Langkah Baru Indonesia

Jayapura - Presiden terpilih Jokowi Widodo yang di lantik senin 20/10 kemarin melaksanakan teleconference dengan masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat berbicara dengan petani dan nelayan dari Maluku, Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, beliau juga berbicara dengan siswa Sekolah Dasar dari Sentani dan Manokwari untuk mengetahui permaslahan mereka, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh jokowi agar bisa lebih dekat dengan masayarakat.

Presiden Joko Widodo, langsung disambut dengan anak-anak di Papua. Beliau juga mendapat ucapan selamat dari anak-anak SD dari Panti Asuhan Bonaventura, Sentani. Bpk Jokowi Sangat senang dengan ucapan dari anak-anak yang ada di Papua. Mereka juga mengucapkan selamat kepada Bpk Joko widodo atas telah dilantiknya Beliau sebagai Presiden baru Republik Indonesia.

Pada sesi telekonfrence kemarin Presiden Jokowi banyak bertanya dan berkomunikasi dengan anak-anak di Papua tentang Prestasi anak-anak disekolah, beliau juga meminta kepada anak-anak papua untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bpk jokowi sangat terkesan melihat semangat Anak Papua, sehingga Beliau memberi apresiasi dengan menghadiahkan sebuah sepeda kepada anak-anak di Papua, baik itu di Sentani maupun di Manokwari.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menjanjikan kepada seluruh masyarakat Papua. Akan lebih memperhatikan khususnya daerah di wilayah Timur Indonesia. Menurutnya, masalah pendidikan maupun kesehatan harus dinikmati secara merata oleh bangsanya. Agar jangan sampai masyarakat Papua terlebih anak-anak di Papua tidak kalah dengan anak-anak di daerah lain di Indonesia.

Untuk itu, dapat kita ketaui bersama bahwa Papua yang sekarang sangat jauh berbeda dengan Papua yang dulu. Sekarang Papua telah berkembang dan tidak kalah dengan daerah lain, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa bagi masyarakat Papua. Dan kita sebagai Masyarakat papua harus bersama-sama mendukung kebijakan Bpk jokowi agar Papua lebih maju lagi

Read More

Menuju Pembaharuan Papua Sambut Kepemimpinan Jokowi-JK

Sepuluh tahun sudah, Indonesia berjalan di bawah kepemimpinan Bapak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan Bapak Budiono. Banyak kemajuan yang telah dicapai, khususnya untuk wilayah Papua. Bidang pendidikan, ekonomi, pembangunan dan lain sebagainya telah banyak mengalami perubahan yang jauh lebih baik. Namun, kini sudah saatnya beliau berdua mengakhiri tugasnya dan digantikan dalam kepemimpinan baru Jokowi-JK.

Kepada Bapak SBY dan Bapak Budiono, kami warga Papua mengucapkan terimakasih atas dedikasi yang telah bapak berikan selama ini. Papua kini telah mengalami perubahan besar. Memang, masih banyak hal yang perlu ditingkatkan, namun kami tahu bahwa bapak sudah berusaha sangat keras dan sungguh-sungguh untuk kami semua. Kami menyadari membangun Papua dan Negeri Indonesia yang besar ini, bukanlah hal yang mudah. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih atas semua jasa bapak dalam memimpin negeri ini.

Selanjutnya, kepada Bapak Jokowi-JK, kami bangsa Papua menggantungkan harapan baru. Kami ingin bapak melanjutkan pembangunan negeri ini, khususnya untuk wilayah Papua. Kami berharap besar Papua yang sudah mencapai banyak kemajuan di bawah kepemimpinan Bapak SBY, untuk jauh lebih maju lagi. Kami berharap bapak merealisasikan hal ini, menuju Papua yang jauh lebih maju dan lebih sejahtera.

Kepada seluruh warga Papua, mari tong dukung pemerintahan yang baru. Mari tong dukung bersama Bapak Jokowi-JK. Mari tong menuju Papua yang lebih maju, sejahtera, aman dan damai.

Read More

Bantu aparat melawan penyebab keresahan masyarakat

Anggota KNPB yang berdemo dan tak memiliki izin di amankan oleh Polisi, sebanyak tujuh belas anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terpaksa di tahan oleh Polisi Resort jayapura kota karena melakukan aksi tanpa izin.

