Penembakan Lanny Jaya, Menanti suara lantang pembela HAM

Kasus penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua kembali terjadi. Kali ini menimpa salah seorang pekerja alat berat di Kabupaten Lanny Jaya, Senin (22/8) siang.

Kasus penembakan yang memakan satu korban jiwa ini menambah daftar kelam kasus serupa yang juga terjadi di Papua, dimana masyarakat sipil yang sedang bekerja mencari nafkah mendapat serangan dari kelompok bersenjata.

Sayangnya, dalam kasus-kasus seperti ini, suara dari para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang terkenal lantang untuk membela kasus pelanggaran HAM tak pernah terdengar.

Padahal kasus penembakan yang dengan sengaja dilakukan seperti itu merupakan tindakan pelanggaran HAM berat terhadap korban dan juga merugikan seluruh keluarga yang ditinggalkan korban.

Kasus pelanggaran HAM juga sering diangkat-angkat ke panggung internasional sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Papua oleh para pembela HAM.

Tak jarang demi usaha membela pelanggaran HAM di Papua, mereka yang mengaku para pejuang HAM Papua sampai melakukan kampanya-kampanye di sosial media hingga melakukan aksi demo dimana-mana.

So, patut menunggu apakah suara lantang pembela HAM di Papua juga akan terdengar keras untuk membela mereka yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata.

Read More

Read More

Hindari Provokasi isu Papua dan terus berpikir sehat

Tidak dapat dipungkiri sudah sejak lama keriuhan isu di Papua tidak pernah bisa bersih dari cara-cara yang gemar mengeksploitasi manusia ketika bertarung untuk menaikan isu yang ada. Jangankan terhadap kesadaran yang awam, bahkan kaum yang sudah menegerti pun bisa tersungkur dalam cara berpikir-bertindak yang tidak sehat. Bahkan jika kita perluas, dalam lingkup kebudayaan, kegemaran mengeksploitasi media dan berita atau isu HAM demi kepuasan terhadap kepuasan kekuasaan yang akan di capai. Indonesia, salah contoh Negara yang mudah sekali ditemukan provokasi primordial yang sesungguhnya mencemaskan. di daerah-daerah yang ada di Indonesia khususnya di Papua juga sangat sering bahkan mudah sekali mendengar provokasi yang malah di ciptakan dari luar Indonesia. di Papua yang konon memiliki tingkat homogenitas sosial tinggi.

Ironisnya kita sebagai makhluk berpendidikan masih saja di bodohi dengan berbagai isu provokasi yang hanya menimbulkan berbagai konflik sosial antara sesama mahluk ciptaan Tuhan.


Cara pandang yang sering dilupakan ketika provokasi berkembang makin liar lantas bergulung seperti bola salju dan hanya berhenti di ujung putaran atau menghantam benda yang lebih keras dari dirinya. Provokasi yang berhenti ketika segalanya sudah remuk berantakan.


Ada cara pandang atau sikap untuk menanggapi provokasi seperti ini.


Seperti melihatnya dengan pandangan kita diibaratkan sebagai anak-anak. Mengutip Friedrich Wilhelm Nietzsche adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair dan komposer yang pernah bilang kita tidak sempurna menjadi orang dewasa jika tidak pernah menemukan (lagi) kesungguhan anak-anak dalam bermain. Kita tahu bersama, bahkan pernah mengalaminya, dunia anak adalah dunia yang tumbuh memelihara dirinya dalam perjumpaan langsung yang masih tanpa kategori, tanpa prasangka, tanpa kecurigaan negatif dan tanpa sikap merasa paling benar. Anak-anak belum memiliki definisi dirinya berbeda dalam perjumpaan tersebut. Bahkan situasi perjumpaan disambutinya dengan antusiasme yang asik dan bergembira dalam bermain bersama. Benar bahwa dunia anak adalah dunia bercermin (mirror fase). Karenanya rangkaian peran juga bahasa yang digunakan mereka dalam berinteraksi cenderung mengutip manusia dewasa. Dalam proses ini, dunia anak memang mudah sekali menjadi pertunjukan tiruan, sesuatu yang memang sering terjadi dalam fase internalisasi.


Sebagai orang dewasa yang pernah menjalani dunia anak, yang menjadi relevan dalam kebutuhan menantang provokasi primordial dalam politik adalah kemampuan mengelola ketegangan antara dunia anak yang masih tanpa kategori tadi dan laku peniruan atas orang dewasa agar tidak jatuh pada salah satu ekstrim. Menjadi sepenuh tanpa kategori dalam cara pandang terhadap perbedaan adalah ketidakmungkinan yang niscaya. Demikian juga, terkurung dalam laku peniruan terus menerus adalah kegagalan yang dungu. Secara praktis, dari pengalaman dunia anak, yang bisa kita rumuskan dalam menghadapi provokasi.


Kembali lagi pada isu provokasi yang selalu di suarakan atau dikoarkan oleh para pelaku politik yang ada di Papua, dengan memanfaatkan suatu kejadian atau memutar balikkan cerita miring tentang isu yang beredar. Kembali lagi kita harus memperhatikan para pemuda kita terutama pemuda, generasi Papua muda harus belajar kembali sejarah lokal Papua agar tahu bahwa persoalan Papua sudah selesai dan generasi muda harus mengetahui sejarah perjuangan masyarakat Papua saat bergabung dengan NKRI.


sejarah mencatat bahwa beberapa pahlawan asli Papua seperti Silas Papare, Frans Kaisepo dan Marthen Indey, Mempunyai peranan penting dalam sejarah perjuangan masuknya Papua ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bergabungnya Papua ke NKRI sudah final dan telah tercatat dalam titah Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) serta telah diakui dunia bahwa Papua adalah bagian NKRI. Bahkan sampai hari ini resolusi dewan keamanan PBB belum di cabut.


Terus bagaimana dengan orang-orang yang katanya memperjuangkan Papua di dunia Internasional?


Sudah jelas jika organisasi seperti KNPB atau orang-orang seperti Benny Wenda yang menyerukan berbagai isu provokasi yang mnyudutkan pemerintah, sepertinya mereka harus kembali membuka buku sejarah untuk merefresh kembali otak mereka yang sudah dikotori dengan nafsu kekuasaan dunia.


Belum lagi para elite negara tetangga seperti perdana mentri Vanuwatu dan negara-negara yang memanfaatkan kesamaan RAS untuk menggait dan memprovokasi rakyat agar mengikuti nafsu kekuasaan Individual mereka masing-masing. negara-negara miskin ini memanfaatkan lobang kecil untuk meraih keuntungan demi majunya Negara mereka yang sebenarnya berada pada posisi Negara-Negara miskin di Dunia, kenapa musti menyibukkan diri dengan mengurus ketentraman Negara lain sedangkan Negara mereka belum sepenuhnya baik.


Ada juga para tokoh agama yang memanfaatkan media Agama, yang sebenarnya meruapakan tempat unutk bersandar dan memohon ampun kepada sang pencipta, akan tetapi justru agama di buat dan dirangkai sedemikian rupa agar bisa meluruskan nafsu kekuasaan.


Dari kesimpulan diatas saya rasa, menyambung dengan era benturan yang penuh dengan provokasi. So, dalam provokasi yang liar atau kompetisi yang sakit, jangan mengorbankan kemuliaan nalar yang merupakan anugrah terbaik penciptaan dihina oleh ilusi-ilusi melalui provokasi. Kembali belajar pada dunia anak dan berani memberi jarak/tanda kurung atas segala macam provokasi yang mengancam kemajemukan hidup manusia mungkin bisa menjaga diri kita sendiri.

Read More

Dibalik Keberangkatan Deky Ke Jakarta

Setelah bedemonstrasi di Jayapura, Deky Ovide berangkat ke Jakarta dengan beberapa pendukungnya. Deky berniat melakukan demonstrasi di depan Istana Negara dan menyampaikan aspirasinya yaitu Revisi Undang Undang Otsus dan Penutupan Freeport.

Beberapa orang yang ikut bersama Deky adalah Yusak Adanto. Elly Ayakeding, Ihak Arnol Wetipo, Yulens Ongge dan sekitar 20 orang lainnya bergabung dan menamakan dirinya Pemuda Adat Papua.

