Jembatan Besi Kali Umagi desa Menggena Distrik Kuari, Kab. Toloikara Papua, tidak hanya itu sebelum mobil melintas di jalan Trans, mobil di palak dan dimintai uang oleg empat orang yang di duga anggota Puron Wenda.

Kelompok GSP/B (Gerakan Separatis Papua/Bersenjata) pimpinan Puron Wenda ini sering melakukan aksi anarkis, pemerasan dan penembakan sampai memakan banyak korban berjatuhan, bukan hanya dari aparat saja namun masyarakat sipil pun ikut menjadi korbannya.

Penembakan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan harus diadili di depan peradilan yang ada di negara hukum kita, perbuatan yang dikakukan oleh kelompok Puron dan anggotanya tersebut sudah betul-betul sangat meresahkan dan tidak boleh ditolelir, karena sudah meresahkan masyarakat Papua yang sedang bekerja untuk hidup, susah payah demi mencari sesuap nasi tetapi anggota Puron Wenda dengan paksa meminta – minta uang kepada masyarakat.

Ini sungguh tindakan yang sangat meresahkan masyarakat Papua, banyak masyarakat melapor ke pihak keamanan untuk meringkus orang – orang tersebut, yang sudah banyak melakukan aksi kriminal, OPM melakukan penembakan hanya untuk menunjukan exsistensinya, tetapi mereka hanya fokus untuk memeras dan meminta uang untuk hidupnya sehari – hari.

Masyarakat Papua harus tau, OPM ini hanya mementingkan dirinya sendiri dengan melakukan aksi penembakan dan memeras, meminta uang dengan mengatasnamakan masyarakat Papua, sungguh perilaku yang sangat tidak terpuji, mereka tidak mau bekerja hanya bisa memeras kepada masyarakat dan mengancam untuk mendapatkan uang.

Masyarakat Papua berharap agar tidak ada yang terpengaruh dengan permainan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), mereka hanya bisa merusak kedamaian rakyat Papua.

Sebenarnya perjuangan rakyat Papua menuntut kemerdekaan dari Indonesia selama ini hanya memberikan hasil bahwa Papua adalah bagian dari NKRI, banyak dari anggota OPM yang telah kembali ke NKRI yang menyadarinya, telah banyak petinggi OPM menyatakan dirinya kembali ke pangkuan NKRI, kembalinya mereka kepangkuan ibu pertiwi merupakan suatu bentuk nasionalisme bahwa Papua merupakan bagian dari NKRI.

Untuk itu bagi seluruh masyarakat Papua, agar membantu pihak keamanan seperti TNI/Polri, untuk meringkus orang-orang yang menyebut dirinya sebagai OPM, karena ulah mereka Papua menjadi tidak kondusif, saat ini banyak masyarakat yang mengatakan bahwa Papua ini sudah merdeka dari dulu dan sampai kapanpun Papua tetap satu wadah dengan NKRI.

Kelompok tersebut juga berbeda paham dengan Bangsa Indonesia dan mempunyai keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), untuk mengantisipasi penembakan oleh kelompok tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik dari masyarakat untuk menangkal dan menangkap pemeberontak bersenjata tersebut, partisipasi masyarakat adalah dengan cara peka akan keadaan sekitar kita dengan melaporkan segera kepada aparat TNI/Polri bila ada kelompok yang mencurigakan yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

Oleh karena itu masyarakat khususnya yang tinggal di pegunungan agar tidak gampang terprovokasi dengan ajakan mengatasnamakan agama, suku dan keyakinan lainnya terutama yang melanggar hukum, teruslah berpikir positif bahwa Papua sudah lebih baik dan lebih maju karena para pemimpinnya adalah putra-putri Papua sendiri.

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites