KEBOHONGAN YANG DI SUARAKAN OLEH BENNY WENDA DI LUAR NEGERI

Pendirian kantor baru FWPC di Afrika Selatan oleh Benny Wenda yang mengatakan bahwa ratusan Orang Papua dibunuh oleh Pemerintah Indonesia setiap harinya dan kasus Apartheid sedang terjadi di Papua saat ini. Sebagai orang Papua, saya selalu merasa kuatir bila Benny Wenda mengeluarkan statemennya tentang Papua yang terkadang tidak dilandasi oleh fakta atau kata kasarnya bohong, karena Benny Wenda selalu mengatakan bahwa ia mewakili Orang Papua, yang selalu ia sebut sebagai My People. Bila perkataan-perkataan Benny Wenda tersebut ditemukan fakta sebenarnya, maka bukan hanya Benny Wenda yang dicap sebagai pembohong, Orang Papua lainnya juga bisa terkena dampak dari kebohongan-kebohongan tersebut. Coba kita lihat permasalahan yang di angkat oleh Benny Wenda berikut ini :

Genosida Terjadi di Papua?

Isu ini sebenarnya kerap digunakan aktivis OPM dalam usahanya mendapatkan simpati dunia internasional. Perdana Menteri Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil, salah satu sponsor utama pergerakan OPM di luar negeri pernah menuduh Indonesia melakukan Genosida di Papua dalam forum Sidang tahunan Dewan HAM PBB di Jenewa, maret 2014 lalu. Genosida dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras, apakah hal tersebut terjadi kepada orang Papua?

Forkorus Yaboisembut, seorang tokoh OPM yang mengklaim dirinya sebagai Presiden NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) mengatakan Secara definisi mungkin Orang Asli Papua (OAP) belum bisa dikatakan mengalami genodisida. Data faktual dari BPS menyebutkan bahwa Jumlah penduduk Papua tahun 1971 versi BPS adalah 923.440 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2000 tercatat 2.220.934 jiwa. Sepuluh tahun kemudian, sensus 2010 berjumlah 2.833.381 (di Papua) dan di Papua Barat 760.422 jiwa. Dari 2.833.381 penduduk Provinsi Papua tersebut, terdapat 674.063 warga non papua (pendatang), sedangkan warga asli Papua sebanyak 2.159.318. Berarti terjadi pertambahan penduduk asli Papua dalam 40 tahun (thn 1971 s.d 2010) sekitar 1,2 juta jiwa (lebih dari dua kali lipat). Bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Sensus penduduk tahun 1971 berjumlah 6.621.831 jiwa. Sensus penduduk thn 2010 berjumlah 12.982.204. Demikian juga di Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun 1971 berjumlah 2.203.465 menjadi 4.500.212 pada tahun 2010. Maka pertumbuhan penduduk di Papua, Sumatera Utara dan NTB memiliki kecepatan yang rata-rata sama.

Data-data tersebut tidak penting bagi Benny Wenda dan para pendukungnya, karena isu genosida dianggap isu yang menarik dunia internasional maka digunakanlah isu tersebut, benar atau tidak benar, jujur ataupun bohong. Selama hal tersebut bermanfaat bagi kepentingannya maka akan dilakukan, terutama untuk menggalang dana dari masyarakat Papua yang tidak tahu apa-apa. Apakah ini bukan suatu kebohongan yang diangkat oleh Benny Wenda ?

Apartheid Terjadi di Papua?

Apartheid (arti dari bahasa Afrikaans: apart memisah, heid sistem atau hukum) adalah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di Afrika Selatan dari sekitar awal abad ke-20 hingga tahun 1990. Praktek politik rasialis apartheid diawali sejak tahun 1930-an ketika Partai Nasional memenangkan pemilihan umum. Sejak saat itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Afrika Selatan cenderung melembagakan hal-hal yang berbau rasial di dalam hampir semua aspek kehidupan rakyatnya.