Setibanya di Jakarta Deky bersama rombongan sekitar 100 orang mengadakan audiensi dengan Anggota DPR RI dari wilayah Papua di Senayan, Rabu (2/3). Anggota Komisi IV DPR RI Robert Kardinal mengatakan “rekan-rekan dari Papua ini ingin ada revisi Undang Undang Otsus yang baru”.

Tanggal (3/3) yang lalu mereka akan melaksanakan demonstrasi di depan istana untuk menyampaikan aspirasi tentang revisi yang harus dilakukan terhadap Undang Undang Otsus dan penutupan Freeport, tambahnya.

Namun menurut Kabid Humas Polda Papua Kombespol Patrige Renwarin saat kami mintai konfirmasi terkait keberangkatan Deky dan rombongan ke Jakarta, tidak ada organisasi bernama Pemuda Adat Papua yang diketuai oleh Deky Ovide.

“Kami tidak pernah memberikan izin kepada Deky, apalagi organisasi Pemuda Adat Papua tersebut tidak terdaftar di Kesbangpol” tambahnya.

Deky dan rombongan itu sendiri kebanyakan adalah rompolan dari KNPB yang sedang menunjukan eksistensinya kepada masyarakat agar mendapatkan simpati dan ingin mendirikan organisasi baru. Karena kita ketahui bersama bahwa KNPB sendiri hingga saat ini tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan banyak konflik yang terjadi diantara anggotanya.

Kenapa KNPB pecah.? Hal ini dikarenakan organisasi KNPB tidak pernah transparan terhadap kelompoknya. Semua usaha yang dilakukan KNPB selalu menimbulkan konflik, mulai dari aksi-aksi yang brutal sampai-sampai terjadi kasus pencabulan terhadap anak perempuan yang masih di bawah tahun yang dilakukan oleh Ketua Umum KNPB (Victor Yeimo) itu sendiri.

Waspadalah terhadap aksi-aksi yang dilancarkan KNPB, dan organisasi lain yang mengatasnamakan rakyat Papua, namun ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jangan sampai karena kita ingin membantu perjuangan mereka, namun kita sendiri yang celaka dan berurusan dengan hukum.

Read More

Pantaskah Seorang Pendeta Membuat Pernyataan Tanpa Dasar..?

Peresmian kantor ULMWP beberapa waktu lalu di Wamena Papua banyak menimbulkan berbagai opini, baik dari media maupun dari Tokoh Agama Papua, salah satunya adalah Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman.
Dalam press releasenya Socrates mengatakan bahwa “Peresmian Kantor ULMWP di Wamena merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan Rakyat dan Bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima oleh Pemerintah Indonesia.”

Namun kenyataannya tidak seperti fakta yang ada di lapangan. Mengapa demikian..? Coba kita lihat kembali berita tentang Peresmian kantor ULMWP di Wamena yang menunggangi acara syukuran masyarakat Wamena atas berdirinya kantor Dewan Adat Papua (DAP). Beberapa masyarakat yang menghadiri acara tersebut pun mengaku kecewa karena telah dibohongi.

“Sa tra tau apa itu ULMWP, yang sa tau kemarin itu kita melaksanakan ibadah syukur untuk pembukaan kantor DAP, agar aspirasi kita dapat didengar oleh pemerintah pusat,” kata Simon Pakage saat menyampaikan kekecewaannya. (sumber)

Pernyataan tentang ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5 - 7 Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura, ini juga sangat tidak berdasar. Karena KPP itu sendiri berisi kegiatan berupa ceramah, seminar, diskusi kelompok, pleno dan melibatkan 350 orang peserta dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat, juga 300 pengamat baik yang ada di Papua maupun luar Papua. Adapun tema yang diambil adalah “Mari Kitong (kita) Bikin Papua Jadi Tanah Damai” dan sub temanya yaitu “Rakyat Papua Bertekad memperbaharui Tanah Leluhurnya dari Tanah Konflik Menjadi Negeri yang Damai Melalui Dialog dan Kerja”. (sumber)

Pernyataan yang mengatakan tentang “Pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintahan RI” tidak sepantasnya keluar dari seorang Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Babtis Papua tanpa dasar dan bukti yang kuat seperti ini. Karena pemusnahan penduduk asli Papua tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi selama dalam naungan pemerintahan NKRI. Pemusnahan penduduk asli Papua dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak pernah terbukti, karena melihat data statistik pertumbuhan penduduk di Papua (sumber)

Justru sebaliknya, Pemerintah sangat memperhatikan pembangunan di wilayah Papua, khususnya infrastruktur seperti yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi tahun lalu yang telah meresmikan beberapa pembangunan jalan, pasar, pelabuhan, bandara dan beberapa infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tentunya.

Kedatangan Presiden langsung ke Papua pun mendapat apresiasi yang baik oleh masyarakat Papua dan juga Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas mengatakan “Selama ini belum pernah ada Presiden Indonesia yang pernah singgah di Nduga. "Presiden Jokowi yang pertama ke sini karena di sini terisolasi. Ini luar biasa". (sumber)

Dan kita harus mendukung program pemerintah dalam peningkatan infrastruktur di Papua ini. Tak perlu terhasut oleh pernyataan yang memprovokasi dan tidak bertanggung jawab karena tidak didasari bukti kuat dan menimbulkan anggapan negatif terhadap pemerintah.

Mari kita buka kembali apa makna demokrasi yang sebenarnya dan bagaimana agar kita mampu melaksanakannya. Kita juga harus mampu memahami akan arti HAM yang sesungguhnya, mampu memperjuangkan dan menerapkannya dengan benar serta mampu memahami akan hukum dan bagaimana menegakkannya.

Sudah saatnya kita tumbuhkan rasa semangat pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sebaik - baiknya sesuai amanat yang telah diberikan oleh rakyat. Bahwa konstitusi kita juga dengan tegas telah mengamanatkan bahwa kesejahteraan umum segenap tumpah darah Indonesia adalah tujuan dibentuknya suatu Negara yang memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan bahasa. Keaneka ragaman tersebut tergambar pada Lambang Negara kita yaitu Burung Garuda yang dengan ke dua kakinya mencengkeram kokoh pita yang bertuliskan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu.

Read More

David Beckham Tak Pernah Kunjungi Papua

Sudah sering kita melihat atau membaca berita yang tidak benar (Hoax). Kali ini pihak separatis di Papua melakukannya kembali dengan sengaja melakukan pengeditan gambar David Beckham yang diklaim sedang berkunjung ke Papua secara diam-diam dan memberikan bantuan kemanusiaan setelah mendengar tragedi kematian anak di Nduga pada tahun 2015.

Pada kenyataannya, tidak pernah ada kunjungan David Beckham ke Papua, apalagi secara diam-diam seperti yang diberitakan salah satu blog pribadi yang dinamakan Potret Anak Melanesia. http://potretanakmelanesia.blogspot.co.id/2016/02/diam-diam-david-beckham-ke-wamena-papua.html

Bukannya mendukung pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan di Papua, blog tersebut malah memutar balikkan fakta, menyebarkan informasi/isu-isu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Selalu membuat kebohongan Publik, dan dengan sengaja menuliskan bahwa “anak-anak di Papua mengalami gizi buruk” sementara pada kenyataannya tidak benar, yang terjadi adalah bahwa anak-anak Papua yang meninggal disebabkan oleh penyakit.

Terlihat jelas pada foto tersebut ada perbedaan yang sangat mencolok. Pertama, tulisan “free west Papua” yang terdapat pada kaos yang dikenakan David Beckham merupakan editan saja. Kedua, rumah adat di Papua tidak ada yang terbuat dari anyaman bambu seperti pada gambar, itu adalah rumah adat Papua New Guinea (PNG), sedangkan rumah adat Papua adalah Honai.

Adapun kedatangan David Beckham di PNG tersebut untuk membuat sebuah film dokumenter BBC yang disebut For the Love of the Game. Disepanjang perjalanannya itulah dia sempatkan untuk mengunjungi sebuah desa yang merupakan program dari UNICEF dan bertemu dengan beberapa anak-anak PNG dan didukung oleh Unicef ​​serta David 7 Fund.