Meski sudah di peringatkan oleh polisi, namun KNPB terus bersikeras untuk melakukan aksinya dengan tidak menghiraukan pihak keamanan, ini sama saja menunjukkan etika berpolitik yang buruk. Ini sangat bertentangan dengan dengan UU Nomor 09 Tahun 1998 tentang mengeluarkan pendapat di muka umum, bahwa negara menjamin rakyatnya untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun dalam undang-undang juga memiliki sifat mengatur, membatasi melarang atau menghukum.

Sebelumnya memang Berbagai elemen masyarakat di Papua sudah mengutuk keras aksi demo yang brutal dan anarkis dari KNPB karena demo yang dilakukan KNPB untuk mencoba menarik perhatian masyarakat terhadap isu yang mereka usung tentang kemerdekaan Papua dengan melakukan kegiatan ilegal seperti unjuk rasa yang tidak berijin dan menimbulkan kerusuhan, perusakan, penganiayaan dan gangguan terhadap masyarakat, sehingga setiap kali melakukan aksi demo pihak keamanan selalu melakukan penjagaan ketat, hal tersebut juga atas permintaan masyarakat yang selalu waspada ketika KNPB ingin melakukan aksi demo.

Kepolisian memang sudah menegaskan kalau organisasi ini sebenarnya tidak terdaftar dengan kata lain (Organisasi Ilegal) trus knap tidak di bubarkan saja??

Memang agak rumit untuk membubarkan organisasi ini karena Selama ini memang KNPB sengaja memprovokasi dan mengintimidasi masyarakat untuk melakukan hal anarkis hingga membahayakan keselamatan aparat yang akan bertugas, kemudian pada saat aparat bertindak tegas, KNPB bersorak-sorak sambil berteriak ke dunia internasional, “Telah terjadi pelanggaran HAM di Papua”

Sudah seharusnya aparat bertindak tegas, agar masyarakat tidak resah lagi, karena selama organisasi ini masih ada, maka pasti anak-anak muda Papua akan di bodohi dengan doktrin-doktrin yang hanya merusak masa depan anak papua. “Mari kita sebagai anak Papua bersama-sama membantu aprat melawan penyebab keresahan masyarakat Papua”.

Read More

Stop Anarkisme di Papua

Terkait di tolaknya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) atas rencana unjukrasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) terkait tuntutan mereka meminta pembebasan dua junalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditahan di Imigrasi Jayapura. Rencana unjukrasa ini akan dilaksnakan pada Senin 13 Oktober 2014.

Intelkam Polda Papua mengirim surat penolakan pemberitahuan aksi demo damai kepada KNPB dengan No. B/63/X/2014/Dit-Intelkam. Perihal Surat Pemberitahuan itu Polada Papua tidak menerbitkan STTP.

Hal tersbut bukan tidak beralasan,  karena dalam beberapa catatan Polda Papua, setiap kegiatan atau aksi unjuk rasa/demo yang di lakuakan oleh KNPB selalu menyuarahkan aspirasi Papua Merdeka, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1998. Bukan hanya itu, polda papua juga mengatakan bahwa organisasi selalu memiliki catatan merah dan selalu menimbulkan keresahan bagi masyarakat masyarakat.

Sesuai dengan data yang di rangkum oleh polda papua maka, rencana untuk melaksanakan unjuk pada hari Senin 13 Oktober 2014 di Kantor Imigrasi Kelas I Jayapura oleh KNPB berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku, Polda Papua tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

Namun hal ini malah di tentang oleh pihak KNPB sendiri, mereka mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan ijin untuk berdemo. Hal ini sudah jelas bahwa organisasi ini ingin menciptakan situasi tegang di tanah papua, dengan memprovokasi warga.

Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena aparat menyadari tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, maka kegiatan yang melanggar hukum maka akn di tindak tegas.

Selama ini memang KNPB sengaja memprovokasi dan mengintimidasi masyarakat untuk melakukan hal anarkis hingga membahayakan keselamatan aparat yang akan bertugas, kemudian pada saat aparat bertindak tegas, KNPB bersorak-sorak sambil berteriak ke dunia internasional, “Telah terjadi pelanggaran HAM di Papua”

Untuk itu Sudah waktunya pemerintah dan masyarakat serta seluruh komponen alat negara melawan, ketidak-adilan dan bentuk demo anarkisme dan radikalisme harus di tindak tegas di NKRI. Rakyat juga harus mendukung alat negara dan seluruh jajarannya, untuk membasmi organisasi anarkis dan radikal ini.