Kebijakan pertama apartheid secara resmi mengatur aspek pernilahan diantara kedua ras. Berdasarkan aturan Prohibition of Mixed Marriages Act, Act No 55 of 1949, pernikahan antara orang kulit hitam dan putih dilarang. Kemudian secara lebih mendalam, Immorality Amendment Act, Act No 21 of 1950; amended in 1957 (Act 23), hubungan dewasa antara kulit hitam dan putih ditetapkan. Dalam aspek kependudukan, Population Registration Act, Act No 30 of 1950 dikeluarkan untuk mendaftar setiap ras masyarakat. Lalu tidak lama setelah itu Group Areas Act, Act No 41 of 1950 dikeluarkan. Kebijakan ini menandakan bahwa akan ada pemisahan wilayah antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Satu tahun setelah kebijakan tersebut dibuat, untuk mengatur sektor sumber daya manusia kulit hitam, dikeluarkanlah Bantu Building Workers Act, Act No 27 of 1951. Berdasarkan kebijakan ini, orang-orang dari kulit hitam dapat dilatih menjadi pekerja bangunan dimana sebelumnya pekerjaan tersebut hanya diperuntukkan bagi orang-orang ras kulit putih. Namun perlu digarisbawahi bahwa pekerjaan tersebut bertempat di wilayah yang ditinggali ras kulit hitam. Jika mereka bekerja pada daerah kulit putih maka hal tersebut dianggap tindakan kriminal. Selanjutnya, dikeluarkan Prevention of Illegal Squatting Act, Act No 52 of 1951 yang memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menghilangkan ras kulit hitam dari tanah-tanah milik publik atau privat untuk selanjutnya ditempatkan pada camp-camp tertentu. Dalam aspek politis, kebijakan apartheid yang dikeluarkan seperti Separate Representation of Voters Act, Act No 46 of 1951 dan amandemennya mengatur bahwa orang-orang ras kulit hitam tidak memiliki hak suara dalam bidang politis.

Kebijakan seperti ini tidak pernah hadir di Papua, tidak ada perbedaan hukum antara orang asli Papua dan suku pendatang lainnya di Papua. Isu ini digunakan oleh Benny Wenda hanya untuk menarik dukungan tokoh-tokoh Afrika Selatan terhadap kepentingan Benny Wenda dan FWPC yang baru saja mendirikan kantor barunya di Afrika Selatan.

Benny Wenda selama ini selalu mengaku sebagai pemimpin orang Papua dalam berbagai safari politiknya di berbagai negara dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia. Kita mungkin tidak akan terlalu mempedulikan hal tersebut, yang perlu kita pedulikan adalah ketika Benny Wenda membawa berita-berita bohong mengenai Papua di luar negeri. Benny Wenda boleh bicara di forum internasional dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, dan kita juga boleh menentang usaha tersebut, karena setiap orang memiliki kebebasan untuk berekspresi. Tetapi sangat disayangkan kalau apa yang dibicarakan Benny Wenda tersebut hanya berlandaskan kepada kebohongan semata yang akan merusak citra orang Papua di mata dunia.

Read More

Bukan untuk Orang Papua Malah untuk Perut Sendiri (KNPB)

Langkah langkah politik yang dilakukan oleh pihak KNPB di luar Negri sudah sangat memprihatinkan, apalagi yang dilakukan oleh benny wenda dan kawan-kawan! Mengaung ngaung kan tentang merdeka di dunia luar agar di kasihani. Tidak sadarkah meraka bahwa rakyat Papua bukan pengemis! Sodara-sodara kita di Papua sebenarnya tidak membutuhkan itu semua! Akan tetapi kesejahteraan.

Ada belasan organisasi yang berada dalam kategori ini, beberapanya berada di Papua, tapi kebanyakan berada di luar negeri. Ada (WPNCL) pimpinan Andy Ayamiseba di wilayah Pasifik Selatan, ada (FWPC) pimpinan Benny Wenda di beberapa negara di Eropa, ada (WPNA) pimpinan Jacob Rumbiak di Australia, ada KNPB dan ada NRFPB di Papua serta kelompok-kelompok lainnya yang lebih kecil.