Di Papua Nugini, David bertemu anak-anak yang menderita kekurangan gizi, yang merupakan masalah besar di negara ini. Ini penyebab utama kematian pada anak balita, dengan hampir setengah tidak mendapatkan makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh sehat dan kuat. Penyebab lainnya adalah kemiskinan, pola makan kurang nutrisi yang benar, dan kurangnya pengetahuan tentang praktik pemberian makan yang baik dan gizi anak. https://blogs.unicef.org.uk/2015/12/29/keeping-children-safe-from-malnutrition-in-papua-new-guinea/

Kita harus bersyukur karena hidup di Indonesia tidak mengalami kemiskinan, keterbelakangan pendidikan tentang kesehatan dan wabah gizi buruk seperti PNG. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya secara merata.

Read More

RI Pererat hubungan ke Negara-negara Pasifik, ULMWP mulai gelisah

Menurut geografis letak Indonesia yang diapit oleh kedua samudera dan dua benua merupakan perairan yang menjadi salah satu jalur perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung. Keadaan ini menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan dan ancaman keamanan yang menyebabkan instabilitas dalam negeri dan kepentingan strategisnya dengan negara-negara Pasifik.

Pemerintah Indonesia berencana lebih mempererat hubungan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik sebagai bentuk mempererat Hubungan kususnya dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.



Tentunya hal tersebut dilakukan dalam menjaga hubungan dengan negara-negara di regional Pasifik dengan menjadi mitra dialog di PIF (Pacific Islands Forum). PIF memiliki 16 negara anggota antara lain Australia, Cook Islands, Federate States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Niue, Palau, Papua Nugini, Samoa, Selandia Baru, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.



Bergabungnya Indonesia dengan PIF bukan tanpa tujuan. Tujuan Indonesia antara lain meliputi (1) keikutsertaan Indonesia dalam PIF merupakan bagian dari upaya untuk mereposisi kebijakan luar negeri RI yang selama ini lebih memberi penekanan kepada negara-negara ASEAN dan negara Barat, menuju look east policy, (2) kehadiran Indonesia dalam PFD, merupakan bagian dari upaya untuk medekatakan diri dengan negara-negara di kawasan Pasifik, dan (3) keikutsertaan Indonesia sebagai mitra dialog PIF dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional sekaligus dapat dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap Indonesia dalam forum internasional (Sumber : rizka-meilinda-fisip13.web.unair.ac.id )



Menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan Indonesia akan memperat hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di Pasifik.



"Kami (pemerintah Indonesia) belum pernah membuat program terpadu mengenai penanganan negara-negara di Pasifik Selatan seperti Vanuatu, Solomon, dan Fiji," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/2).

Kebijakan Indonesia atas negara-negara Pasifik Selatan, menurut Luhut, masih tercerai-berai. Oleh sebab itu pemerintah RI akan menyatukan penanganan atas Pasifik Selatan di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.

"Para duta besar sudah memberikan masukan kepada kami (pemerintah RI). Sekarang akan lebih terintegrasi siapa akan melakukan apa," kata Luhut yang sebelum ke Istana menghadiri rapat koordinasi perkembangan isu-isu kawasan Pasifik Selatan di kantor Kementerian Luar Negeri RI.

Selain itu pemerintah juga akan mempererat hubungannya dalam kaitan Isu Politik yang akhir-akhir ini mengupas permasalahan tentang Papua, yang sebagai besar informasi diangkat oleh Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masalah Isu pelanggaran HAM Papua yang sampai saat ini merupakan kebohongan Publik. Sekaligus menangkal Isu telah berdirinya kantor UMLWP yang berkedudukan di Wamena.



Dengan adanya kedekatan kerjasama yang dilakukan bersama negara-negara Pasifik, menunjukkan adanya posisi strategis Pasifik bagi Indonesia. Dalam hubungan luar negeri Indonesia terdapat beberapa kepentingan yang ingin dicapai seperti penyelesaian perundingan batas wilayah Indonesia, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), penyelesaian persoalan Papua, peningkatan kerjasama ekonomi, serta peningkatan hubungan sosial budaya. Sehingga dibutuhkan bantuan dari negara-negara Pasifik yang memiliki kedekatan wilayah untuk mencapainya.

Read More

KKB Wilayah Tinggi nambut yang ingin bergabung dengan NKRI

Anggota Kelompok Kriminal Bersenjata yang di pimpin oleh Teranus Enumbi bersama 7 anggota lainnya pada tanggal 26 Januari 2016 kemarin menyerahkan diri dan mengaku siap untuk bergabung dengan NKRI.

Dalam jumpa persnya yang berlangsung di Polda Papua Teranus Enumbi mengatakan “kami anak-anak Tinggi nambut di atas, Goliath Tabuni saya yang jaga dia, sampai ada isu-isu ada bantuan, apakah itu betul atau tidak, sampai tahun ini akhirnya kemarin ketahuan Pak Goliath Tabuni foto keluarga ada di Pemda Kab. Puncak Jaya. Ada anak dan istrinya, mereka turun ketemu bapak Bupati” terianus mengaku kecewa karena Goliath Tabuni selama ini telah menipu mereka..!! Teranus mengaku mereka memutuskan bergabung karena tidak mau jatuh korban lagi, mereka tidak mau lagi menjadi pelindung Goliath Tabuni.

Selanjutnya Teranus meminta bantuan kepada pemerintah agar bersedia membantu rekan-rekanya, selama ini mereka mengaku sangat menyesal, karena sudah mengikuti Goliath Tabuni sampai tua tapi tidak ada hasil, malah mereka makin sengsara.

Wakapolda Papua Pol. Rudolf Albert Rodja yang juga hadir pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa, Terima kasih telah datang, beliau mewakili Bapak Kapolda Papua mengucapkan selamat datang dan mohon maaf bapak Kapolda tidak bisa menemui rekan-rekan. Wakapolda juga mengatakan Setelah dari sini jangan terpengaruh lagi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memanfaatkan rekan-rekan semua.

“Bapak Bupati sudah berjanji akan memberikan pekerjaan, seperti 50 orang lainnya yang sudah diberikan pekerjaan. Kami TNI/Polri tidak mau menyakiti, dan saling bermusuhan, kami berharap agar masyarakat dapat membangun dengan aman dan nyaman di Kab. Puncak Jaya”

Untuk itu kita ketahui bersama bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini hanya membuang-buang waktu dan tidak menghasilkan apa-apa, mereka sebenarnya hanya membutuhkan kesejahteraan dari pemerintah setempat.

Read More

Separatis memakan korban jiwa cukup banyak di Papua

Ancaman yang perlu kita waspadai bersama yang akan berpengaruh pada stabilitas keamanan bangsa Indonesia seperti ancaman, radikalisme merupakan ancaman yang perlu diwaspadai namun dilain pihak ancaman yang berasal dari kelompok separatis bersenjata selama ini justru lebih sudah semestinya mendapat pengawasan dan tindak lanjut untuk penyelesaiannya.

Sebagian banyak orang sulit membedakan antara Radikalisme dan Separatisme seperti halnya di Papua yang dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini menunjukkan exsistensinya. Hal ini sangat penting dibedakan dalam hal ilmu pengetahuan. Belakangan ini perkembangan pergerakan radikalisme dan Sparatisme di Indonesia sangatlah pesat. Namun sebenarnya jika dianalisa, potensi-potensi radikalisme dan separatisme di Indonesia telah ada bahkan sejak Indonesia itu lahir. Potensi-potensi itu ada disebabkan oleh konstruksi sosial budaya dan bahkan geografis Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kakakter yang berbeda antara satu pulau dengan pulau yang lain. Setiap pulau mengkonstruksi identitas tersendiri kepada penduduknya. Hal itu berdasarkan mata pencaharian, sistem kekerabatan, kepercayaan, pola pemukiman dan lingkungannya. Perbedaan-perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi mereka dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut (cultural activities), misalnya pertanian, nelayan, perdagangan, dan lain sebagainya.