Read More

Enam Pernyataan Tegas Kepada KKB

Kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu, yang dilakukan oleh KKB di Tiom Lanny Jaya sangat membuat resah masyarakat setempat, kini masyarakat Tiom Lanny Jaya tidak perlu resah lagi dengan ditandatanganinya kesepakatan enam (6) pernyataan tegas menyikapi situasi keamanan di lanny jaya yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Ada titik pencerahan untuk masyarakat di Tiom Lanny Jaya dengan penandatanganan kesepakatan ini masyarakat jadi lebih yakin lagi atas keamanan wilayahnya mengakibatkan banyak efek untuk kemajuan wilayah di Lanny Jaya khususnya mengenai kesejahteraan perekonomian setempat. Diterangkan dalam teori kesejateraan masyarakat, apabila suatu wilayah dalam kondisi yang aman maka wilayah tersebut sejahtera. Masyarakat Tiom Lanny Jaya dan pemerintah setempat harus memiliki sikap dan memegang system triple co menurut swasono (2004 a.:13) dalam bukunya berjudul kebersamaan dan asas kekeluargaan. System triple co yaitu co-owwnership yang artinya ikut memiliki, co-determination yang artinya ikut memastikan, co-responsibility yang artinya ikut bertanggung jawab. maksudnya masyarakat harus merasa ikut memiliki, memastikan dan bertanggung jawab kepada wilayahnya untuk bersama-sama dengan element masyarakat  membangun daerahnya.

Enam kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom SE, M.Si, Wakil Bupati Berthus Kogoya SH, Ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya S.Th, Ketua BPP PGBP pernius Kogoya DIP, TH, Dandim 1702/JWY Letkol Inf. C.D.B Andires, SH. Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin SH, MAP, M.SI, dan Danyon 756/WMS Letkol nInf. Andi Parulian SIP dan disaksikan oleh mayarakat. Isi dari enam kesepakatan tersebut yakni apabila terjadi lagi tindakan kekerasan oleh KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) diseluruh daerah Kabupaten Lanny Jaya, yang disepakati 6 (enam) point sebagai berikut :

Pertama, setiap kepala distrik, kepala kampung, LMD, tokoh gereja, kepala suku, intelektual dan seluruh masyarakat Lanny Jaya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab penuh atas terjadinya tindak Kekerasan Kriminal Bersenjata didaerah/dikampungnya masing-masing.

Kedua, apabila tindakan kekerasan oleh KKB terjadi lagi maka, masyarakat akan melakukan perlawanan secara fisik KKB dimaksud. Apabila masyarakat tidak mampu menghadapi kekerasan KKB maka memberikan ruang seluas-luasnya kepada Tni/Polri untuk upaya penegakan hukum dan jika eskalasinya semakin tinggi maka aparat keamanan dapat melakukan operasi pengejaran terhadap KKB. Dampak operasi pemulihan keamanan seperti terbakarnya honai/rumah, kerugian harta benda menjadi tanggungjawab masyarakat yang memberikan ruang/tempat bagi KKB untuk melakukan aksi tersebut.

Ketiga, apabila terjadi korban manusia maka langkah-langkah yang diambil adalah, jika ada korban sipil yang dilakukan oleh Tni/Polri ditempat kejadian maka yang bertanggung jawab adalah masyarakat yang memberikan ruang dan tempat kepada KKB dan keluarnya dapat dilakukan denda adat. Jika terjadi kelalaian aparat Tni/Polri maka hal tersebut merupakan pelanggaran HAM dan sewaktu-waktu Pemda Lanny Jaya akan melakukan ganti rugi. Jika ada anggota Tni/Polri yang terbunuh karna KKB dengan cara mencegat atau melakukan penyerangan ditempat tertentu maka dapat dijatukan sanksi adat dan yang bertanggung jawab disini adalah masyarakat pemberi ruang/tempat kepada KKB dan keluarganya serta kelompok kriminal yang melakukan aksinya. Apabila penembakan ataupun penghadangan terjadi dan dipastikan tidak diketahui oleh aparat desa maka pihak Tni/Polri akan bersikap profesional dalam menghadapi kejadian tersebut.

Keempat, kepala distrik, kepala kampung, LMD, dan semua aparat negara yang bertugas di daerah, Distrik, Kampung wajib melakukan upaya kewaspadaan dini dengan melakukan tugas keamanan didaerahnya dan apabila masih terjadi lagi maka status kedinasan dari kepala distrik, kepala kampung dan LMD akan ditinjau.