Seperti halnya para politisi, kelompok-kelompok OPM faksi politik juga memiliki kecenderungan untuk mengamankan kepentingan kelompoknya sehingga banyak berseteru antara satu dengan lainnya. Selain itu kelompok-kelompok ini tidak pernah mengakui keberadaan kelompok-kelompok OPM faksi militer karena pergerakan keompok-kelompok OPM faksi militer seringkali melakukan pelanggaran HAM, padahal kelompok-kelompok faksi politik OPM sering menggunakan isu pelanggaran HAM. Sedangkan pimpinan-pimpinan kelompok OPM faksi militer juga menganggap bahwa kelompok-kelompok faksi politik OPM sebagai pengecut karena hanya berani “berjuang” di luar negeri, nyaman dengan kehidupan mereka di luar negeri dengan keluarganya masing-masing. Sedangkan kelompok-kelompok faksi militer OPM harus bergerilya keluar-masuk hutan.

Gaya hidup tokoh-tokoh OPM faksi politik pun sering mendapat sorotan. Seringkali mereka dengan frontal menunjukan kemewahan hidup mereka di luar negeri lewat foto-foto lewat jejaring sosial yang begitu kontras dengan kehidupan orang Papua di pedalaman. Para tokoh ini sering mengatakan pada dunia internasional bahwa mereka adalah pembela nasib orang Papua yang hidup dalam keterbelakangan, tetapi mereka sendiri begitu nyaman mempertontontkan kehidupan mewah mereka di luar negeri.

Lalu, siapakah OPM sejati?

Mungkin, tidak ada yang benar-benar bisa disebut sebagai OPM sejati yang berniat memisahkan Papua dari Indonesia demi rakyat Papua. Ketidakpedulian terhadap nasib rakyat Papua, arogansi bahwa kelompoknya lah yang paling benar dan mengatasnamakan kepentingan kelompok dan pribadinya sebagai kepentingan rakyat Papua, menjadi ciri kelompok-kelompok faksi militer dan politik OPM.

Para Pemuda Papua lebih membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Sejalan dengan itu, masyarakat Papua saat ini telah dapat memilah mana yang benar dan salah. Isu-isu Papua sudah bukan merupakan barang aneh yang memang banyak dijual oleh kelompok-kelompok pro M. Padahal apa yang mereka gambarkan sebenarnya sangat jauh dari kebenaran apa yang terjadi di Papua saat ini.



Mungkin kita perlu mengingat pesan pendiri negeri ini yang termaktub dalam lirik lagu “Indonesia Raya”, yang berbunyi “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”. Jiwalah yang pertama dibangun, baru kemudian badan. Saya tidak akan senang bila Papua menjadi seperti New York, dimana Spiderman bisa berayun karena padatnya bangunan tinggi nan mewah, saya akan senang bila Papua seperti Kopenhagen, salah satu kota dengan indeks kedamaian tertinggi di dunia

Read More

Otsus Plus Papua vs Otsus Plus Elite Papua

Pembahasan mengenai gagal masuknya RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 masih menjadi topik pembicaraan hangat di Papua. Salah pemahaman bahwa pemerintah pusat menolak RUU Otsus Plus masih beredar, terkait kesalahpahaman ini, Inisiator Ikatan Cendikiawan Muda Papua, Marthinus Werimon mengatakan bahwa, RUU Otsus Plus bukan ditolak oleh pemerintah pusat, tetapi pembahasannya hanya ditunda hingga 2016.

Terkait gagal masuknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, banyak elite-elite politik Papua yang begitu meradang dan kecewa. Gubernur Papua, Lukas Enembe bahkan mengancam tidak akan kembali ke Jakarta untuk membahas RUU Otsus Plus Papua lagi. Sedangkan, Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengancam bahwa karena RUU Otsus Plus tidak dikabulkan maka jajaran pemerintahan di Papua akan melaksanakan mogok. Selain itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua, Ruben Magay mengatakan bahwa Papua akan minta referendum bila RUU Otsus Plus Papua ini tidak diterima oleh pemerintah pusat.

Reaksi yang berlebihan, bila dilihat dari fakta bahwa sebenarnya RUU Otsus Papua tidak ditolak, hanya diundur pembahasannya. Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly sudah memberikan penjelasan kenapa RUU Otsus Papua ini tidak dimasukan dalam Prolegnas 2015. Pertama pemerintah Jokowi ingin memprioritaskan kebijakan affirmative action untuk Papua terlebih dahulu tanpa disibukan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan affirmative action yang dimaksud misalnya adalah dengan memperbayak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kedua, pengajuan RUU Otsus Plus ini yang terburu-buru dan masuk pada saat injury time. Yasona Laoly mengatakan bahwa ia harus berkonsultasi dengan kementerian lain terkait RUU Otsus Plus Papua ini.