Jika kita analisa lebih jauh kedalam dari sudut pandang sejarah, maka Sparatisme yang terjadi di Papua seringkali diidentikkan dengan Negara boneka buatan Belanda. Terlahir setelah perundingan Den Haag dan kemenangan Indonesia dalam penentuan pendapat Rakyat yang dikenal dengan Pepera yang mana Masyarakat Papua lebih memilih untuk bergabung kedalam negara kesatuan republik Indonesia. Namun, dahulu Separatisme ini tidak dipandang dengan makna yang bersifat assosiatif. Akan tetapi, pengertian Separatisme untuk saat ini sering dimaknai secara assosiatif. Hal itu karena selama ini di Indonesia gerakan Separatisme kerap menjadi teror dari kelompok-kelompok Sparatisme yang justru melakukan upaya perubahan dengan tindakan kekerasan dan dengan cara yang merusak.

Seperti halnya yang baru saja sedang terjadi di Polsek Sinak, Kabupaten Puncak, Papua, Ahad (27/12) malam telah di kepung dan diserang kelompok orang tak dikenal (OTK) yang mengakibatkan tiga orang anggota meninggal dunia dan 2 (dua) serta anggota lainnya mengalami luka-luka. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan,” penyerangan yang terjadi sekitar pukul 20.45 WIT itu menyebabkan tiga anggota polisi meninggal dan dua lainnya mengalami luka tembak.”

Selain menewaskan tiga anggota polisi, kelompok (OTK) tersebut juga mengambil tujuh pucuk senjata api dari berbagai jenis beserta amunisi.

Menurut Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menyatakan keprihatinannya atas adanya serangan sekelompok orang bersenjata ke Markas Kepolisian Sektor Sinak, Puncak, Papua, Ahad 27 Desember 2015 malam.

"Ternyata ancaman keamanan di Indonesia itu bukan hanya radikalisme, separatisme itu juga riil sebagai sebuah ancaman," kata Hidayat saat ditemui di ruangannya di Gedung Nusantara III DPR pada Senin, 28 Desember 2015.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta pihak kepolisian harus lebih proporsional dalam memandang ancaman-ancaman yang terjadi di Indonesia. "Karenanya, jangan karena keasyikan menangani radikalisme tapi separatisme diabaikan. Menurut saya, ini satu hal yang harus diproporsionalkan," tutur Hidayat.

Hidayat mencontohkan, ketika Presiden Joko Widodo memberikan amnesti kepada lima tahanan politik Papua beberapa waktu lalu, keesokan harinya sebuah kantor polisi di Merauke juga diserang oleh sekelompok orang bersenjata. "Jadi, radikalisme itu memang perlu diwaspadai. Tapi, jangan pernah lupa kalau polisi juga korban separatisme. Kantornya diserang, personelnya dibunuh, dan senjatanya dirampok," ujar Hidayat Nur Wahid

Read More

OPM Terus Berulah

Saat ini, seluruh masyarakat yang ada di dunia sedang merayakan Hari Raya Natal, tidak terkecuali Umat Nasrani dan khususnya diwilayah Timur Republik Indonesia yaitu Tanah Papua, namun hal tersebut di nodai dengan adanya tindak pembunuhan yang dilakaukan oleh anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang melakukan penyerangan membabibuta terhadap pihak keamanan.

Kelompok OPM ini melakukan penyerangan terhadap Polsek Sinak sehinga mengkibatkan tewasnya 3 orang serta 2 orang tertembak timah panas.

Kejadian ini merupakan tindak kejahatan luar biasa yang tidak bisa di toleransi karena ini merupakan kejadian yang kesekian kalinya dan mengakibatkan terbunuhnya aparat.

Selama ini aparat keamanan selalu bersabar menghadapi pihak-pihak pelaku kriminal. Karena menghormati adanya undang-undang HAM yang beralaku di Indonesia, namun dari dengan apa yang sudah terjadi masih pantaskah disebut HAM? Mungkin bagi para tindak pelaku kriminal tak ada lagi yang namnya HAM, maka buat apa aparat mempertahankan HAM itu sendiri..!

Jika diinginkan aparat bisa saja menyerang kelompok-kelompok tersebut secara membabibuta, namun toleransi antar sesama umat manusia selalu dijunjung tinggi oleh aparat.

Karena itu, hal ini sangat memberikan luka bagi masyarakan akan perbuatan anggota OPM yang sangat tidak memiliki rasa kemanusiaan. Karena mereka melakukan penyerangan tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi. Apalagi saat ini kita masih di dalam suasana natal.

Untuk itu, khususnya masyarakat Tanah Papua sangat mengutuk setiap tindakan yang telah dilakukan oleh kelompok OPM dengan perbuatan yang tidak memiliki moral dan sangat anarkis itu. Dan semoga Tuhan dapat memberikan mereka balasan yang sangat berat sehingga mereka tersiksa.

Selain itu Gubernur Papua Lukas Enembe meminta aparat TNI dan Polri menangkap pelaku kriminal bersenjata di Sinak, Kabupaten Puncak. "Kami harapkan agar TNI dan Polri menangkap dan memproses para pelakunya”.

Gubernur menegaskan bahwa kasus penyerangan Markas Polsek Sinak oleh kelompok bersenjata pada Minggu (27/12) murni merupakan tindak kriminal sehingga aparat harus bertindak tegas terhadap kelompok kriminal dimaksud.

Setelah terjadinya penyerangan ini pihak keamanan juga mendapat laporan warga bahwa, anggota kriminal ini memasuki salah satu kampung dan menggunakan senjata, mengancam masyarakat, mengambil seenaknya ternak milik masyarakat bahkan mengambil anak gadis orang warga.

Kejadian ini benar-benar tidak bisa di maafkan, karna sudah menyangkut keselamatan warga masyarakat Indonesia. Diharapkan pihak keamanan segera menemukan pelaku yang bertanggung jawab dengan kejadian ini karna akan menimbulkan kekawatiran terhadap masyarakat.

Read More

Aparat Keamanan ditembak KKB di Jayawijaya

Penembakan terhadap oknum aparat kembali terjadi di Papua tepatnya di Kab. Wamena, jayawijaya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2015 jam 15:00 Waktu Indonesia Timur. Kejadian bermula pada saat aparat TNI wilayah setempat sedang melakukan pengamanan jalan Negara Kenyam-Wamena di distrik Paro. Pada saat melakukan perjalanan kembali ke camb, rombongan aparat tiba-tiba di tembak dari dalam hutan dengan jarak kurang lebih 35m dan megenai salah seorang anggota di bagian lengannya dan mengakibatkan korban terjatuh.

Terkait dengan kejadian tersebut, situasi di wilayah Wamena Distrik Paro mencekam. Karena aparat keamanan mencari pelaku penembakan di sejumlah Honai, rumah warga, karena ada informasi bahwa pelaku penembakan bersembunyi di antara penduduk setempat. Pelaku peanembakan yang lari tersebut dianggap berbahaya.

Entah dari kelompok mana pelaku penembakan tersebut, entah atas alasan apa penembakan itu terjadi, hal yang perlu diketahui adalah ketika peluru ditembakan, maka permasalahan tidak hanya diantara pihak penembak dan pihak yang tertembak saja, penduduk Papua juga merasakan imbasnya. Ketika Papua dan orang-orang Papua sedang mencoba bangkit untuk kesejahteraan dan kedamaian Papua ada saja yang mengacaukan usaha tersebut, dan yang miris adalah si pengacau juga merupakan Orang Papua.

Konflik di Papua sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, dengan berbagai sebab mulai dari Freeport, perang antar suku, kontak senjata antara OPM dan TNI sampai gerakan-gerakan yang mengatasnamakan People Power oleh sayap politik OPM. Pihak OPM dengan lantang berkata “Referendum adalah satu-satunya Jalan” pihak TNI pun berkata dengan lantang “NKRI Harga Mati”, hasilnya? Tidak akan pernah selesai.

Dalam konflik, bila kerugian semacam korban jiwa atau kerugian materil seperti kerusakan bangunan dan lain-lain dapat dihitung besarannya, sedangkan kerugian moril sulit untuk dihitung. Salah satu kerugian moril yang sangat berat adalah timbulnya permasalahan yang saya namakan “lost generation”, atau generasi yang hilang. Lost Generation adalah anak-anak yang tumbuh ketika konflik berlangsung. Generasi ini tumbuh pada masa konflik sehingga mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Anak-anak ini dibesarkan oleh pahitnya konflik, karena dibesarkan oleh situasi konflik maka mental yang tumbuh dari si anak adalah mental semasa konflik ada kebencian, dendam dan kekerasan yang hadir dalam mental si anak. Hal inilah yang terjadi pada generasi sekarang, dan mungkin juga terjadi pada generasi anak-anak ini.