Kelima, apabila ditemukan PNS, TNI dan POLRI yang memberikan kontribusi dukungan kepada KKB, maka bagi PNS status kedinasannya akan ditinjau dan sedangkan untuk aparat Tni dan Polri akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Keenam, apabila kedapatan ada anak-anak dari kampung tertentu ikut-ikutan dengan KKB, maka pemerintah akan berurusan dengan kampung tersebut dan keluarga dari anak-anak tersebut.

‘’Komitmen dan pernyataan sikap yang sudah disampaikan tadi kita yakin dan percaya bahwa masyarakat harus mewujudkan itu, tanpa lihat siapa-siapa bahwa kemananan itu miliknya sendiri,’’ujarnya.

‘’Pernyataan sikap ini bersifat antisipasi artinya sebelum terjadi peritiwa maka seluruh pimpinan kampung harus proaktif memberikan informasi kepada aparat Tni-Polri maupun ditingkat distrik,’’sambungnya.

Di tempat yang sama, ketua DPRD Lanny Jaya Nius Kogoya, mengatakan pabrik pembuatan senjata tidak ada di Lanny Jaya, pihaknya berharap kepada aparat keamanan agar dapat menangkap oknum-oknum yang menyalurkan persenjataan dan juga amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Menurutnya, dengan adanya peristiwa ini TNI maupun POLRI jangan hanya menjadi patner dengan pemerintah, namun juga harus bergandengan tangan dengan masyarakat awam agar masyarakat dapat di didik dengan benar.

‘’Pabrik dan mesin untuk membuat senjata dan peluru itu tidak ada Lanny Jaya, tidak ada di Papua, karena itu kami masyarakat Lanny Jaya menyatakan sikap dan tangkap orang itu,;;katanya.

‘’Mari kita tingkatkan bersama-sama demi pembangunan di Lanny Jaya,”lanjutnya.

Sementara itu Dandim 1702/JWY, Letkol Inf. C.D.B Andries SH, mengungkapkan, pihaknya sangat bangga terhadap masyarakat Lanny Jaya yang bersama-sama menolak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

‘’Yang paling terpenting adalah itu datang dari kesadaran bapak-bapak sekalian dan pernyataan sikap ini, merupakan langkah yang baik dan maju karena dengan kesadaran tanpa paksaan dilakukan suatu tindakan yang baik untuk sama-sama jaga situasi kemanan di Lanny Jaya, ‘’katanya.

Disamping itu Kapolres Lanny Jaya Kompol Ali Sadikin, SH, MAP, M.SI memberikan apresiasi kepada masyarakat yang dengan berani bersama-sama menyatakan sikap, karena itu dirinya berharap jangan hanya sekedar pernaytaan sikap, melainkan seluruh masyarakat Lanny Jaya harus berkomitmen, bahwa kedepannya tidak lagi ada gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diwilayah Lanny Jaya.(ALF)

Read More

Diplomasi “Menguntungkan” Ala Vanuatu

Hari kesaktian Pancasila yang diperingati pada tanggal 1 Oktober 2014 tahun ini,  terlihat bahwa kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia dari sabang sampai merauke semakin erat. karena kita tahu, bahwa pancasila itu sendiri adalah dasar negara yang juga merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Upacara hari kesaktian pancasila itu sendiri dilaksanakan dengan penuh semangat di seluruh tanah air tidak terkecuali di Papua. Kita tahu selama ini Papua adalah daerah yang cukup tegang, namun hal tersebut tidak mengundurkan niat masyarakat yang ada di Papua untuk melaksanakan upacara 1 Oktober ini karena jiwa nasionalisme masyarakat Papua yang begitu besar terhadap NKRI. Meskipun demikian masih ada saja masyarakat atau kelompok tertentu yang berusaha mengadu domba dan memprovokasi masyarakat. Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki paham yang berbeda dengan ideologi pancasila.

Kelompok-kelompok ini sudah sangatlah sering melakukan provokasi yang bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar ikut dalam pemberontakan mereka terhadap Negara ini. Padahal tidaklah mereka pahami bahwa sebenarnya masyarakat sudah bosan dengan hal-hal yang sebenarnya hanya membodohi mereka, dan merusak masa depan anak-anak mereka.