Tetapi, dari berbagai reaksi para elite Papua yang nampak begitu berlebihan itu, terlihat kesalahan-kesalahan mereka terkait pemahaman tentang Otsus Papua, beberapanya adalah sebagai berikut :

Membandingkan Papua dengan Aceh

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan “kenapa Aceh harus diperlakukan khusus oleh Pemerintah Pusat dibanding Papua. Memang di sana ada apa? Ini tidak adil jadi kami tetap akan pakai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang ada” . Pernyataan yang terkesan “ngambek” itu terkait dengan keinginan Lukas bahwa lolosnya RUU Otsus Plus nanti, wewenang pemerintah Papua akan sebesar wewenang pemerintah Aceh yang diatur dalam UU Pemerintah Aceh. Pernyataan “ngambek” tersebut patut disayangkan, apalagi keluar dari mulut seorang Lukas Enembe.

Kondisi Papua dan Aceh jauh berbeda. Ini bukan siapa yang lebih kaya Sumber daya Alamya (SDA) atau siapa yang lebih mampu Sumber Daya Manusianya (SDM). Kondisi politik keduanya berbeda. Aceh dan Papua memiliki gerakan separatis, di Aceh dulu ada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan di Papua ada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Para anggota GAM saat ini sudah meletakan senjatanya dan aktivis GAM di luar negeri sudah kembali ke Aceh untuk membangun Aceh dalam lingkup Indonesia. Sedangkan anggota OPM, sampai saat ini belum meletakan senjatanya dan kerap menyerang aparat keamanan, bahkan akhir-akhir ini juga menyerang penduduk sipil .

Dengan perbedaan ini, adalah satu kesalahan bila Lukas Enembe membandingkan Papua dengan Aceh. ada belasan kelompok faksi militer OPM/Kelompok Kriminila Bersenjata (KKB) meletakan senjatanya dan aktivis faksi politik OPM di luar negeri kembali ke Papua dan membangun Papua dalam lingkup Indonesia, Papua dan Aceh tidak bisa disamakan. Dan oleh karena itu, bentuk aturannya pun juga tidak boleh disamakan.

Ancaman “Merdeka” dan “Referendum”

Ketua MRP (Majelis Rakat Papua) Timotus Murib mengatakan “Ketika draf RUU Otsus Plus itu tidak diterima dan tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai undang-undang maka dibuka ruang referendum atau dialog Papua-Jakarta”. Sebenarnya, bukan kali ini saja elite Papua mengancam pemerintah pusat dengan kata-kata “Referendum” atau “merdeka”. Hal ini seakan membenarkan anggapan bahwa saat ini OPM (Organisasi Papua Merdeka) banyak disusupi kepentingan-kepentingan, sehingga OPM bukanlah kelompok ideologis.

Sebenarnya, fakta bahwa OPM bukan merupakan organisasi ideologis dapat dilihat dalam kasus Eden Wanimbo, seorang pemimpin kelompok OPM faksi militer yang paling aktif saat ini. Menurut Arek Wanimbo, Kepala suku besar Lanny Jaya, Enden Wanimbo adalah mantan kepala sebuah sekolah menengah di Tiom, Lanny Jaya. Enden dulu ikut memperjuangkan agar Lanny Jaya berpisah dari Kabupaten Jayawijaya. Harapannya, dia bisa jadi kepala dinas pendidikan. Usaha tersebut berhasil pada 2008 ketika Dewan Perwakilan Rakyat setuju pembentukan Lanny Jaya. Namun Enden kecewa karena dia tak dijadikan kepala dinas. Enden masuk hutan dan gabung dengan Puron Wenda. 

Semestinya kata-kata “merdeka” atau “referendum” tidak digunakan hanya untuk menekan atau mengancam pemerintah pusat untuk mengikuti apa yang dimaui oleh elite Papua. Nafas dari Otsus Papua adalah usaha untuk memajukan potensi Papua untuk rakyat Papua oleh rakyat Papua dengan melindungi hak ulayat dari orang Papua, sehingga Papua bisa menyusul ketertinggalan dibanding rakyat Indonesia lainnya. Sehingga, usaha meloloskan RUU Otsus Plus Papua dengan ancaman kata “merdeka” atau “referendum” tidak sejalan dengan nafas Otsus Papua itu sendiri.