Sebuah kalimat milik Mahatma Gandhi mengkhiri tulisan saya kali ini, “If we are to teach real peace in this world, and if we are to carry on a real war against war, we shall have to begin with the children.” Mari, sediakan ruang yang layak bagi anak-anak Papua untuk tumbuh, jangan sertakan anak-anak Papua dalam konflik ini. Jangan tularkan rasa kebencian kepada mereka.

Read More

Cuma 5 menit, untuk masa depan Papua

Kepada seluruh Organisasi Mahasiswa, Paguyuban, Gereja, Adat, LSM, dan termasuk PNS, TNI/Polisi orang Papua yang ada, agar ikut menyukseskan Pilkada 9 Desember bsok.

“ Kepada Seluruh Rekan-Rekan di Papua “Pilkada merupakan kegiatan akbar penyaluran aspirasi politik yang menentukan kemajuan bangsa Khususnya di Papua, sehingga seluruh rakyat berkepentingan mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada 2015. Untuk itu Segera bersama-sama kita sukseskan Pilkada pada tanggal 9 Dsember besok dengan cara ikut berpatisipasi dalam pesta Demoksratis ini, dan menggunakan Hak pilih yang baik dan benar di TPS bsok.

Seluruh rakyat Papua ikut berpatisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah besok, maka secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap kemajuan di bumi cendrawasih ini, ingat Cuma 5 menit kita berada di TPS maka kita sudah membuat perubahan kepada Papua di masa depan.

Read More

OPM DI MAMBERAMO RAYA DENGAN SADIS BANTAI HAMBA TUHAN

Kasonaweja - Letnan Kolonel Inf (Anumerta) John E De Fretes S.Th adalah Hamba Tuhan yang aktif khotbah, memberi siraman rohani di gereja-gereja di Jayapura maupun pada kegiatan Kodam. Berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya sebagai Pendeta telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya. Dengan penampilan yang kalem, tenang dan bersahaja Pdt John E De Fretes sangat dekat dengan masyarakat dan umatnya. John E De Fretes adalah seorang Sarjana Theologi yang terpanggil menjadi seorang abdi negara/TNI, beliau pernah tugas di Akademi Militer (Akmil) selanjutnya berdinas di Pendam XVII/Cenderawasih dengan jabatan Kasilistra, Pdt John sangat dekat dengan rekan-rekan Wartawan yang selalu ada hubungan kerja dengan Pendam XVII/Cenderawasih, jadi Pdt John tidak asing dikalangan wartawan dan Insan Media di wilayah Jayapura. Setelah cukup lama berdinas di Pendam Pdt John mutasi ke Sterdam menjabat sebagai Pabanda Tahwil dan belum lama mendapat perintah menjabat Perwira Penghubung (Pabung) di Kabupaten Mamberamo Raya yang merupakan wilayah Kodim 1712/Sarmi.

Pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2015 berangkat ke Mamberamo Raya karena sesuai perintah agar segera masuk ke jabatan yang baru untuk menjalankan tugas untuk menghadapi agenda besar yaitu Pemilukada. Setelah berada di Kasonaweja Pdt John langsung aktif dengan melakukan pendekatan dan orientasi dengan warga sekitas, termasuk melaksanakan kegiatan antipasi 1 Desember dengan melakukan koordinasi dengan Forkompinda untuk memantau situasi wilayah. Pada tanggal 30 Nopember 2015 sesuai dengan hasil koordinasi Kapolres Mamberamo Raya akan melakukan pemantauan ke kampung Namuni dengan jarak kurang lebih 15 menit perjalanan menggunakan Speedboat, karena Kapolres ada urusan yang harus diselesaikan maka Pdt john dengan dua orang anggota berangkat mendahului, dengan menggunakan speedboat diantar operator. Saat tiba di Kampung Namuni, korban beserta 2 anggota dihampiri oleh sekitar 15-20 orang dengan menodongkan senjata (baik senjata api, panah dan parang) kearah korban dan anggotanya. Mirisnya, korban saat ditodong oleh OPM sempat berkata untuk tidak menembak dan menyampaikan maksud kedatangannya ke kampung tersebut untuk membantu dan mengayomi masyarakat, Pdt John juga mengatakan " saya seorang pendeta, saya Hamba Tuhan".. Namun OPM tetap menembak, memanah bahkan wajah beliau dikapak, sungguh sebuah perilaku yang tidak manusiawi, para pelaku tidak beradab, keji dan tidak bertuhan. Untuk dua anggota yang berusaha melindungi beliau karena tidak imbang dan terancam maka melarikan diri walaupun sempat membalas dengan tembakan tapi merupakan upaya untuk melindungi diri dan Pdt John. Akhiri salah satu putra terbaik bangsa ini gugur dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat perlakuan kelompok yang tidak punya peri kemanusiaan dan tidak beradab.

Kejadian ini sangat meresahkan masyarakat Papua, terlebih korban merupakan seorang pemangku agama, Hamba Tuhan yang terkenal baik kepada seluruh umatnya tanpa memandang status. Tentunya tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menyebut dirinya sebagai OPM ini merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab serta merupakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya kelompok ini tidak layak ada di Papua yang damai ini dan para pelaku harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kelompok OPM hanya membuat situasi Papua tidak aman dan merupakan penghambat pembangunan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat Papua.

"Apa yang dapat dibanggakan tindakan diatas, sedangkan seorang Pendata, Hamba Tuhan dan pemangku agamapun dibunuh dengan keji".

Read More

SEJARAH INDONESIA

Indonesia adalah Negara kepualuan yang merupakan Negara berdaulat yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, ras, dan agama. Sejak tanggal 17 Agustus/1945 telah sah menjadi satu Negara yang merdeka dari sabang sampai merauke dari nias sampai pulau rote adalah wilayah Negara kesatuan Indonesia.


Namun sampai saat ini kemerdekaan Indonesia masih sering di usik dengan adanya kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dengan Negara ini. sebenarnya kelompok-kelompok tersebut hanyalah sekumpulan orang yang di jadikan alat oleh para penjajah yang dahulu ingin menguasai Indonesia, namun karena hasrat mereka tidak terpenuhi, mereka mencoba untuk mengadu domba Negara ini agar tidak dapat berkembang.


Kelompok-kelompok tersebut contohnya di Aceh ada GAM(Gerakan Aceh Merdeka), Di daerah lain yaitu di Maluku, dulu juga ada RMS (Republik Maluku Selatan) namun kedua organisasi ini sudah menyadari tentang keutuhan NKRI, dan akhirnya gerakan separatis ini sudah di bubarkan.


Namun di wilayah timur yang duhulu memang menjadi markas basar Belanda yang pada saat itu ingin menguasai wilayah paling timur Indonesia, yaitu di papua yang sampai saat ini masih terdapat kelompok yang masih berbeda pendapat. Tetapi sampai saat ini hanya tersisa sebagian kecil kelompok yang masih berbeda pendapat, karena sebagian besar kelompok ini sudah kembali sepaham dengan NKRI.
Kelompok-kelompok ini tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah di jadikan alat oleh para penjajah untuk mengadu domba bangsa ini.
Padahal sebenarnya sudah jelas tertulis dalam sejarah, bahwa perjuangan para pahlawan Indonesia yang dengan keikhlasannya merebut Papua (yang dulunya bernama irian jaya) dari Belanda, yang pada saat itu ingin mengambil alih pulau ini. Berikut ini adalah beberapa catatan perjuangan Indonesia untuk merebut pulau Papua(Irian jaya):
Perjuangan Melalui Diplomasi


Melalui perundingan:
Seharusnya berdasarkan KMB pembebasan Irian Barat harus selesai pada akhir 1950 akan tetapi keputusan KMB tersebut tak berjalan lancar. Sehingga kabinet kabinet yg terbentuk seperti kabinet Natsir, Ali Stoamijoyo dan Burhnuddin harahap melalakukan perundingan kepada menti luar negri belanda Luns Haag tetapi tak berhasil.