Dengan memanfaatkan situasi pemerintah yang akan bertransisi dari Presiden SBY(Susilo Bambang Yudhoyono) ke presiden terpilih Joko Widodo dan rekonsiliasi OPM faksi politik, terutama organisai KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition) ingin melakukan pertemuan. Pertemuan di Vanuatu tersebut memang sangat menarik untuk dibahas paling tidak karena 4 hal : Pertama kondisi politik dalam negeri Vanuatu sendiri sebagai tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tersebut. Kedua, Dipilihnya ketiga organisasi tersebut, padahal ada belasan organisasi lain dari faksi politik OPM, belum bisa membahas kelompok-kelompok faksi militer OPM yang sama sekali tidak disertakan. Ketiga, Perbedaan ketiga organisasi tersebut terhadap pola usaha mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan yang terakhir, Keempat, beberapa kali ditundanya penyelenggaraan pertemuan tersebut, acara yang awalnya direncanakan pada akhir Agustus 2014 ini sudah 3 kali mengalami penundaan karena sedikitnya tokoh-tokoh politik OPM yang mengkonfirmasi kehadirannya di pertemuan ini. Penundaan yang terakhir adalah tanggal 25 September 2014 lalu.

Namun tersiar kabar pada 1 oktober 2014 tepatnya pada hari kesaktian Pancasila, Zakarias Horata yang mengaku sebagai sekertaris NRFPB bahwa telah terjadi sidang umum pada tanggal 19 september sampe 20 september bahwa telah diputuskan bahwa west papua akan di merdekakan, padahal sebenarnya pada tanggal tersebut Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sedang berada di Amerika dan menghadiri sidang PBB namun bukan nmembahas tentang papua melainkan SBY diangkat sebagai Presiden Majelis sekaligus Ketua Dewan Global Green Growth Institute (GGGI). Sebenarnya nasib Papua sendiri sudah tercatat jelas di PBB, bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI.

Namun Pemerintah Vanuatu saat ini yang dipimpin olh PM Joe Natuman dengan dukungan penuh partai Vanuaku Pati sadar bahwa wilayah negara-negara Ras Melanesia di Pasifik Selatan merupakan wilayah yang begitu strategis, oleh sebab itu negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar mencoba menguatkan pengaruhnya di kawasan ini. Pemerintah Vanuatu menerima banyak keuntungan secara ekonomi terhadap pola diplomasi negara-negara yang berebut pengaruh tersebut dengan menggunakan diplomasi gaya Checkbook Diplomacy. Pemerintah Vanuatu sangat licin memanfaatkan nafsu negara-negara berkekuatan ekonomi besar untuk menanamkan pengaruh di negara-negara Pasifik.

Diplomasi yang di lakukan oleh oprganisasi politik seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition) rupanya tidak di akui oleh Teryanus Sato, salah satu petinggi TPN-OPM yang mengklaim berpangkat Mayjend menyampaikan terkait kunjungan MSG ke Papua “kami tidak tahu untuk apa mereka datang, dan kami sejak awal tidak kenal apa itu WPNCL, karena representasi bangsa Papua yang sampai hari ini masih berjuang untuk pembebasan bangsa Papua hanya TPN/OPM, tidak ada itu nama WPNCL yang mengemis jadi anggota di MSG, sejak awal kami tidak setuju dengan diplomasi WPNCL itu, kami tetap berjuang dari hutan”.

Oleh karena itu, diplomasi politik ynag dilakukan oleh oprganisasi politik seperti KNPB (Komite Nasional Papua Barat), NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) dan WPNCL (West Papua National Coalition dengan Dukungan pemerintah Vanuatu kepada OPM untuk melepaskan diri, bukanlah dukungan yang gratis. Vanuatu, sebagai negara memiliki tujuannya sendiri, yaitu memimpin negara-negara Ras Melanisia, untuk penguatan pengaruh mereka di kawasan Pasifik. Dukungan terhadap OPM hanya salah satu cara dari tujuan tersebut, ketika pemerintah Vanuatu tidak lagi melihat dukungan mereka terhadap OPM akan membantu Vanuatu meraih tujuannya untuk memimpin negara-negara Ras Melanesia.

Sumber: http://hankam.kompasiana.com/2014/09/29/drama-papua-antara-otsus-plus-pertemuan-rekonsiliasi-di-vanuatu-dan-penembakan-di-papua-691743.html

Read More