Apa yang harus dilakukan?

Menurut saya, dalam pengajuan RUU Otsus Plus Papua, pemerintah Papua harus melihat 15 tahun yang lalu, ketika UU Otsus Papua pertama kali disahkan oleh presiden wanita pertama Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Ketika itu, seluruh rakyat Papua dari berbagai elemen masyarkatanya setuju dan satu kata dalam pengajuan Otsus Papua. Saat ini, yang mengajukan hanyalah elite-elite Papua saja, saya pikir wajar ketika pemerintah Jokowi tidak memasukan RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 dan menawarkan dialog terkait Otsus Plus ini kepada berbagai elemen masyarakat di Papua .

Pemerintah Jokowi saya rasa tidak ingin kalau RUU Otsus Plus yang diajukan hanya memuat keinginan elite Papua saja, bukan rakyat Papua secara keseluruhan. Apalagi bila ditambah komentar-komentar provokatif yang berlebihan dari para elite Papua ini ketika RUU Otsus Plus ini ditunda. Saya garis bawahi, ditunda, bukan ditolak. Tetapi, komentar provokatif elite Papua itu tidak dibarengi oleh pergerakan yang signifikan dari elemen masyarakat Papua terhadap tidak masuknya RUU Otsus Papua dalam Prolegnas 2015. Maka kesan bahwa RUU Otsus Plus ini hanya memuat kepentingan para elite Papua makin kuat

Untuk itu, saran saya kepada pemerintah Papua untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran Otsus Papua secara terbuka kepada rakyat Papua terlebih dahulu. Bukan hanya kepada ratusan orang saja seperti yang dilakukan oleh MRP. Evaluasi yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan, regulasi dan lain sebagainya bersama elemen masyarakat Papua. Sehingga dari evaluasi tersebut diharapkan akan lahir RUU Otsus Plus Papua, bukan hanya RUU Otsus Plus Elite Papua. Akhirnya, dalam pengajuannya pun, elite Papua ini akan didukung oleh rakyat Indonesia di Papua, seperti halnya keberhasilan pengajuan UU Otsus Papua 15 tahun yang lalu.

sumber: politik.kompasiana.com

Read More

Modernisasi generasi Papua

Untuk mencapai kemajuan bangsa suatu negara harus memiliki langkah serius untuk mengoptimalkan potensi yang ada. Negara yang mampu mengelola potensinya maka akan mampu mendorong terwujudnya tujuan negara tersebut. Perkembangan saat ini justru memperlihatkkan bahwa negara – negara dengan potensi sumber daya alam yang rendah adalah yang menguasai perekonomian saat ini dan dipandang maju. Hal inilah yang harus kita pahami bahwa, sumber daya alam tidak terlalu berpengaruh tanpa diorong oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.



Begitu pula dengan Generasi Muda di Papua, saat ini pendidikan di papua juga sudah sangat baik, sangat berbeda jauh dengan apa yang selalu di pikirkan oleh orang-orang di luar sana yang masih menganggap bahwa papua masih tertinggal.



Fasilitas yang ada di papua juga sudah sangat baik, Fasilitas pendidikan seperti SD, SMP, dan juga SMA modern dan di Papua juga sudah memiliki berbagai Universitas Negeri maupun Swasta seperti Universitas Cenderawasih (Uncen) yang berada di Jayapura, Universitas Negeri Papua (Unipa) yang berada di Manokwari, Universitas Yapis Papua (Uniyap).



Berbagai fasilitas yang ada di Papua ini sudah sangat membantu putra-putri asli Papua bisa menuntut ilmu lanjutan di tanah mereka sendiri. Itulah yang menjadi bukti bahwa pendidikan di Papua sudah maju dan tidak kalah dengan pendidikan di kota-kota lain yang ada di Indonesia.



Karena itu Kaum muda merupakan masa depan bangsa, setiap pemuda Papua, baik yang masih berstatus sebagai pelajar, mahasiswa, ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya adalah aktor-aktor penting yang sangat diandalkan untuk mewujudkan cita-cita pencerahan kehidupan bangsa kita di masa depan, Dan peran generasi muda juga mendukung dan membantu pemerintah.