Perjuangan Melalui Politik
Melalui PBB:
Karena perundingan dengan Belanda tak berhasil maka pihak Indonesia setiap tahun mengusulkan dibahasnya Persoalan Irian Barat pada sidang PBB. Pada Desember 1957 forum tersebut tdk berhasil yang menyebabkan Indonesia tidak mencapai 2 per 3 suara di sidang umum tersebut.
Pada HUT proklamasi kemerdekaan RI yg ke 11 kabinet Ali Sastoamijoyo membentuk pemerintahan sementara Irian Barat dengan tujuan pernyataan bahwa provinsi Irian Barat merupakan bagian dari RI gubernurnya ada Zainal Abidin Syah pelantikan tersebut pada tanggal 23 Sept 1956.
Akibat pembentukan tersebut pemerintah Belanda semakin terdesak secara Politik yang meyebabakan Belanda menyadari bahwa Irian Barat termasuk bagian dari RI.






Perjuangan Melalui Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat.
Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut.
Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
.Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957 Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambilalihan
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya hubungan Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958


Trikora
Melihat aksi Indonesia, Belanda tidak tinggal diam. Pada bulan April 1961, Belanda membentuk dewan Papua yang bertugas untuk menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

• Membentuk Negara boneka Papua dengan lagu dan bendera kebangsaan Papua
• Mendatangkan bantuan dan mengirim pasukan dengan kapal perang Belanda ke perairan irian.
• Memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Pada tanggal 19 Desember 1961, Ir. Soekarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di Alun-alun Utara Yogyakarta. Soekarno juga membentuk Komando Mandala. Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai panglima. Tugas komando ini adalah merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi militer untuk menggabungkan Papua bagian barat dengan Indonesia.






Isi Trikora adalah sebagai berikut:
· Gagalkan pembentukan Negara Papua
· Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat
· Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan
· dan kesatuan Tanah Air

Latar Belakang Trikora
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun demikian, pihak Belanda menganggap wilayah itu masih menjadi salah satu provinsi Kerajaan Belanda. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Papua bagian barat, namun setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi tidak dipenuhi pihak Belanda. Ini yang membuat PBB campur tangan dalam menangani hal ini.






Operasi Militer Komando Mandala
Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dibentuk oleh Presiden Soekarno selaku Panglima tinggi ABRI pada tanggal 2 Januari 1962 berpusat di Makassar.
Susunan Komando Mandala sebagai berikut:

a. Panglima Mandala : Mayor Jenderal Soeharto.
b. Wakil Panglima I : Komodor Laut Soebono.
c. Wakil Panglima II : Komodor Udara Leo Wattimena.
d. Kepala Staf Umum : Kolonel Achmad Tahir

Komando Mandala bertugas melaksanakan Trikora untuk merebut Irian Barat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Komando Mandala telah mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat dan merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan operasi militer.

Pada bulan Maret 1962 dimulai pendaratan pasukan Indonesia oleh anggota ABRI dan sukarelawan dari laut dan udara. Namun pada persiapan infiltrasi militer tersebut terjadi pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Waktu itu kapal perang ALRI mengadakan patroli dan diserang oleh kapal dan pesawat AL Belanda sehingga terjadilah pertempuran sengit yang menenggelamkan kapal tersebut dan gugurlah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno.

Gerakan infiltrasi terus dilakukan hingga mendarat dan menguasai sebagian wilayah di Irian Barat dan berkibarlah bendera merah putih di berbagai daerah.

Perjanjian New York
Setelah operasi-operasi infiltrasi mulai mengepung beberapa kota penting di Irian Barat, sadarlah Belanda dan sekutu-sekutunya, bahwa Indonesia tidak main-main untuk merebut kembali Irian Barat. Atas desakan Amerika Serikat, Belanda bersedia menyerahkan irian Barat kepada Indonesia melalui Persetujuan New York / New York Agreement.

Isi Pokok persetujuan :

Paling lambat 1 Oktober 1962 pemerintahan sementara PBB (UNTEA) akan menerima serah terima pemerintahan dari tangan Belanda dan sejak saat itu bendera merah putih diperbolehkan berkibar di Irian Barat.
Pada tanggal 31 Desember 11962 bendera merah putih berkibar disamping bendera PBB.
Pemulangan anggota anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai tanggal 1 Mei 1963
Selambat lambatnya tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI secara resmi menerima
penyerahan pemerintahan Irian Barat dari tangan PBB
Indonesia harus menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat rakyat di Irian Barat, paling lambat sebelum akhir tahun 1969.

Sesuai dengan perjanjian New York, pada tanggal 1 Mei 1963 berlangsung upacara serah terima Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah RI. Upacara berlangsung di Hollandia (Jayapura). Dalam peristiwa itu bendera PBB diturunkan dan berkibarlah merah putih yang menandai resminya Irian Barat menjadi propinsi ke 26. Nama Irian Barat diubah menjadi Irian Jaya.

Di akhir perjuangan Indonesia, di gelarlah PEPERA . Pepera adalah referendum yang diadakan pada tahun 1969 di Papua Barat yang untuk menentukan status daerah bagian barat Pulau Papua, antara milik Belanda atau Indonesia.
Pemilihan suara ini menanyakan apakah sisa populasi mau bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Para wakil yang dipilih dari populasi dengan suara bulat memilih persatuan dengan Indonesia dan hasilnya diterima oleh PBB, meskipun validitas suara telah ditantang dalam retrospeksi.



Tahap-tahap dilaksanakannya Pepera:
a) Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan deewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
b) Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah pepera yang ebrakhir pada bulan Juni 1969.
c) Tahap ketiga dilaksanakan pepera dari kabupaten Merakuke dan berakhir pada 4 Agustus 1969 di Jayapura Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Untuk itu, sebenarnya tidakan-tindakan yang di lakukan untuk memisahkan diri dari NKRI sebenarnya tidak berlu di lakukan, karena hanya merupakan pembodohan untuk generasi-generasi muda kedepannya. Sebaliknya yang harus dilakukan adalah membantu dan menyukseskan negri ini agar tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

Read More

DEMO KNPB BERUJUNG ANARKIS

Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memang merupakan negara Demokratis, sehingga masyarakat bebas mengeluarkan aspirasi dan pendapat, namun semua kebebasan yang diberikan haruslah disikapi secara dewasa oleh setiap individu yang ada di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, dengan bersikap yang lebih bijak dan dewasa dalam menyalurkan aspirasinya hal ini pun diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat diatur dalam Undang-Undang, janganlah kita bersifat anarkis dan brutal dalam menyalurkan aspirasinya dalam bentuk apapun terutama pada kita mengikuti demontrasi, karena menggunakan massa dan melibatkan orang banyak. 

Terkait dengan hal tersebut, demo yang dilakukan oleh KNPB di jakarta 1 Desember 2015 kemarin, demo yang semula sudah mendapat izin dari pihak kepolisian ini mulanya berjalan aman dan tertip, namun suasana tegang terjadi setelah salah satu orang yang dianggap provokator mulai mengarahkan massa untuk bertindak anarkis dan menyerang pihak keamanan dengan melemparkan batu dan benda-benda keras kearah pihak keamanan. Setelah mendapat lemparan tersebut sontak pihak kepolisian langsung menembakkan gas airmata, namun massa semakin tidak terkendali dan malah semakin brutal menyerang pihak keamanan. Kejadian ini menjadi catatan yang kesekian kalinya dari rangkaian demonstrasi yang berujung anarkis dan meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh KNPB. 

Berkaitan dengan hal tersebut bisa sedikit kita melihat demo yang sering merugikan masyarakat, seperti demo yang dilakukan oleh KNPB, yang selalu berujung anarkis.(lihat disini) Demokrasi memang mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Namun saat ini yang terjadi adalah KNPB menyalahgunakan demokrasi itu sendiri, dengan melakukan aksi demo yang anarkis sehingga menyebabkan kerugian materil (Lihat disini) maupun personel bagi msyarakat. (lihat disini)

Belum lagi para aktor KNPB yang mempunyai kelakuan yang tidak patut di contoh oleh masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Viktor Yeimo ketua KNPB yang menculik anak dibawah umur (Lihat disini) dan anggota KNPB jefri tabuni yang ditemukan meninggal dalam kost-kosannya karena mengkonsumsi narkoba jenis ganja, serta Miras dan kondom bekas pakai.(Lihat Disini)

Sudah sangat jelas diberitakan oleh berbagai media bahwa semua elemen masyarakat di Papua mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak beri ijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Selain itu kebebasan pers yang di atur dalam UU No. 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1 tentang kebebasan pers, Namun walaupun sudah tertulis secara jelas aturan tersebut, dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar tersebut sering kali kebablasan. Seperti KNPB yang sudah sangat sering memberitakan berita-berita kebohongan yang terkesan memprovokasi masyarakat dengan pemberitaan yang terkesan memutar balikkan fakta yang ada, Sehingga menimbulkan berbagai akses yang merugikan masyarakat maupun pers itu sendiri.