Oleh karena itu dari segala bentuk perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, baik karena kemajuan zaman maupun kebijakan pemerintah, tidak boleh mempengaruhi pemuda – pemuda di Papua dan menjadikan pemuda lemah serta tidak mampu beradaptasi. Papua merupakan pulau dengan penduduk jumlah suku terbanyak. Terdapat lebih dari 255 suku bangsa (termasuk nonpapua) yang tinggal di Papua.



Saat ini Pemuda-pemuda di Papua dihadapkan dengan dua pilihan untuk masa depan Papua yaitu: Pilihan pertama, menjadi cerdas dan menjadi generasi penerus yang mengetahui pentingnya peran sebagai agen pemersatu bangsa. Dan membangun Papua menjadi bangsa yang sejahterah.



Atau pilihan kedua, menjadi bodoh dan tetap berpikiran sukuisme, hingga generasi berikutnya dan generasi seterusnya tidak mampu memperbaiki kekacauan dan tidak mampu lagi menjadi pembaharu akan kegagalan itu.



kepada pemuda-pemuda di papua, dan memberikan pemahaman ini seluas-luasnya demi kemajuan masyarakat Papua, jangan ada lagi kekerasan di tanah yang di berkati ini hanya karena ada segelintir orang dengan kepentingan terselubung yang ingin menguasai tanah ini dengan doktrin-doktrin merdeka.



Seharusnya yang kita lakukan saat ini adalah membantu pemerintah dalam membangun tanah Papua yang aman dan sejahterah, dengan begitu pemuda papua bisa di perhitungkan di dunia nasional atau bahkan internasional.

Read More

Dua warga di kampung popome di tembak KKB

Dua warga di kampung popome di tembak oleh KKB, Kabupaten lanny jaya, Papua. penembakan tersebut terjadi pada hari kamis (29/1/2015) sekitar pukul 06:00 WIT.

Kedua korban tersebut merupakan karyawan PT.Nirwana dan putra daerah asli kampung Popome yaitu Gurik Murip (25thun) tertembak di bagian tangan kanan dan Markus (26thun) terkena tembakan di bagian bahu kiri dan serpihan peluru di belakang telinga sebelah kanan dan kepala bagian atas, keduanya tertembak saat sedang bekerja untuk menyelesaikan proyek jalan. Kini kedua korban sudah di evakuasi ke RS Wamena.

Hal ini di tegaskan sekertaris daerah (Sekda) kabupaten lanny jaya, Christian sohilait,ST,M. ketika di wawancarai.

Beliau menyampaikan bahwa ketika tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) pihaknya bertemu dengan masyarakat dan mengambil satu surat dari pimpinan KKB Purom Wenda yang di tempel Pada eksavator yang di bakar. Inti dari surat tersebut, mereka menegaskan bahwa agar menghentikan semua kegiatan pembangunan di Papua.

Pasca penembakan tersebut situasi warga sekitar kampung popome sempat memanas, dikarenakan yang tertembak ini merupakan warga kampung popome, sehinggah warga kampung popome tidak terima dan ingin menyerang balik para KKB yang sudah melukai warga mereka. Namun Wakil bupati berhasil meredam kemerahan warga karena dua koraban penembakan sudah di tangani oleh tim kesehatan.

Wakil Bupati Lanny Jaya juga sangat menyesalkan Penembakan yang terjadi kemarin, karena yang mereka tembak adalah warga sipil yang tak bersalah, hal ini juga sangat menghambat pembangunan yang ada di Papua, bagaimana Papua mau maju kalau pihak yang bersebrangan tersebut bukan malah membantu, tapi malah menghambat pembangunan, bagaimana papua bisa keluar dari keterpurukan? Kalau begini caranya.



Oleh karena itu mari bersama-sama kita membangun Papua, bukan malah menghambat pembangunan yang malah berdampak pada masa depan anak-anak kita.

Read More

TNI-Polri Jayapura Berhasil Menangkap Jaringan KKB Pemasok Amunisi

(Jayapura) – Tim Gabungan TNI-Polri berhasil menangkap 3 orang jaringan kelompok kriminal brsenjat (KKB) saat hendak melakukan transaksi jual beli amunisi di sejumlah tempat di Kota Jayapura, Rabu (28/1/2015).

Dalam Operasi tersebut, tim gabungan TNI-Polri berhasil mengamankan barang bukti berupa 500 butir amunisi kaliber 5,56 milimter, uang tunai senilai Rp.1.353.000 dan beberapa barang lainnya.

Panglima Kodam saat di minta konfirmasi, terkait tiga warga sipil yang diduga merupakan jaringan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Purom Wenda, yang dibekuk tim gabungan TNI-Polri di pusat perbelanjaan Papua Trade Center (PTC) Entrop, Rabu (28/1) siang. Ketiga warga ini masing-masing berinisial RW, AJ, dan FK.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Kombes (Pol) Patrige menegaskan, penangkapan di pusat perbelanjaan PTC merupakan hasil pengembangan dari penangkapan di Wamena, Sabtu (24/1) lalu. Pihaknya mensinyalir masih ada kelompok kelompok lain yang ikut terlibat di Kota Jayapura, sesuai informasi dari dua orang tersangka di Wamena.



Berdasarkan informasi yang didapat, lanjut Patrige, ketiga orang yang ditangkap tersebut merupakan KNPB militan, artinya mereka bergerak di kota juga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang berseberangan dengan NKRI. "Jadi tadi dilakukan penangkapan di PTC," ujarnya Rabu (28/1) sore.



Mengenai barang bukti amunisi, Patrige mengklaim hanya barang bukti yang diamankan dari Wamena. Sedangkan terkait 500 butir amunisi yang dikabar didapat di Kota Jayapura, kata Patrige, merupakan informasi yang dikembangkan.



"Jadi kemarin dari Wamena ada 3 orang ditangkap, 2 orang yang ditetapkan tersangka. Nah dari informasi 2 tersangka ini, masih ada kelompok lainnya, inilah yang dilakukan penangkapan," ungkap Patrige.



Ketika ditanyakan adanya dugaan keterllibatan anggota TNI dalam transaksi penjualan amunisi, Patrige mengklaim tidak ada keterlibatan anggota TNI dalam kasus ini dan murni hasil pengembangan kepolisian di Wamena. Bahkan dia membantah telah menangkap anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut.



Demikian juga soal keberadaan Polisi Militer di Polda Papua, Patrige beralasan keberadaan mereka dimungkinan membutuhkan informasi terkait dengan rekan-rekan TNI. Dia berdalih seorang pria yang sempat dibawa petugas Polisi Militer dari Polda, kemungkinan ada keterlibatan dengan kasus-kasus yang ditangani POM.



"Kalau Polisi tidak mungkin tangkap anggota TNI, kalau muka yang ditutup itu sudah biasa, mereka bukan tersangka, artinya jangan sampai ada image, mereka yang ditangkap adalah tersangka. Karena apabila mereka dilepas bisa memprotes kepolisian," katanya.



Patrige menegaskan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap ketiga orang yang diamankan di PTC. Demikian pula mengenai keterlibatan ketiga orang tersebut, baik dalam jual beli amunisi atau kasus-kasus kekerasan bersenjata.



"Kami masih dalami apakah mereka terlibat aksi, atau sebatas simpatisan dari KNPB. Kami pertegas belum ada yang jadi tersangka, karena informasi yang beredar, mereka ini ada yang terlibat jual-beli dan terlibat kasus-kasus kekerasan bersenjata di kota maupun pegunungan," ungkapnya.



Menurut Patrige, penangkapan ketiga orang tersebut terdapat keterkaitan dengan Purom Wenda. "Satu orang ini memang tinggal di Jayapura, kemudian satu lagi pulang pergi Timika-Jayapura, jadi dari keterangan kita dapat, mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Alamat di KTP dan ucapan mereka tidak sama," kata Patrige.

Read More

Alasan Kenapa Pemuda Papua Tidak Perlu Mendukung OPM

Ini adalah alasan, kenapa pemuda papua, sudah seharusnya tidak mendukung OPM dan para simpatisannya, yang notabennya juga merupakan saudara-saudara kita.