Cara seperti inilah yang masih dianut oleh KNPB, oleh karena itu KNPB adalah organisasi yang sangat merugikan untuk masyarakat khususnya di Papua, karena demo KNPB yang anarkis menimbulkan antipati dari masyarakat dan semakin memperlihatkan KNPB sebagai kelompok yang menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginannya termasuk merusak ketentraman warga Papua dan Aksi brutal massa KNPB hendaknya menjadi catatan buruk bagi Komnas HAM demi penegakan HAM di Indonesia.

Read More

Memperingati 1 Desember OPM Tembak Pendeta di Mamberamo

Situasi 1 Desember di Papua Isu pengibaran bendera bintang kejora, kembali mencuat jelang tanggal 1 Desember. Masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya, kini tengah diresahkan dengan kejadian penembakan disertai dengan penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI, saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua dan isu pengibaran bendera Bintang Kejora (BK). 

Kejadian ini sengaja disebarluaskan mengingat 1 Desember ini merupakan hari lahirnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang ke 54, sepeninggalan negara Belanda pada tahun 1961 dengan lagu kebangsaan Hai Tanah Ku Papua dengan simbol Burung Mambruk. Inilah bentuk kelompok separatis di Papua sebagai wujud eksistensi keberadaan kelompok tersebut. Menurut Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Tatang Sulaiman mengakui telah mendapat informasi soal dugaan penghadangan dan penyanderaan dua anggota TNI AD di wilayah Membramo oleh sekelompok orang bersenjata yang diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Ya memang Mabes TNI telah mendapat informasi soal dugaan adanya penyanderaan terhadap dua orang anggota TNI saat melakukan patroli di wilayah Membramo Papua, " kata Tatang Sulaiman saat dihubungi melalui telphone seluler beberapa waktu yang lalu, Senin malam (30/11/2015). 

Dalang pelaku penembakan dan penyanderaan diduga merupakan kelompok berseberangan di Kampung Nawica pimpinan Kosmas Makabobri, yang setiap aksinya taksegan-segan melukai dan menghabisi sasaran baik warga sipil maupun aparat keaman. “untuk Mamberamo hingga kini daerah (Mamra) merupakan basis persembunyian kelompok Kosmas Makabobri sehingga masih merupakan daerah rawan yang patut di waspadai disekitar Mamberamo.

Menurut Kapolres Mamberamo AKBP. Terry Levi menyebut bahwa informasi yang diperoleh jumlah senjata milik kelompok yang beroperasi di Mamberamo Tengah diprediksi hanya memiliki 1 pucuk senjata. Dari Jumlah persenjata yang masih berada di tangan kelompok berseberangan ini.

“Informasinya begitu, tapi kami tidak tahu apa mereka punya rakitan. Mereka memang berencana mau latihan namun dari gereja dan adat sudah melarang tidak boleh melakukan tindakan tersebut. Saya sebagai Kapolres tapi juga sebagai Ketua LMA, saya larang keras dan bila ada akan berhadapan dengan kami sebab di sini mau Pilkada dan masyarakat kami ajar tetap dalam koridor membangun negara. Jadi kalau ada gerakan tambahan akan kami tumpas. “Ucap Terry

Namun kelompok sparatis tersebut tidak mengindahkan larangan yang disampaikan ketua LMA, pihak gereja dan dewan adat untuk menghentikan tindakan kriminal yang mereka telah susun dan rencanakan. Untuk melakukan teror terhadap pihak TNI yang telah diketahui kedatangannya untuk melaksanakan tugas memberikan ceramah kerohanian di salah satu gereja di mamberamo, dihadang sekelompok gerakan Sparatis bersenjata sehingga mengakibatkan korban jiwa yang di alami Mayor Inf John de Fretes, S.TH dan ke dua personel TNI yang berhasil meloloskan diri.

Diketahui bahwa almarhum John de Fretes, S.TH merupakan anggota TNI yang juga berprofesi sebagai pendeta yang biasa memberikan ceramah kerohanian di beberapa tempat khususnya di daerah – daerah pedalaman Papua. Alangkah berdukanya Kodam XVII/Cenderawasih dan masyarakat Papua karena berkat jasa-jasa beliau selama menjadi TNI dan khususnya Pendeta telah banyak menjadikan perubahan masyarakat Papua kearah yang lebih baik khususnya tingkat kerohaniannya. 

Tentunya tindakan kelompok Sparatis bersenjata ini merupakan tindakan pelanggaran HAM yang telah melanggar batas koridor hukum yang sudah semestinya dilakukan hukuman mati terhadap pelaku penembakan.

Saat ini aparat gabungan yang dipimpin oleh kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Herman Asaribab dengan melibatkan personel TNI yang diperkuat oleh aparat kepolisian setempat melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku penembakan oleh OTK yang diduga merupakan kelompok pimpinan Kosmos Makabobri.

Kodam XVII/Cenderawasih mengecam keras aksi Kelompok Sparatis Bersenjata tersebut yang ingin membuat situasi Papua tidak aman dan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat menjadi terhambat. Mayor Inf John de Fretes, S.TH adalah Perwira Penghubung di wilayah Memberamo dan merupakan seorang pendeta yang sering memimpin pelaksanaan ibadah umat Nasrani baik di lingkungan TNI maupun di masyarakat.

Read More

1 DESEMBER HARI AIDS SEDUNIA

Hari ini tanggal 1 Desember, tanggal yang diperingati sebagai Hari AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Sedunia. Hari ini diperingati karena untuk menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV (Humman Immunodeficiency Virus). Konsep ini digagas pada Pertemuan Menteri Kesehatan Sedunia mengenai program-program untuk Pencegahan AIDS pada tahun 1988. Sejak saat itu, AIDS mulai diperingati oleh pihak pemerintah, organisasi Internasional dan yayasan amal di seluruh dunia. Peringatan ini menggunakan lambang (simbol) Pita Merah dan digunakan secara internasional untuk melambangkan perang terhadap AIDS. 

Setiap tahun, Hari AIDS Sedunia diperingati dengan menampilkan tema-tema tertentu. Dan pada tahun 2015 ini temanya adalah Hentikan AIDS!! Jaga Janjinya - Akses Universal dan Hak Asasi Manusia. Dengan tema ini, peringatan hari AIDS sedunia sebetulnya mengingatkan kembali kepada semua pihak bahwa penderita HIV/AIDS mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Hak asasi bagi penderita AIDS adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri di setiap manusia sejak lahir dan berlaku seumur hidup.

Sampai saat ini penderita HIV setiap hari bertambah 7.400 kasus atau lima orang per menit. Dari pertumbuhan penderita tersebut, 96% di antaranya merupakan populasi di negara berkembang. Sedangkan kasus seluruhnya di Indonesia diperkirakan 298.000 jiwa. Sungguh memprihatinkan bukan? Ketika seseorang divonis mengidap HIV, langit hidupnya seakan runtuh. Maut datang membayang. Dia merasa hidupnya sudah kiamat. Memang virus itu sangat mematikan, namun itu tidak berarti penderita tidak bisa "berdamai" dengan virus itu. Berdamai berarti menerima kenyataan tubuh yang sudah tertular. Tidak perlu meratapi diri, apalagi menyembunyikan diri dari masyarakat. Meratapi diri sama saja kita menangisi susu yang tumpah. Odha(Orang dengan HIV/AIDS) harus berani menghadapi hidup baru. Hidup bersama HIV. Berdamai juga berarti mau merawat diri. Hidup Odha tidak runtuh karena telah tertular HIV. Hidup mereka belum kiamat karena HIV. Mereka bisa membuat rencana hidup masa depan, untuk bekerja, dan untuk secara teratur pergi ke tempat konseling dan bergabung dengan komunitas Odha. Tidak mudah memang. Apalagi HIV distigmakan sebagai kutukan sebagai ganjaran akibat pola hidup yang tidak baik. Kini makin banyak Odha yang tidak malu-malu dan takut mengaku bahwa mereka telah terinfeksi virus maut itu. Sikap itu sangat positif tidak saja bagi penderita, tetapi masyarakat secara umum.