Rakyat Papua membutuhkan banyak hal, anak-anak Papua membutuhkan pendidikan yang layak, pemudanya butuh kesempatan untuk berkarya, para mamanya butuh tempat yang layak untuk berjualan dan para lelaki membutuhkan kesempatan untuk mengais rezeki yang layak untuk menghidupi keluarganya. Papua membutuhkan hal-hal tersebut untuk membangun Papua dari ketertinggalan. Dan coba tebak, anggota-anggota OPM dan para simpatisannya tidak membantu rakyat Papua untuk mendapatkan keterbutuhannya tersebut. Namun karena keberadaan OPM ini membuat pembangunan menjadi terhambat, konflik yang mereka buat menimbulkan ketakutan bagi kaum wanita terutama anak-anak.

Kita lihat hampir selalu terjadi kontak senjata antara OPM dan aparat. sepanjang tahun 2014 kecuali bulan November, setiap bulannya selalu ada kontak senjata antara OPM faksi militer, yang sering dibilang sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok dengan pimpinan yang berbeda. Ketika ada salah satu kelompok dari KKB ini mulai peduli dengan perdamaian di Papua, maka ia akan dihujat sebagai antek NKRI. Contohnya adalah pada Januari 2014 lalu, ketika Lambert Pekikir, salah satu pimpinan kelompok KKB di Keerom mencoba menjaga perdamaian di kampungnya sendiri, Keerom, dengan mendeklarasikan “Deklarasi Keerom Damai”. Lambert Pekikir, salah satu pimpinan OPM yang paling senior yang bertahun-tahun hidup di hutan pun dihujat habis-habisan.

Hal yang menggelikan adalah pihak yang menghujat Labert Pekikir adalah KNPB, simpatisan muda OPM yang hidup di perkotaan dan tokoh-tokoh OPM di luar negeri, yang memiliki kehidupan nyaman di negaranya masing-masing.

Tentang tokoh-tokoh OPM di luar negeri. Sejujurnya banyak skali kekecewaan kita terhadap tokoh-tokoh OPM di luar negeri. 1) Tokoh-tokoh ini sering membiarakan konflik Papua di luar negeri tapi tidak pernah menjelaskan tentang keberadaan kelompok-kelompok militer OPM/KKB sebagai salah satu aktor dalam konflik Papua. 2) Gaya hidup mereka yang tidak acuh terhadap kesengsaraan rakyat Papua di Papua. Entah sengaja atau tidak, mereka seringkali memposting foto-foto yang menggambarkan kenyamanan dan kemewahan kehidupan mereka di luar negeri. Padahal mereka mengklaim sibuk memperjuangkan nasib orang Papua di dunia internasional.

Bila anda pernah ke Jayapura, Biak atau kota-kota di Papua maka akan terlihat bahwa Papua bukan daerah yang tertinggal. Tetapi bila anda mencoba masuk lebih dalam, terutama ke daerah yang merupakan markas-markas kelompok KKB di pedalaman Papua, maka akan terlihat sebaliknya. Pembangunan membutuhkan kestabilan keamanan, dengan keberadaan kelompok KKB di suatu daerah hal tersebut berarti menghambat pembangunan di daerah tersebut. Beberapa pihak mengatakan bahwa rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang baik untuk memajukan kesejahteraannya, menurut saya rakyat pedalaman Papua membutuhkan moda transportasi yang layak dan perginya kelompok KKB dari daerah mereka untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan di daerah tersebut.



Sekarang masih perlu kah kita sebagai putra-putri terhasut oleh OPM? tidakkah kita sadar bahwa kita hanya di peralat oleh mereka?.. mereka membuat berbagai konflik, dan dampaknya adalah kepada sodara-sodara kita yang semakin ketakutan akibat ulah mereka, sedangkan mereka hidup senang di luar negri dan tidak memikirkan sodara-sodara kita di Papua.



Untuk itu mari kita bersama-sama menciptakan Papua yang damai, membantu pemerintah menyiapkan sarana pendidikan yang layak untuk adik-adik kita, memberikan kesempatan para pemuda untuk berkarya, menciptakan lapangan kerja bagi kaum pria di Papua, bukan seperti para OPM yang hnya bisa menciptakan konflik yang hanya menambah permasalahan di Bumi Cenderawasih ini. (Jhon Taime)

Read More