Read More

Mari Menyambut Hari Raya Natal di Bulan Desember

Sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Dunia terkhusus di Papua.

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang menamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.

Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.

Tanggal 1 Desember setiap tahun seharusnya jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Selama ini pihak OPM maupun organisasi separatis, salah mengartikan peristiwa pada Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad yang dibentuk untuk memisahkan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis dan tidak benar.

Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang), itu merupakan modus yang sama yang digunakan oleh Belanda untuk Papua.

Papua sebenarnya sudah merdeka! Kapan?

Papua secara resmi merdeka pada 17 Agustus 1945 dibawah naungan Republik Indonesia. Karena pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Indonesia untuk selamanya.

Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menyambut hari raya natal di tanah yang diberkati sekaligus menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Link :

Read More

Nieuw Guinea Raad Dalam Rangka Menggagalkan Penggabungan Papua Ke Bingkai NKRI

Setiap memasuki bulan Desember, masyarakat di belahan Timur Indonesia khususnya di Papua selalu menjadi tegang karena adanya ancaman yang di dalangi oleh beberapa gerombolan orang yang mnamakan diri mereka OPM. Setiap memasuki bulan Desember, mereka mengadakan pengibaran bendera bintang kejora dan mengancam warga untuk ikut serta dalam upacara ilegal tersebut.
Memang sampai saat ini, sebagian warga Papua masih merayakan 1 Desember sebagai momentum berdirinya gerakan-gerakan separatis Papua. Seharusnya peringatan 1 Desember di isi dengan berbagai kegiatan ibadah syukuran dalam menyambut hari natal dan Tahun baru bagi umat Nasrani yang ada di Papua.
Tidak bisa disangkal lagi bahwa momentum peringatan hari lahir OPM itu selalu dibesar-besarkan oleh pihak-pihak tertentu dengan beragam cerita seolah-olah akan terjadi kekacauan atau kerusuhan, yang akan menyerang warga pendatang. Apalagi, pernah terjadi korban tewas setelah aksi demo besar-besaran di sejumlah lokasi, terkait hari lahir OPM, beberapa tahun lalu.
"Tanggal 1 Desember setiap tahun jangan dijadikan tradisi untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga membuat situasi di Papua menjadi tidak aman. Mereka mengklaim bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari di mana Papua Barat menyatakan diri merdeka dari Belanda. Di satu sisi, pemerintah dan beberapa media di Indonesia menyatakan bahwa tanggal 1 Desember 1961 adalah hari terbentuknya OPM.

Manakah yang benar?

Kedua pihak, baik pemerintah Indonesia maupun OPM, salah mengartikan peristiwa pada tanggal 1 Desember 1961. Tanggal 1 Desember 1961 adalah tanggal di mana pemerintah kolonial Belanda membentuk sebuah badan yang bernama Nieuw Guinea Raad dalam rangka menggagalkan penggabungan Papua Barat ke dalam Republik Indonesia. Ini adalah modus yang sama yang dipakai oleh Belanda pada saat Perang Kemerdekaan (1945-1949) dengan cara membentuk negara-negara bagian untuk memecah belah rakyat Indonesia. Yang dipilih menjadi anggota-anggota Nieuw Guinea Raad adalah orang-orang Papua yang masih setia kepada Kerajaan Belanda. Mereka adalah orang-orang yang memiliki privilege pada masa kolonial Belanda. Maka dari itu, klaim OPM bahwa Papua Barat sudah menyatakan kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 adalah klaim yang tidak logis.
Bila kita analogikan, hal ini seperti Indonesia menjadikan hari terbentuknya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai hari kemerdekaan Indonesia. Jika kita memiliki cara berpikir seperti OPM tersebut, maka kita tidak akan merayakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus melainkan pada tanggal 29 April. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk memersiapkan kemerdekaan Indonesia (sebenarnya Jepang hanya ingin menarik hati rakyat Indonesia supaya mau bantu Jepang dalam perang). Papua sebenarnya sudah merdeka. Kapan?

Papua secara resmi merdeka yaitu pada tanggal 1 Mei 1963, hari di mana UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) secara resmi menyerahkan Papua kembali kepada Indonesia. Peristiwa tersebut menandai akhir dari lembaran bab kolonialisme Belanda di Tanah Papua untuk selamanya.
Sudah seharusnya kita, khususnya masyarakat Papua, memaknai tanggal 1 Mei sebagai hari di mana masyarakat Papua dapat mulai membangun tanah mereka menuju masyarakat yang sejahtera dalam bingkai NKRI. Untuk tanggal 1 Desember mari bersama – sama kita mengadakan ibadah syukur untuk menghapus catatan hitam dalam sejarah di mana Belanda berusaha menggagalkan Papua untuk kembali bergabung bersama saudara-saudaranya dari Aceh hingga Maluku.

Read More

OPM Kembali Berulah

Insiden penyerangan kembali terjadi di Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka, kejadian kali ini menimpa salah satu anggota Yonif 753/Raider a.n Praka Agus Bintara.

Kejadian bermula pada saat salah satu anggota Yonif 753/Raider ini sedang makan di salah satu warung makan yang ada di kota Biak bersama sang istri dan seorang anaknnya. Di saat yang bersamaan Pelaku yang bernama Antonius Kabarek alias Toka datang bersama 2 (Dua) orang temannya dalam keadaan mabuk dan membuat keributan di warung tersebut serta memaki Praka Agus dengan kata-kata kasar dengan kalimat “Kamu anggota TNI Angkatan darat saya tidak takut” . melihat hal tersebut Praka Agus lebih memilih menghindari masalah karena sadar bahwa Antonius terpengaruh oleh minuman keras yang di konsumsinya tersebut. Praka Agus tidak menggubris Antonius dan membayar makanan dan ingin meninggalkan warung tersebut bersama istri dan anaknya.

Saat ingin keluar dari warung, Praka Agus dan keluarga diiukuti oleh Antonius bersama 2 rekannya dan langsung mendorong Istri dan anak Praka Agus hingga terjatuh, melihat hal itu Praka Agus tidak tinggal diam dan langsung memukul Antonius dan terjadilah perkelahian tepat di depan warung. Melihat rekannya sedang berkelahi, rekan dari Antonius pun pergi membawa parang di rumah yang tidak jauh dari warung tersebut dengan menggunakan motor. Teman Antonius yang datang ke TKP dengan membawa parang langsung memberikan parang kepada Antonius dan terjadilah aksi Pembacokkan terhadap anggota TNI.

Akibat dari insiden tersebut tangan kanan dari Praka Agus pun berlumuran darah karena menangkis parang yang dikebaskan oleh Antonius. Istri dari Praka Agus yang melihat langsung kejadian itu segera menelpon ke Kompi dan melaporkan kejadian. Anggota Kompi yang datang pada saat itu tidak menemukan Pelaku yang sudah kabur terlebih dahulu. Anggota Kompi pun melanjutkan pencarian ke salah satu Pondok tempat Antonius tinggal dan berusaha menanyakan tentang kejadian tersebut. Namun saat di ketuk rumah tersebut, antonius dan rekannya malah menutup rapat pintu tersebut dan menganca anggota yang ada diluar. Menanggapi hal tersebut kemudian anggota memaksa masuk rumah. Setelah sampai di dalam ternyata antonius dan kedua rekannya telah kabur melalui pintu belakang.

Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian yang lebih berwenang melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak Kepolisian Biak Numfor di rumah tersangka berhasil ditemukan 1 rompi loreng, 1 baju loreng milik TNI AU, 1 buah foto dengan menggunakan Bendera Bintang Kejora dengan membawa senjata pada foto tersebut.

Dari kejadian tersebut bisa disimpulkan bahwa para OPM ini selalu ingin membuat resah masyarakat dan meneror anggota TNI. kejadian ini harus di usut tuntas karena sangat meresahkan warga.

Read More